Articles
1,565 Documents
<![CDATA[UPAYA NEGARA CHINA DALAM PEMBERSIHAN SAMPAH LUAR ANGKASA MENGGUNAKAN LASER RAKSASA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Farah Habiba]]>;
<![CDATA[Agus Pramono]]>;
<![CDATA[Elfia Farida]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.009 KB)
<![CDATA[China sebagai salah satu negara yang banyak meluncurkan benda angkasa memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan keamanan antariksa sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. China melakukan upaya pembersihan antariksa melalui laser raksasa yang ditembakkan dari bumi untuk menghancurkan rongsokan satelit miliknya yang tidak terpakai. Upaya China tersebut menghasilkan banyak kritik karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip di dalam Space Treaty 1967, The Limited Test Ban Treaty 1963 dan Pedoman Mitigasi Sampah Luar Angkasa. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Upaya China tidak dapat dipersalahkan berdasarkan ketentuan Space Treaty 1967 karena upaya laser raksasa sama sekali tidak menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah masal lainnya dan upaya tersebut tidak menimbulkan interferensi terhadap satelit lain. China juga tidak dapat dipersalahkan berdasarkan The Limited test ban Treaty 1963 karena bukan anggota dari perjanjian tersebut, akan tetapi upaya China tersebut mencerminkan pengabaian terhadap ruang lingkup pedoman mitigasi yaitu dengan penghancuran yang disengaja dari pesawat luar angkasa milik China secara signifikan meningkatkan risiko tabrakan ke pesawat angkasa lainnya. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu upaya tersebut dianggap efektif karena dapat menjangkau segala ukuran Sedangkan dampak negatifnya yaitu terdapat suatu ketidaksempurnaan bahwa dalam penghancuran tersebut mengingat tidak semuanya menjadi puing-puing yang berukuran kecil. Sehingga disarankan kepada negara-negara agar selalu tunduk kepada Perjanjian Internasional dalam melakukan pemanfaatan ruang angkasa. Selain itu, China harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan membayarkan ganti rugi kepada Rusia karena telah menimbulkan kerugian terhadap satelit BLITS milik Rusia dan untuk negara lain yang mengalami hal serupa disarankan untuk melakukan tuntutan kepada negara yang benda angkasanya mengakibatkan kerusakan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MELALUI JASA PERIKLANAN ILEGAL DI MALAYSIA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR ]]>
<![CDATA[Soekotjo Hardi Winoto , Peni Susetyorini, Muhammad Fahmi Setiadin*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.58 KB)
<![CDATA[Indonesia digemparkan dengan iklan penjualan TKI di Malaysia. TKI yang bekerja di Malaysia dijual layaknya barang dagangan. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan kualitas dari TKI yang dikirim sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki. Faktor ini merupakan awal dari rentannya TKI diperlakukan semena-mena di luar negeri. Dengan kurangnya kemampuan dan minimnya ilmu pengetahuan, para TKI sering diperlakukan tidak manusiawi. Perdagangan orang melalui periklanan penyaluran TKI ilegal dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir berdasarkan Protokol Palermo tahun 2000. Karena tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberi dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampui batas-batas teritorial suatu negara. Perdagangan orang telah diatur oleh hukum internasional dan hukum nasional. Kewajiban Negara dalam melaksanakan pendampingan TKI korban perdagangan orang yaitu, Negara pihak harus melindungi privasi dan identitas dari korban perdagangan orang, dengan cara menerapkan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu ]]>
<![CDATA[Dea Agustina Suardini, Yunanto*), Mas’ut]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.485 KB)
<![CDATA[Nature have a nature, that if there is a man and a woman who has grown up with each other to have the appeal of each other and then the relationship continues towards a later marriage to live together. Marriage is a legal event that legal subjects do these events have to qualify. Law set the minimum age for marriage is to establish the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years. But in fact there are still many imple underage marriage in Indramayu district is to ask permission to marry dipensatio Religious Court. Legal Writing aims to determine the implementation of granting dispensations to minors and consideration of the judge in giving marriage licenses under dispensation, the effectiveness of the implementation of the marriage age limit set out in the Marriage Act with the condition of the people of Indonesia, especially in the district of Indramayu.In granting the dispensation after the implementation of the requirements and application procedures are met, the court granted a dispensation for this marriage begins with the stages: First Session, session II, III trial, and then decided whether the application is rejected or granted. After the implementation of marriage is tantamount to the implementation of marriage in general. On which the judge considered that: the applicant, the reason, there is no prohibition of marriage or not, harm and benefit, as well as the ability to finance the family.Marriage Act has not been effective in reducing underage marriage because of the marriage of the Religious dispensation.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI LEMBAGA NEGARA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ]]>
<![CDATA[Lita Tyesta A.L.W, Ratna Herawati, Niken Eka Marthasari*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.504 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari Ketetapan MPRS dan MPR sebelum perubahan UUD 1945 dan sesudah perubahan UUD yang masih dinyatakan berlaku menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repulik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002, dan tindakan hukum lebih lanjut terhadap Ketetapan MPR tersebut. Ketetapan MPR Â yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan peninjauan menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dicantumkan kembali dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan kesimpulan bahwa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut masih dinyatakan berlaku secara normatif dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional dan dapat dijadikan dasar hukum. Masuknya kembali Ketetapan MPR tersebut tidak memberikan kemungkinan bahwa MPR dapat membentuk Ketetapan baru. Masuknya Ketetapan MPR tersebut hanya untuk mempertegas pemberlakuan Ketetapan MPR yang lama sebagai wujud pemberian legalitas kepada Ketetapan MPR yang masih berlaku, didalam hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa ketetapan MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres, dan Perda.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) ]]>
<![CDATA[Florentina Reni Swastika*, Indarja, Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.738 KB)
<![CDATA[Studi ini mengkaji tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Karanganyar khususnya mengenai penyaluran dan pengawasan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal penyaluran dan pengawasan Bantuan Operasional Penyelenggaraan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data berupa data sekunder serta wawancara sebagai pelengkap.Hasil penelitian terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal penyaluran dan pengawasan bantuan ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berhak mengelola alokasi bantuan ke wilayahnya sesuai dengan kebijakan, dengan catatan jumlah satuan yang mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan.Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis BOP PAUD. ]]>
<![CDATA[TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM KEGIATAN PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Paramita Prananingtyas, Siti Malikhatun, Viana I R br Barus*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (711.883 KB)
<![CDATA[Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalaah apa saja tugas dan tanggung jawab yang dimiliki syahbandar dalam kegiatan pengangkutan laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan tugas syahbandar dalam keamanan dan keselamatan pelayaran berdasarkan hukum Indonesia adalah sebagai penegak hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia, sebagai kepala pemerintahan dalam pelabuhan atau koordinator segala aktivitas dalam pelabuhan, sebagai pengawas dan penanggung jawab keamanan dan keselamatan pelayaran di Indonesia, dan sebagai penerbit dokumen pelayaran. Ttanggung jawab syahbandar dalam keamanan dan keselamatan pelayaran berdasarkan hukum Indonesia adalah, memastikan sebuah kapal layak untuk berlayar dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal akibat tidak laiklautnya kapal, menanggulangi pencemaran laut dan melakukan upaya untuk mencegah pencemaran laut terjadi, dan ikut serta dalam pencarian dan penyelamatan korban apabila terjadi kecelakaan kapal ataupun saat ada gangguan dalam pelayaran. Saran yang dapat diberikan penulis adalah peningkatan kemampuan syahbandar melalui keterampilan nautis, teknis dan administratif serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi terwujudnya keselamatan kapal, barang dan keselamatan jiwa di laut, dan dilakukan evaluasi kinerja bagi setiap Syahbandar yang dilaksanakan setiap periode waktu tertentu.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEGIATAN USAHA MLM (MULTI LEVEL MARKETING) STUDI PADA RUMAH AVAIL SEMARANG ]]>
<![CDATA[Alfiana Prayutasani*, Rinitami Njatrijani, Suradi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.634 KB)
<![CDATA[Praktik bisnis MLM di Indonesia sangat marak, yang tertarik terhadap bisnis tersebut mulai dari masyarakat kalangan atas hingga masyarakat kalangan menengah kebawah. MLM di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur, namun masih terjadi kasus penipuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan usaha MLM dengan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana hubungan hukum antara para pihak serta bagaimana perlindungan hukum atas kegiatan usaha MLM di Rumah Avail Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dan perlindungan hukum atas kegiatan usaha MLM. Metode penelitian yang penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hubungan hukum atara para pihak dalam kegiatan usaha MLM ada tiga, yaitu hubungan hukum produsen dengan distributor, kemudian hubungan distributor dengan distributor, dan yang terakhir hubungan distributor dengan konsumen. Perlindungan hukum atas kegiatan usaha MLM di Rumah Avail Semarang, penulis membahas mengenai perjanjian untuk menjadi distributor, kode etik dan peraturan perusahaan, sistem distribusi, dan tanggung jawab Rumah Avail Semarang sebagai distributor.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KEAMANAN NASABAH DALAM BERTRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING BANK JATENG ]]>
<![CDATA[Gilang Adi Yuliarso]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.663 KB)
<![CDATA[Teknologi dalam bidang perekonomian khususnya di bidang perbankan telah berkembang dengan pesat. Internet Banking merupakan salah satu pemanfaatan teknologi sistem informasi (TSI) dalam dunia perbankan. Pemanfaatan TSI dalam dunia perbankan merupakan suatu keniscayaan. Selain dapat mendukung perkembangan berbagai produk baru perbankan, juga akan meningkatkan pelayanan bank kepada nasabah. Bank Jateng turut memanfaatkan TSI dalam penyelenggaraannya yaitu dengan menerbitkan layanan Internet Banking. Namun, dalam penyelenggaraannya masih dapat terjadi permasalahan yang dapat merugikan nasabah.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana legalitas transaksi Internet Banking Bank Jateng ditinjau dari hukum perikatan dan bagaimana bentuk tanggung jawab pihak PT. BPD Jateng terhadap nasabah dalam bertransaksi melalui Internet Banking.Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Internet Banking Bank Jateng telah memenuhi syarat sah-nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bank Jateng dalam menerbitkan layanan Internet Banking mengacu pada POJK Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Bentuk tanggung jawab Bank Jateng terhadap adalah tanggung jawab mutlak (Strict Liability) berupa manajemen risiko dengan melakukan Audit Teknologi Informasi, Penetration Test, dan Penilaian Manajemen Risiko atas layanan Internet Banking tersebut di mana Bank Jateng telah melakukan prosedur tersebut dan dinilai aman.Saran yang dapat diberikan adalah pengaturan mengenai pelaksanaan TSI dalam bidang perbankan khususnya Internet Banking di Indonesia perlu dilengkapi dan diperkuat melihat masih ditemui berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Internet Banking itu sendiri. Pengaturan khusus mengenai tanggung jawab bank dalam penyelenggaraan Internet Banking juga dibutuhkan untuk melindungi keamanan nasabah dalam menggunakan layanan tersebut. Bank Jateng sebagai penyelenggara layanan Internet Banking juga dapat melakukan pengembangan terhadap pelayanan yang diberikan agar nasabah yang menggunakan layanan Internet Banking dapat merasa aman dan terlindungi ketika menggunakannya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Lasmarita Nugra Gesty*, Eko Sabar Prihatin, Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.242 KB)
<![CDATA[Pemerintah Indonesia menganut sistem desentralisasi, Salah satu sasaran desentralisasi adalah untuk membangun pedesaan, dalam membangun desa unsur yang paling banyak berperan adalah dari unsur ekonomi dan salah satu cara mengembangkan hal tersebut adalah dengan membentuk Badan Usaha MilikDesa (BUMDes). Dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013. Adapun hambatan yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa Jambu yaitu masih minimnya dana dari pemerintah serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan perlu adanya penambahan modal dari Pemerintah serta Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara seharusnya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa diharapkan tidak banyak menimbulkan hambatan dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT KIRANA SURYA GEMILANG SEBAGAI TOUR BIDANG PELAYANAN JASA TRAVEL DAN TOUR PARIWISATA CABANG JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Tia Nurlina Hapsari, Herman Susetyo, Suradi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.082 KB)
<![CDATA[Tourism is one important factor in the economy of Indonesia. This is because the tourism is a cornerstone of economic progress of a country. Tourism typically attract foreign investors needed by each country is growing. Tourism also has the responsibility to bring up the image of that name known in the international world. The more quality tourism services in a country or in an area that is growing and the area known to the world. This study uses empirical judirical approach, which is a method or procedure use to solve the problem by examining secondary data first and then proceed to conduct research on primary data in the field as the study of the implementation of the agreements and standards used by the company’s travel and tourism tour. The results showed that the arrangements regarding the implementation of the contract in the Civil Code to be part of the setting of the consequences of an agreement, as provided in Section 1338 to Article 1341 Civil Code. PT Kirana Surya Gemilang as tourism companies in the travel and tour services have some standardization of tourism related services, are part of the infrastructure facilities / infrastructure that should be considered to meet the relevant needs eg water consumption standards that could affect an area as well as efforts to increase tourism the quality of services performed by PT Surya Kirana Gemilang all related complaints from customers directly taken seriously by the owner and director of PT Kirana Surya Gemilang and on evaluating the performance of all the company's staff. Based on the findings of the study suggested that the company can facilitate improved quality of operational standards, the development of quality tourism services effectively and efficiently so that consumers can be satisfied with the services provided by PT Surya Kirana Gemilang,]]>
