cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 38   39   40   41   42 
PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA) DI KABUPATEN PEMALANG Marjo, Cici Rizki Andriani , Ana Silviana*,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.628 KB)

Abstract

LARASITA  dibangun  dan  dikembangkan  untuk  mewujudkan  amanat Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  Undang-Undang  Pokok  Agraria  serta  seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat  dari  kehendak  dan  motivasi  untuk  mendekatkan  Kantor  Pertanahan dengan masyarakat, sekaligus mengubah pandangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu  atau pasif menjadi aktif atau proaktif. LARASITA diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No18  Tahun  2009  tentang  Layanan  Rakyat  Untuk  Sertipikasi  Tanah  BPN-RI. LARASITA merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan petugas   pelayanan  di  Kantor  Pertanahan  dalam  bentuk  pelayanan  bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertipikat tanah dan memberikan kemudahan  serta  akses  yang  murah  dan  cepat  dalam  mewujudkan  kepastian hukum.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari program   LARASITA   di   Kantor   Pertanahan   Kabupaten   Pemalang,   untuk mengetahui   tingkat  keberhasilan  program  LARASITA  Kabupaten  Pemalang dalam membantu meningkatkan pendaftaran tanah dan untuk mengetahui kendala- kendala        yang      sering             muncul     dalam   pelaksanaan      program                LARASITA.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data sekunder dan data primer. Untuk menghimpun data sekunder diperoleh  dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan data primer dilakukan dengan penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara, yang  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  dan kemudian           ditarik            kesimpulan                       dengan     menggunakan        metode                    induktif.Hasil   penelitian   ini   yaitu,   manfaat   LARASITA   telah   di   rasakan masyarakat   dalam   urusan   pertanahan,   dan   Kantor   Pertanahan   Kabupaten Pemalang  dalam   pemberdayaan   masyarakat   di   bidang  pertanahan.   Tingkat keberhasilan  LARASITA  di  Pemalang  sudah  tercapai,  dilihat  dari  antusias masyarakat  yang  memanfaatkan  program  LARASITA  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Pemalang  yang  telah  mencapai  target  keberhasilan  dalam  program LARASITA, keberhasilan dalam pelayanan publik, dan target keberhasilan dalam pendaftaran  tanah.  Tercapainya  manfaat  dan  keberhasilan  LARASITA,  tidak dipungkiri   adanya   kendala-kendala   yang   mengambat   pelaksanaan   program LARASITA yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal tersebut yaitu kendala dari Kantor Pertanahan Itu sendiri dan kendala eksternal yang berasal dari masyarakat, yang kurang memahami tentang pendaftaran tanah dan memandang sebelah mata program LARASITA.  English :Larasita built and developed to realize the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law and all laws and regulations in the field of land. Development Larasita depart from the will and motivation to bring the Land Office  with the community, as well as change the view of the implementation  of  the  duties  and  functions  of  the  BPN  waiting  or  active  or passive to proactive. Regulation  Larasita  Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 18 Year 2009 on People's Service for Land certificate BPN-RI. Larasita is a program that combines information technology with service officer at the Land Office in the form of mobile service, is expected to remove the practice of land certificate issues and provide  convenience and access to cheap and fast in creating legal certainty. The purpose of this study was to determine the benefits of the program Larasita Pemalang Land Office, to determine the level of success of the program Larasita  Pemalang  in helping to improve land registration and to determine the constraints that often arise in the implementation of the program Larasita. This study uses empirical juridical approach, the method of collection of secondary  data  and  primary  data.  To  collect  the  secondary  data  obtained  by analyzing  primary and secondary legal materials. While the primary data with field research using interviews, which are then analyzed using qualitative analysis techniques and then be deduced by using the inductive methods. The results of this study, namely, the benefits Larasita has been felt in the affairs of the land, and the Land Office Pemalang in community empowerment in land.  The  success  rate  was  achieved  in  Pemalang  Larasita,  judging  from  the enthusiastic people who use the program and the Land Office Larasita Pemalang who have achieved success  in  the target Larasita  program,  success in service delivery,  and  target  success  in  land  registration.  Achieving  the  benefits  and success Larasita, not denying the existence of constraints mengambat Larasita the implementation of internal and external constraints.  Internal constraints are the constraints  of  the  Land  Office  was  myself  and  external  constraints  from  the community, who do not understand about the registration of the land and look at one eye Larasita program.
PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI EKSEKUTOR PIDANA MATI DI INDONESIA Inten Kuspitasari*, Purwoto, Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.658 KB)

Abstract

Pidana mati di Indonesia diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, tetapi dalam pelaksanaannya banyak penundaan eksekusi pidana mati yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, sehingga membuat asumsi tidak adanya kepastian hukum bagi penerapan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Sedangkan diketahui bahwa pelaksana atau eksekutor pidana mati adalah kejaksaan. Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, sejauh mana peran kejaksaan sebagai eksekutor pidana mati di Indonesia.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal research. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dan waawancara. Analisi data yang digunakan adalah metode kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa penundaan pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:  Faktor Substansi Hukum (Perundangundangan), Faktor Penegakan Hukum (Struktur Hukum), Faktor Sarana dan Fasilitas, dan Faktor Masyarakat. Dan yang menjadi faktor paling dominan dalam penundaan eksekusi pidana mati adalah faktor substansi hukum (perundangundangan) dan faktor masyarakat. Saran yang dapat diberikan yaitu agar pembuat undang-undang dan para penegak hukum agar segera membuat aturan yang mengatur tentang adanya batasan waktu dalam mengajukan Peninjauan Kembali dan Grasi guna memperlancar eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika, sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA (BNNK) KARAWANG TERHADAP REMAJA DI KABUPATEN KARAWANG Ineke Ariani Motif*, Budhi Wisaksono, AM. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.495 KB)

Abstract

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang sangat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif. Kabupaten Karawang menjadi daerah peredaran narkoba yang cukup strategis, sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).Perumusan yang timbul adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNNK Karawang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan BNNK Karawang dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu data yang diteliti hanyalah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis.Hasil penelitian terkait penegakan dalam upaya yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap remaja yakni upaya preventif (pencegahan). Upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut terdiri dari 3 pendekatan yaitu supply control, demand reduction, dan harm reduction. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang dalam penanggulangan narkotika ialah kurangnya pengetahuan atau pemahaman serta kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam menjalankan program P4GN, keterbatasan jumlah anggaran maupun sumber daya manusia.
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING DI INDONESIA (STUDI LOAN AGREEMENT ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NORDEA BANK DANMARK A/S (DENMARK)) Viva Orchita*, FX. Joko Priyono, Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.034 KB)

Abstract

Berkembangnya kerja sama ekonomi internasional mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas atau transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak asing, paling tidak salah satunya adalah pihak asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah status loan agreement (perjanjian pinjaman luar negeri) antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional Publik ataukah Hukum Perdata Internasional, dan apakah putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing dapat dijalankan di Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research), data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa kontrak loan agreement (perjanjian pinjaman luar negeri) antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk perjanjian internasional dalam hukum internasional publik. Sementara dilihat dari substansinya, loan agreement pada dasarnya masuk dalam ranah hukum perdata internasional. Namun dengan adanya pergeseran penggunaan governing law dalam loan agreement pada perkembangannya, maka pembagian tersebut tidak lagi dapat dijadikan acuan. Putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing tidak dapat dijalankan di Indonesia. Ketentuan mengenai tidak dapatnya suatu putusan pengadilan asing dieksekusi atau dilaksanakan di Indonesia, antara lain dapat ditemui pada Pasal 436 Regleman Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, “RV”), namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku lagi manakala negara mengikuti suatu peraturan tertentu dan telah dilakukan ratifikasi maupun melakukan pengesahan dalam suatu undang-undang yang memberlakukan peraturan tersebut secara khusus (lex specialis). 
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BUKU DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BUKU PEMERINTAH DI KANTOR BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH Corina Aulia Wijayanti*, Agung Basuki Prasetyo, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.736 KB)

Abstract

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi keuangan negara yang dibiayai APBN/APBD dan dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Untuk itu dibutuhkan persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaannya. Dengan adanya proses pengadaan barang/jasa yang sehat maka diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi Pemerintah dan Masyarakat.Sering kali dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku Pemerintah timbul kendala yang dialami oleh kedua belah pihak. Kendala tersebut dapat disebabkan karena kelalaian secara sengaja ataupun karena adanya keadaan memaksa. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan tanggung jawab Penyedia Barang dalam penyelesaiannya agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan buku Pemerintah harus memperhatikan profesionalitas dari kedua belah pihak supaya tidak berdampak munculnya kerugian keuangan negara.Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yuridis dalam pengertian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data-data sekunder dan empiris yaitu penelitian dengan jalan melakuan penelitian atau terjun langsung, wawancara kepada masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perjanjian antara CV. Duta Nusindo dan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.
PEMAHAMAN APARAT KEPOLISIAN TENTANG DISKRESI DAN PENERAPANNYA DI KOTA SALATIGA: SUATU TELAAH PARADIGMATIK Purba, Henry Christofel; Indarti, Erlyn; Indreswari, Tri Laksmi
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.62 KB)

Abstract

Dalam menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, Aparat Kepolisian diberikan kewenangan tambahan yang dikenal dengan istilah Diskresi. Diskresi sejatinya merupakan suatu proses panjang, yang bermuara pada hasil akhir berupa pengambilan tindakan. Seiring berjalannya waktu, terjadi mis-konsepsi tentang Diskresi, dimana Diskresi sering dipahami hanya sebatas pengambilan tindakan saja. Begitu juga, Diskresi sering juga dipahami secara positivistik saja, sehingga pada penerapannya sangat bergantung pada Asas Legalitas. Hal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya fungsi daripada penerapan Diskresi. Telaah Paradigmatik kemudian akan mencoba menguraikan permasalahan-permasalahan tersebut secara lebih rinci, berdasarkan hasil temuan yang diperoleh secara empirik. Gradasi perbedaan akan diperlihatkan hingga tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Hasil temuan di lapangan menjelaskan bahwa pemahaman Aparat Kepolisian yang menjadi informan tentang Diskresi dan penerapannya, dipengaruhi oleh Paradigma Post-Positivisme dan Konstruktivisme. Diskresi sangat memungkinkan untuk dilakukan, baik secara tekstual maupun sebagai sarana untuk meng-konstruksi hukum.
TUGAS DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME MENURUT PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 39 TAHUN 2008 DI KOTA SEMARANG Gita Azka Asfara*, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.742 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjabaran Tugas dan Fungsi Penataan Penerangan  Jalan dan Penataan Reklame, pelaksanaan serta hambatan dan upaya Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dalam Penataan Penerangan Jalan dan Penataan Reklame. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berupa angka) atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Hasil Penelitian berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas penerangan jalan dan pengelolaan reklame Kota semarang, pertama : Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang mempunyai Tugas Pokok  melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan fungsi Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup. Kedua : perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum dan penyusunan realisasi program dan rencana kerja anggaran; pengkoordinasian pelaksanaan tugas; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pelaksanaan kebijakan operasional. Ketiga : faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame adalah Peneraangan jalan umum ( PJU ) dan Pentaan Reklame yang belum memadai dan ketersediaan penerangan jalan umum di Kota Semarang belum merata di seluruh wilayah.
PERAN KANTOR IMIGRASI SEMARANG DALAM PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Pujiyono, Amiek Soemarmi, Herdian Eka Putravianto,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.885 KB)

Abstract

Human trafficking previosly was known with the term of slavery. However, along with the times and the developing of different modes of crime that also influence to the rises of new crimes, the term of slavery is never used again and replaced with the term of trafficking in persons or human trafficking. Human trafficking can take victims anyone from adults to children, both male and female. Criminal offense of human trafficking is a crime that can be regarded as transnational crime, because its scope not only inside the territoryof Indonesia but to be outside the territory of Indonesia. The legal research was conducted to determine how far the role of law enforcement agencies in countermeasures criminal offense of human trafficking. The approach method used is the approach method of juridical sociological or empirical. After analyzing secondary data relating to the policy of the law in criminal offenses human trafficking and then was conducted research at the Immigration Semarang Office, as institutions that handling criminal offenses of immigration. The goal is to describe the phenomena occurring in the handling of criminal offenses human trafficking, it can be in the form of helpful in management of passport and visa to be used on the way to inside or to outside of Indonesia, as well as assist in the repatriation of TKI/TKW were accommodate at the Embasy who had been deported.
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Kota Semarang) Rienny Sihombing*, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.991 KB)

Abstract

Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 36 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung kecuali apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Selanjutnya dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 5 huruf (c) dinyatakan bangunan gedung fungsi usaha meliputi diantaranya bangunan gedung untuk perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi. Namun kenyataannya, Bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang banyak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara,  Serta Lagu Kebangsaan. Pada Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung juga tidak diatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha di Kota Semarang. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang.Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, ditemukan alasan banyaknya pelanggaran nama bangunan di kota Semarang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, peraturan terkait penggunaan bahasa di gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang kurang tegas dan kurang jelas, serta belum adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah kota Semarang.Untuk kedepannya diharapkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia dapat ditingkatkan, peraturan terkait pelaksanaan penamaan bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang lebih dipertegas dan tentunya antar peraturan tersebut saling terpaut satu sama lain, serta masyarakat dan pemerintah kota Semarang mempunyai tujuan yang sama dalam penegakan  dan pelaksanaan peraturan mengenai penamaan bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENERBIT LETTER OF CREDIT (L/C) Welysa Tarigan*, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.635 KB)

Abstract

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Pada transaksi perdagangan menggunakan L/C, bank penerbit memiliki peran penting yaitu menerbitkan L/C sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penerbitan L/C dengan pihak importir sebagai nasabah. Pada praktik penerbitan L/C terdapat kasus dimana bank penerbit digugat oleh nasabah dimana dikatakan bahwa bank penerbit tidak menerbitkan L/C sebagaimana telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk memahami hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit L/C serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank penerbit L/C.Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai L/C serta pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum.Hasil penelitian menggambarkan bagaimana hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit L/C yang lahir dari perjanjian Aplikasi Penerbitan L/C. Perjanjian antara nasabah dan bank penerbit menimbulkan hubungan hukum yaitu adanya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjian penerbitan L/C. Oleh karena itu para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya guna menghindari persengketaan.

Page 40 of 157 | Total Record : 1565

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue