Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAKNYA DALAM HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI PERANTAUAN DI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Nada Farhana Bakri*, Sukirno, Sri Sudaryatmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (712.769 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta serta kedudukan anak yang diangkat tersebut dalam harta warisan orang tua angkat maupun harta warisan orang tua kandungnya. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Bali pada umumnya. Masyarakat Adat Bali perantauan tetap akan terikat dengan Adat-nya, selama tidak keluar dari Agama Hindu. Lazimnya anak yang diangkat adalah anak laki-laki. Pengangkatan anak wajib dilakukan dengan Upacara Peperasan sehingga anak angkat itu sah di mata hukum adat. Anak angkat memiliki kedudukan setara dengan anak kandung sehingga anak angkat laki-laki berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya dan tidak berhak mewaris di keluarga asalnya. Kesimpulan penelitian ini adalah pengangkatan anak harus dilakukan dengan upacara peperasan sehingga anak tersebut sah di mata hukum adat dan anak angkat berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya.]]>
<![CDATA[WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENGATUR IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Ibnu Bela Yuliawan*, Amiek Soemarmi, Dwi Purnomo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (532.397 KB)
<![CDATA[Kabupaten Pati salah satu Kabupaten/Kota yang sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian pengusaha, nelayan, bakul, pedagang, dan pembuat produk olahan.Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam mengatur izin usaha perikanan di Kabupaten Pati serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan usaha perikanan harus mempunyai izin terlebih dahulu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya.Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan dan penerbitan perizinan usaha perikanan dilakukan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengatur dan menerbitkan izin usaha perikanan hanya memberikan sosialiasasi agar pelaku usaha perikanan mematuhi aturan yang berlaku dan bagaimana meningkatkan hasil perikanan di Kabupaten Pati.]]>
<![CDATA[PELAKASAAN PIDANA MATI DI INDONESIA PASCA REFORMASI DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MAN USIA ]]>
<![CDATA[Eko Soponyono, Rahayu, Samuel Agustinus*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (708.863 KB)
<![CDATA[Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok di Indonesia yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, masyarakat duniapun masih memperdebatkan pemberlakuan pidana mati. Perdebatan ini timbul karena pelaksanaan suatu pidana mati dianggap bertentangan dengan panjaminan HAM. Di satu sisi, pidana mati dipandang sebagai suatu hukuman yang efektif karena dapat memberikan efek jera dan dapat memberikan kengerian terhadap seseorang yang hendak melakukan kejahatan. Di sisi lain, pidana mati merupakan hukuman yang tidak seharusnya diberlakukan karena merenggut hak hidup seseorang.Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pidana mati di Indonesia pasca reformasi tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan orde sebelumnya, yaitu orde lama dan orde baru. Dalam pelaksanaan pidana mati, hak-hak terpidana mati harus tetap dipenuhi. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut, terdapat anggapan bahwa pidana mati tetap tidak akan bisa memenuhi hak terpidana mati, karena hak utamanya sebagai manusia yaitu hak hidup telah direnggut.  ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 ]]>
<![CDATA[Nadia Yurisa Adila*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.671 KB)
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali dengan ditemukannya keadaan baru/novum yang belum diajukan pada peninjauan kembali sebelumnya. Tetapi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana tetap dilakukan 1 (satu) kali. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA tersebut menciptakan peraturan ganda dalam hal peninjauan kembali, sehingga menimbulkan disharmoni hukum yang berdampak pada pertentangan keadilan dan kepastian hukum serta pada Pengadilan Negeri dalam menyikapi permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutus demikian, pada praktik permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari sekali tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena Hakim Agung/Pengadilan Negeri tetap berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana diajukan 1 (satu) kali saja.]]>
<![CDATA[PRAKTIK MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTABES SEMARANG ]]>
<![CDATA[Marfungah Marfungah]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>;
<![CDATA[Budhi Wisaksono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.597 KB)
<![CDATA[Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat yang jumlahnya masih menduduki peringkat teratas dibandingkan bentuk kejahatan lainnya. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana memerlukan waktu yang lama dengan proses yang sedikit rumit sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Prosedur demikian juga yang menyebabkan penyelesaian perkara tersendat dan berujung pada penumpukan perkara setiap tahunnya. Selaian itu, penyelesaian yang bersifat kalah-menang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Mediasi pidana/penal merupakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan, dalam perkembangan wacana teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, mediasi penal mulai digunakan sebagai alternatif penyelesaian di bidang pidana. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Mediasi penal diatur pada kebijakan, baik melalui instrumen hukum internasional maupun hukum nasional. Praktik mediasi pidana/penal telah dilaksanakan di Polrestabes Semarang. Proses mediasi melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak berperkara, advokat sebagai pendamping, serta penyidik Kepolisian sebagai fasilitator maupun mediator. Proses mediasi membawa implikasi yakni adanya kewajiban ganti kerugian serta dihentikannya perkara oleh penyidik baik pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Indra Adi Prabowo*, Indarja, Amalia Diamantina]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (636.133 KB)
<![CDATA[Penelitian tentang “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekalongan”, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, hambatan dan cara mengatasinya Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris.Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum merupakan tindakan non yustisial. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekalongan merupakan tindakan preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat teradap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah menyebabkan pelanggaran masih terjadi dan terjadinya ketegangan saat melakukan kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima yang berujung pada bentrokan fisik. Cara mengatasinya dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan serta kegiatan penertiban dilakukan melalui beberapa tahap, sosialisasi, peringatan, penindakan dan pembinaan.Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum hendaknya jangan sampai menghambat masyarakat kecil yang mencari penghasilan sebagai pedagang Pasar Tiban, Pedagang Kaki Lima maupun Tukang Becak. Agar dihindari cara – cara kekerasan dalam melakukan penertiban guna menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Perlu adanya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum agar masyarakat mengetahui dan melaksanakannya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) DALAM PEMBANGUNAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR TURI KOTA SURABAYA) ]]>
<![CDATA[Budi Santoso, Hendro Saptono, Muhammad Zea Algabili*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (669.376 KB)
<![CDATA[Ditengah keterbatasan pemerintah dalam hal pendanaan melalui APBN maupun APBD, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan pola-pola baru sebagai alternatif pembiayaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sedapat mungkin memberikan kontribusi pendapatan. Kerjasama melalui perjanjian build operate and transfer (BOT) merupakan model baru pembiayaan proyek pembangunan yang saat ini sering dilakukan, termasuk pada proyek pembangunan kembali Pasar Turi Surabaya akibat kebakaran tahun 2007. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kerja sama pembiayaan dengan model kemitraan BOT dalam pembangunan aset milik pemerintah daerah, Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerjasama pembangunan Pasar Turi, mengkaji dan menganalisa kendala-kendala apa saja yang dialami dalam kerja sama BOT Pasar Turi. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yuridis yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti di lapangan yang merupakan data primer. pendekatan tersebut digukanan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penerapan sistem perjanjian BOT Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi. Hasil penelitian menunjukan, pelaksanaan kerja sama ini sebagai perjanjian timbal balik yang saling menguntungkan. Pemkot Surabaya menyediakan dan menyerahkan fasilitas berupa lahan eks bangunan Pasar Turi yang sudah dikosongkan. Sedangkan pihak PT. Gala Bumiperkasa melakukan pembangunan gedung (build) dan dimanfaatkan selama 25 tahun (operate). Setelah jangka waktu berakhir, gedung dan pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemkot (transfer). Secara umum proses pelaksanaan perjanjian berjalan lancar, namun tidak terlepas dari hambatan berupa kendala-kendala dalam pelaksanaannya]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Indra Kurniawan*, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.595 KB)
<![CDATA[Populasi manusia yang semakin bertambah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal menjadikan perkawinan dan kelahiran sebagai inovasi dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Penanaman Pohon bagi Catin dan Ibu Melahirkan, serta untuk mengetahui kelemahan dalam perumusan Peraturan Daerah tersebut. Pengaturan penanaman pohon yang sesuai dengan Peraturan Daerah harus dibuktikan dengan Sertipikat Tanam Pohon (STP). Dalam pelaksanaannya tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan STP, dikarenakan terdapat banyak kelemahan dalam perumusannya. Kelemahan-kelemahan tersebut terletak pada pengaturan mengenai struktur birokrasi pembuatan STP yang rumit; pengaturan mengenai Lokasi Penanaman Pohon yang kurang disesuaikan dengan kondisi topografi Kabupaten Kendal; Anggaran untuk pembuatan STP yang belum tersedia; dan Tidak terakomodasinya peraturan mengenai calon pengantin yang non muslim. Kelemahan-kelemahan tersebut harus segera diperbaiki dan dilengkapi. Masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan masukan agar di masa depan Peraturan Daerah dapat mencakup muatan lokal dari setiap desa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Satya Adi Kiswara]]>;
<![CDATA[Untung Dwi Hananto]]>;
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.913 KB)
<![CDATA[Implementasi tugas dan fungsi layanan pendidikan berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan dengan baik , yang dimana dinas sosial telah menerapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pelayanan dan pembinaan pendidikan kepada penyandang disabilitas serta aksesbilitas yang digunakan sebagai bantuan penyandang disabilitas. Penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam program pelatihan serta pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 ini seperti pelatihan elektronik, pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan dan pendidikan inklusi untuk penyandang disabilitas berjalan dengan baik tetapi masih ada hambatan dan dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pelayanan Pendidikan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas memang terdapat kendala seperti guru pembimbing, masih kurang nya aksesbilitas,kurangnya pemeratan program pelatihan difabel serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi difabel,.Program-program yang sudah diselenggarakan serta bantuan berupa aksesbilitas guna untuk membantu penyandang disabilitas beraktivitas dan menunjang keterampilan ,kemampuan yang dikembangkan sudah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh penyandang disabilitas, memberikan hak pendidikan khusus difabel serta meningkatkan sarana prasarana tempat bagi penyndang disabilitas.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KASUS PEMUKULAN YANG DILAKUKAN OLEH PESEPAKBOLA YANG DIKENAI PASAL 351 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERTANDINGAN SEPAKBOLA ANTARA PERSIS SOLO VS GRESIK UNITED) ]]>
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono, Anggit Bisma B*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.672 KB)
<![CDATA[Pada tahun 2009 yang lalu terjadi kasus pemukulan antar pesepakbola pada laga Persis Solo melawan Gresik United. Usai pertandingan polisi sempat menahan kedua pesepakbola yang terlibat pemukulan dalam laga tersebut, namun polisi menangguhkan penahanan mereka berdua. Akhirnya kasus ini dilanjutkan ke pengadilan. Banyak pro dan kontra terhadap kasus ini. Ada yang menilai negara melakukan intervensi terhadap otoritas sepakbola Indonesia yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). PSSI menganggap bahwa kasus ini merupakan wilayah kekuasaannya, namun di sisi lain negara menganggap kasus ini merupakan wewenangnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap kasus ini.Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini bahwa kasus pemukulan antar pesepakbola pada laga Persis Solo melawan Gresik United berdasarkan putusan perkara No.319/PID.B/2009/PN.SKA Hakim PN Surakarta menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang hakim harus didasari pertimbangan-pertimbangan. Ada empat pertimbangan utama yang mendasari putusan ini yaitu: 1) Barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD rekaman pertandingan Persis Solo melawan Gresik United 2) Hakim sependapat dengan saksi ahli Prof. Dr. Nyoman Serikat PJ SH., MH yang menyatakan Hukum Pidana mempunyai wewenang menyelesaikan perkara ini 3) Unsur-unsur Pasal 351 yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi 4) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.]]>
