cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 24   25   26   27   28 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN ONE DAY SERVICE DALAM PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi di Kantor Pertanahan Kota Depok) Hilda Agustina Wahyuni*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.043 KB)

Abstract

Penelitian dari efektivitas pelaksanaa pelayanan One Day Service di Kantor pertanahan Kota Depok ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pelayanan One Day Service serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Depok saat pelaksanaan pelayanan One Day Service. Hasil penelitian ini adalah terlaksananya pelayan One Day Service laksanakan melalui Loket di Kantor Pertanahan dengan kegiatan Pengecekan Sertipikat, Penghapusan Hak Tanggungan (Roya), Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan, Peningkatan Hak / Perubahan Hak, Peralihan Hak, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko, Pencatatan Sita, Pencatatan Blokir dan melalui mobil LARASITA untuk pelayanan yang dilaksanakan pada akhir pekan dengan kegiatan Pengecekan Sertipikat, Peningkatan Hak Balik Nama, Roya. Kendala dalam proses pelaksanaan ini  seperti kurangnya loket, waktu pendaftaran yang singkat, kelengkapan berkas, serta permasalahan infrastruktur di minimalisir dengan upaya-upaya seperti penambahan loket, waktu pelaksanaan di hari libur, serta perbaikan diberbagai infrastruktur. Sehingga kesimpulan penulisan ini yaitu pelayanan One Day Service belum efektif terlaksana di Kantor Pertanahan Kota Depok, karena masih ada faktor efektifitas hukum yang belum terpenuhi, namun proses ini sudah berjalan dengan baik di Kantor Pertanahan Kota Depok karena antusiasme masyarakat dalam program ini sangat baik.
TANGGUNG JAWAB PT GRAB INDONESIA TERHADAP KERUGIAN DALAM PROSES PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAYANAN GRAB EXPRESS Edelia, Anastasya Riris; Njatrijani, Rinitami; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.796 KB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menuntut transportasi yang lebih efisien, salah satunya dengan munculnya Grab. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah Grab Express, yang merupakan layanan antar barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Layanan ini tidaklah selalu memuaskan bagi beberapa konsumen seperti kasus terjadinya kerusakan, cacat, serta bentuk kerugian lainnya dan atas kerugian-kerugian tersebut, Grab tidak memberikan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PT Grab Indonesia bila terjadi kerusakan terhadap barang melalui layanan Grab Express, serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang timbul dalam proses pengangkutan barang melalui layanan Grab Express.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT Grab Indonesia terhadap kerusakan atau kerugian terhadap barang yang diangkut melalui Grab Express terbatas pada memfasilitasi antara driver dan konsumen, driver yang bertanggung jawab memberi ganti kerugian kepada konsumen. PT Grab Indonesia memberikan perlindungan hukum yaitu menjamin keselamatan dan keamanan dengan memberikan asuransi terhadap seluruh pengiriman barang melalui Grab Express. Simpulan dari penelitian ini yaitu kebijakan PT Grab yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PT Grab Indonesia memberikan perlindungan hukum berupa asuransi bagi seluruh pengiriman paket Grab Express.
TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Andika Widhi Pratama*, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.463 KB)

Abstract

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada daerah mempunyai peran sangat penting sebagai upaya memberikan Perlindungan dan Pengelolaan  pada lingkungan hidup didalam perkembangan pembangunan berkelanjutan dan perkembangan tekhnologi di zaman sekarang. Sesuai perumusan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Meningkatnya perkembangan tekhnologi dalam industri di Kota Semarang dengan menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pasti menghasilkan suatu limbah hasil kegiatan/usaha didalamnya. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pengawasan dan pelaksana tugas dan fungsinya dalam hal ini.Tujuan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam upaya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Semarang, dan Hambatan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk melukis, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek atau peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang objek dari penelitian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam upaya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota semarang dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Metode analisis data yang digunakan peneliti bersifat kualitatif. Hasil Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama bahwa tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah sesuai dengan kewenangannya yaitu sebagai Badan Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah yang mengatur pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah (B3) dan Izin Pengumpulan Limbah (B3) untuk Kota Semarang, kedua Pengelolaan Limbah (B3) yang bertujuan untuk meminimalkan pencemaran yang diakibatkan oleh Limbah (B3) dengan Cara melakukan Penyimpanan Sementara Limbah (B3) dan Pengumpulan Sementara Limbah (B3), ketiga hambatan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani secara teknis dibidang lingkungan dan kurangnya koordinasi dalam melaporkan kegiatan/usaha pelaku usaha dalam industri yang mengunakan Limbah (B3).
ADOPSI UNSUR-UNSUR INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBING KE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME (STUDI TERHADAP KETERLIBATAN JURNALIS IMAM FIRDAUS SEBAGAI INDIVIDU DALAM KASUS BOM SERPONG) Joko Setiyono, Aprilia Dwinanda Putri, Dadang Siswanto,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.108 KB)

Abstract

The Adoption of the 1997 International Convention on terrorist bombing carried out by the Government of Indonesia based on the prohibited act, obligations, elements of jurisdiction, and international cooperation. All four are relevant in the implementation  of terrorism punishmentcommitted by domestic law. It became a controversy when terrorism involve the mass media whereas their journalistic code of ethics, for not revealing the information received, but contrary against the International Convention and law onTerrorism Act. For that government should immediately formulate the  legislation on terrorism with explosives material which is  related to the aspects on  journalism.
Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya ( Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam ) Sri Sudaryatmi, Triyono, Riyan Fitriatmoko*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.697 KB)

Abstract

Perkawinan campuran antar adat sering terjadi Indonesia saat ini, mengingat pengaruh globalisasi yang mendorong masyarakat melakukan urbanisasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Seperti yang terjadi di Sungai Panas Kota Batam telah terjadi perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Minangkabau. Permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas agar mengetahui bagaimana praktik dan akibat hukum perkawinan campuran tersebut. Setelah dilakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis komparatif antara yuridis normatif dan yuridis empiris dapat diketahui praktik perkawinan tersebut menggunakan kedua adat masing-masing sesuai dengan hasil musyawarah dari kedua kerabat, mengenai akibat dari perkawinan tersebut kedua belah pihak setuju memilih jalan tengah untuk menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam menghadapi akibat yang timbul dari perkawinan campuran tersebut.
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) Masyanti Sinaga*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.379 KB)

Abstract

Jasa pengiriman barang merupakan salah satu jasa yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah mengirim barang antar kota maupun antar negara. Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam hubungan hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula eksonerasi menurut Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat adanya klausula eksonerasi tersebut. Pedoman dan syarat pengiriman yang digunakan sebagai perjanjian merupakan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, klausula eksonerasi yang tercantum di dalamnya bertentangan dengan beberapa asas dalam hukum perjanjian dan juga melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada hakikatnya, klausula eksonerasi digunakan agar timbul pembagian risiko yang layak antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, klausula eksonerasi tersebut sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mengurangi, mengalihkan bahkan menghapus tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang lebih tegas dalam penggunaan klausula eksonerasi. Sehingga pelaku usaha lebih cermat dan hati-hati dalam menggunakan klausula eksonerasi dan konsumen mendapatkan perlindungan hukum saat dirugikan.
KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN SINDIKASI KREDIT (KASUS PENGAJUAN GUGATAN PAILIT BANK IFI, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 022/K/N/2001) Dian Bagus Pratama*, Budiharto, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.136 KB)

Abstract

Perjanjian Kredit Sindikasi merupakan perjanjian kredit yang melibatkan lebih dari dua pihak, permasalahan utama adalah bagaimana pengaturan kepailitan dan sindikasi kredit menurut peraturan perundang-undangan, bagaimana kewenangan menggugat pailit dan penerapan hukum kontrak dalam perjanjian Kredit Sindikasi, Isi / kalusula daripada Perjanjian Kredit Sindikasi, salah satunya adalah mengenai kewenangan untuk menggugat pailit dalam hal debitor cidera janji. Dalam perkarai antara PT. Bank IFI sebagai pemohon pailit melawan PT. Citra Mataram Satriamarga Persada sebagai termohon Pailit.Penelitian dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, meninjau, bahkan dapat memberikan solusi terhadap latar belakang Kasus Pengajuan Gugatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung No. 022/K/N/2001 Tentang pengajuan hak kepailitan oleh salah satu anggota Kreditor dari Perjanjian Kredit Sindikasi.                Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian dengan menganalisa data tanpa menggunakan angka yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap hak dari salah satu kreditur yang mengajukan pailit pada perjanjian Sindikasi Kredit.                Disarankan gugatan pailit yang diajukan harusnya berdasarkan pada perjanjian pendanaan proyek yang menjadi tiang utama dalam perjanjian kredit sindikasi sehingga PT. Bank IFI dapat melakukan gugatan pailit dengan pihak yang berada dalam perjanjian pendanaan proyek sesuai undang-undang kepailitan dan mendapatkan haknya sebagai kreditor dalam kredit sindikasi.
IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUS PIDANA KARENA DAYA PAKSA DALAM PUTUSAN HAKIM Nyoman Serikat PJ., R.B. Sularto, M. Rifan F.*,
Diponegoro Law Journal Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.926 KB)

Abstract

Di dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa tidak cukup apabila pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan tindak pidana belaka, sebab di samping itu juga pada diri pelaku harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Namun tidak semua pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana, hal ini di karenakan adanya alasan penghapus pidana.Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan diteliti adalah mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menentukan alasan penghapus pidana karena daya paksa terhadap terdakwa Mohher Bin Fifi dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang tertuang di dalam Putusan No. 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. dan untuk mengetahui putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum dan keadilan.Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan alasan penghapus pidana karena daya paksa kepada Terdakwa III Mohher Bin Fifi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. didasarkan ketentuan pada Pasal 48 KUHP tentang perbuatan karena pengaruh daya paksa. Perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena dalam mengunakan sabu-sabu dalam keadaan dipaksa oleh tiga terdakwa yang lain, sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara fisik tidak dapat melawan kekuatan besar, maka ada alasan pemaaf yang dapat menghapus dari tangggung jawab pidana, dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dilihat dari tujuan hukum kemanfaatan putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa kurang bermanfaat karena tidak akan membuat terdakwa/penyalahguna narkotika tersebut jera atau terhindar dari rasa kecanduan, akan tetapi pemberian putusan bebas tersebut akan membuat terdakwa mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan jika dilihat dari tujuan keadilan putusan bebas tersebut sama sekali  tidak adil karena penerapan Pasal 48 KUHP terhadap Terdakwa tidak sebagaimana mestinya. Harus dibuktikan terlebih dahulu seberapa besar kekuatan daya paksa yang dialami oleh Terdakwa.
PERTANGGUNGJAWABAN AGEN BRANCHLESS BANKING TERHADAP NASABAH BRANCHLESS BANKING (HUBUNGAN HUKUM ANTARA AGEN-PRINSIPAL DAN KONSUMEN) Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Rizki Mubarok*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.219 KB)

Abstract

Branchless banking diatur dalam POJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang LAKU PANDAI dimana tujuan dari program ini ialah untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan. Penggunaan agen memunculkan permasalahan-permasalahan perihal penerapan prinsip kehati-hatian dan berkenaan dengan rahasia bank ada juga perihal pertanggungjawaban terhadap konsumen dan perlindungan konsumen, dimana belum adanya peraturan yang mengatur batas tegas antara pertanggungjawaban agen dan konsumen.Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai status hukum agen serta pertanggungjawaban agen branchless banking terhadap nasabah.Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan karena penulis menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan karena adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab agen yang berkaitan dengan rahasia bank dan kesalahan pembukuan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PROFESIONAL ARSITEKTUR INDONESIA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 Atiqah Anugrah*, FX. Joko Priyono, Darminto Hartono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.287 KB)

Abstract

Implikasi dari pembentukan MEA 2015, regional ASEAN akan menjadi suatu daerah bebas mobilisasi barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan arus modal. Kondisi ini mendorong agar terjadinya peningkatan komitmen Indonesia, salah satunya di Jasa Profesional Arsitektur. Salah satu komitmen yang diperlukan adalah perlindungan hukum dalam sektor jasa profesional arsitektur.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan ASEAN telah mengeluarkan sejumlah peraturan nasional dan penerapan perlindungan dalam bentuk Jadwal Komitmen Spesifik (SOC) untuk melindungi jasa arsitektur profesional meskipun pelaksanaannya belum efektif dan efisien. Meskipun dari segi pelaksanaannya masih belum maksimal dan efisien. Perlindungan hukum hanya menyentuh beberapa lapisan kehidupan bernegara dan masih terdapat ketimpah tindihan mengenai aturan yang berlaku di tingkat ASEAN dengan regulasi nasional. 

Page 26 of 157 | Total Record : 1565

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue