cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 101   102   103   104   105 
AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM KEGIATAN PERBANKAN Irham Faishal; Budiharto Budiharto; Edy sismarwoto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.029 KB)

Abstract

Perbankan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu Negara, di dalamnya mengatur mengenai arus lalulintas pembayaran berupa instrument pembayaran. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan adanya instrument pembayaran yang aman dan mudag untuk digunakan, bilyet giro muncul sebagai salah satu instrument pembayaran yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Dalam menggunakan bilyet giro terdapat syarat penyediaan dana pada tenggang waktu pengunjukan, penerbitan bilyet giro yang tidak disertakan dengan dana guna pemenuhan pemindahbukuanya kemudian akan disebut dengan bilyet giro kosong..Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer, data sekunder dan data tersier yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan seorang nasabah yang telah memenuhi kriteria daftar hitam akan dicantumkan namanya dalam daftar hitam nasional.
PERKEMBANGAN PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK KARO DI KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA Sri Wahyu Ananingsih, Triyono, Venika Aprilia Sembiring*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.564 KB)

Abstract

Pewarisan masyarakat adat Batak Karo adalah pewarisan menurut sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini terjadi karena kawin  jujur dalam perkawinan Batak Karo, dengan kata lain ketika seorang perempuan Batak Karo sudah menikah maka dia akan masuk kedalam klan suaminya, maka dari itu perempuan Batak Karo tidak berhak mewaris. Pewarisan seperti itu nyatanya tidak dapat dipertahankan secara penuh sampai pada saat ini, perempuan Batak Karo tidak tinggal diam dengan kedudukannya yang diperlakukan tidak adil. Perempuan Batak Karo mulai menuntut haknya, dan apabila tuntutannya tidak dapat diselsaikan secara musyawarah maka perempuan Batak Karo menuntut haknya melalui pengadilan. Hal itu dilatar belakangi oleh lahirnya Putusan MA tahun 1961. Maka dari itu diperlukan penelitian untuk melihat bagaimana dampak putusan MA tahun 1961 tersebut terhadap perkembagan pewarisan masyarakat adat Batak Karo.Metode pendekatan yang dipergunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat dengan cara wawancara.Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo dilatar belakangi oleh dikeluarkannya putusaan MA No.179/Sip/1961 yang menyatakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam pembagian harta warisan. Selain putusan MA tersebut perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama dan faktor imigrasi. Perkembangan ini sebagaian besar dapat diterima masyarakat adat Batak Karo dalam hal anak perempuan mewaris, tetapi dalam hal janda mewaris belum dapat menerima.
IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP Khoiru Dhuhri, Eko Soponyono, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.267 KB)

Abstract

The number of cases of theft to the value of small items that are now on trial in the court quite got the attention of the general public. Society considers that it is not fair that criminal matters are considered minor punishable with a penalty of five (5) years, as the threat of theft offenses set forth in Article 362 of the Criminal Code because it is not worth the value of the stolen goods. Associated with it then on February 27, 2012 the Supreme Court ruled Supreme Court Regulation No. 02 Year 2012 on the adjustment of boundaries and the number of minor criminal penalties in the Criminal Code. This study aims to determine the implications of the Supreme Court Regulation No. 02 Year 2012 on the Limitation Adjustments Lightweight Crime and the Criminal Code and the penalty amount to determine the scope of authority of the Rules of the Supreme Court of the stages of the criminal proceedings. The method of approach in writing this law is normative specifications descriptive study analysis. The data collection methods used are literature studies, and data analysis methods used are qualitative. Based on these results it can be concluded that the Supreme Court Regulation No. 02 Year 2012 on the Limitation Adjustments Lightweight Crime Penalties in the Criminal Code and Number can be imposed only at the stage of trial, because investigators and prosecutors are not under the authority of the Supreme Court, so there is no requirement for investigators and prosecutors to submit to the rules made by the Supreme Court. Therefore, at this stage of the examination in any criminal trial that the value of money or goods less than $ 2,500,000.00 (Two million five hundred thousand dollars), the arrest of the perpetrators is not done because it involves misdemeanor. Detention provisions stipulated in the Supreme Court is based on the detention provisions contained in the Criminal Procedure Code. The conclusions of this study are needed legislation to accommodate the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, which binds to the investigator, prosecutor, or the court, considering the value of the money in the Criminal Code no longer compatible with the current state before the passage of the Criminal Code new.
PENERAPAN STATUS CLEAR AND CLEAN OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN Prima Nugraha*, Budi Gutami, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.556 KB)

Abstract

Di Indonesia terdapat adanya pemisahan pengaturan antara kekayaan alam yang berada dibawah atau di kandungan bumi yang berbentuk bahan tambang galian dengan ketentuan yang mengatur di wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini seringkali menimbulkan kerancuan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih. Kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan(IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara. Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap status Clear and Clean(CnC). Dalam penerapan status CnC ini menunjukan pada Izin Usaha Pertambangan telah sesuai dengan asas-asas hukum pertambangan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan tersebut apabila diliat dari segi Hukum Administrasi Negara yang diterapkan, dilakukan oleh keweangan pemerintah pusat(KESDM) maupun Pemerintah Daerah(Provinsi) yang pelaksanaan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan dibawahnya, dan pemberian status CnC yakni satu kesatuan dari IUP atau langkah Administrasi formal oleh KESDM yang diatur dalam Edaran Nomor 05.E/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pengumuan Status Clear and Clean dan sertifikat Clear and Clean untuk IUP Mineral Bukan logam dan Batuan.
EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KAB.SEMARANG DAN KAB.MAGELANG) Muhammad Faza Ulinnucha *, Etty Susilowati , Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.285 KB)

Abstract

Diundangkanya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengaturan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).  desa dapat membentuk unit usaha badan hukum dan non badan hukum,  unit usaha berbadan hukum yang dinaungi BUM Desa “Sido Sari”  ialah berbentuk  koperasi dan BUM Desa “Graha Mandala” berbentuk  Perseroan Terbatas. unit usaha ini  dibentuk sesuai  potensi ekonomi desa guna sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk  melihat bagaimana pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada BUM Desa. dan sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa eksistensi BUM Desa pada unit usaha berbadan hukum berbentuk Koperasi dan PT telah memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian desa dan menambah PAD Desa. unit usaha berbadan hukum berbentuk koperasi  merupakan unit usaha yang efektif berlaku di desa, unit usaha pada BUM Desa “Sido Sari” yang berbentuk koperasi  mampu memberikan pembiyayaan pada usaha skala mikro (UMKM) pada masyarakat, serta dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Sumberdaya manusia masih menjadi kendala utama dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa, baik di unit usaha koperasi maupun PT pada BUM Desa.
AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI TANPA ALAS HAK YANG SAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wsb) Niken Ariska Handayani; Nur Adhim; Ana Silviana
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.089 KB)

Abstract

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah dan pemilik tanah. Dalam proses pendaftaran tanah, alas hak yang sah dan kebenaran yuridis merupakan salah satu hal yang penting agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Namun pada kenyataannya masih ada kasus sengketa yang terjadi dikarenakan pendaftaran tanpa alas hak yang sah. Salah satu contohnya sengketa antara Eko Prasojo dan Supriyanto, Eko Prasojo mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosobo karena merasa dirugikan dengan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Supriyanto atas tanah miliknya. Majelis hakim dalam putusan nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wsb mengabulkan sebagian gugatan Eko Prasojo. Hasil dari penelitian ini pertimbangan hakim dalam memutus Eko Prasojo sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Eko Prasojo. Akibat hukum terhadap sertipikat hak milik yang didaftarkan tanpa alas hak yang sah yakni tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga semua perbuatan hukum yang didasarkan pada sertipikat tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah beritikad baik apabila telah memenuhi kriteria yaitu pihak pembeli tanah mendapatkan ganti kerugian dari pihak penjual karena menjual objek jual beli yang cacat serta pemilik asli hanya dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak penjual, bukan kepada pihak pembeli tanah. 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG) Brian Khukuh Wijaya*, Nur Rochaeti, Ani Purwanti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.994 KB)

Abstract

Hakim anak memiliki hak untuk mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pertimbangan dan analisis seorang hakim di dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan  merupakan hal yang wajib di perhatikan hakim. Pertimbangan yuridis hakim anak dalam memutus perkara anak adalah pertimbangan yang di peroleh dari instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Faktor-Faktor Non Yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah faktor tinjauan filosofis dan tinjauan sosiologis.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Elton Mayo Elton Mayo
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.539 KB)

Abstract

ABSTRAK Dalam dakwaan penuntut umum terlihat adanya keraguan dan ketidakberanian penuntut umum dalam menentukan secara pasti pasal apa yang akan diterapkan dalam dakwaannya. Ini terlihat dengan memasukkan atau melebihsubsiderkan pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 kedalam dakwaannya. Dengan telah terpenuhi secara sah menurut hukum seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang mana telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Hakim telah mempertimbangan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan latar belakang terdakwa agar terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat dan terdakwa itu sendiri sebagai akibat dari keseriusan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu hakim telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997, ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa. Kata Kunci : Kenakalan Anak, Penerapan Hukum, Pertimbangan Hakim 
KEWENANGAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Regina Ayu Larasati*, R.B. Sularto, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.467 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang dan kedudukan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.Menggunakan Metode studi Pustakayaitu menelaah beberapa Peraturan Perundang-undangan, buku kepustakaan,dan karya ilmiah yang ada hubunganya dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya aturan yang menjelaskan secara valid dasar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ataupun dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur kewenangan penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang.
PENYELESAIAN SENGKETA DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING SECARA LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 2/SKLN-X/2012 Neduro Maril*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.316 KB)

Abstract

Pertambangan merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut maka terdapat adanya kewajiban divestasi pada penanaman modal asing sebagai pelengkap modal lokal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, Pengaturan mengenai divestasi saham terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia khususnya di bidang pertambangan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sedangkan pada saat ini peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersama dengan Peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa divestasi saham antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah berdasarkan Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 menyatakan bahwa Pembelian saham PT NNT dapat dilakukan sepanjang dana pembelian saham tersebut telah tertuang dalam APBN sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehingga dalam hal ini Pemerintah seharusnya telah menuangkan rencana pembelian divestasi saham PT NNT dalam APBN dan memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Page 103 of 157 | Total Record : 1565

 101   102   103   104   105 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue