cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 125   126   127   128   129 
PENGATURAN KEGIATAN INDUSTRI AMDK (AIR MINUM DALAM KEMASAN) OLEH PT AQUA DANONE DI KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH Nanik Trihastuti, Adji Samekto, Atiekah Achmad*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.673 KB)

Abstract

Pengaturan kegiatan industri AMDK oleh perusahaan multinasional PT Aqua Danone pasca pencabutan UUSDA oleh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi no 85/PUU-XI/2013. Pencabutan tersebut atas dasar terdapatnya unsur ketidaksesuaian UUSDA dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dicabutnya UUSDA oleh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan yang terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air untuk kegiatan industri air minum dalam kemasan. Karenanya itu Peraturan Pemerintah yang dibentuk atas peraturan UUSDA tetap diberlakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum terkait kegiatan industri air minum dalam kemasan ini.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN JAMKESMAS, KHUSUSNYA DI KECAMATAN TEMBALANG Irma Cahyaningtias, Amiek Soemarmi, Budi Goetami
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.919 KB)

Abstract

Healthcare is a right, and investment, and all citizens are entitled to health care, including the poor and people in need.Needed a system that regulates the implementation for fulfilling the rights of citizens to obtain social welfare, the health services, because health is very important to perform an activity in order to earn a decent living, the Semarang City Health Office provide free medical treatment. Jamkesmas is the Community Health Insurance provided by the City of Semarang to the poor and people who are not able to certain conditions, the study entitled "DUTIES AND FUNCTIONS OF THE DEPARTMENT OF HEALTH CITY SEMARANG JAMKESMAS PROVIDE SERVICES, ESPECIALLY IN AREAS District Tembalang ". The method used in this study is meant Juridical An Empirical studies conducted research exploring ways to view or positive law,namely the principles of law,regulations interrelated and appropriate by the rules law and researching in the field in order to obtain accurate data and the corresponding systematic laws, so researchers must conclude. From the research that the duties and functions of the Semarang City Health Department in providing services Jamkesmas is to improve health care for the poor and people who can not afford a fair and in accordance with the applicable procedures, so that there is no discrimination in obtaining health services, while the function is as a team managers in service delivery and as for Jamkesmaskot or Jamkesmas and constraints that affect the provision of Jamkesmas include membership, health care, finance, and organization, role and functions of local government and to overcome the operational and policy efforts.
KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERDA SUMATERA BARAT NO.6 TAHUN 2008 Velly Farhana Azra*, Sri Wahyu Ananingsih,Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.269 KB)

Abstract

Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti dengan pokok permasalahan apa saja kewenangan Kerapatan Adat Nagari dan bagaimana Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat Minang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan KAN Koto Baru dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian kewenangan KAN Koto Baru adalah mengurus urusan hukum adat dan juga menyelesaikan perkara adat salah satunya sengketa tanah ulayat/ pusako. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS PENUNDAAN PENERBANGAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA PENUMPANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 42/PDT.G/2012/PNJKT.PST ANTARA ROLAS BUDIMAN SITANJAK MELAWAN PT. LION MENTARI AIRLINES DAN DIREKTOR Cindy Chandra*, Ery Agus Priyono, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.592 KB)

Abstract

Tingginya penggunaan transportasi udara dalam prakteknya seringkali muncul permasalahan antara pengangkut udara dan penumpang. Salah satunya yaitu mengenai keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian pada penumpang. Hal ini terjadi pada Rolas Budiman Sitanjak sebagai penumpang yang mengalami kerugian akibat penundaan penerbangan yang dilakukan oleh PT. Lion Mentari Airlines. Kerugian yang dialami Rolas membuatnya mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian dari pihak PT. Lion Mentari Airlines. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan batasan tanggung jawab perusahaan penerbangan akibat penundaan penerbangan yang mengakibatkan kerugian pada penumpang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta meneliti apakah putusan Hakim Nomor 42/PDT.G/2012/PNJKT.PST sudah sesuai dengan ketentuan mengenai pengangkutan maupun ganti rugi menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yaitu bahwa PT. Lion Air merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan serta baik gugatan Rolas maupun putusan hakim No. 42/PDT.G/2012/PNJKT.PST seharusnya menyatakan perbuatan PT. Lion Air dengan tidak diberangkatkannya Rolas sesuai dengan jadwal adalah sebagai suatu wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.
KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS-ANAK/2018/ PN SMG) Dimas Alfathan Sinatrya Tambunan; Umi Rozah; A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.806 KB)

Abstract

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuhberkembang dan berpartisipasi. Salah satu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.Dan dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagi hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.43/PUU-XIII/2015 TENTANG INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN REKRUITMEN HAKIM BERSAMA MAHKAMAH AGUNG Enggar Wicaksono*, Fifiana Wisanaeni, Eko Sabar Prihatin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.615 KB)

Abstract

Para Hakim Agung yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan gugatan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan gugatan adalah keterlibatan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi pengangkatan Hakim bersama Mahkamah Agung, karena menurut Mahkamah Agung keterlibatan Komisi Yudisial justru menghambat seleksi pengangkatan Hakim  di Mahkamah Agung dan berimbas pada terhambatnya promosi serta mutasi Hakim. Permasalahan penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015, serta bagaimana impilkasi putusan tersebut terhadap kewenangan dari Komisi Yudisial.Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data penelitian sekunder, yang diperoleh melalui sudi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 adalah keterlibatan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi pengangkatan Hakim sebagai bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, sekaligus menganggu independensi dari Hakim dalam bekerja. Dijelaskan pula di dalam Konstitusi tidak tertulis sama sekali kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Hakim. Frasa wewenang lain yang diberikan Konstitusi kepada Komisi Yudisial semata-mata hanya untuk menjaga dan menegakkan kode etik perilaku Hakim. Kemudian Impilkasi putusan tersebut terhadap kewenangan Komisi Yudisial adalah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan seleksi pengangkatan Hakim bersama Mahkamah Agung dan mulai saat ini seleksi pengangkatan Hakim hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menjadikan semakin berkurangnya kewenangan dari Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan konstitusi, serta semakin berkurang pula kontrol dan pengawasan yang diberikan kepada Hakim di negara ini.Akar permasalahan seleksi hakim ini terletak pada ketidakjelasan distribusi kewenangan dalam Undang-Undang, seharusnya para Hakim Konstitusi mengambil peluang untuk meluruskan kembali ketidakpastian hukum ini, dengan meminta legislatif merumuskan kembali pembagian kewenangan definitif antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Di Kota Semarang Bagus Raswinto Tejo, Purwoto*), Tri Laksmi Indraswari
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.568 KB)

Abstract

: Indonesia is one country in the world that uphold democracy and human rights. One of the rights as a citizen in a democracy is the right to giving an opinion, whether oral or written thoughts, which has stated in the constitution of Indonesia, which is stipulated in Article 28 of the Constitution of 1945. Following up to the Article 28, the government of Indonesia issued Law No. 9 Year 1998 Concerning Freedom of Opinion in the Public Issue as the procedures for protests and Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights as a limitation in protest. Research has been done by the researcer to review the Policy of Polrestabes Semarang for handling the demonstration based on Act No. 9 Year 1998 and Act No. 39 Year 1999. Method of research approach is juridical normative, research specifications used is descriptive analysis. Based on the results of the current study have issued standard police handling of demonstrations by the new Chief of Police decree. Pol: Kep / 16 / XII / 2005 concerning Mass Control Directive. Handling demonstrations conducted by Polrestabes Semarang Semarang consists of three stages: before the demonstration, at the time of the demonstration and after the demonstration.In addressing a rally in, The Officer of Polrestabes Semarang find violations include administrative violations, criminal violations and violations of public order. Barriers that occur in dealing with protests by the officials Polrestabes Semarang City rally participants did not report or notify in advance of activities that will rally at the title. While the measures taken by the Polrestabes Semarang City seek preventive measures in dealing with the protests, always socializing Law No.. 9 of 1998 and Act No.39 year 1999, in addressing a rally in apparatus Polrestabes Semarang not allowed to use firearms, except for special responder unit, giving first aid to protesters in case of physical clashes with police officers.  
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DALAM MEMPERSIAPKAN PEMILIHAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 Hidayah Arum Kinanti*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.913 KB)

Abstract

Sesuai pasal 4 Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, penyelenggaraan dan jadwal penyelenggaraan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, tahapan pemilihan dibagi menjadi tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemantauan Pemilihan, Pengolahan Daftar Penduduk Potensial, Pemilih Pemilihan (DP4), dan, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Untuk itu penulis ingin menganalisis tahapan persiapan yang dilakukan KPU Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes beserta kendala dan solusi yang dihadapi.
KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT.TUN.SBY) Ana Silviana, Marjo, Fadhila Restyana Larasati*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.427 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sertipikat memiliki kekuatan hukum kuat, artinya sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Disisi lain,  pertimbangan hakim dalam putusan memutus perkara Nomor 93/G/2013/PTUN.Smg sehingga dibatalkan oleh putusan PT TUN Surabaya. Pertimbangan hakim PT. TUN Surabaya bahwa PTUN berwenang secara absolute mengadili sengketa informasi publik setelah para warga mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Komisi Informasi Publik atas sikap diam Lurah Purwosari. Pada kenyataanya, para warga sebelum mengajukan gugatan ke PTUN tidak mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Komisi Informasi Publik, sehingga PTUN tidak berwenang secara absolute mengadili sengketa dan putusan PT TUN membatakan putusan sebelumnya.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAKAN MEDIS DAN PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 352/PK/PDT/2010) Rini Dameria*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.46 KB)

Abstract

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kajian penelitian mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis serta penyelesaiannya ini bersifat juridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada perundang undangan dan prinsip hukum yang berlaku.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perumusan perbuatan melawan hukum tersebut sudah pasti tidak dapat dicari dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Sekiranya Pasal 1365 KUH Perdata sudah mencakup perumusan perbuatan melawan hukum, maka sudah ada perumusan sempit dan perumusan luas itu karena perkembangan penafsiran luas perbuatan melawan hukum.Suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur harus ada perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian dan harus ada kerugian.

Page 127 of 157 | Total Record : 1565

 125   126   127   128   129 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue