cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 104   105   106   107   108 
ASPEK-ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SITUS BUDAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERUSAKAN KOTA KUNO PALMYRA OLEH ISIS). Fadil Hidayat*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.964 KB)

Abstract

Kota Kuno Palmyra merupakan salah satu dari situs peninggalan budaya yang dilindungi yang terletak di Suriah. Namun dengan berlangsungnya konflik bersenjata non-internasional di Suriah, telah terjadi perusakan terhadap Kota kuno Palmyra yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Islamic States of Iraq and Syria (ISIS). perlindungan Kota Kuno Palmyra mengalami kendala dikarenakan berlangsungnya konflik bersenjata non-internasional di SuriahPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek hukum perlindungan situs budaya dalam perspektif hukum humaniter internasional serta mengetahui bagaimana penegakan terhadap pengaturan perlindungan situs budaya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai perlindungnan benda budaya dalam perspektif hukum humaniter sudah ada dan memiliki konsekuensi yang serius terhadap pelanggarnya. Peraturan-peraturan tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah Suriah. Namun penegakkan atas peraturan-peraturan perlindungan benda budaya yang dalam hal ini adalah Kota Kuno Palmyra masih mengalami kendala dikarenakan pemerintah Suriah mengalami kesulitan untuk menegakkan peraturan tersebut dikarenakan daerah dimana Kota Kuno Palmyra berada masih dalam kekuasaan ISIS.
PEMBATALAN PEJANJIAN INVESTASI USAHA WAROENG LO’MBOK GALAK AKIBAT WANPRESTASI Kandisia Rosma Restiari*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.415 KB)

Abstract

Pada umumnya di dalam masyarakat seseorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya. Adanya kerjasama dapat mempermudah capaian-capaian yang telah ditargetkan. Melalui kerjasama dapat meningkatkan kinerja satu sama lain dalam pekerjaan masing-masing yang sesuai dengan bidang masing-masing pula. Berbagai investasi yang dilakukan salah satunya adalah investasi dibidang usaha misalnya, kerjasama investasi usaha dibidang kuliner. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Investasi usaha umumnya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan suatu perjanjian, Hal-hal yang dirasa akan terjadi dalam kerjasama ini akan diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut sebagai dasar dari kedua belah pihak dalam memenuhi prestasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan antara pengelola dengan invesor. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif anaisis untuk menguraikan dan memaparkan secara analisis hal-hal dan permasalahan yang dihadapi, dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan di dapat, menunjukkan bahwa perjanjian investasi usaha ini merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, maka perjanjian investasi ini dapat masuk dalam kategori perjanjian kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Perlindungan hukum terhadap wanprestasi yaitu membayarkan ganti kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan.                       
PENDEKATAN POLITIK KRIMINAL SECARA INTEGRAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING OLEH KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH Ndraha, Agung Silwanus; Putra Jaya, Nyoman Serikat; Pujiyono, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.256 KB)

Abstract

Perdagangan orang erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan, yang sudah dilarang di seluruh dunia. Hal ini jelas terlihat dengan begitu beragamnya faktor penyebab terjadinya perdagangan orang demikian juga dengan korban perdagangan orang. Korban pada umunya tidak hanya mengalami kerugian material saja, tetapi juga kerugian immaterial berupa kerugian psikis/psikologis, dan juga kerugian sosial lainnya. Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penerapan politik kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana human trafficking dan bagaimana upaya kepolisian daerah Jawa Tengah untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana human trafficking. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pendekatan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan bagaimana penerapan politik kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana human trafficking dengan meyebutkan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bagaimana upaya kepolisian daerah Jawa Tengah untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana human trafficking diserati dengan wawancara dan mengumpulkan data mengenai daftar perkembangan perdagangan orang.
PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI PARLEMEN MODERN DAN TERBUKA Veronica Victoria Hardhini*, Hasyim Asy’ari, Lita Tyesta A.L.W
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.056 KB)

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Parlemen modern dan Terbuka. Parlemen modern dan terbuka adalah parlemen yang membuka akses seluas luasnya pada publik untuk berpartisipasi dalam dalam proses pengambilan kebijakan. Anggota dan lembaga parlemen dituntut menjadi lebih rasional, professional, transparan, dan akuntabel.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang dimaksud dengan parlemen modern dan terbuka, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka memiliki tiga indikator, yaitu: (1) transparansi informasi dibuka luas; (2) teknologi komunikasi digital digunakan optimal; (3) fungsi representasi dilaksanakan dengan baik. Dengan mengacu pada tiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah sebagai parlemen modern dan terbuka. Perlu ditingkatkan lagi peforma Lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota dewan maupun staf pendukung lainnya, guna menambah pengetahuan mengenai penggunaan dan peran sosial media sebagai sarana teknologi informasi yang dapat menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat. 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG Purwoto, Fransisca Putri Pertiwi, Nyoman Serikat *),
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growth of corruption that has been increasing year by year and the difficulty of eradicating corruption will bring disaster not only to the national economic life but also the lives of the state and nation at large. Therefore, corruption cannot be classified as an ordinary crime but has become an extraordinary crime that corruption needs to be taken seriously.This type of research in writing this law using normative research, sources of data in this study is a secondary data source. Data collection methods used in the writing of this law is the study of literature, while the data analysis method used is descriptive qualitative. In practice, commonly called acquittal verdict, which means the defendant legally and convincingly not guilty to charges of corruption or also be mentioned that the defendant can not be convicted criminal.Legally it can be concluded that the acquittal may be taken by the judges if after checking case and deliberation will assume that : a.) The lack of evidence as proof of a minimum prescribed by law negatively (negatief wettelijke bewijs theorie) as adopted by the KUHAP. ; b.) The judges argue against the principle of the minimum evidence established by statute have been met,  for example in the form of the two witnesses or clue, judges are not convinced of the defendant's guilt. Then the defendant should be acquitted. 
KAJIAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR PT CIPTA SUMINA INDAH SATRESNA DENGAN KONSUMEN DI SAMARINDA (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NO 2157 K/PDT/2010) Putri Citra Purnamawati*, Achmad Busro, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.293 KB)

Abstract

Perjanjian baku merupakan salah satu perjanjian yang biasa digunakan dalam kegiatan bisnis antara pelaku usaha dengan konsumen, mengingat perjanjian baku lebih efektif serta efisien apabila diterapkan dalam  kegiatan bisnis seperti halnya perjanjian parkir antara PT. Cipta Sumina Indah Satresna dengan konsumen. Dalam perjanjian parkir yang tertuang dalam karcis tersebut terdapat satu klausula  yang menyatakan bahwa pengelola jasa parkir tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari klausula baku pada perjanjian parkir PT. Cipta sumina Indah Satresna dengan konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku pada karcis parkir PT. Cipta Sumina Indah Satresna yang berisi pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir pada kasus yang dialami oleh Ramadhan M dan Ariyanti dapat dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut jelas melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1493 KUH Perdata sebagaimana pasal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan perjanjian parkir.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1927/K/PDT/2014 TAHUN 2015) Eriko Eka Wardhana*, Ery Agus Priyono, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.432 KB)

Abstract

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini salah satunya yaitu dalam hal kerjasama bisnis antar pelaku usaha bisnis. Kontrak atau perjanjian memiliki beberapa asas, salah satunya asas kebebasan berkontrak yang dapat diketahui dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Salah satu contoh penerapan asas kebebasan berkontrak yaitu dalam perjanjian kredit yang terdapat dalam kasus sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/Pdt/2014 Tahun 2015 yang dibuat antara PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama selaku kreditur dengan Muhammad Fauzan selaku debitur. Terjadi permasalahan dalam perjanjian kredit tersebut salah satunya adalah terjadi pelanggaran isi perjanjian yaitu terdapat klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK.Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap Pasal 18 UUPK, serta mengetahui akibat hukum klausula baku yang bersifat merugikan.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode pengumpulan data dengan library research, serta teknik analisis data dengan cara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama terbukti sebagian isinya melanggar Pasal 18 UUPK tentang klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian, (2) perjanjian kredit tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata seharusnya batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat keempat sahnya perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK seharusnya klausula dalam perjanjian kredit yang bersifat merugikan tersebut batal demi hukum.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG Septiawan Syaifin Nuha*, Henny Juliani, Nabitatus Saadah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.078 KB)

Abstract

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dikarenakan besarnya dana Desa yang diperoleh, kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa misalnya kurang berkualitasnya sumber daya manusia oleh desa untuk mengelola dana desa, pengawasan pengelolaan yang masih minim dan keterbatasan regulasi serta lambannya penerapan dari sebuah produk hukum setelah di undangkan. Muncul permasalahan seperti bagaimana Implmentasinya, kendala apa saja dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” ini merupakan penelitian dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.                Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sudah berjalan baik dalam hal penatausahaan namun dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih terdapat masalah antara lain prosedur dan standar akuntansi yang digunakan belum memenuhin standar yang dikeluarkan pemerintah, kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim, sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan pelaporan laporan keuangan desa yang belum memenuhi standar, serta masih sulitnya beradaptasi dengan teknologi akuntansi yang menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan yang kurang maksimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah desa Punjulharjo dalam menanggulangi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset desa antara lain meningkatkan mekanisme pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, meningkatkan sistem pengawasan, dan penyusunan pelaporan. Agar dapat terwujud pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik, di perlukan sistem pengawasan, mekanisme yang baik juga, dan penyusunan pelaporan serta diperlukan kerjasama antar Instansi yang terkait dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa agar terwujudnya sebuah Pembangunan Desa.
ASPEK HUKUM PEMANFAATAN SISTEM BUNDLING DALAM PEMASARAN PRODUK Hariana Dameria Lumban Gaol*, Budiharto, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.942 KB)

Abstract

Persaingan usaha yang semakin ketat mengakibatkan para pelaku usaha berlomba-lomba menyediakan produk yang dapat bersaing di pasar. Dalam memasarkan produknya pelaku usaha tentu menggunakan berbagai macam strategi pemasaran, salah satu strategi pemasaran tersebut adalah sistem bundling. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai pemanfaatan sistem ini sehingga pemanfaatan sistem ini sangat rentan bersifat antipersaingan. Terkait dengan aspek legalitas pemanfaatan sistem bundling, perlu dilakukan perluasan konsep peraturan persaingan usaha untuk mengetahui apakah penggunaan sistem bundling dalam pemasaran produk barang dan jasa legal atau illegal. Di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa sistem bundling dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemasaran secara legal apabila tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertutup, tidak dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar dan tidak dilakukan untuk memonopoli pasar.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BPOM TERHADAP PRODUK MAKANAN (DARI IKAN) KALENGAN BERCACING DI KOTA SEMARANG Elisyamedita, Milla; Njatrijani, Rinitami; Kashadi, Kashadi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.322 KB)

Abstract

Pangan merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan manusia, macam produk pangan yang di konsumsi konsumen salah saatunya yaitu produk makanan (dari ikan) kalengen. Produk yang beredar harus sesuai dengan mutu dan kemanan pangan, namun dalam kenyataannya masih ada pelanggaran yaitu di temukannya produk makanan ikan kaleng yang mengandung parasit cacing yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng  Secara Wajib. Serta melanggar Pasal 4 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah hak konsumen, dan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengenai setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepala Balai Besar POM di Semarang, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Semarang yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dan Tanggung Jawab BPOM dalam peredaran produk makanan (dari ikan) kalengan yang bercacingdi Kota Semarang dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa tindakan BPOM menanganin kasus ini dari Hulu hingga ke hilir. Tetapi integritas pengawasan dan sistem pengawasan  dari produsen masih kurang baik sehingga perlu dilakukan sistem pengawasan produksi makanan dari ikan kalengan yang lebih efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari produk makanan (dari ikan) kalenganyang berbahaya bagi kesehatan

Page 106 of 157 | Total Record : 1565

 104   105   106   107   108 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue