cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 34   35   36   37   38 
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH KARTU DEBIT AKIBAT TAMBAHAN BIAYA ( SURCHARGE ) SAAT MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA ) Syavira Rani Arimawati; Budiharto Budiharto; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.023 KB)

Abstract

Dunia perbankan merupakan hal yang sudah tidak asing dalam kehidupan saat ini. Adanya perbankan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Pihak Bank saling berlomba menawarkan fasilitasnya. Salah satu fasilitasnya adalah kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Penarikan tambahan biaya (surcharge) saat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit yang dilakukan oleh merchant merupakan salah satu hal yang dilarang Bank Indonesia yang dituangkan dalam PBI Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan kartu. Hal ini dianggap merupakan tindakan yang merugikan sebagaimana dikatakan dalam pasal 8 ayat 2 aturan tersebut. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank penerbit kartu debit didasarkan atas dasar perjanjian diantara kedua belah pihak. Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian pinjam-meminjam dana yang diatur dalam pasal 1754 KUHperdata dan Perjanjian pemberian kuasa dalam pasal 1792-1819 KUHperdata. Adapun mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai pihak yang telah diberi kepercayaan oleh nasabah akan dilakukan dalam bentuk memutus perjanjian dengan merchant terkait dan mengembalikan nominal dana nasabah yang dijadikan tambahan biaya (surcharge).
SERTIPIKASI TANAH MAGERSARI OLEH PEKERJA HUTAN DI KAWASAN HUTAN BAYAT KABUPATEN KLATEN Rizki Rahardianto Putra*, Ana Silviana, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.398 KB)

Abstract

Kawasan hutan yang berada di komplek Hutan Bayat, bagian Hutan Surakarta, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta terdapat kawasan hutan yang diterbitkan sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 17 sertipikat Hak Milik atas nama perorangan masyarakat Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.Penelitian ini bertujuan mengetahui proses sertipikasi tanah negara menjadi tanah hak di kawasan Magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa di kawasan Magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu mengkaji sertipikasi tanah magersari dan penyelesaian sengketa di kawasan Hutan Bayat.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses sertipikasi diajukan oleh pekerja hutan tidak sesuai dengan Pasal 4 PMNA/Ka.BPN. Penyelesaian sengketa di kawasan Magersari dilakukan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa 17 sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dicabut dan status Kawasan magersari kembali kepada fungsinya sebagai kawasan hutan negara.Kesimpulan dari hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menerbitkan sertipikat terbukti tidak mengumpulkan dan memeriksa data – data yang relevan secara cermat di dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh Perum Perhutani.
Pertanggungjawaban Agen Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi Eki Dyata Fredi Setiawan, Herman Susetyo*), Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.448 KB)

Abstract

Insurance agents is a frontliner in the insurance business, because they have an important role in helping insurance companies to market and sell insurance products, even to the closing of the insurance. Basically the relationship between an insurance agent and the insurance company is a delegation of authority, because the insurance company as the principal authorized the insurance agent to do his duties on behalf of the insurance company and the insurance agent relationships with insurance companiesis a not fixed relationship. Someone who wants to become an insurance agent should complete the requirements such as a license or certificate and have to attend training sessions held by the insurance company. Insurance agent and the insurance company tied to an agency agreement, which is contain the rights and obligations, responsibilities of insurance agents and also insurance agents code of ethics. All contents of the agency agreement must be fulfilled and executed by both parties to create a harmonious relationship of insurance business.In particular, this study aimed to: Seeing the legal relationship between the parties i.e. the insurance company, insurance agent and the insured as well as the implementation of the rights and obligations of the parties under the agency agreement and the legal responsibilities of each party involved in the insurance.Method research approach used is the normative juridical literature, with research through the study of literature (library research) and also called as a study document (documentary research), the main material used in the study is the data or documents as well as a Primary Data or Secondary Data. At the research, the authors analized the agency agreements, insurance policies and other documents that support the insurance business.Based on the description above, it can be concluded that: agency agreements, insurance policies and other documents that support the insurance process is as it should be and it protects the parties, if there is an agencies who do not fullfilled the duties that have been provided in the agreement on the agency agreement, it would breaking the agreement and the agreement will be expired. Liability insurance agent for an insurance company if the insured is in default will be returned to the insurance company because insurance agents only as intermediaries and authorized from the insurance company.
KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Ahmad Arif Hidayat*, Nyoman Serikat PJ, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.685 KB)

Abstract

Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Salah satu wewenang Jaksa Agung dalam UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Pasal 35 (c) yang berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengertian kepentingan umum yang menjadi alasan penyampingan perkara oleh Jaksa Agung dan bagaimana penerapan penyampingan perkara oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasilnya bahwa penyampingan perkara oleh Jaksa Agung terdapat dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, dan memberikan batasan kepentingan dalam dua hal, pertama kepentingan bangsa dan negara, kedua terhadap kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung dalam menerapkan asas oportunitas tidak sendiri melainkan melalui mekanisme kerja dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Sedangkan dalam memutuskan apakah suatu perkara perlu dikesampingkan atau tidak, Jaksa Agung berkonsultasi dengan pejabat tinggi lainnya yang berwenang.
PENITIPAN UANG GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Waduk Logung di Kudus) Ana Silviana, Triyono, Florentina Rosalin Kusumarini*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.952 KB)

Abstract

Penulisan hukum ini dilakukan untuk menganalisis Penetapan Nomor : 48/Pdt. Kons/2014/PN.Kds.Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional, serta diharapkan dapat membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengadaan tanah demi kepentingan umum yang akhirnya tanpa menggunakan proses konsinyasi.Hasil penelitian yang diperoleh, Pemerintah Daerah Kudus mengajukan beberapa penetapan konsinyasi di Pengadilan Negeri Kudusyang menyatakan bahwa pengajuan penetapan telah sah dilakukan, konsinyasi dilakukan hanya dalam keadaan memaksa bila dalam pengadaan tanah, dapat berupa penolakan kesepakatan mengenai penawaran pembayaran yang ditawarkan dan penerima ganti kerugian tidak mengajukan keberatan yang merupakan haknya. Perlunya aturan baru dalam penggunaan lembaga konsinyasi pada proses pengadaan tanah. Kesimpulan yang diperoleh, pengadaan tanah dalam rangka proyek pembangunan Waduk Logung di Kudus sebagian dilakukan dengan penitipan uang di Pengadilan Negeri Kudus. Konsinyasi ditinjau dari hukum perdata barat dan hukum tanah nasional sangat berbeda konsepnya. Penitipan uang di pengadilan negeri sesungguhnya banyak menciderai asas-asas yang terkandung dalam pengadaan tanah.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL PADA PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) SEMARANG Khikmatul Heny Masitoh*, Sonhaji, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.804 KB)

Abstract

Penelitian dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi awak kapal pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi awak kapal serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja atau anak buah kapal. Hasil penelitian ini adalah jika dilihat dari segi perjanjian kerja laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Segi hak waktu kerja, istirahat, dan cuti, PT.Pelni Semarang telah dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Segi kesehatan dan keselamatan kerja, PT.Pelni telah sesuai dengan ketentuan dari UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kapal dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pelaksanaan tentang Kecelakaan Pelaut. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini kurangnya kesadaran hukum para pekerja di kapal atau anak buah kapal (ABK), dan Serikat pekerja (SP) dikuasai oleh Perusahaan dan sikap pemerintah pusat yang pasif dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan transportasi laut. Sehingga kesimpulan penulisan ini yaitu dari segi perjanjian kerja laut tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti, hak waktu kerja, istirahat dan cuti, serta segi kesehatan dan keselamatan kerja sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perlindungan hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI PRODUK CORRUGATED CARTON BOX (KEMASAN KARTON GELOMBANG) (STUDI PADA PT. BAHANA BUANABOX) Nathania Jauhari*, Bambang Eko Turisno, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.053 KB)

Abstract

Pada era globalisasi sekarang ini, banyak terjadi transaksi jual beli. Permintaan konsumen terhadap pembelian produk sendiri meningkat. Produk yang sering dibutuhkan adalah corrugated carton box (kemasan karton gelombang). PT. Bahana BuanaBox merupakan salah satu perusahaan yang bergerak memproduksi produk corrugated carton box. Konsumen ingin produk yang dibelinya aman dan berkualitas maka di sinilah adanya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang diambil adalah bagaimana tanggung jawab PT. Bahana BuanaBox apabila terjadi kerusakan pada produk corrugated carton box dan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. Bahana BuanaBox dengan konsumen.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tanggung jawab PT. Bahana BuanaBox terhadap kerusakan barang sebelum dikirim yaitu tidak memprosesnya lagi, memasukkan barang rusak tersebut ke mesin press kawul, dan tidak menjual barang tersebut sedangkan kerusakan barang yang ditemukan setelah barang itu dikirim yaitu PT. Bahana BuanaBox bertanggung jawab menanggung biaya pengiriman barang sampai ke gudang pembeli dan memberikan potongan harga dari jumlah barang yang rusak. Penyelesaian sengketa antara PT. Bahana BuanaBox dengan konsumen diselesaikan oleh kedua belah pihak itu sendiri. Penyelesaian sengketa tersebut dengan cara retur dan potongan harga. Jadi, perlindungan konsumen terhadap pembeli produk corrugated carton box di PT. Bahana BuanaBox berupa retur dan potongan harga.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA Aldi Rivai; Retno Saraswati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.694 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Melalui putusan tersebut, Persyaratan pencalonan Kepala Desa yang sebelumnya membatasi para Calon Kepala Desa sekurang-kurang nya berdomisili selama 1 (satu) tahun di desa tempat ia mencalonkan dirinya dan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang alasan Pemohon dan Menganalisis argumentasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 serta implementasi terhadap pelaksanaan pencalonan Kepala Desa di Indonesia.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015  karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini para Calon Kepala Desa yang berimigrasi untuk mengembangkan dirinya dan terhalang syarat domisili pada saat kembali ke desanya untuk berkontribusi sebagai Kepala Desa. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk mencalonkan Kepala Desa, tidaklah harus di batasi syarat domisili.  Syarat tersebut dianggap diskriminatif karena telah menutup kesempatan para pemohon berkontribusi menjadi kepala desa. Implementasi putusan ini terwujud dengan tidak berlakunya lagi pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di nyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai penyesuaian peraturan teknis dibawah Undang-Undang atas berlakunya Putusan Mahkamah Kosntitusi diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagai acuan bagi para pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Kontsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015/, Sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.
AKIBAT HUKUM PENCORETAN NAMA AYAH DARI AKTA KELAHIRAN ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010) Mulyadi, Yunanto, Chairinaya Nizliandry*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.781 KB)

Abstract

Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010, hakim menguatkan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencoretan nama ayah dari akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 dan bagaimana hak-hak keperdataan anak setelah putusan bersifat in kracht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena hanya menjadikan amar putusan pembatalan perkawinan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini mengakibatkan hilangnya sebagian hak-hak keperdataan anak yang seharusnya dapat ia peroleh dari ayahnya. Untuk hakim, sebaiknya sebelum menjatuhkan putusan atau penetapan, melihat pula pertimbangan hakim pada putusan yang berkaitan; sedangkan untuk masyarakat, sebaiknya lebih aktif dalam mencari tahu hak-haknya dan upaya-upaya yang dapat ia lakukan untuk menuntut kembali hak-haknya yang terampas oleh putusan hakim yang keliru dan menyesatkan.
KEABSAHAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN ATAS TANAH BERSETIPIKAT (STUDI KASUS PERKARA No 305/ Pdt G/ 2009/ PN Smg) Marindi Cintyana, Marindi Cintyana, Endang Sri Santi, R Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.867 KB)

Abstract

Indonesian land law based on customary law. It is found in article 5 of the Basic Agrarian Law. According to applicable regulations, land transfer must be done in front of the Land Deed Officer but, in the real life there are still a lot of land transfer was not done in accordance with its regulations, so it would be detrimental to the buyer, because he can only control the rights to the land physically alone while legal ownership of land is still in the name of set forth in the certificate of land. The method used in this research is a method of juridical sociological research conducted by the research literature as well as field research where the main sources obtained from literature sources and interviews with legal scholars and those from the Land Office. Specification of research used in this research is descriptive analysis. The type of data used are primary data and secondary data. The method used in this analysis is a qualitative method, by explaining what is contained in the provisions related to the implementation of legislation and regulations. The research was conducted on a case  No. 305 / Pdt. G / 2009 / PN. SMG. The results of this study indicated that the sale and purchase of land without a deed of sale of the Land Deed Officer is binding on the parties all material requirements are met, and to legalize the sale and purchase of the Sale and Purchase Deed made ​​official Deed Land as a condition for registration of transfer rights to do so land. Efforts to do so as the sale and purchase of land without deed sale is the Land Deed Officer by filing a complaint with the Chief District Court local authorities, the lawsuit that the Chairman of the District Court ruled that the sale of land rights is legitimate and based on the decision it gave the power to the buyer as the plaintiff to act on behalf of the seller and act on its own behalf as a buyer, so that the sale and purchase of land rights can be evidenced by the deed of sale and purchase of the Land Deed Officer to immediately registered at the local Land Office.

Page 36 of 157 | Total Record : 1565

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue