cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 49   50   51   52   53 
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KRIMINOGEN PADA DIRI KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2029/PID.SUS/2014/PN/TNG) Rara Prilestari*, Budhi Wisaksono, A.M Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.155 KB)

Abstract

Melakukan perkosaan adalah melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seorang perempuan diluar perkawinan bersetubuh dengan dia tanpa persetujuannya. Merujuk pada Black’s Law Dictionary, Victims atau korban adalah The person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed, yang artinya korban adalah seseorang yang menjadi objek kejahatan atau perbuatan melawan hukum, seperti korban perampokan adalah orang yang dirampok. Korban merupakan pihak yang dirugikan, ketika pihak lain yang disebut pelaku telah melakukan tindakan yang mengambil keuntungan dari  pihak korban, sehingga pihak korban tersebut mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik, materiil, psikis, kesehatan, dan sebagainya.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran dan inventarisasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam tindak pidana perkosaan.Kebijakan hukum pidana atas kasus perkosaan dalam putusan nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG adalah hakim menerapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim sebagai penegak hukum yang dituntut untuk mengadili suatu perkara harus lebih memahami dan lebih bijak lagi dalam memertimbangkan putusan vonis yang dilandasi aturan-aturan hukum yang berlaku dengan unsur subjektifnya agar antara aturan dan unsur subjektif tersebut berimbang.
BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM IMPORTASI BAWANG PUTIH (STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 05/KPPU-I/2013) Liza Dzulhijjah*, Budiharto, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.287 KB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam kasus importasi bawang putih dan mengetahui kekuatan mengikat dari keputusan KPPU terhadap pihak lain di luar pelaku usaha dalam kasus importasi bawang putih. Berdasarkan hasil penelitian bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam importasi bawang putih, yakni penguasaan pasar dengan cara membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan dan persekongkolan baik persekongkolan horizontal (antar sesama pelaku usaha) dan juga persekongkolan vertikal (bukan dengan pelaku usaha). Kekuatan putusan KPPU terhadap pihak lain yang dalam kasus importasi bawang putih ini adalah pemerintah bersifat tidak mengikat karena kewenangan KPPU yang sifatnya terbatas, yakni hanya berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha, sementara kepada pemerintah KPPU hanya berwenang untuk memberikan saran atau pertimbangan (rekomendasi) dimana rekomendasi tersebut boleh dijalankan atau tidak dijalankan oleh pemerintah karena sifatnya tidak mengikat. 
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT PEMBATALAN SERTIPIKAT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor : 15/G/2014/PTUN-TPI di Kota Batam) Govianda, Cinthya; Silviana, Ana; Adhim, Nur
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.308 KB)

Abstract

Sertipikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pemegangnya. Namun, terbuka kemungkinan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan gugatan yang mengakibatkan pembatalan sertipikat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam diperkarakan dan dibatalkan oleh PTUN, pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan asas keadilan bagi pemegang sertipikat tanah, dan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan. Metode Pendekatan penelitian ini adalah socio-legal, subyeknya Putusan PTUN Nomor : 15/G/2014/PTUN-TPI dan obyeknya Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI dan kepastian hukum bagi para pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menujukkan alasan sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam diperkarakan dan dibatalkan oleh PTUN adalah karena terjadi peralihan hak yang tidak sah atas lahan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, pertimbangan hukum hakim tidak dapat memenuhi asas keadilan bagi pemegang sertipikat tanah, serta tidak ada kepastian hukum bagi pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan dengan putusan pengadilan. 
TINJAUAN UMUM KEAMANAN BANDARA DI INDONESIA (Studi Kasus pada Mario Penyusup Roda Pesawat Garuda Indonesia GA177 Boeing 737-800 pada April 2015) Ghazy Cakrawartya*, HM Kabul Supriyadi, Agus Pramono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.138 KB)

Abstract

Bandar udara atau yang sering disingkat bandara atau  pelabuhan udara  merupakan area tertentu di daratan yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan keamanan mengenai bandar udara (bandara) di Indonesia dan untuk mengetahui penyelesaian kasus Mario Steven Ambarita berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan keamanan bandara hukum internasional dan hukum nasional sudah diatur cukup memadai. Kasus yang dialami oleh Mario Steven yang menyusup roda pesawat Garuda Indonesia GA177 Boeing 737-800 jurusan Pekanbaru-Jakarta, telah terbukti bersalah dan sudah dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Mario juga ditetapkan sebagai tersangka karena telah terbukti melanggar pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Mario Steven dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara karena terbukti bersalah setelah menyusup ke dalam roda pesawat Garuda Indoensia GA177 Boeing 737-800.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO Retno Saraswati, Indra Setiawan, Noor Raharjo,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.138 KB)

Abstract

Regional retribution is one type of retribution that is able to give large donation to the increase income of region so as to increase local revenue Sukoharjo. The district government of Sukoharjo has comprehensively regulate of types and object retribution of region into one package arrangements, the Local Regulation Number 13, 2011 about Regional Retribution which these regulations are properly implemented in accordance with applicable regulations. The factors that support the successful implementation of the regional regulation is a factor of the economic growth, the implementation of the law itself, and fare of rates retribution which are still affordable by compulsory retribution. The factors inhibiting the implementation of the law is low public awareness, administrative factors that are inconsistent with reality, a very light penalty factor, service factor and reciprocity provided by the apparatus is not worth the fees to be paid, the retribution objects reduced and the presence of third-party intervention in the management of objects retribution.
TINJAUAN YURIDIS PENGOPERASIAN PESAWAT TANPA AWAK TERHADAP KESELAMATAN PENERBANGAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PADA PT. UAVINDO NUSANTARA, BANDUNG) Finda Luthfiany Ustidivanissa*, Rinitami Njatrijani, Agus Pramono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.342 KB)

Abstract

Pengoperasian pesawat tanpa awak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani di Indonesia. Secara internasional, hal ini diatur dalam Konvensi Chicago 1944 meskipun belum secara langsung. Regulasi mengenai pengoperasian drone belum sepenuhnya dipatuhi, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pengoperasian pesawat tanpa awak ditinjau dari konvensi internasional dan perundang-undangan nasional serta untuk mengetahui solusi dari pihak PT. Uavindo Nusantara bagaimana bentuk tanggung jawab operator pesawat tanpa awak apabila terjadi risiko akibat pengoperasiannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Konvensi Chicago 1944 dan Part 107 of the Federal Aviation Regulations menjadi aspek hukum internasional dalam pengoperasian pesawat tanpa awak, sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 menjadi dasar hukum perundang-undangan nasional. Hasil penelitian menyatakan apabila terjadi risiko akibat pengoperasian drone, PT. Uavindo Nusantara menggunakan metode win-win solution atau dengan metode pembayaran ganti rugi terhadap pihak yang merasa dirugikan (based on fault liability).
ANALISIS HUKUM RATIFIKASI DAN IMPLEMENTASI KONVENSI-KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DI INDONESIA Shafira Khairunnisa*, Agus Pramono, Sonhaji
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.666 KB)

Abstract

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.Indonesia sebagai anggota ILO harus tunduk pada kebijakan-kebijakan ILO. Secara peraturan perundangundangan Indonesia sudah cukup baik dalam memperhatikan kesejahteraan buruh di Indonesia. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum dari konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi Indonesia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas penerapan hukum dari konvensi-konvensi ILO di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, jenis dan datanya adalah data primer data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan lembaga terkait, seperti: ILO Indonesia, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan PT. Mattel Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 19 Konvensi ILO. Undang-undang yang ada di Indonesia sudah cukup mengakomodasi terhadap dialog sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan hukum dari Konvensi ILO adalah hukumnya itu sendiri, penegak hukum, pelaksanaan hukum, dan hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA DEPO CONTAINER YARD PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA PERSERO (Studi Kasus Putusan MA No.116/PK/Pdt/2015) Paulus Tomy Prihwaskito*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.786 KB)

Abstract

Industri kawasan berikat diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan para perusahaan industri dalam menjalankan roda usahanya. Diperlukannya suatu pihak yang mengatur kawasan tersebut, salah satu obyeknya adalah depo container yang harus di sewakan ,Perjanjian Sewa Menyewa adalah satu jalan keluar untuk melakukan persewaan.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam berjalannya perjanjian banyak terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa depo container PT. Kawasan Berikat Nusantara. Wanprestasi yang teresebut menimbulkan kerugian di salah satu pihak dan diperlukannya suatu penyelesaian masalah wanprestasi tersebut.
KEABSAHAN KONTRAK BERBAHASA ASING DAN KEPASTIAN TERHADAP AKIBAT HUKUM BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 DAN SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH.UM.01.01-35 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEG Bambang Eko Turisno, Suradi, Bili Achmad*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.917 KB)

Abstract

Keabsahan kontrak berbahasa asing dan kepastian terhadap akibat hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak, menurut undang-undang nomor 24 tahun 2009 dan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M.HH.UM.01,01-35 ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 451/ Pdt.G/2012.PN.JKT.Bar ). Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak sepenuhnya bebas melainkan adanya pembatasan-pembatasan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa indonesia tetapi kemudian Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan surat untuk menanggapi pembatasan tersebut. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengehtahui keabsahan kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut UU Nomor 24 tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 dan untuk mengetahui kepastian terhadap kepastian hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia berdasarkan putusan putusan pengadilan negeri Jakarta barat yang membatalkan kontrak berbahasa asing.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakni advokat di NA Frima Lawfirm.Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Berdasarkan syarat syahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata maka dapat diketahui bahwa kontrak berbahasa asing tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga kontrak berbahasa asing atau kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia menjadi tidak sah, sekalipun adanya asas kebebasan berkontrak para pihak tidak dapat menentukan pilihan bahasa dikarenakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa indonesia, surat Kemenkumham tidak menjadikan pertimbangan hakim dalam menolak pembatalan kontrak berbahasa asing karena sifatnya hanya peraturan kebijakan, selain itu terdapat dua kemungkinan terhadap akibat hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia yakni batal demi hukum dan dapat dibatalkan, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terkait kontrak yang dibuat tidak menggunakan bahasa indonesia, sehingga diperlukan peraturan presiden yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009.
KAJIAN FILSAFAT HUKUM TENTANG PELAKSANAAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Suatu Telaah Paradigmatik Mochamad Rizqi Nurridlo; Erlyn Indarti; Tri Laksmi Indreswari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.708 KB)

Abstract

Pelaksanaan asas oportunitas sejatinya merupakan diskresi jaksa dalam bidang penuntutan. Diskresi jaksa dalam hal ini adalah kebijaksanaan jaksa untuk meniadakan penuntutan. Namun peraturan perundang-undangan mengamanatkan pelaksanaannya dalam bentuk wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum hanya terbatas dimiliki oleh Jaksa Agung.Tradisi Penelitian Kualitatif dan Paradigma Konstruktivisme dipilih sebagai titik pandang serta pedoman yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode Analisis Content, serta penyajian data dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukan: 1) Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia 2) Paradigma, Filsafat Hukum dan Penggunaan Diskresi dalam Pelaksanaan Asas Oportunitas.Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah Filsafat Hukum utamanya Telaah Paradigmatik penting pula dalam rangka menelusuri dan memahami secara lebih halus, sistematik dan komprehensif mengenai pemahaman, permasalahan, dan harapan yang muncul terkait dengan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana.

Page 51 of 157 | Total Record : 1565

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue