cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 35   36   37   38   39 
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Aga Natalis*, Budi Gutami, Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.102 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui penanganan kasus illegal mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Mengetahui Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan di Kabupaten Sekadau , dan Mengetahui penegakan saksi administratif terhadap pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan illegal mining terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu di Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Nanga Mahap, dan Kecamatan Nanga Taman. Di tahun 2016 terdapat 3 (tiga) kasus illegal mining yang ditangani oleh Polres Sekadau, dengan pelaku    Atung Sugiyanto, Ajung Anak Cokmin, dan Yusuf  Bin Amol, seluruh kasus ini sudah diselesaikan di Pengadilan Negeri . Di Kabupaten Sekadau sendiri belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah pertambangan secara khusus, selama ini untuk masalah pertambangan Pemerintah Kabupaten selalu merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Menteri, Peraturan Perundangan-Undangan yang berada diatasnya ataupun Perda Kabupaten Sekadau yang memiliki kaitan dengan kegiatan pertambangan.Penegakan sanksi administraif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining selain dari penegakan sanksi pidana. Pelaksanaan  penegakan sanksi administratif terhadap pelaku illegal mining di Kabupaten Sekadau selama  ini belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa kendala. Adapun kendala penegakan sanksi administratif terhadap kegiatan illegal mining di Kabupaten Sekadau adalah dari faktor gografis, faktor finansial (keuangan), faktor masyarakat,  dan faktor regulasi. 
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN LELANG Andi Riyanto*, Retno Saraswati, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.894 KB)

Abstract

Lelang sejak lama telah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu sarana untuk melakukan jual beli barang, namun dalam perkembangannya lelang dimanfaatkan untuk alat penegakan hukum (law enforcement). Harga yang terbentuk dalam proses lelang merupakan interaksi langsung antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli yang dilakukan dengan penawaran khas lelang, sehingga menjadi harga yang optimal bagi kedua belah pihak. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Semarang dalam pelaksanaan lelang, hambatan serta upaya yang dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat pengaturan hukum. Penelitian ini juga didasarkan pada kaidah-kaidah hukum, norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama bahwa tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Semarang dalam pelaksanaan lelang sudah berjalan sesuai dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 dan PMK No. 93/PMK.06/2010. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Semarang telah memperlihatkan asas –asas pemerintahan yang baik. Kedua, hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Semarang, yaitu adanya gugatan dari pihak ketiga atas pihak tereksekusi atas pelaksanaan lelang dan masyarakat kurang mengerti fungsi dari KPKNL. Adapun upaya yang dilakukan adalah pihak KPKNL akan melaksanakan tindakan sebagai pihak – pihak dalam berperkara dan sosialisasi kepada kepada masyarakat tentang fungsi KPKNL.
PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT SUMMIT OTO FINANCE CABANG SALATIGA Giovanni Bagas Hizkia; Rinitami Njatrijani; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.6 KB)

Abstract

PT Summit Oto Finance bekerjasama dengan pihak PT Asuransi Sinarmas untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap risiko – risiko yang mungkin dapat terjadi selama jangka waktu kredit. Klausul yang digunakan dalam pelaksanaan klaim asuransi adalah Total Loss Only, yaitu artinya ganti rugi yang akan diberikan perusahaan apabila kendaraan bermotor yang dijaminkan terjadi kerusakan total sebesar 75% atau hilang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotorPT Summit Oto Finance Cabang Salatiga, kedua adalah untuk mengetahui akibat hukum jika proses klaim asuransi ditolak dan hambatan- hambatan dalam pelaksanaan klaim asuransi. penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan baik, asalkan sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang berlaku. Akibat hukum apabila proses klaim ditolak Debitur harus tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh hutang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Munculnya hambatan yang terjadi dilatarbelakangi dari Debitur itu sendiri dalam mengajukan proses permohonan klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang sudah secara sah diatur dalam Surat Edaran Nomor 041/ M/ SOP/ XI/ 2010 tentang Proses Klaim Asuransi pada PT Summit Oto Finance. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM BUS TRANSJAKARTA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Johanes Simatupang*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.138 KB)

Abstract

Kota Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan meningkatkan pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tingkat kemacetan yang tinggi, maka pemerintah membangun suatu sistem transportasi bus cepat di Jakarta, yang dikenal dengan nama Transjakarta. Namun pada proses beroperasinya, Transjakarta belum mampu memenuhi hak penumpang yang diantaranya adalah kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan lain-lain.       Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis menyusun penulisan hukum yang akan membahas pelayanan yang diberikan PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) kepada pengguna jasa dalam pemenuhan hak pengguna jasa sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 dan peraturan terkait lainnya. Perumusan masalah yang kedua adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna jasa yang dirugikan oleh pelayanan yang diberikan PT. Transportasi Jakarta.Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan terkait lainnya dengan menggunakan uraian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, penumpang kerap kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh PT. Transportasi Jakarta. Penumpang merasa tidak nyaman berkendara dengan menggunakan bus Transjakarta karena kondisi bus yang sering sekali penuh sesak, atau pengguna jasa harus menunggu untuk waktu yang cukup lama dengan kondisi halte yang tidak memberikan kenyamanan hingga bus datang. Melihat hal tersebut, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh penumpang yang merasa dirugikan dengan pelayanan bus Transjakarta.Banyak hal yang harus dibenahi oleh Transjakarta agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak pengguna jasa sebagai penumpang dapat terjamin. Selain itu, para penumpang seharusnya mematuhi peraturan yang ada agar kegiatan transportasi bus Transjakarta dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA TERHADAP TERBUNUHNYA DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT DAN KERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI LIBYA Dhoti Prihanisa Auliya, Peni Susetyorini, Muchsin Idris*)
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.92 KB)

Abstract

Diplomacy offers the opportunity to avoid conflict or at least minimize its impact. Diplomatic relations are conducted by the ambassador holds a very important role in various aspects of national life, the safety and security they should be strictly protected. But the event of the murder of U.S. Ambassador to Libya, John Christopher Stevens, in Benghazi Libya, a bad experience for the diplomatic world. Libya as Receiving State impressed negligent in making efforts to protect foreign missions in the country, as mandated by the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. In addition to ambassadors and killed several U.S. citizens, U.S. foreign representative offices in Libya was also damaged by the massive demonstrations protesting the movie Innocence of Muslims.
STANDARISASI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA SINKRONISASI SERTA SINERGITAS MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Ayu Lestari Hutasuhut*, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.366 KB)

Abstract

Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara. Pada dasarnya setiap negara mempunyai ketentuan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan IPO serta keterbukaan informasi. Prospektus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) standarisasinya belum mampu mengakomodir dan bersinergi terhadap standarisasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan luar negeri. Penelitian ini mengupas tentang persoalan standarisasi persyaratan dari OJK terhadap bentuk dan isi prospektus calon emiten dalam negeri serta prospektus asing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan meneliti data primer dan data sekunder serta data-data yang di dapatkan melalui internet. Data yang disajikan didasarkan pada metode berpikir secara induktif. Penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK mewajibkan para Emiten harus terlebih dahulu memperoleh pernyataan efektif pada laporan keuangan dari auditor perusahaan publik yang harus tercatat di OJK. Standarisasi Bentuk dan Isi Prospektus yang ditetapkan oleh OJK merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergitas peran pasar modal demi meningkatkan kualitas daya saing dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean (ASEAN).
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.968 KB)

Abstract

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berperan penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kota Medan dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah, hambatan apa saja yang dihadapi dan solusi apa yang telah dilakukan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang DPPKAD Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPPKAD Kota Medan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mengetahui solusi yang dilakukan DPPKAD Kota Medan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa DPPKAD Kota Medan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wewenang DPPKAD Kota Medan adalah perumusan kebijakan tekhnis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPPKAD Kota Medan dalam peningkatan APBD saat ini dibagi menjadi hambatan dari luar dan dalam. Solusi yang dilakukan DPPKAD Kota Medan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan tugas dan wewenangnya adalah dengan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL Adi Lukman Saputra*, Henny Juliani, Nabitatus Saadah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.922 KB)

Abstract

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) oleh pemerintah Kecamatan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di daerah . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai peraturan payung mengharuskan setiap kecamatan di Indonesia menyelenggarakan PATEN. Menghadapi hal itu Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  Kabupaten Kendal. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana implementasi pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, apa saja hambatanya dan apa solusi untuk menanggulangi hambatan tersebut.Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal” ini merupakan penelitian dengan metode yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis data primer yang diperoleh melalui wawancara dari pihak-pihak yang terkait kemudian dibandingkan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, proses perizinan dapat diselesaikan di satu tempat dalam waktu 14 hari sedangkan non-perizinan telah dilaksanakan sesuai kewenangannya. Faktor penghambat implementasi PATEN di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal adalah 1. Belum adanya peraturan tentang petunjuk teknis PATEN yang baru serta masih adanya kewenangan Kabupaten terkait izin gangguan yang menjadi salah satu syarat perizinan PATEN 2. Sosialisasi yang kurang dari pemrakarsa kebijakan kepada masyarakat tentang PATEN sehingga masyarakat kurang tahu tentang manfaat perizinan, prosedur, biaya dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. 3. Kesadaran masyarakat kurang untuk mendukung pelaksanaan PATEN. Solusi yang dilakukan pihak Kecamatan adalah 1. Pihak Kecamatan sementara masih menggunakan peraturan teknis yang lama sembari menunggu peraturan yang baru dari pihak Kabupaten. 2. Peningkatan sosialisasi pada masyarakat melalui kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Kendal.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS HUKUM OBYEK DALAM PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD, OPERATE AND TRANSFER/BOT) (STUDI PT BRI TBK. DAN DANA PENSIUN BRI DENGAN PT MULIA PERSADA PACIFIC) Mega Rizkiani*, Budi Santoso, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.262 KB)

Abstract

Meningkatnya kebutuhan akan pembangunan nasional yang bertitik berat pada ekonomi, membutuhkan pula penyediaan dana yang cukup besar. Kerja sama build operate and transfer (BOT) dipilih sebagai solusi dari kekurangan dana dari pemerintah dengan bekerja sama kepada swasta. Salah satu Perjanjian yang dibuat yaitu Perjanjian build operate and transfer (BOT) antara pihak PT BRI dan Dana Pensiun BRI dengan PT Mulia Persada Pacific.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif. Dimana dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran sebenarnya mengenai pemecahan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya wanprestasi atas tidak terlaksananya seluruh kewajiban pihak PT Mulia Persada Pacific, serta tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur perjanjian bangun guna serah (build, operate and transfer/BOT). Mengenai akibat hukum antara para pihak yang timbul karena wanprestasi, yaitu berakhirnya perjanjian, penyerahan hak pengelolaan gedung BRI II kepada PT BRI dan membayar ganti rugi kepada PT BRI. Sedangkan status hukum obyek setelah adanya wanprestasi, seluruh obyek dalam perjanjian tersebut dikembalikan kepada PT BRI dan perjanjian batal demi hukum setelah adanya putusan.
ANALISIS PENERAPAN PEMBAYARAN TOL MENGGUNAKAN E- MONEY Husin Husin; Paramita Prananingtyas; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.994 KB)

Abstract

Bank Indonesia bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahanan Rakyat melalui peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 mewajibkan pengguna jalan tol melakukan pembayaran tol menggunakan uang elektronik atau E- Money. Pembayaran tol menggunakan E- Money akan diterapkan pada seluruh gerbang tol  di Indonesia, untuk mewujudkan kebijakan tersebut tentunya dibutuhkan sinergitas antara pihak perbankan dengan pengelola jalan tol.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah mengenai pengaturan yang digunakan dalam pemanfaatan E- Money untuk penerapan pembayaran jalan tol oleh perbankan dan hubungan hukum antara pihak pengelola tol dengan perbankan dalam penerapan pembayaran tol dengan E- Money.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan  yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data skunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.Berdasarkan penelitian, peraturan mengenai pemanfaatan E- Money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, E- Money yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran harus memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik beberapakali mengalami perubahan sehingga menyebabkan bentuk kerjasama yang dilakukan pihak perbankan dengan pengelola tol juga mengalami perubahan, seperti bentuk kerjasama yang sebelumnya diperbolehkan secara ekslusif tidak lagi diizinkan setelah peraturan tersebut mengalami perubahan.Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembayaran tol dengan menggunakan E- Money yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017  telah sesuai dengan peraturan per- undang- undangan Negara Republik Indonesia, namum masih terdapat beberapa kelemahan dari pengaturan pemanfaatan E- Money tersebut terutama dinilai dari segi perlindungan terhadap konsumen.

Page 37 of 157 | Total Record : 1565

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue