cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 39   40   41   42   43 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd) Febriyani, Devi; Rochaeti, Nur; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.287 KB)

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Data Komnas Perempuan pada tahun 2018 untuk periode tahun 2017 menyebutkan Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (KDRT). Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi pada akhir tahun 2016 dan telah diputus oleh pengadilan pada pertengahan tahun 2017. Pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun oleh hakim, akibat perbuatannya menyebabkan matinya istri.Permasalahan yang akan diteliti adalah Kebijakan Kriminal berkaitan dengan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan.Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah di atur baik dalam Instrumen Hukum Internasional maupun Instrumen Hukum Nasional yaitu dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Elynda Erma Susianti*, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.124 KB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya mengenai tiga hal pokok yaitu : (1) bagaimana implementasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, (2) kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah, dan (3) bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis- normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifika penelitian deskriptif- analitis guna mencapai tujuan penelitian yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian,  Penulis dapat menyimpulkan tiga hal pokok : (1) Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Kabupaten Blora No. 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Dalam pengelolaan PAD Kabupaten Blora terdapat beberapa kendala yang timbul dalam upaya pemerintah daerah menjalankan tugasnya antara lain dari Sisi Wajib Pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga mereka kurang disiplin dalam membayar pajak dan dari Sisi Petugas Pemungut Pajak yang kurang optimal dan profesional dalam memungut pajak. (3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui dua cara yaitu cara Intensifikasi dan cara  Ekstensifikasi.Saran : Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah seharusnya lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar distribusi serta harus segera melakukan audit ke setiap desa maupun aparatur daerah di Kabupaten Blora. Hal ini seharusnya dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak hanya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DI KOTA SEMARANG Ratna Herawati, Anni Kurniawati, Untung Sri Hardjanto*),
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.808 KB)

Abstract

Pembangunan Kota Semarang di bidang industri yang meningkat dan transportasi yang menggunakan teknologi tinggi menyebabkan terjadinya pembuangan gas beracun dan kebisingan. Aktivitas transportasi mengakibatkan udara banyak dicemari oleh gas buang asap dari kendaraan bermotor serta aktivitas industri yang semakin meningkat, sehingga berujung pada pencemaran udara serta penurunan kualitas udara. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang. 2) Bagaimanakah tindakan pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. 3) Bagaimanakah hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. Dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui, dan menganalisis pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang,2) Tindakan Pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang, dan 3) Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya bersifat kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian & kesimpulan penulis diperoleh bahwa 1) Dasar hukum dalam mengatur mengenai pengendalian kualitas udara di Kota Semarang telah di atur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien, & Perda Kota Semarang No 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 2) Tindakan Pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang yaitu Program Langit Biru, Bekerja Sama dengan Dinas terkait untuk menyediakan ruang terbuka hijau, Bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi, Bekerja sama dengan Instansi Pemerintahan & Perusahaan-Perusahaan yang berkompeten. Selain itu dilakukan upaya hukum dalam rangka Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup baik diluar Pengadilan maupun di Pengadilan. 3) Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi Pencemaran Udara di Kota Semarang, baik secara Internal yaitu Akreditasi Laboratorium, SDM, & anggaran sedangkan secara Eksternal yaitu kurangnya kesadaran Pengusaha & Masyarakat akan pentingnya Lingkungan Hidup dan Lemahnya Penegakan Hukum. Semarang development in the field of industry and the increased use of high-tech transportation that causes toxic exhaust gases and noise. Transport activity resulted in a lot of air polluted by exhaust fumes from motor vehicles and industrial activity increases, thus resulting in air pollution and air quality deterioration.The problem in this study were 1) How does the setting in the control of air quality in the city of Semarang. 2) How is the government's actions in the event of air pollution in the city of Semarang. 3) What happens when the obstacles in tackling air pollution in the city of Semarang. Thus the objectives of this study were 1) To determine and analyze the setting in the control of air quality in the city, 2) actions of the Government in the event of air pollution in the city, and 3) barriers to overcome in case of air pollution in the city of Semarang.Method of approach used in this study is the method of normative legal approach. Specification used is descriptive analysis. This study uses data collection techniques using a document study and literature search. Data and analysis is qualitative.Based on the findings and conclusions the authors found that 1) the legal basis governing the control of air quality in the city of Semarang has been provided for in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of Environment, Government Regulation No. 41 of 1999 on Air Pollution Control, Decision Governor Central Java No. 8 of 2001 on Ambient Air Quality Standards, and Semarang City Regulation No. 13 of 2006 on Environmental Management. 2) The actions of the Government in the event of air pollution in the city of Semarang the Blue Sky Program, Work with relevant agencies to provide green open spaces, collaboration with various universities, Working with Government Agencies & Companies competent. In addition done in order to remedy Environmental Dispute Settlement both in court and outside the court. 3) Barriers to overcome in case of air pollution in the city, both the Internal Laboratory Accreditation, human resources, and budget while the external is the lack of awareness of the importance of Employers & Society and Weak Enforcement of EnvironmentalLaw.
PENGATURAN TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT BERDASARKAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Sutanto Nugroho*, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.426 KB)

Abstract

Penelitian yang dilatarbelakangi oleh permasalahan perkembangan masalah fenomena sosial yang secara yuridis perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum dan nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya dinamakan contempt of court. Yaitu setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana contempt of court dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup contempt of court secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara mandiri dan masih tersebar dalam peraturan perundangan pidana. Pasal 217 KUHP merupakan salah satu bentuk perbuatan contempt of court yang dilakukan secara langsung di dalam pengadilan. Perbuatan contempt of court tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan menggunakan data sekunder. Bahwa melindungi keseimbangan atau membangun kembali sistem hukum pidana nasional harus disusun dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan. Dipandang perlu untuk adanya suatu aturan atau ketentuan mengenai contempt of court di masa yang akan datang (ius constituendum).
TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DALAM OTORITAS PELAKSANAAN TUGAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA Ega Azzahra Taufik*, Amiek Soemarmi, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.639 KB)

Abstract

Otoritas tertinggi dalam upaya menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran diberikan kepada Syahbandar sebagai pejabat pemerintah. Salah satu tugas utama Syahbandar adalah menentukan kelaiklautan kapal. Khusus untuk kapal perikanan, kelaiklautan tersebut diukur oleh Syahbandar yang ditempatkan khusus di Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebagai salah satu pelabuhan perikanan besar di nusantara membutuhkan peran Syahbandar untuk menjaga keselamatan dan keamanan kapal-kapal perikanan yang datang dan keluar dari Pelabuhan tersebut. Berlakunya  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pesetujuan Berlayar menyelesaikan dualisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar antara Syahbandar Pelabuhan Umum dan Syahbandar Perikanan. Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan informasi mengenai dualisme peraturan tentang Kesyahbandaran dan menjadi bahan pengembangan keilmuan khususnya dibidang Kepelabuhan Perikanan.
KEBIJAKAN KRIMINALISASI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI DELIK KORUPSI DI INDONESIA Muhammad Bondan Ferry Prasetio*, Pujiyono, Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.114 KB)

Abstract

Ratifikasi UNCAC yang dilakukan oleh Indonesia, mengakibatkan perlunya dilakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi yang belum mampu diakomodir melalui hukum pidana nasional, salah satunya perbuatan memperdagangkan pengaruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana praktik pemidanaan perbuatan memperdagangkan pengaruh di Indonesia serta kebijakan kriminalisasi memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus penelitiannya menekankan pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kasus “Kuota Impor Daging Sapi” dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq yang dijatuhi Pasal 12 huruf a UU Tipikor dan kasus “Proyek Hambalang” dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin yang dikenakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh, bukan tindak pidana penyuapan. Perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai delik koruspi dapat dikriminalisasi melalui revisi UU Tipikor maupun KUHP.
KEDUDUKAN INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA (INKOPAU) DALAM PENGELOLAAN ASET DAN PEMANFAATAN TANAH TNI AU SETELAH DIKELUARKANNYA UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI Monica Putri Mayang Sari*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.344 KB)

Abstract

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan hingga saat ini oleh TNI AU melalui Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) yang tidak di bawah struktural TNI menarik untuk diteliti setelah dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, karena pada Pasal 76 disebutkan bahwa kegiatan usaha TNI baik langsung maupun tidak langsung harus diambil oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian dilakukan guna mengetahui keabsahan dan kepastian hukum terhadap pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh INKOPAU. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa INKOPAU tidak diambil alih melainkan hanya dilakukan penataan karena INKOPAU bukan merupakan obyek hukum dalam Pasal 76 UU TNI. Selain itu, Kegiatan usaha INKOPAU dalam pemanfaatan BMN merupakan modifikasi atas UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan Peraturan lainnya, khususnya peraturan tentang keuangan negara. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ASURANSI DALAM HUBUNGAN DENGAN AGEN ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS:SHARDA NANIK MATHANI DENGAN PT.ASURANSI JIWA X) Kuntoro, Brama; Njatrijani, Rinitami; Aminah, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.158 KB)

Abstract

Konsumen harus mampu untuk mengangkat harkat dan martabat konsumennya serta meningkatkan pemberdayaan dirinya untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingya perlindungan konsumen seperti yang tercantum dalam Undang – undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hubungan hukum antara tertanggung asuransi dengan agen ,serta upaya hukum yang dilakukan oleh tertanggung dalam hal ketidakpuasan pelayanan sehingga mengalami kerugian.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisa data secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan hubungan hukum antara tertanggung dengan agen asuransi atau perusahaan asuransi tidak berjalan dengan baik. Prinsip dasarnya, prinsipal bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga atas perbuatan atau tindakan agen terhadap pihak ketiga dalam batas kewenangan yang diberikan padanya dan dalam hal kerugian yang diderita pihak ketiga tersebut terjadi pada saat pelaksanaan kontrak. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atau tertanggung. Pertama melalui jalur pengadilan, jalur ini dapat dipakai dengan memasukkan gugatan kepada BPSK atau pengadilan di tempat kedudukan konsumen yang akan mengadili gugatan ini dan memutuskan sanksi administratif. Kedua, melalui jalur diluar pengadilan. Yaitu dengan menyelesaikan sengketa secara langsung dengan pelaku usaha melalui penyampaian keluhan dan permintaan kepada pelaku usaha agar memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Jika hal tersebut dirasa konsumen masih belom puas dan tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha maka konsumen dapat melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hal ini didasari pasal 40 – 46 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG Senka Navierda Hidra Muhammad Putra*, Purwoto, A.M. Endah Sri A.
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.501 KB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap minuman beralkohol merupakan salah satu jenis kewenangan pemerintah dalam memberikan ruang gerak di dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Latar belakang terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah ini karena masih banyaknya penjual minuman beralkohol tidak memiliki ijin yang pada tahun 2015 sendiri ada 95 putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana berupa denda karena pelanggaran Perda tentang minuman beralkohol Kota Semarang ini, penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah ini oleh Pemerintah Kota Semarang dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode analisis data sendiri adalah kualitatif.Simpulan dari penelitian ini adalah dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda ini  terdapat dalam instrumen nasional. Latar belakang terjadinya kasus pelanggaran ini adalah kurangnya pengetahuan pedagang minuman beralkohol terhadap Perda ini dan tidak di indahkannya peringatan-peringatan oleh pihak yang terlibat dalam penegakan Perda ini. penanganan kasus ini dilakukan oleh Polrestabes Semarang yang berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di antaranya SATPOL-PP dan Disperindag.
Wajib Daftar Perusahaan dan Akibat Hukumnya Di Indonesia Herman Susetyo, Budiharto, Rindito Hermawan,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.684 KB)

Abstract

One of the efforts to create and provide legal protection as well as providing guidance, direction, supervision and creating a healthy business climate, the government issued Law - Act No. 3 of 1982 on Corporate Registry. The problem in this research is: How does the implementation of company registration in Indonesia and sanctions if the company does not carry a list of companies. How government policy to encourage the implementation of company registration. This study aims to determine the various technical aspects of the company and some of the sanctions list will be made if the company does not carry out the provisions of company registration and determine government policies encourage companies list.

Page 41 of 157 | Total Record : 1565

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue