Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPIHAK KETIGA (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang) ]]>
<![CDATA[Zahradinda, Agnia]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>;
<![CDATA[Suharto, R.]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.203 KB)
<![CDATA[Keberadaan kredit bermasalah merupakan persoalan serius yang selalu ada dalam kegiatan pinjam meminjam. Koperasi dengan itikad baik telah membantu debitur untuk mempertahankan usahanya dan antara debitur dengan kreditur sepakat mengikat perjanjian kredit yang sah akan tetapi ada salah satu pihak yang wanprestasi, ketika debitur wanprestasi debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dan demi memenuhi kelangsungan hidupnya debitur dengan itikad buruk menggadaikan benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, koperasi melalui pelelangan umum secara parate eksekusi dapat langsung mengajukan penyitaan harta kekayaan debitur yang berada dipihak ketiga.Kreditur sebagai penerima fidusia harus mendapatkan perlidungan yang jelas dari penegak hukum serta peraturan-peraturan yang terkait dan untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul: “Perlindungan Hukum Kreditur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)â€]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN ICJ BERKAITAN DENGAN SENGKETA ANTARA JEPANG DAN AUSTRALIA MENGENAI PERBURUAN PAUS ILEGAL DI WILAYAH ANTARTIKA (STUDI TERHADAP PUTUSAN ICJ NO. 226 TAHUN 2014) ]]>
<![CDATA[Rizza Oktavia Tunggal Putri*, Nanik Trihastuti, Nuswantoro Dwi Warno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.587 KB)
<![CDATA[Kasus Perburuan Paus Illegal yang dilakukan oleh Jepang dengan dalih penelitian ilmiah dalam program JARPA II, telah mengancam kepunahan populasi paus di wilayah Antartika. Sebagai sesama anggota IWC, Australia menggugat Jepang ke ICJ terkait kasus tersebut pada 31 Mei 2010 lalu , yang membuktikan bahwa Jepang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Artikel VIII ICRW, mengenai izin khusus untuk berburu paus atas dasar penelitian ilmiah. Pada tanggal 31 Maret 2014, ICJ memutuskan bahwa Jepang harus menghentikan pelaksanaan JARPA II secepatnya dan mencabut segala izin yang terkait. Putusan ICJ tersebut hanya berlaku untuk program JARPA II saja, yang telah dipatuhi dengan mengentikan pelaksanaan JARPA II. Meskipun begitu, putusan tersebut tidak menghentikan perburuan paus yang dilakukan oleh negara Jepang secara menyuluruh, karena Jepang kembali mengajukan proposal program penelitian ilmiah bernama NEWREP-A, yang menimbulkan banyak pertentangan dari negara anggota IWC lainnya yang anti-whaling.]]>
<![CDATA[HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENDUDUK DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Yuninda Khayyu Ardila, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.408 KB)
<![CDATA[Based on Constitution of 1945 and Act Number 36, 2009 about health suggests that any individuals, families and sociaty have a right to get protection of their healty, and state is responsible to regulate in order to meet healthy live for their society including poor people. Semarang regency administration already tried to give protection to society related to health assurance through policies that already programmed such Jamkesmas and Jampersal for pregnant woman. Research results showed regulations about health assurance for residents in Semarang, including Local Regulation Number 4, 2008 about proverty solution, Mayor Regulation Number 28, 2009 about Health Care Implementation Direction for poor people in Semarang, and Permenkes No. 2562/Menkes/Per/XII/2011 about Delivery Assurance Technical Direction. Method in order to obtained health assurance in Semarang are by take Jamkesmas Card that already have to the local health care location. Then from health care service implementer will processed and submit the claim to appropriate authorities, namely Health Affairs Department of Semarang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Pekalongan) ]]>
<![CDATA[Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto, Devianty Hartasari*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.424 KB)
<![CDATA[Pemilihan kepala desa serentak diatur guna menjalankan perintah dari UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18B (2). Dengan adanya perintah tersebut maka pemerintah membentuk UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut berbeda implementasi untuk setiap daerah dan penulis memilih pelaksanaan PilKades serentak di Kab. Pekalongan. Pokok permasalahan adalah pelaksanaan PilKaDes Serentak di Kab. Pekalongan, implikasi PilKaDes Serentak di Kab. Pekalongan serta kendala PilKaDes Serentak dan solusinya. Metode pendekatan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan guna mendapatkan data primer dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan menggunakan metode analisis normatif-kulitatif. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pilkades serentak melewati 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan. Implikasi dari pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan adalah kekosongan jabatan kepala desa, pemilihan kepala desa antarwaktu, masa jabatan kepala desa dan biaya pemilihan kepala desa. Dampak pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan adalah persebaran wilayah, e-ktp ganda dan kendala administrasi. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN ]]>
<![CDATA[Rizka Fakhirah*, Nur Rochaeti, Ani Purwanti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.361 KB)
<![CDATA[Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja untuk memperoleh penghasilan. Dalam menjalani pekerjaan, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki namun juga oleh perempuan. Perempuan dalam menjalani rutinitas pekerjaannya rentan mengalami kekerasan di lingkungan pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya karena kedudukannya yang timpang dalam masyarakat yang masih berpegang erat pada budaya patriarki serta kondisi-kondisi khusus yang dialami perempuan seperti haid, mengandung, melahirkan, menyusui, dan gugur kandungan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan formulasi tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan saat ini dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan formulasi tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan mencakup instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Kekerasan terhadap perempuan semakin banyak terjadi termasuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan. Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan meliputi perlindungan terhadap pekerja perempuan, pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum atau penanganan terhadap pelanggaran norma perlindungan pekerja perempuan yang dalam hal ini melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, selain itu penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan juga diatur secara normatif dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1594 K/PID.SUS/2012) ]]>
<![CDATA[Amalia, Putri]]>;
<![CDATA[Prananingtyas, Paramita]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.005 KB)
<![CDATA[Pemberian izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dapat berupa perjanjian lisensi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terkait hak atas merek. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwasannya Perjanjian lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung berarti tidak memiliki perlindungan hak ekslusif yang diberikan oleh Negara dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan perjanjian yang dibuat tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi. KUHPerdata mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Saran yang diberikan adalah Perjanjian lisensi yang telah dibuat harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri memalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Perjanjian lisensi yang dibuat harus melibatkan akta Notaris. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENJAMIN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Annisa Amalia Rachmah*, Etty Susilowati, R.Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.406 KB)
<![CDATA[Perseroan terbatas dalam mengelola keuangan dan melaksanakan usahanya dapat menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga. Untuk mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, sumber modal perusahaan dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal perusahaan. Dana external perusahaan bisa di dapatkan salah satunya dari pemberian kredit, dalam pemberian kredit kreditur biasanya mensyaratkan suatu jaminan. Debitur dapat memberikan jaminan kepada kreditur yaitu salah satunya dengan memberikan jaminan perorangan. Kedudukan penjamin perorangan (personal guarantee) pada kepailitan perseroan terbatas dapat dinyatakan sebagai debitur, karena dengan adanya perjanjian jaminan apabila debitur lalai melakukan prestasi maka penjamin berkewajiban menggantikan posisi debitur untuk melakukan prestasi. Dalam perjanjian penjaminan penjamin perorangan biasnya diminta untuk melepaskan hak-hak istimewanya untuk melindungi kedudukannya. Lepasnya hak istimewa ini yang menyebabkan penjamin perorangan bertanggung jawab untuk dapat sebagai dalam hal harta debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang- hutangnya.]]>
<![CDATA[PENANGANAN BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK ]]>
<![CDATA[Okta Adi Nugroho¹, Nur Rochaeti², Budhi Wisaksono³]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.239 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Anak merupakan generasi muda yang mempunyai potensi yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan makmur. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana.Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan diteliti adalah mengenai kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan pihak yang terkait yaitu dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang dan Petugas BAPAS dan bahan hukum skunder lainnya, yaitu undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak dan undang-undang yang berkaitan dengan anak literatur-literatur yang terkait dengan sistem peradilan anak. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.Peraturan perundang-undangan dalam instrumen hukum internasional dan nasional mengenai sistem peradilan anak tersebut digunakan dalam penanganan bagi anak pelaku tindak pidana dan diatur demi memberikan perlindungan hak-hak anak dan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak serta mementingkan kesejahteraan bagi anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum sepenuhnya dilaksanakan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kata kunci : anak, pelaku tindak pidana, pencurian kendaraan bermotor. ABSTRACT Children are young people who have potential that is expected to realize the ideals of the Indonesian nation to make the nation more prosperous. In times of growth and development of children so many thing happens that are very complex, which one is an act of delinquency that leads to crime.Based on the issue to be examined are policy formulation regarding juvenile justice system in handling criminal offenses committed by children and the implementation of the juvenile justice system in handling the crime of motor vehicle theft with violence based on Law no. 3 1997 on Juvenile Justice .The method that used in this study is an empirical juridical by collecting data from interviews with relevant parties , namely the Children in State Court Judges and Officers BAPAS Semarang and other secondary legal materials , the laws governing juvenile justice system and legislation relating to children literature related to the juvenile justice system . Then the data were analyzed qualitatively for solving the criminal cases of theft with violence committed by children .Legislation in the international and national legal instruments regarding the juvenile justice system is used in the treatment for children and organized criminals in order to protect children's rights and concern the best interested for the child , also concern for the welfare of children against children in conflict with the law .Implementation of the juvenile justice system in handling the crime of theft with violence has not fully implemented as mandated by Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice . Keywords : child, criminal, motor vehicle theft .]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PEMENUHAN HAK NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS PADA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Etty Susilowati, Budi Ispriyarso, Ruth Yohana Siburian*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (638.638 KB)
<![CDATA[Utang pajak merupakan utang yang timbul karena adanya undang-undang. Oleh karena itu utang pajak memiliki keistimewaan dalam proses kepailitan. Negara (fiskus) sebagai pihak penagih pajak mempunyai hak untuk mendahului atas tagihan pajak sehingga kurator harus mementingkan pelunasan utang pajak daripada utang para krediturnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hak negara dalam menuntut wajib pajak yang menjadi debitur dalam kepailitan untuk melunasi utang pajaknya dan mengetahui kurator dalam menjalankan perannya untuk mengurus harta pailit terhadap gugatan pemenuhan utang oleh para kreditur perseroan pailit. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menagacu pada peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penyitaan terhadap harta kekayaan dari wajib pajak (debitur Perseroan Terbatas) sebelum dinyatakan pailit, fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Apabila wajib pajak akhirnya dinyatakan pailit, maka penyitaan yang telah dilakukan oleh fiskus tetap dapat dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pelelangan. Apabila Perseroan Terbatas sudah dinyatakan pailit, fiskus menyampaikan Surat Paksa kepada pengadilan negeri terhadap barang yang disita. Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran utang pajak yang tidak dilunasi dalam kepailitan. Namun, hal tersebut dapat terjadi hanya apabila kurator sama sekali tidak melunasi utang pajak yang dibebankan atas debitur selaku wajib pajak. Dalam skripsi ini terdapat pula saran-saran yang diharapkan dapat terlaksana sehingga menjadikan kurator lebih mementingkan pelunasan utang pajak daripada kreditur lainnya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN PEMBELI CONDOTEL DALAM HAL PENGGANTIAN OPERATOR HOTEL ]]>
<![CDATA[Puspa Anindita*, Hendro Saptono, R. Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (509.368 KB)
<![CDATA[Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab developer terhadap konsumen pembeli condotel dalam hal penggantian operator hotel. Tanggung Jawab Developer terhadap Konsumen Pembeli Condotel dalam Hal Penggantian Operator Hotel, dalam penulisan hukum ini ditinjau berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Tamansari La Grande Merdeka di Bandung Nomor: 145/PPJB-Condotel/WR-TLGM/IX/2015 . Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa timbulnya perlindungan hukum terhadap pembeli condotel baik sebagai konsumen maupun sebagai investor, didahului dengan adanya hubungan antara developer dengan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Apabila terdapat kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh pihak developer, dalam hal ini konsumen menderita kerugian dapat menuntut ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.]]>
