cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 36   37   38   39   40 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP PEMALSUAN MEREK JAMU AYAM MBAH JOYO DI YOGYAKARTA) Pratama, Luci Andika; Njatrijani, Rinitami; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.768 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas dua hal yaitu pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua implementasi perlindungan hukum atas kasus pemalsuan merek jamu mbah joyo menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh. Pendekatan yuridis normatif langkah yang dilakukan dengan metode penafsiran hukum sebagai andalannya, penafsiran hukum yang dimaksud merupakan penafsiran gramatikal, autentikal, sistemik untuk menyusun struktur asas norma dan menganalisa hukum atas merek. Penelitian diawali dengan melakukan inventasrisasi permasalahan hukum, wawancara dan analisis serta kesimpulan khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur merek dan indikasi geografis.Hasil penelitian yang ditemukan mengenai bentuk perlindungan hukum atas merek di Indonesia dibedakan menjadi dua Preventif dan Represif. Preventif dapat dilakukan dengan cara pendaftaran merek ke Direktorat Jendaral Kekayaan Intelektual (KI) dengan prosedur yang ditentukan Pasal UU Merek dan Indikasi Geografis, Sedangkan secara represif apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek dapat diselesai kan melalui alternatif penyelesain sengketa, lembaga abritase serta pengadilan melalui gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana jika terdapat adanya pelanggaran merek pada persamaan pada pkpknya atau keseluruhan, dan penegasan kewenangan hakim dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia.Implementasi perlindungan hukum atas kasus pemalsuan merek Jamu Mbah Joyo menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Karena pemalsuan mempunyai persamaan pada pokoknya maka penyelesaian dilakukan dengan cara gugatan perdata dan tuntutan pidana sesuai dengan UU Merek serta dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan solusi yang ditawarkan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek, menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat, memangkas birokrasi dalam proses pendaftaran merek dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang proses pendaftaran merek. Di sisi lain perjanjian Internasional bidang kekayaan intelektual lebih di sinergikan dengan peraturan nasional, serta penegak hukum dan pemerintah termasuk konsultan kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum.
EKSEKUSI KREDIT MACET PADA BANK DANAMON TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG Arga Satriatama Kurnia Sakti*, Kashadi, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.234 KB)

Abstract

Perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini sangatlah erat hubunganya dengan usaha yang di lakukan oleh setiap warga Negara Indonesia. Prakteknya dalam pembangunan di Negara Indonesia ini dengan adanya adanya usaha-usaha kecil mengah yang di lakukan oleh setiap warga Indonesia. Pemberian modal usaha yang diberikan pemerintah, banyak sekali bentuknya, mulai dari peminjaman dana dari koperasi dan peminjaman dana lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat untuk melakukan peminjaman dana modal, usaha lebih tertuju kepada Bank. Secara Konkrit berbentuk pemberian dana pinjaman dana modal usaha atau yang lebih sering kita dengar dengan credit.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit solusi modal yang tanpa agunan dan untuk mengetahui eksekusi kredit macet terhadap perjanjian kredit tanpa agunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis untuk menguraikan dan memaparkan secara analisis hal-hal dan permasalahan yang dihadapi, dikaitkan  dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan di dapat, menunjukan bahwa perjanjian tersebut yang dikehendaki oleh para pihak atas dasar dengan perjanjian kredit yang telah di atur dalam KUHPerdata. Prinsip bank dalam pemberian kredit juga dengan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko kredit macet. Tahapan melancarkan kredit macet terhadap perjanjian kredit yaitu pelunasan sebagian, pemanjangan masa kredit, penyitaan asset yang dimiliki dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan.
KAJIAN YURIDIS PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEJAKSAAN TINGGI JAMBI Budi Gutami, Dwi Poernomo, Selvia Novianti*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.997 KB)

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh usaha peningkatan serta pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Tinggi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan serta upaya mengatasi hambatan tersebut.
PERKEMBANGAN PENGATURAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati, Finradost Yufan Madakarah,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.426 KB)

Abstract

Penelitian ini mengenai perkembangan pengaturan pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Partai politik merupakan alat yang mutlak untuk mencapai kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Kehadiran partai politik merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan berserikat. Namun, tidak semua partai politik berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu secara konstitusi partai politik dapat dibubarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perkembangan pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejak kemerdekaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, terdapat ketentuan hukum maupun praktik yang berbeda-beda mengenai pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk peraturan hukum, kecuali pada Orde Baru tidak mengenal pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik berkembang dari pembubaran oleh Presiden ke pembubaran partai politik melalui proses hukum di pengadilan. Pengaturan pembubaran partai politik berkembang dari Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden pada Orde Lama menjadi berdasarkan Undang-Undang pada masa Reformasi. Alasan pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di antaranya, yaitu terkait ideologi, dasar dan tujuan negara, ancaman keamanan dan keutuhan wilayah negara, membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA PENDIDIKAN (Studi Kasus Di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang) Gia Felicia Putri*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.664 KB)

Abstract

Minimnya tanah membuat Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sebidang tanah demi kelancaran pembangunan, salah satunya dengan cara peralihan hak atas tanah secara tukar menukar. Tidak terpenuhinya suatu hak oleh salah satu pihak dapat menimbulkan suatu sengketa dan bahkan mampu membatalkan pelaksanaan tukar menukar tanah. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang. Asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak Kota Semarang tepatnya oleh Kelurahan Desa Mangunsari pada saat proses peralihan hak atas tanah. Upaya penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang yaitu secara musyawarah dengan dilakukannya negosiasi oleh kedua belah pihak. Sebaiknya, Pemerintah harus lebih aktif dan teliti dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN PERPANJANGAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING Adyan Agit Pratama*, Bambang Eko Turisno, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.214 KB)

Abstract

Pada era modern ini beberapa perusahaan asuransi telah menggunakan metode pemasaran melalui telemarketing. Dalam pemasarannya para pihak dapat melakukan pengikatan perjanjian asuransi melalui telemarketing atas produk asuransi yang ditawarkan. Perjanjian melalui telemarketing ini sering menimbulkan perselisihan, karena rawan terjadi kekhilafan nasabah didalam menjawab penawaran yang diajukan. Penulis bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum dan keabsahan pengikatan asuransi melalui telemarketing pada Asuransi Jiwa AXA Mandiri, ditinjau dari sudut aspek hukum perjanjian dan perlindungan konsumen dalam perjanjian asuransi melalui telemarketing terutama pada perpanjangan asuransi jiwa yang telah kadaluwarsa. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan yang dilakukan penulis yaitu dengan studi pustaka dan wawancara dengan perwakilan dari AXA Mandiri selaku pelaku usaha jasa asuransi lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Telemarketing adalah metode pemasaran melalui telepon guna meningkatkan nasabah. Pengikatan asuransi melalui telemarketing dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan. Perlindungan konsumen terhadap penggunaan telemarketing tetap terpenuhi sepanjang hak-hak konsumen tidak dilanggar.  Bentuk perlindungan hukum lainnya berupa polis yang mana didalamnya telah diatur hak-hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Saran dari hasil penelitian ini, pengawasan terhadap praktek telemarketing perlu lebih dimaksimalkan dan konsumen harus bersikap kritis dan ketentuan umum dalam polis AXA Mandiri perlu diatur lebih jelas mengenai pemulihan polis melalui telemarketing.
IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI COLLECTING SOCIETY DALAM KARYA CIPTA LAGU (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) Yosepa Santy Dewi Respati*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.344 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan royalti sebagai hak ekonomi dalam karya cipta lagu dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila Pengguna (Users) menolak untuk membayar Royalti. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa dalam penarikan dan pengelolaan Royalti di setiap LMKN harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait mendapatkan Royalti dari LMKN atas karya cipta lagunya yang digunakan oleh commercial user yang telah memperoleh lisensi/izin dari LMKN. Di dalam prosedur LMKN tersebut terdapat hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban maka terdapat akibat hukum yang akan ditanggung. Jika Pengguna (Users) tidak membayar Royalti atas pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan musik kepada LMKN yang telah memberikannya izin resmi/ lisensi maka LMKN dalam penyelesaiannya dilakukan seperti yang telah tercantum dalam isi perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari adanya pelanggaran dapat berupa pembayaran ganti rugi dan Putusan Provisi atau Putusan Sela. Dengan adanya pengaturan tentang LMKN tersebut, diharapkan pencipta dapat terpenuhi hak ekonominya dan tidak dirugikan atas penggunaan karya cipta lagu tanpa izin pencipta. 
KEBIJAKAN NON PENAL REHABILITASI BAGI ANGGOTA POLRI PECANDU NARKOTIKA (STUDI DI POLDA JAWA TENGAH) Prakoso, Bagas Alan Budi; Sularto, RB; Sri Astuti, A.M. Endah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.003 KB)

Abstract

Polisi memiliki tugas yang  penting dalam melakukan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat. Apabila anggota kepolisian bertugas tidak berlandaskan Pancasila, UUD NRI  1945 dan Undang-Undang yang berlaku maka akan dapat terjerumus dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkotika tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Non-Penal dalam merehabilitasi bagi anggota Polri pecandu narkotika dan mengetahui aplikasi kebijakan non-penal dalam merehabilitasi anggota polri yang menjadi pecandu narkotika.Polda Jawa Tengah melalui Kapolda Irjen Pol Condro Kirono mengungkapkan bahwa memiliki gagasan dalam menanggulangi tindak pidana narkortika yang dilakukan anggota polisi di lingkungan Polda Jawa Tengah, melalui program  “Kupeduli Narkoba”.dasar dikeluarkannya ide atau gagasan tersebut merujuk pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembagaseperti MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Khususnya juga kerjasama antara Polri dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, dalam pelaksanannya Polda Jawa Tengah baru menerbitkan Nota Dinas sebagai dasar menjalankan program dan menjalin koordinasi antar lembaga pada program“Kupeduli Narkoba” tersebut.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN GROBOGAN Yoga Indra Kemala*, Amiek Soemarmi, Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.823 KB)

Abstract

Di Negara Indonesia ini masih banyak rakyat yang mengalami disabilitas ekonomi yang berkepanjangan atau bisa kita sebut sebagai fakir miskin. Sebagai dinas yang mengemban tugas dalam bidang sosial dan tenaga kerja yang diharapkan dapat mengurangi jumlah fakir miskin, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan banyak menemui hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam menangani dan menekan jumlah fakir miskin di Kabupaten Grobogan dan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. 
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPMPKB) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TEGAL Retno Saraswati, RIFKI ARDY SULARSO, Amiek Soemarmi,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.904 KB)

Abstract

Community empowerment as crucial in the welfare of the public, especially fishermen in coastal areas Tegal that under present conditions are not able to escape the poverty trap, To that end, the authors elaborate further in legal writing entitled "Duties and Powers of the Agency for Community Empowerment, Women and family Planning (BPMPKB) in Improving Coastal Fishermen Welfare Tegal". The objective is to determine the duties and authority BPMPKB bamboozle the public and to determine the form of empowerment by BPMPKB in an effort to improve the welfare of fishermen in coastal areas Tegal. The research method used is the normative juridical done by examining library materials which are also called secondary data research law library. The results and conclusions note that BPMPKB Tegal has a fundamental duty carry out the preparation and implementation of regional policy in the field of community development, women's empowerment and child protection, family planning and food security. Tegal BPMPKB only provide guidance and disseminate the fishing community and in doing performance BPMPKB Tegal is more coordination to the Department of Marine and Agriculture Tegal has a special authority in the empowerment of coastal fishing communities Tegal. The suggestion is expected in the next period BPMPKB Tegal provides special programs for fishing communities through the empowerment of the fisheries sector.

Page 38 of 157 | Total Record : 1565

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue