cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 26   27   28   29   30 
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK BERDASAR HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS DI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK AISYIYAH SEMARANG) Atika Farah*, Yunanto, R.Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.884 KB)

Abstract

         Seorang anak yang belum dewasa dan tidak dalam penguasaan orang tua membutuhkan seorang wali untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia perwalian dapat di lakukan oleh seseorang atau badan hukum atau yayasan.         Badan hukum yang dimaksut salah satunya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ). Kewenangan suatu badan hukum dapat diangakat menjadi wali adalah melalui penetapan pengadilan. Namun dalam praktiknya banyak badan hukum yang melaksanakan perwaliannya tidak berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga kemudian penulis mengambil permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Aisyiyah Semarang dan tanggung jawab hukum suatu lembaga kesejahteraan sosial anak yang melaksanakan perwalian tanpa adanya penetapan pengadilan.       Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Untuk menunjang penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara di Panti Asuhan Aisyiyah Semarang sebagai data primer. Selain itu penulis juga mengumpulkan berupa data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisa secara deksriptif kualitatif , hingga dapat ditarik kesimpulan.       Dari hasil penelitian penulis didapatkan bahwa pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Aisyiyah semarang tidak berdasarkan penetapan pengadilan sehingga tidak memiliki kewenangan sebagai wali.Mengenai tanggung jawab hukumnya maka LKSA ini hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga sosial yang membantu dalam memenuhi kebutuhan anak.Saran dari kesimpulan diatas sebaiknya pelaksanaan perwalian oleh badan hukum lebih dapat dipermudah sehingga lebih banyak badan hukum yang mau mendaftarkan perwaliannya serta lebih banyak perhatian pemerintah mengenai pelaksanaan perwalian ini.
ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN JABATAN TERHADAP DANA PEMBAYARAN GANTI RUGI WARGA DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO: 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG JO. PUTUSAN P Nyoman Serikat P.J., A. M. Endah Sri A., Adabella Tansy Maurilla*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.182 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur pada UU No. 31 Tahun 1999jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada kenyataannya tindak pidana korupsijuga merambah ke salah satu badan yang paling rawan tindak pidana korupsi yakni Badan Usaha Milik Negara. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh pelaku tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakimnya dalamPutusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg yang melibatkan pejabat BUMN. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan buku-buku guna menganalisis putusan tersebut. Hasilnya terdapat perbedaan lamanya sanksi pidana penjara pada tingkat pertama dan tingkat banding.Kesimpulannya perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, mengenai siapa saja yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. 
KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PAKSA BADAN DEBITOR PAILIT Sonja Larasati*, Etty Susilowati, Moch. Djais
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.067 KB)

Abstract

Paksa Badan adalah upaya paksa untuk mengeksekusi orang yang tidak mau beritikad baik memenuhi kewajibannya menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dirampas kemerdekaannya, melalui Ketua Pengadilan. Kewenangan untuk pengajuan permohonan paksa badan terhadap debitor pailit pada suatu perusahaan dimiliki oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2000. Adanya ketentuan peraturan tersebut berakibat di tolaknya Permohanan Paksa Badan Debitor Pailit pada PT KLMI yang diajukan oleh salah satu kreditornya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang berkompeten dalam memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitor pailit dan untuk mengetahui penerapan hukum hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata sehubungan dengan ditolaknya permohonan paksa badan terhadap debitor pailit yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya.Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis.Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder.Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah pengadilan yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitor pailit adalah pengadilan niaga, mengenai pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam menolak permohonan paksa badan debitor pailit tidak tepat karena debitor yang beritikad tidak baik tidak melaksanakan kewajibannya telah melakukan pelanggran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelaksanaan paksa badan atas dirinya. 
PROSES PEMILIHAN PERANGKAT DESA DI DESA DALANGAN KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO Anjany, Bulan Berlinda; Indarja, Indarja; Soemarmi, Amiek
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.98 KB)

Abstract

Hasil pengumuman penerimaan calon perangkat desa di Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo dinilai tidak transparan karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan dan apa hambatan dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama serta didukung wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder, kemudian di analisis melalui analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan dilakukan melalui beberapa tahapan tes seleksi, diantaranya penyerahan persyaratan administrasi, tes komputerisasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Hambatan yang terjadi pada saat proses pemilihan berlangsung adalah terdapat peserta bakal calon perangkat desa yang berasal dari luar domisili desa Dalangan tidak dapat mengikuti seleksi ke tahap selanjutnya karena terkendala alamat yang kurang jelas. Saran dari penulis yaitu untuk mewujudkan keadaan desa yang maju dan sejahtera, Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa hendaknya lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas supaya tidak merugikan pihak yang berkepentingan.
TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG DALAM UPAYA PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TINGKAT PELAJAR Robertus Loimalitna*, Lita Tyesta, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.934 KB)

Abstract

Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar serta hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar. Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Pelajar dengan adalah adanya saling koordinasi antar bidang dalam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang. Kedua, dalam meningkatkan prestasi olahraga tingkat pelajar yaitu dengan cara menjalankan tujuan dan sasaran strategis yang telah dibuat. Terdapat hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang yaitu Belum tersedianya fasilitas untuk kegitan keolahragaan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, kurangnya sumber daya manusia untuk pelatih dan dana untuk pembinaan atlet, serta sinergitas pembangunan keolahragaan belum berjalan optimal.
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA RENEGOSIASI KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA Agung Basuki, Agustin Tri Setiyani, Ery Agus Priyono*,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.835 KB)

Abstract

Penerapan suatu norma pada suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Baik undang-undang maupun kontrak dipahami Negara sebagai suatu norma yang mengikat. Di satu sisi, undang-undang bagi Indonesia yang merupakan penganut Civil Law System bersifat lex superior derogate lex inferiori sedangkan Kontrak bagi Amerika yang penganut Common Law System bersifat lex specialist derogate lex generalis. Ketika masing-masing pihak sama-sama bersikukuh dalam pengakuan norma-norma tersebut sesuai dengan sistem hukum yang dianut, maka yang menjadi masalah adalah norma mana yang seharusnya digunakan dalam hal keabsahan amanat pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memaksakan penyesuaian kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Masing-masing norma diturunkan dari asas-asas yang sama-sama diakui secara internasional. Sehingga dalam menjawab persoalan ini, digunakan asas proporsionalitas. Sebagaimana yang menjadi ukuran keadilan bagi asas proporsionalitas adalah hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang sesuai dengan proporsinya.Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif yang dilakukan terhadap asas-asas yang menaungi hukum positif. Peneliti bekerja dalam kerangka deskriptif analitis. Asas proporsionalitas selalu dilibatkan dalam setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai pisau analisa.Penelitian menghasilkan kesimpulan meliputi: Pertama, Pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 dapat memaksakan perubahan KK antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Indonesia. Adapun asas kesucian kontrak (sanctity of contract) yang bekerja pada KK dapat dikesampingkan oleh Prinsip Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources) dengan perubahan dilakukan dengan cara renegosiasi kontrak berdasarkan teori Keadaan Sulit (Hardship). Kedua, terhadap setiap klausula memungkinkan untuk disesuaikan sesuai undang-undang, namun pencapaiannya yang tidak selalu sesuai dengan yang diminta. Perubahan tetap berorientasi kepada pengembalian hak penguasaan Negara atas barang tambang namun juga memperhatikan kemampuan perusahaan agar dihasilkan kontrak yang proporsional. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSI DI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN) Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, Erna Setiawati*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.802 KB)

Abstract

Anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum telah diberlakukan peraturan-peraturan khusus mengenai Perlindungan Anak dan cara pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya peraturan tersebut, perludilakukan kajian untuk objek penelitian sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut,  a. bagaimana impelementasi kebijakan diversi terhadap anak menurut sistem peradilan pidana anak; b. bagaimana proses penyelesaian jika diversi tidak berhasil dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ungaran.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Ungaran serta bahan hukum sumber sekunder lainnya, yaitu undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan masalah terhadap implementasi kebijakan diversi di dalam penegakan hukum pidana dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Analisis data deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa, a. proses diversidilaksanakan melalui musyawarah dan wajib diupayakan adanya diversi berdasarkan restorative justice pada setiap tingkatan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri untuk anak yang berhadapan dengan hukum; b. proses diversi yang telah gagal atau tidak berhasil dilaksanakan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu persidangan dan dalam menjatuhkan putusan untuk anak, hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu dasar yang meringankan dan dasar yang memberatkan. Hasil kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan, a.proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah dan di setiap tingkatan wajib diupayakan adanya diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum; b. proses diversi yang telah gagal atau tidak berhasil dilaksanakan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu persidangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS DIBERLAKUKANNYA FORCED DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS PT DAVOMAS ABADI TBK) Sri Agung Surya Saputra*, Budiharto, Paramitha Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.152 KB)

Abstract

Pasar modal merupakan salah satu instrument ekonomi yang penting bagi masyarakat dalam hal investasi, sekaligus juga merupakan sumber pembiayaan bagi perusahan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan dalam mencari tambahan modal di pasar modal harus melalui mekanisme listing di Bursa. Dalam hal proses listingtersebut, pintu pertama yang harus dilalui adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab terhadap proses go public hingga pasar perdana. Dalam keadaan tertentu Bursa selain melakukan mekanisme listing, dapat melakuan proses delisting melihat dari kondisi perusahaan tersebut. Delisting saham merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di dalam pasar modal Indonesia. Di Indonesia dikenal 2 macam delisting yaitu voluntary delisting dan forced delisting. PT Davomas Abadi Tbk mengalami forced delisting di Bursa karena mengalami serangkaian peristiwa yang menyebakan perusahaan tersebut dikeluarkan dari Bursa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pertimbangan hukum bagi Bursa Efek Indonesia untuk melakukan forced delisting terhadap emiten PT Davomas Abadi Tbk dan Bagaimana perlindungan hukum bagi para investor emiten PT Davomas Abadi Tbk yang mengalami forced delisting oleh Bursa Efek Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan forced delisting terhadap PT Davomas Abadi Tbk telah memenuhi unsur ketentuan peraturan bursa yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  Nomor KEP-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Perlindungan hukum terhadap investor atas diberlakukannya forced delisting kepada PT Davomas Abadi Tbk oleh Bursa Efek Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kelalaian pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan di forced delisting oleh Bursa Efek Indonesia.
PRAKTIK PENELUSURAN ASET (ASSET TRACING) HASIL KEJAHATAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Christyanda Sabrielle R N T*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (772.123 KB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah / legal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK melakukan proses intelijen dan menyampaikan informasi intelijen kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penelusuran aset hasil kejahatan oleh PPATK dalam penegakan tindak pidana pencucian uang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dibantu pendekatan yuridis normatif agar penelitian ini lebih berbobot. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk meneliti praktik penelusuran aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh PPATK sedangkan metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti serta menganalisis fungsi, tugas dan wewenang PPATK serta untuk mengetahui ruang lingkup pencucian uangHasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPATK mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana pencucian. PPATK memiliki kewenangan khusus dalam melakukan proses intelijen dan dibantu oleh berbagai pihak untuk menelusuri aset hasil tindak pidana.Di dalam skripsi ini, terdapat pula saran-saran yang diharapkan dapat terlaksana sehingga menjadikan PPATK serta berbagai pihak lain yang membantu dalam melakukan penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana menjadi lebih baik lagi.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR OBLIGASI TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT) Siva Nur Azahro*, Budiharto, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.126 KB)

Abstract

               Pasar Modal memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan investasi baik investasi yang berjangka pendek, menengah, maupun berjangka panjang, sedangkan bagi pihak Emiten semakin mudah untuk memperoleh dana dari masyarakat pemodal (investor) dengan cara menerbitkan surat berharga baik bersifat ekuitas maupun bersifat utang. Berinvestasi di obligasi bukan tanpa risiko, karena penerbit obligasi bisa saja gagal membayar kewajibannya. Untuk melindungi investor dari risiko gagal bayar ini, dalam proses penerbitan obligasi, penerbit melibatkan pihak ketiga (waliamanat) yang mewakili kepentingan investor. Investor obligasi harus berjaga-jaga terhadap risiko perusahaan yaitu default risk atau risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar yaitu risiko perusahaan karena tidak mampu memenuhi janji yang telah ditetapkan, yaitu tidak mampu membayar kupon, atau mengembalikan pokok obligasi.                Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis, data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, metode analisis data menggunakan metode kualitatif, metode penyajian data dengan data yang telah terkumpul  kemudian di analisa, diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis.                Hasil penelitian diperoleh tanggung jawab pihak penerbit terhadap gagal bayar (default), emiten memiliki peran penting dalam penerbitan obligasi, emiten memiliki tanggung jawab pokok yaitu melakukan pembayaran bunga obligasi dengan tepat waktu. Wali amanat tidak memiliki tanggung jawab apapun untuk melakukan pembayaran bunga obligasi (beserta dendanya apabila ada), dalam hal wali amanat telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin secara profesional sebagaimana diatur dalam perjanjian perwaliamanatan. Pada kasus-kasus tertentu wali amanat dapat dituntut oleh pemegang obligasi dan diminta untuk mengganti kerugian pemegang obligasi, apabila wali amanat lalai ataupun tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai perjanjian perwaliamanatan. Perlindungan yang dibutuhkan oleh investor obligasi untuk melindungi modalnya dari kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar (default) dapat terdiri dari tiga hal, yaitu keterbukaan informasi, adanya jaminan (collateral) yang disertakan dalam penerbitan obligasi, dan adanya sinking fund (dana cadangan).

Page 28 of 157 | Total Record : 1565

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue