cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 106   107   108   109   110 
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN OLEH DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2008 Aditya Nugraha Nusantara*, Untung Sri Hardjanto, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.337 KB)

Abstract

Penelitian berisi tentang penyelenggaraan pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis.  Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum, buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibatasi sebagai data sekunder.  Bahan hukum dalam penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan literatur lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perumusan Kebijakan dilakukan melalui empat tahap yaitu: Perumusan Masalah (Defining Problem), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Tahap Penetapan Kebijakan.  Rencana Program terkait kawasan pemakaman tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman sesuai dengan rencana dan program kerja yang disusun.  Hambatan yang dialami UPTD Pemakaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman menjadi salah satu hal yang di evaluasi secara rutin dan upaya mengatasinya kemudian dituangkan dalam RKPD tahun selanjutnya.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN RUMAH APABILA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI SESUAI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN Bambang Eko Turisno, R. Suharto, Indah Puspitaarum*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.833 KB)

Abstract

 Pembayaran uang muka pada transaksi pembelian rumah didasarkan pada PPJB dan surat pemesanan rumah dalam penentuan waktu penandatangan akta jual beli. Pada pembelian secara KPR maka ketentuan penandatanganan akta jual beli akan diberi tenggang waktu yang dapat lampau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SPPK. Lampaunya waktu akan menyebabkan SPPK hangus dan penandatangan akta jual beli batal dilaksanakan. Pemberlakukan klausula baku yang cenderung merugikan konsumen.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana metode ini menggunakan metode pendekatan yang tidak hanya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan saja tetapi juga melihat praktek pelaksanaan di lapangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarka fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan klausula baku masih digunakan oleh developer dalam pembuatan surat pemesanan rumah maupun PPJB. Hal ini berkaitan dengan isi hingga penentuan waktu penandatanganan akta jual beli yang berimbas pada ketentuan konsumen dinyatakan wanprestasi dan dikenai denda. Pada putusan pengadilan nomor 937K/Pdt.Sus/2010 terdapat sengketa antara konsumen dengan developer perihal hangusnya uang muka yang sudah dibayarkan dengan keterlambatan penandatanganan akad kredit yang berhubungan dengan penandatanganan akta jual beli sehingga menyebabkan pelaksanaan klausula baku yang telah ditentukan sepihak oleh developer. Ketentuan mengenai klausula baku pada pembelian rumah masih kurang spesifik mengingat transaksi jual-beli rumah merupakan transaksi yang tidak bisa dilakukan secara cepat karena dibutuhkan proses pembayaran uang muka hingga penandatanganan akta jual beli sehingga dapat meminimalisir pemberlakukan klausula baku yang merugikan konsumen. Pengadilan dapat membatalkan Surat Pemesanan Rumah dan PPJB untuk menerapkan hukum perlindungan konsumen.
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2 Alan Darusman*, Lita Tyesta A.L.W., Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.362 KB)

Abstract

Fakta bahwa terdapat 3 daerah hanya memiliki satu pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 menyebabkan KPU menunda Pilkada di 3 daerah tersebut. Hal ini sebagai akibat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) menyebutkan di Pasal 51 ayat (2) dan di Pasal 52 ayat (2) bahwa KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.Adanya calon tunggal tersebut, menyebabkan adanya gugatan pengunjian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar. Gugatan diajukan oleh Effendi Ghazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mahkamah Konstitusi atas pemohonan gugatan tersebut telah mengeluarkan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang pada intinya adalah mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan menyatakan bahwa calon tunggal dalam pilkada dapat mengikuti pemilihan kepada daerah dengan surat suara yang menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa polemik dimasyarakat. Masalah yang terjadi adalah bagaimana implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, pertama: Bagaimana kedudukan hukum (Legal Standing) Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kedua:Apa implikasi adanya calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berupa angka) atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan kemudian menganalisis permasalahan yang ada. Obyek atau permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah kedudukan calon tunggal dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kedudukan hukum (legal standing) Calon Tunggal dalam pilkada serentak adalah tidak dapat mengikuti pilkada serentak hingga minimal terpenuhi 2 pasangan calon. Menurut undang-undang tersebut, daerah yang mempunyai calon tunggal pilkadanya harus diundur sampai terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) calon mendaftar. Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah pertama:Perubahan Kedudukan Calon Tunggal Pilkada dapat mengikuti Pilkada, kedua: Indonesia memasuki sistem pemilihan referendum dengan pernyataan setuju dan tidak setuju, ketiga: pembuat undang-undang harus mengamandemen pasal-pasal yang menurut mahkamah konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, keempat: tiga daerah yang terdapat calon tunggal dapat mengikuti Pilkada, kelima: adanya peraturan KPU yang mengatur mengenai pemilihan dengan satu pasangan calon, keenam: adanya peraturan MK yang mengatur sistem beracara perselisihan hasil Pilkada dengan satu pasangan calon.
ANALISA HUKUM AKSI KORPORASI BERUPA RIGHT ISSUE TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Bella Ratna Syafierra*, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.122 KB)

Abstract

Perusahaan yang ingin melakukan pengembangan dapat melakukan beberapa bentuk aksi korporasi. Perusahaan yang telah tercatat di pasar modal dapat menawarkan sahamnya kepada publik kembali dengan cara melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) yang dikenal dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).  Perusahaan mengambil kebijakan corporate action bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menngetahui bagaimana pengaturan aksi korporasi Right Issue dengan HMETD dan Right Issue tanpa HMETD di Indonesia dan bagaimanakah praktek penyelenggaraan Right Issue tanpa HMETD di dalam Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK, dan Peraturan OJK yang mengatur kegiatan Pasar Modal terutama mengenai aksi korporasi right issue tersebut memperkuat kewenangan Pasar Modal terutama bagi investor. Praktek penyelenggaraan hak memesan efek terlebih dahulu (right issue) dan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (without right issue) pada Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan
PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN DALAM PELAKSANAAN KLIRING LOKAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 979 K/PID/2004) Bunga Zakiyah Anandya*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.025 KB)

Abstract

                 Studi ini mengkaji tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam kasus Kliring Lokal yang masuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direktur Bank Indonesia sebagai Direktur Urusan Pengawasan Bank Umum yang mengakibatkan kerugian negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim di dalam menjatuhkan putusan sampai pada tingkat Kasasi dan menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dari sudut pandang hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan menurut ketentuan norma-norma yang berlaku. Dengan masing-masing teknik pengumpulan data menggunakan (library research) guna menganalisis putusan No. 979/K/PID/2004 dan mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.                Hasil analisis studi putusan No. 979/K/PID/2004 adalah terdapat perbedaan penafsiran hukum hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi.  Penafsiran unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Selain itu dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan diharapkan nantinya agar adanya efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya lagi mengingat tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crimes yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN WTO ATAS GUGATAN JEPANG DAN UNI EROPA KEPADA KANADA TERKAIT PEMBERLAKUAN FEED-IN TARIFF PROGRAM YANG DITERAPKAN DI PROVINSI ONTARIO, KANADA Hendro Saptono, R. Suharto, Jeremia Nicholas*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.332 KB)

Abstract

Pembangunan minimarket, sudah seharusnya mengikuti peraturan yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan mulai dari legalitas hingga pada lokasi pendirian demi terciptanya keseimbangan pasar dan demi terlindunginya pengusaha tradisional yang mulai tergeser keberadaannya oleh minimarket. Sebagai bagian dari lingkup otonomi daerah kota semarang, para pelaku usaha tradisional berhak mendapatkan sebuah perlindungan agar dengan maraknya pembangunan minimarket tersebut, tidak merugikan para pelaku usaha tradisional. Bentuk perlindungan tersebut tertuang dalam peraturan daerah hingga kebijakan yang diberlakukan dalam usaha untuk tidak menutup hak berusaha dari minimarket namun juga tidak mematikan usaha tradisional. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui dan meninjau kembali sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah berlaku secara nasional untuk melindungi kepentingan pelaku usaha tradisional akan hadirnya minimarket. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat, ditemukan sebuah bentuk perlindungan bagi para pelaku usaha tradisional dengan membandingkan luas daerah Kota Semarang terhadap keefektivan peraturan zonasi dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang ditemukan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha. Perlindungan tersebut berupa langkah langsung yang dimana pemerintah terlibat langsung melalui lembaganya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam mengatur, menjaga, dan menegakkan kebijakan-kebijakan bagi para pelaku usaha.
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 Annisaa Dwi Melyani*, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.791 KB)

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kota Depok. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak beserta masalah dan upaya mengatasinya. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik KPU, KPU Provinsi Jawa Barat maupun  KPU Kabupaten/Kota di 8 daerah Prmilihan dinilai telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. Hal ini terlihat dari kesuksesan semua tahapan  yang dilakukan, meliputi tahapan perencanaan program dan anggaran; penetapan tata cara dan ajdwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; Pembentukan PPK, PPS dan KPPS; Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan; Penyerahan Daftar Penduduk Potensial; Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap; Pendaftaran Pasangan Calon; Penelitian Persyaratan Pasangan Calon; Penetapan Pasangan Calon; Pelaksanaan Kampanye; Pelaksanaan Pemungutan Suara; Penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.Dalam setiap pelaksanaan tahapannya timbul beberapa permasalahan antara lain pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, masalah logistik, sengketa Pemilihan, hingga masalah Tindak Pidana Pemilihan. Permasalahan yang paling menonjol adalah adanya calon tunggal di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang berakibat diajukannya permohonan uji materi Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kepada Mahkamah Konstitusi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ATAS PERPANJANGAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg) Dita Veronika; Hendro Saptono; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.473 KB)

Abstract

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Seiring berjalannya waktu, pelanggaran merek seringkali terjadi akibat semakin ketatnya persaingan usaha. Salah satunya adalah dengan adanya pendaftaran hak merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik. Pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak merek rokok “Kerbau Jaya”. Pada tangal 6 Juli 2002 pemilik merek “Kerbau Jaya” meninggal dunia, sehingga merek tersebut menjadi hak para ahli warisnya. Namun secara sepihak tanpa persetujuan para ahli waris lainnya, salah satu ahli waris telah mendaftarkan Merek “Kerbau Jaya”ke Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Upaya penyelesaian sengketa merek tidak selalu hanya bisa melalui jalur perdata, tetapi juga bisa melalui jalur pidana ketika pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peniruan merek tidak mendaftarkan mereknya. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dengan adanya pembatalan merek yang didaftarkan oleh Bambang Soebroto (Tergugat).
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PELAKU ANAK Indira Hapsari*, Eko Soponyono, R.B. Sularto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.14 KB)

Abstract

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan olah anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu kewaktu. Menurut data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak, karena pemidanaan terhadap anak benar-benar hanya sebagai ultimum remidium (pilihan terakhir). Dari hasil Penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan aplikasi saat ini sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan anak maupun dengan Beijing Rules dalam rule 5.1 yaitu Memajukan kesejahteraan Kemudian pada kebiajakan formulatif yang akan datang dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak yang baru mengutamakan pendekatan restorative dengan memuat klausa diversi dan telah mengatur prinsip-prinsip yang diakui oleh The Beijing Rules 
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP “JUSTICE COLLABORATOR” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Oly Viana Agustine, Eko Soponyono, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.475 KB)

Abstract

Policies in making a good criminal law essentially inseparable from crime prevention efforts. Corruption is the behavior of public officials who illegally enrich themselves or  others,  the  abuse  of  public  power.  Need  to  break  the  law  to  accelerate  the eradication of corruption is to play the role of justice collaborator. But positive law, not to encourage people to take part as a justice collaborator

Page 108 of 157 | Total Record : 1565

 106   107   108   109   110 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue