cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 105   106   107   108   109 
ANALISIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NO.68/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA Milati Fatma Sari*, Mulyadi,Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.768 KB)

Abstract

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama dari putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan putusan tersebut sesuai atau tidak dengan Asas Keadilan,Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 adalah majelis hakim menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1) . Perkawinan beda agama menurut hukum positif di indonesia tidak bisa dilaksanan. Apabila pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa keabsahan hubungan antara suami isteri serta keturunannya, akibat kepada hak kewarisan, dan peradilan mana yang berwenang apabila terjadi sengketa dalam perkawinan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan asas keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum karena terdapat diskriminasi terhadap pasangan beda agama.
KAJIAN YURIDIS FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi terhadap Praktik Female Genital Mutilation di Indonesia) Rahayu, Elfia Farida, Marlinda Oktavia Erwanti,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.945 KB)

Abstract

The position of female genital mutilation is in human rights perspective (both of international and Indonesia) should be a main element for making the regulation and policies in a practice of female genital mutilation that must be banned. It relates to the women's violation and based gender discrimination which is seen from the impact and implementation of female genital mutilation. This research uses a normative judicial approach, which is a legal research that is conducted by researching in library way or secondary data. Female genital mutilation that is viewed by human rights perspective. In fact, the impact and practice of female genital mutilation, has fulfilled the element of based gender discrimination and violence against women that cause physical, non physical and sexual abuse. Therefore, the international community and the government of Indonesia should  stop explicitly the practice of female genital mutilation, through legal action, make a binding rules and policies with  a gender perspective.
PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) DALAM HAL GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG KIRIMAN MELALUI LAUT (DI PT DANATRANS SERVICE LOGISTICS SEMARANG) Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani, Anggita Neviana Dewi*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.568 KB)

Abstract

Pengangkutan merupakan sarana yang utama untuk menghubungkan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Salah satu jenis pengangkutan adalah pengangkutan laut. Pihak penunjang pengangkutan laut salah satunya adalah Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Dalam proses pengiriman barang tentunya terdapat permasalahan seperti kehilangan atau kerusakan. Sehingga pengirim barang membutuhkan tanggung jawab dari EMKL. PT Danatrans Service Logistics dalam hal ini memberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan perannya. Sistem pertanggungjawaban yang digunakan adalah Tackle to Tackle. Dasar perhitungan yang digunakan adalah sesuai dengan perjanjian yang ada, dalam hal ini ganti rugi dihitung berdasarkan harga nilai barang.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM BUS DALAM PENGANGKUTAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PADA Hasbi Muhammad*, Suradi, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.958 KB)

Abstract

       Pengangkutan orang dengan bus memegang peranan penting dalam roda perekonomian bangsa Indonesia. Pengemudi yang berkualitas, pengoperasian bus yang laik jalan, pelayanan yang baik, dan tanggung jawab perusahaan angkutan orang dengan bus sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, untuk itu pengangkutan harus berjalan dengan aman dan nyaman agar roda perekonomian tidak terhambat. Dalam proses pengangkutan, seringkali perusahaan angkutan umum bus tidak mentaati regulasi yang diatur tidak secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.       Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum bus di Cirebon serta pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan angkutan umum bus pada PO. Sahabat dan PO. Bhineka.       Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, serta metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.       PO. Sahabat maupun PO. Bhineka bertanggung jawab serta memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha perusahaan angkutan umum bus seperti bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi kecelakaan, bus yang di operasikan mogok di jalan dalam proses pengangkutan, menindak pengemudi yang melanggar, mengansuransikan penumpang, dan bertanggung jawab membantu mencarikan barang bawaan penumpang yang hilang ataupun tertukar. 
KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN DIKELUARKANNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9/POJK.04/2018 Herdiansyah, Lukman; Budiharto, Budiharto; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.648 KB)

Abstract

Akuisisi atau Pengambilalihan pada Perseroan Terbatas merupakan salah satu aksi korporasi yang mempunyai dampak signifikan terhadap perusahaan. Pelaksanaan akuisisi pada perseroan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 kemudian terkait pelaksanaan akuisisi pada perusahaan terbuka harus pula melihat ketentuan khusus yang diatur oleh UUPM dan POJK No. 9/POJK.04/2018. Terhadap perusahaan terbuka apabila nantinya kepemilikan saham pengendali baru melebihi 80% (delapan puluh persen) maka pengendali baru wajib melakukan pengalihan kembali saham kepada publik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.Terhadap perusahaan terbuka apabila dalam pelaksanaan pengalihan kembali saham kepada publik telah melewati jangka waktu yang ditentukan yaitu 2 (dua) tahun maka hal tersebut tidak membatalkan proses akuisisi yang sedang berlangsung. Pasal 6 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak pengawas dari pelaksanaan akuisisi perusahaan terbuka akan melakukan upaya penyelesaian terkait permasalahan ini dengan cara melakukan negosiasi antara para pihak, hasil dari negosiasi tersebut dapat berupa penawaran umum kembali atau mencari standing buyer agar sisa saham tersebut dapat dimiliki oleh publik sesuai ketentuan Pasal 21 POJK No. 9/POJK.04/2018.
PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK DI LPKA KELAS II B WONOSARI, GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA Vincencius Fascha Adhy Kusuma*, Nur Rochaeti, R.B Sularto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.37 KB)

Abstract

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya merupakan anugrah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mereka berhak mendapat pendidikan dan latihan kemampuan lain baik secara formal maupun informal sesuai minta dan bakat serta kemampuannya, serta memperoleh hak-hak anak normal yang lain. Anak berhak mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang layak serta hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan dianggap sedang menjalani proses rehabilitasi, pendidikan dan pembinaan agar menjadi lebih baik dan dapat kembali diterima dimasyarakat.
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 A.M. Endah Sri Astuti, Amaretza Lucky R.L.P.*, Pujiyono,
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.89 KB)

Abstract

The number of traffic accidents and the number of casualties and material losses caused by traffic accidents, making the government issued new rules regarding traffic. It is characterized by the enactment of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation. With the enactment of Law No. 22 of 2009, the expected number of traffic violations and accidents is lowered. After the release of Law No. 22 of 2009, punishment about criminal negligence that caused the death of another person in a traffic accident in Semarang District Court using Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009, no longer using Article 359 of the Criminal Code (KUHP). Law No. 22 of 2009 more than the base used in the present Criminal Code, because the Law No. 22 of 2009 is more specific and it’s a special law which only governs the crime of traffic.Key Words : Punishment, Negligence That Caused The Death of Another Person, Traffic Accident 
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN JEPARA Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina, Ida Lestari Sagala*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.708 KB)

Abstract

Mayoritas warga Kabupaten Jepara berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang masih menyandang kemiskinan, kurang perhatian Pemerintah dan kurang dilindungi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara dan apa kendala serta upaya penyelesaiannya. Adapun hasilnya yaitu pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif karena masih baru dan Kabupaten Jepara sendiri belum pernah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Sampai saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan masih berpedoman pada Undang-Undang Perikanan, ditunjukkan dengan melakukan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), program Kelompok Budi Daya Ikan, Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Mereka juga memberikan bantuan berupa beras, pelampung, mesin kapal, dll. Memberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan seperti magang, dll. Sejumlah kendala juga dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan seperti ketergantungan masyarakat dengan tengkulak, kurangnya dana, dll. Hal inilah harus diupayakan dengan segera membentuk suatu Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP INVENSI DI RUANG ANGKASA Pebri Tuwanto*, Kholis Roisah, Agus Pramono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.414 KB)

Abstract

Komersialisasi ruang angkasa dalam bentuk paten adalah hal yang legal menurut hukum internasional selama memenuhi prinsip-prinsip dalam komersialisasi ruang angkasa. Praktik dari beberapa negara telah menunjukkan adanya usaha untuk memberlakukan hukum paten nasional suatu negara terhadap objek ruang angkasanya. Beberapa negara anggota International Space Station (ISS) juga berusaha melindungi teknologinya dengan membuat Intergovernmental Agreement (IGA) yang mengatur perihal paten ruang angkasa. Di sisi lain paten ruang angkasa dapat diberikan melalui perluasan prinsip yurisdiksi quasi teritorial pada registration convention, interpretasi terhadap beberapa pasal di Paris Convention dan TRIPs, serta registrasi paten secara internasional melalui Patent Cooperation Treaty (PCT). Pada akhirnya, meskipun dapat diberikan paten ruang angkasa masih menciptakan problematika hukum karena adanya perbedaan prinsip antara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum ruang angkasa. 
TINJUAUAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI KOTA SEMARANG R. B. Sularto, Tity Wahyu Setiawati, Jorio Novero*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.044 KB)

Abstract

Tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang meliputi kajian kriminologis tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan latar belakang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, serta jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang. Upaya preventif menitikberatkan peran dari keluarga dalam pendidikan agama dan moral, serta pemerintah dalam hal sosialisasi untuk mencegah; sedangkan upaya represif menitikberatkan peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam penindakan atas laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga secara lebih giat, serta adanya sikap tanggap dan penindakan tegas dari pemerintah dan instansi-instansi terkait atas tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi.

Page 107 of 157 | Total Record : 1565

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue