Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERKEMBANGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI DENPASAR - BALI (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil -Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali) ]]>
<![CDATA[Wahyu Satria Wana Putra Wijaya*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.688 KB)
<![CDATA[Sistem waris adat di Indonesia mempunyai beberapa sistem pewarisan, karena sistem waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Berdasarkan hal tersebut, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda-beda. Salah satu sistem waris adat di Indonesia adalah sistem kewarisan yang terjadi di masyarakat patrilineal, dimana sistem pewarisan ini menarik garis keturunan ayah (anak laki-laki), seperti masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali. Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali merupakan masyarakat hukum adat dengan sistem kekerabatannya adalah kekerabatan patrilineal, dimana masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali lebih mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah. Seiring berjalannya waktu, dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali terjadi perkembangan dimana anak perempuan mendapat bagian harta kekayaan dari orang tuanya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (socio legal research). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realitas yang terjadi dalam masyarakat.Sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali pada prinsipnya mengantut atau tunduk pada sistem pewarisan yang bersumber pada agama Hindu, dimana lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki (purusa). Namun dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Psamuhan Agung III MUDP Bali, terjadi perkembangan sistem pewarisan di masyarakat hukum adat Bali khususnya di Denpasar. Dalam keputusan tersebut memberikan kedudukan bagi anak perempuan untuk mempunyai hak waris dari orang tua atau pewarisnya. Namun di lapangan di masyakarat mengenai pewarisan, dikembalikan ke desa kala patra.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU SEBAGAI BACKGROUND MUSIC DI PUSAT PERBELANJAAN (STUDI PADA RITA PASARAYA PURWOKERTO) ]]>
<![CDATA[Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Faishal Rizki Pratama*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.778 KB)
<![CDATA[Pelaksanakan pengumuman karya cipta berupa lagu dapat dilaksanakan oleh Pencipta maupun pihak lain. Dalam hal ini pihak lain adalah user/pengguna yang menggunakan karya cipta lagu untuk menunjang kegiatan usahanya dalam rangka memberi kenyamanan kepada konsumen. Pusat perbelanjaan merupakan salah satu contoh user/pengguna karya cipta lagu.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai background music di pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto sudah berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pembayaran royalti atas pengumuman lagu tersebut, Rita Pasaraya Purwokerto menyerahkannya melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dalam pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu pada pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto, tidak terdapat kendala karena Rita Pasaraya setiap tahun membayar royalti secara tepat waktu. Kendala yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) antara lain adanya induk organisasi pusat perbelanjaan yang tidak lagi melaksanakan pembayaran royalti serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya cipta lagu. Kendala yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yaitu masih banyak Lembaga Manajemen Kolektif yang berdiri sendiri dengan genre masing-masing sehingga dapat menimbulkan kerugian pada user/pengguna karena pembayaran royalti ganda (double costs).]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Georgy Mishael*, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.708 KB)
<![CDATA[Salah satu faktor pemicu konflik di Papua Barat adalah perbedaan interpretasi masuknya Papua Barat ke dalam NKRI. Menurut OPM, masuknya Papua Barat ke NKRI tidaklah sah. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan fakta sejarah Papua Barat telah mencapai kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961 yang dideklarasikan oleh Niew Guinea Raad. OPM membuat berbagai masalah dan propaganda untuk melawan pemerintah. Pemerintah melaksanakan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : apakah yang menjadi pertimbangan hukum dilaksanakannya kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM dan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM telah diatur dalam perundang-undangan nasional dan Hukum Humaniter Internasional memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menumpas OPM.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDISMENGENAI HAK-HAK KHUSUS PEKERJA PEREMPUAN DI JAKARTA TIMURBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 (STUDI : PT. DIAN ANDILTA UTAMA JAKARTA TIMUR) ]]>
<![CDATA[Muthia Rizkiani Purnamasari*, Sonhaji, Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.595 KB)
<![CDATA[Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan sebagainya.Hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan seperti ini sudah seharusnya diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh perempuan itu sendiri. PT. Dian Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan, hambatan dalam menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah dalam penerapan pemberian cuti haid dan cuti keguguran, upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar isi dari perjanjian kerja yang diberikan pada saat awal akan menandatangani perjanjian kerja.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014-2019 ]]>
<![CDATA[Norman Haryatama*, Untung Dwi Hananto, Indarja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (571.448 KB)
<![CDATA[Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dicetuskannya program prioritas Nawa Cita merupakan latar belakang dari dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini merupakan kementerian yang melaksanakan fungsi untuk memperkuat dan memberdayakan desa agar mampu berpemerintah secara mandiri (self governing community) dan melakukan tata kelola desa (village governance) di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA GENG MOTOR DI WILAYAH POLRESTABES SEMARANG ]]>
<![CDATA[Purwoto, A.M. Endah Sri Astuti, Happy Kurniawati*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (590.056 KB)
<![CDATA[Geng motor selain heboh karena raungan knalpot dan kebut-kebutannya, mereka juga sangat meresahkan masyarakat dengan serangkaian kejahatan yang terjadi di Semarang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor di wilayah Polrestabes Semarang berakibat dijatuhkannya sanksi hukum yang berlaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor kebanyakan berupa pelanggaran lalu lintas. Pelaku tidak pidana geng motor rata-rata masih berstatus pelajar tingkat SMP dan atau SMA/SMK. Aparat penegak hukum terus berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota geng motor. Perilaku geng motor merupakan salah satu contoh kenalakan remaja yang mengarah pada perbuatan kriminalitas. Banyak faktor yang mempengaruhi remaja yang merupakan anggota geng motor untuk melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT. NUSA SURYA CIPTADANA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Auliana Ellsya*, Kashadi, Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (669.89 KB)
<![CDATA[Hadirnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai jawaban atas kebutuhan hidup masyarakat, karena tidak semua lapisan masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhannya secara tunai. pemberian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dengan debitor dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan pada kantor notaris, guna mendapatkan akta jaminan fidusia (AJF) dan tahap selanjutnya yaitu pendaftaran benda jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara online, sebelum melakukan kedua tahap tersebut PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang telah melakukan analisis secara mendalam terhadap calon debitor, hal ini untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kredit macet, namun apabila hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tetap terjadi dikemudian hari maka penyelesaian kredit macet dibuat dengan mekanisme yang sangat sederhana, sebelum melakukan proses penyitaan (eksekusi) PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan melakukan langkah yang bersifat kekeluargaan seperti mengingatkan kembali debitor akan angsuran yang belum dibayarkan melalui Desk Call dan / atau SMS, memberikan somasi (surat peringatan) serta kunjungan petugas, namun bila ternyata debitor memang dirasa tidak mampu untuk meneruskan pelunasan kredit, maka pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan melakukan eksekusi dan eksekusi tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian bagi PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang selaku kreditor.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERKAWINANYANG TIDAK DICATATKAN PADA MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG (AKUR) DI CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Khumayrotun Nisak]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.27 KB)
<![CDATA[Praktik perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan proses perkawinan hukum adatnya. Perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sebab organisasi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sebagai penghayat kepercayaan tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) hanya dicatatkan oleh sesepuh adat. Alasan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak mendaftarkan organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) menganggap bahwa mereka adalah masyarakat hukum adat yang menganut ajaran leluhur sunda atau penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan serta tidak ada jaminan bahwa organisasi yang sudah terdaftar tidak akan dibubarkan. Akibat hukum perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil secara hukum negara berdampak pada banyak hal seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan. Sedangkan menurut hukum adat perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pencatatan dan pengesahan melalui hukum adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Akta perkawinannya disebut dengan Pranata Jatuk Rami.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL “PIERRE CARDIN” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 (Studi pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Wenang Krishandri*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.573 KB)
<![CDATA[Pelanggaran merek yang banyak terjadi adalah peniruan terhadap merek terkenal. Merek terkenal banyak ditiru oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan untuk membonceng ketenaran merek tersebut sehingga tidak memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama agar mereknya dikenal oleh masyarakat. Penelitian hukum ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan merek terkenal yang antara lain adalah apakah merek dagang Pierre Cardin sebagai merek terkenal asing telah dilindungi di Indonesia dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). Berdasarkan hasil penelitian maka merek dagang PIERRE CARDIN bukanlah merupakan merek terkenal asing yang dilindungi di Indonesia oleh karena ketidakmampuan pihak Produsen I di dalam membuktikan dalilnya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH JALUR ALTERNATIF JALAN LINGKAR KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL ]]>
<![CDATA[Andhika Dhanaindrata, Eko Soponyono *, Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.072 KB)
<![CDATA[Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat pejabat di pemerintahan daerah Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerugian pengelolaan keuangan daerah dan merugikan kepentingan masyarakat, sehingga menghambat pembangunan. Salah satu upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana merupakan kebijakan yang menitikberatkan kepada penerapan sistem peradilan pidana sebagai upaya hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar kota Slawi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar kota Slawi dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dianalisis kemudian dilakukan interpretasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.Pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar Kota Slawi diterapkan sesuai kerangka pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asas mendasar pertanggungjawaban pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas legalitas diterapkan dengan baik dalam kasus tersebut. Adanya perkembangan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.]]>
