cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 108   109   110   111   112 
PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SEMARANG DWI ESTY WIDYASTUTI, Amiek Soemarmi, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.831 KB)

Abstract

Regional House of Representatives (Parliament) is the representative body for realizing the sovereignty of the people in the area. The function of Parliament as an institution representative of all the people in the region is a vehicle for the implementation of democracy in the area that serves as an element of the regional administration.The presence of women legislators of Semarang are limited, making the existence of a large role and influence policy making in parliament should be able to do them. In the context of equality, women should also have had a hand in the formulation of policy, but if the quality of women legislators could not cope with the swift struggle of equality, this will certainly be a bad thing for the struggle.Because, let alone equality policy, a line of women's issues rarely touched. It means that the presence of women legislators is questionable. On this basis, the authors take the title "PARTICIPATION OF WOMEN MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE FORMATION OF THE REGULATIONS IN THE CITY SEMARANG", with the question of how the participation of women members of parliament in the formation of local regulations in the city of Semarang, any obstacles encountered in drafting local regulations, and how efforts to completion.Writing this law using Empirical juridical approach, namely Descriptive analytical research specifications, the data used are secondary data and primary data, methods of data analysis using qualitative analysis methods, methods of presenting data through primary data and secondary data obtained through research.Based on these results it can be concluded that the participation of women members of the House of Representatives in the establishment of the Regional District Regulation in Semarang was pretty good, but still need to increase the quality, considering from the beginning until now there has been no local regulations pertaining on women's interests. In the process pembentukkannya, encountered some obstacles, among other differences, time constraints, lack of knowledge and understanding of the duties and functions of Parliament, particularly the lack of experience and knowledge related to the field of assignment parliament. However, these obstacles can be overcome by efforts to develop Human Resource (HR) and increase pofesionalisme and experience.
PERLINDUNGAN HAK ATAS PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL Yunanto, Herni Widanarti, Tri Wahyuni Herawati*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.39 KB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hak bekas istri dan anak terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pasca perceraian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya pembagian gaji yaitu sebesar sepertiga untuk bekas suami, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak. Perlindungan hak terhadap bekas istri Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama hanyalah sebatas hak yang diperoleh bekas istri pada umumnya. Ditambah dengan banyaknya hambatan yang membuat sulit terciptanya perlindungan terhadap bekas istri atas pembagian gaji tersebut. Solusi yang dapat dilakukan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembagian gaji adalah bekas istri dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang menangani masalah tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Rahman Frija*, Etty Susilowati, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.662 KB)

Abstract

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Sumber modal Perseroan Terbatas salah satunya adalah melalui Perjanjian Utang. Apabila utang tersebut tidak dibayar saat jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor yang menuntut pembayaran utang, maka PT tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. Selama kepailitan, kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi pada prakteknya, terdapat ketidakpastian dan ketidakkonsistenan peraturan mengenai pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis. Kreditor separatis mempunyai kedudukan untuk didahulukan pelunasan piutang dan dipisahkan jaminannya dari harta pailit. Berdasarkan kedudukan tersebut, kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya dengan menjual benda jaminannya melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Tetapi, hak eksekusi tersebut harus ditangguhkan selama 90 hari atau dikenal masa stay. Setelah masa stay berakhir atau dimulainya keadaan insolvensi, barulah kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya. 
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA R.Suharto, Herni Widanarti, Risfa Sadiqah*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.246 KB)

Abstract

Pendaftaran jaminan fidusia mengalami perubahan dari sistem manual menjadi sistem online, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pendaftarannya. Kelemahan terdapat pada Pasal 4 yaitu diaturnya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia 30 hari setelah akta ditandatangani namun tidak memberi pengaturan bagi jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan peraturan pemerintah dan mengetahui solusi atas kekurangan dari peraturan tersebut.Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, sedangkan data diperoleh melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara para narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan penyempurna pengaturan sistem pendaftaran jaminan fidusia dari sistem manual menjadi sistem online. Peraturan pemerintah tersebut mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia secara online, bagi jaminan fidusia yang belum didaftarkan secara online setelah peraturan pemerintah berlaku maka jaminan fidusia gugur dengan sendirinya sehingga harus dibuat jaminan fidusia baru dan segera didaftarkan secara online dikantor notaris.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Monika Elisabet Lamtiur Butar-Butar*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.279 KB)

Abstract

Tindak pidana penipuan konvensional mengalami perkembangan dalam hal modus operandinya seiring berkembangnya teknologi menjadi tindak pidana penipuan melalui media online. Penegakan hukum pidana ini harus didukung dengan pembuktian serta pemidanaan yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan di media online dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHAP, dan RUU KUHAP Tahun 2012, dan untuk mengetahui pemidanaan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembuktian tindak pidana penipuan di media online jika dilihat dari KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan RUU KUHAP 2012 selalu diperbaharui untuk dapat memberantas kejahatan ini. Pada awalnya alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dinilai hanya dapat menyelesaikan penipuan dalam konteks konvensional saja, belum untuk penipuan di media online. Atas kekurangan yang ada dalam KUHAP, maka lahirlah UU ITE guna melengkapi KUHAP dengan penambahan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan di dalam RUU KUHAP alat bukti tidak lagi seperti dalam KUHAP, tetapi sudah dimasukkan barang bukti sebagai alat bukti, terdapat bukti elektronik serta alat bukti pengamatan hakim. Pemberantasan tindak pidana ini pun menjadi penting untuk dilihat pemidanaannya. Pemidanaan untuk pelaku tindak pidana penipuan penipuan di media online dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kebijakan hukum pidana (penal) masih dinilai kurang keefektifannya, sehingga kebijakan hukum non pidana (nonpenal) perlu dijalankan untuk menekan jumlah penipuan di media online.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG (AKUR) DI DESA CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN (STUDI PUTUSAN PERADILAN FORMAL) Elvira Elvira; Agung Basuki Prasetyo; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.501 KB)

Abstract

Putusan peradilan formal terkait sengketa tanah yang berada di lingkungan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan telah memenangkan pihak Penggugat berdasarkan pada hukum waris, sedangkan tanah menurut hukum adat Masyarakat AKUR tidak dapat diwariskan.Hak semacam itu dalam Peraturan Perundang-undangan disebutdengan hak ulayat.Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara, pemenuhan asas keadilan bagi Masyarakat AKUR dalam putusan peradilan formal, dan alasan Masyarakat AKUR mempertahankan objek sengketa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan peradilan formal hakim menganggap objek sengketa sebagai harta warisan sehingga Penggugat menang.Berdasarkan komponen struktural, kultural, dan substantif teridentifikasi tidak terdapat asas keadilan bagi Masyarakat AKUR.Terdapat alasan filosofis, historis, dan sosial budaya dalam mempertahankan objek sengketa guna pelestarian adat istiadat Masyarakat AKUR. Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Tanah, Hak Ulayat
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan) Agato Kevindito Josesa*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.921 KB)

Abstract

Hubungan Diplomatik antar negara di dunia ditandai dengan adanya pertukaran perwakilan diplomatik masing – masing negara. Peraturan yang mengatur mengenai hubungan diplomatik telah tertulis dalam konvesni – konvensi Internasional. Pertukaran perwakilan diplomatik antar negara yang bersepakat secara tidak langsung menimbulkan pertanggungjawaban negara yang mengharuskan negara penerima untuk memberikan hak inviolability dan immunity. Mengenai hak – hak yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik tertulis dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973. Dalam Kasus penyerangan Duta Besar di Korea Selatan, pertanggungjawaban dilakukan oleh Korea Selatan. Korea Selatan melanggar hak inviolability  dari Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan, sehinga dikatakan bahwa Korea Selatan melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973 dan akibat kerugian yang ditimbulkan itu, Korea Selatan harus melakukan pertanggungjawaban. 
INVESTASI REKSA DANA DENGAN SISTEM MUDHARABAH OLEH PT.BANK SYARIAH MANDIRI PEKALONGAN Agus Maulana Ramdhono, A. Tulus Sartono, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.239 KB)

Abstract

Mutual Fund is an organization that works for the small investor to take part in the investment world. Mutual Funds Sharia comes to meet the needs of investors to income derived from the investment of funds could be accounted for religious. Implementation of Shariah Fund has similarities to conventional mutual fund. The basic thing that distinguishes them among other application-contract agreement (engagement) Islam in its operational mechanism. Arrangements regarding the application of the agreement set forth in Sharia Fund DSN-MUI Fatwa No.20/DSNMUI/IV/2001. Under the decree, agreement occurring in Mutual Funds Sharia al-wakalah (representative) and mudaraba (profit sharing). Based on the description, the authors are interested in conducting a study entitled "Mutual Fund Investing System With PT Bank Syariah Mandiri Mudaraba By Pekalongan branch". The formulation of the problem studied, namely: how the application of the Mutual Fund mudaraba PT. Bank Syariah Mandiri branch Pekalongan?, How ahambatan that arise in the application of the principle of mudaraba by PT Bank Syariah Mandiri branch Pekalonagan? This study uses empirical juridical approach is a method research approach to solve the problem denagan conduct research on primary data that exist in the field. On the implementation of Sharia Fund was still bias on a particular understanding of mudaraba system many people are still unfamiliar to the mutual fund products Syariah.hal This has become an important task for the PT. Bank Syariah Mandiri branch Pekalongan to promote products and Shariah Investment Fund meningkatkanya growth based Islamic investment in Indonesia, especially in Islamic Fund.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR KOLONIAL MELALUI SISTEM HKI (STUDI PADA ARSITEKTUR KOLONIAL DI KOTA BANDUNG) Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Mira Murni Miranti*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.648 KB)

Abstract

Arsitektur kolonial yang lahir dari akulturasi budaya daerah dengan budaya Belanda tergolong dalam Ekspresi Budaya Tradisional yang dipertahankan masyarakat hingga sekarang sehingga memerlukan perlindungan Hak Cipta sebagai bangunan cagar budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan, status pemegang hak cipta, bentuk dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran arsitektur kolonial. Perlindungan telah dilakukan melalui sertifikasi, inventarisasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian. Namun, perusakan; penelantaran; modernisasi; dan perubahan fungsi masih terjadi di Bandung disebabkan oleh beberapa faktor sehingga perlu upaya-upaya penyelesaian yang telah diatur dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009, dan Perwal Bandung Nomor 912 Tahun 2010, pengawasan, tindakan khusus dari pemerintah, dan adanya jasa konsultasi, sosialisasi, dan penelitian bangunan cagar budaya berkala. Sedangkan sengketa diselesaikan dengan alternatif penyelesaian, arbitrase, atau melalui Pengadilan Niaga. Perlindungan hak cipta arsitektur kolonial membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah dengan melakukan pengkajian dan penyesuaian konsep HKI dengan karakteristik bangsa Indonesia serta membuat peraturan khusus tentang perlindungan karya arsitektur kolonial.
TANGGUNG JAWAB NEGARA SURIAH TERHADAP KONFLIK ANTARA PEMERINTAHAN BASHAR AL-ASSAD DENGAN PEMBERONTAK DI SURIAH DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Raihan Taqy*, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.344 KB)

Abstract

Beberapa tahun yang lalu perang dianggap sebagai sebuah konflik antara negara dengan negara. Namun pada abad ke-20 ini pihak yang berperang bukan hanya negara melawan negara saja, tetapi negara melawan pemberontak yang terorganisir seperti yang terjadi di Suriah saat ini. Konflik antara Pemerintahan Bashar Al-Assad dengan rakyat Suriah yang tergabung dalam beberepa kelompok terorganisir perlu mendapatkan perhatian dunia khususnya PBB. Ribuan manusia khususnya warga sipil mati dalam konflik internal tersebut, hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak khususnya Presiden Bashar bersama pasukannya tidak mentaati aturan Hukum Internasional yang berlaku dalam perang saudara di Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dan tanggung jawab negara Suriah terhadap konflik tersebut berdasarkan aturan Hukum Humaniter Internasional.

Page 110 of 157 | Total Record : 1565

 108   109   110   111   112 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue