cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 25   26   27   28   29 
KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA Nazili Abdul Azis*, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.703 KB)

Abstract

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki karakteristik laut cukup unik yaitu selat-selatnya digunakan sebagai alur trasnportasi Internasional, karakteristik tersebut didukung oleh posisi geostrategic. Hal ini menjadi latar belakang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mendukung terwujudnya poros maritim dunia serta keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia maka dibentuklah Bakamla. Bakamla yang merupakan pengganti dari Bakorkamla diamanahkan oleh Indonesia sebagai Coast Guard. Padahal Coast Guard sebelumnya sudah disandang oleh KPLP, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pembentukan Bakamla bermafaat bagi Indonesia atau tidak. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dalam pengertian bahwa penelitian ini berdasarkan atas analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla sebagai turunannya. Kemudian dideskripsikan dalam uraian yang bersifat deskriptif-analitis dengan dukungan data sekunder. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Bakamla menerapkan sistem Single Agency Multy Tasks dalam menjalankan kewenangannya yang membuat Bakamla lebih dikenal dari Bakorkamla sebagai pendahulunya. Namun, Bakamla dinilai sia-sia apabila dibandingkan dengan KPLP yang juga diamanahkan sebagai Coast Guard, karena  dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Indonesia beberapa tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla terkadang tidak sesuai dasar hukumnya. Meskipun, Bakamla memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena telah dilengkapi Sistem Peringatan Dini.
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI Maulana Arba’ Satryadin*, Ery Agus Priyono, Budi Gutami
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.155 KB)

Abstract

Production Sharing Contract merupakan kontrak dalam pengusahaan minyak dan gas bumi dengan skema bagi hasil produksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antra Badan Pelaksana (SKK Migas) sebagai wakil dari Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam pelaksanaan operasi (eksplorasi dan eksploitasi) Migas.Penulisan hukum ini akan membahas dua pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam Production Sharing Contract pada kegiatan usaha hulu migas, dan (2) Bagaimana penerapan hak menguasai negara dalam Production Sharing Contract ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode pengumpulan data dengan dengan studi kepustakaan dan undang-undang.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Secara keseluruhan klausul dalam Production Sharing Contract sudah sesuai dengan asas proporsionalitas, meskipun ada beberapa klausul yang menempatkan kontraktor pada posisi yang kurang proporsional. Kedua, Penerapan hak menguasai negara pada UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, namun dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beberapa ketentuan secara substantif bertentangan dengan amanat konstitusi.
PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra; Juliani, Henny; Sa'adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.198 KB)

Abstract

Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (Public Services) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Pelayanan perizinan yang cepat, tidak berbelit-belit, berbiaya ringan menjadi keinginan setiap pelaku usaha dan investor.Perizinan menjadi legalitas utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan perizinan memiliki sifat controlling bagi pemerintah. Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Ketatnya penerapan prosedur perizinan tidak berarti harus berbelit-belit, akan tetapi sesuai dengan fungsinya yaitu untuk pengaturan. Pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui sistem baru yaitu Online Single Submission (OSS) menjadi solusi atas kendala yang umum dihadapi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusahanya. Sistem perizinan berbasis elektronik menjadi solusi bagi segala hambatan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi fasilitator lancarnya pelaksanaan sistem OSS. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pahamnya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur.Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK KEKAYAAN NEGARA MELALUI PERJANJIAN TUKAR GULING (RUISLAG) ANTARA BULOG DENGAN PT. GORO BATARA SAKTI Fajar Adi Nugroho*, Ana Silviana, F.C. Susila Adiyanta
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.779 KB)

Abstract

Perjanjian tukar menukar adalah perjanjian timbal balik maksudnya suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban keadaan kedua belah pihak. Perjanjian tukar menukar diatur dalam Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalihan asset Negara yang dikelola oleh BUMN dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan untuk menganalisis proses pemindahan tanganan dalam Perjanjian Tukar Guling (ruislag) apabila terjadi kerugian Negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan penelitian berupa data sekunder serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan asset Negara yang dikelola oleh BUMN dapat dialihkan atau dikuasai kepada Badan Usaha Milik Swasta, sepanjang pengalihan tersebut dilakukan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Proses pemindahantanganan (ruislag) Barang Milik Negara didasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.06/2007, namun dalam tukar guling antara Perum Bulog dengan PT. BGS, masih menggunakan aturan lama yakni Keputusan Menteri Keuangan No 350/KMK.03/1994 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA DI KOTA KOLAKA SULAWESI TENGGARA R.B Sularto, Arwin Prima Hilumallo, AM. Endah Sri Astuti *,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.939 KB)

Abstract

Di Kota Kolaka Sulawesi Tenggara, tindak pidana perkosaan cukup banyak terjadi, namun menurut data Polres Kota Kolaka sejak tahun 2007-2011 sudah tercatat 25 kasus perkosaan yang telah di laporkan, hal ini menandakan masih sedikitnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak   pidana   perkosaan  dan   juga   masih   sedikit   masyarakat   yang   mengetahui   adanya perlindungan terhadap korban perkosaan jika mereka melaporkan kasus tersebut.Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  suatu  cara  dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan diberikan disetiap proses hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan, hin gga di  tingkat  pengadilan.   Pelaksanaan  perlindungan  hukum  dimasa  yang  akan  datang  akan dimasukkan        sanksi  pidana    ganti                       kerugian              dalam  sanksi        pidana. Untuk   terlaksananya perlindungan  hukum  ini  dibutuhkan   sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  turut membantu dan tidak ada keraguan untuk melaporkan  tindak pidana perkosaan, sehingga hak korban dapat dilindungi.  
TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN PELAKU TRANSEKSUAL (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG NOMOR 518/Pdt.P/2013/PN.Ung) Herni Widanarti, Aminah, Marina Kurniawati*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.684 KB)

Abstract

Dimasa globalisasi ini dimana teknologi menjadi lebih maju dan berkembang, membuat seseorang yang tadinya merasa bahwa kondisi fisik dan kepribadiannya adalah lawan jenisnya, mampu mewujudkan keinginanya untuk berganti jenis kelamin. Kasus yang sempat heboh di Indonesia khususnya di Jawa Tengah adalah kasus mengenai permohonan pergantian kelamin yang dilakukan oleh Supriyanti, lahir tanggal 8 Agustus 1990. Awalnya Supriyanti berjenis kelamin perempuan, namun, semakin lama justru Supriyanti menunjukkan gejala-gejala fisik dan kepribadian  sebagai  seorang laki-laki.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapkan perkara No 518/Pdt.P/2013/PN.Ung tentang Permohonan Pergantian Kelamin dan Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perubahan status keperdataan pelaku transeksual.Penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, selanjutnya penelitian ini dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menerangkan bahwa : Pertimbangan hakim dalam memutus perkara no 518/Pdt.P/ 2013/PN.Ung, pertimbangan ini meliputi pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan medis, pertimbangan berdasarkan agama dan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada di sekeliling pelaku transeksual dan  akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan No 518/Pdt.P/2013/PN Ung di  Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yaitu perubahan status keperdataan dari perempuan menjadi laki-laki, dapat melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan memperoleh hak waris sebesar bagian laki-laki. . Hal ini dikarenakan operasi pergantian kelamin  Supriyanti dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan,  maka dari itu dari sisi Agama Islam Supriyanti memperoleh bagian sebesar bagian laki-laki. Sebagai rekomendasi, penulis memberikan saran agar di Indonesia mengatur secara khusus mengenai pergantian kelamin dan agar Lembaga Catatan Sipil lebih berperan aktif dalam penanganan permasalahan administrasi kependudukan.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN SEKURITAS YANG MELAKUKAN TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) OBLIGASI FIKTIF Revina Hikmaty Fadilla*, Budiharto, Paramitha Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.457 KB)

Abstract

Transaksi repurchase agreement (repo) obligasi adalah kontrak jual atau beli obligasi dengan janji beli atau  jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Transaksi repo obligasi fiktif yang dilakukan oleh direksi perusahaan sekuritas menimbulkan kerugian pada investor. Salah satu perusahaan sekuritas yang melakukan transaksi repo obligasi fiktif adalah PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam transaksi repo obligasi fiktif dan untuk mengetahui tanggung jawab direksi perusahaan sekuritas yang melakukan transaksi repo obligasi fiktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum dapat diberikan kepada investor dalam kasus transaksi repo obligasi fiktif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Direksi PT.AAA Sekuritas yang melakukan transaksi repo obligasi fiktif wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Doktrin Piercing The Corporate Veil. Direksi perusahaan sekuritas juga dapat dilepas dari jabatannya sebagai direksi karena melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan sekuritas. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Muhammad Schinggyt Tryan P*, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.219 KB)

Abstract

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas umum hukum acara, karena diatur dalam UU Nomor 49 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sebagai  asas  hukum  umum,  maka  asas  praduga  tidak bersalah  berlaku  terhadap  semua  proses  perkara  baik  perkara  pidana,  perkara  perdata, maupun perkara  tata  usaha  negara.  Pengaturan  selanjutnya  dari  asas  praduga  tidak  bersalah  dalam  KUHAP, membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana. Asas ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang - Undang ini. Dalam penerapannya azas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seorang tersangka belum dapat dianggap bersalah sebelum diputus oleh pengadilan, padahal menurut masyarakat kesalahannya sudah jelas sehingga tidak perlu lagi diterapkan azas ini karena jelas-jelas telah bersalah sekalipun belum diputus oleh pengadilan.
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN EKSPLOITASI GEOTHERMAL DI INDOENSIA (STUDI TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI OLEH PT. CHEVRON GEOTHERMAL INDOENSIA DI KABUPATEN BANDU Adji Samekto, Nanik Trihastuti, Nopeighteen*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.422 KB)

Abstract

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup. Salah satunya adalah kemajuan teknologi dalam bidang perhubungan yang mendorong negara maju untuk meningkatkan ekonomi dengan melakukan investasi seperti pemanfaatan panas bumi. Pada kenyataannya, banyak perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam pengoperasian tambang panas bumi. Salah satunya PT. Chevron Geothermal Indonesia (CGI) yang melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan konservasi dan lindung di Desa Cihawuk, namun tidak memegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin dari pemerintah Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut serta apa tanggung jawab yang telah dan seharusnya dilakukan. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa kegiatan eksploitasi energi panas bumi yang dilakukan oleh PT. Chevron Geothermal Indonesia (CGI) membawa dampak kerusakan lingkungan yang tidak terkendali yang memberikan suatu pelanggaran atas kegiatan tersebut. Kegiatan eksploitasi tersebut juga bertentangan dengan beberapa prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implementasi tanggung jawab yang paling tepat dilakukan adalah dengan melakukan penutupan kegiatan eksplorasi dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan reklamasi dan rehabilitasi. PT. Chevron Geothermal Indonesia (CGI) telah melakukan penutupan kegiatan eksplorasi, namun belum melakukan reklamasi dan rehabilitasi.
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Claudia, Natasya; Pujiyono, Pujiyono; Rozah, Umi
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.11 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime mendorong pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi secara lebih serius. Oleh karena itu dalam tindak pidana korupsi di muat ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimum khusus merupakan penyimpangan dari sistem dalam KUHP Karena KUHP menganut sistem maksimal dalam merumuskan ancaman pidananya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku, literatur yang berkaitan dengan kebijakan pidana minimum khusus Saat ini pola perumusan pidana minimum khusus dalam UU TPK masih belum terdapat keseragaraman dan belum disusunya aturan penerapan pidana minimum khusus yang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, yaitu ada beberapa hakim yang menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan mengenai ketentuan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. Upaya pembaharuan kebijakan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu memperhatikan 2 hal yaitu mengenai perumusan pola lamanya pidana minimum khusus yang seharusnya disusun dalam suatu pola yang seragam dengan memperhatikan perimbangan antara maksimum dan minimum pidananya dan aturan penerapan pidana minimum khusus yang harus memperhatikan model aturan penerapan pidana minimum khusus dan faktor yang memperingan dan memperberat pidana minimum khusus yang diatur dalam suatu ketentuan yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.

Page 27 of 157 | Total Record : 1565

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue