Articles
1,565 Documents
<![CDATA[FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN SEBAGAI SARANA PENDUKUNG INDUSTRI PERIKANAN DI JAKARTA UTARA ]]>
<![CDATA[Nurmaya Puspitasari*, Amiek Soemarmi, Henny Juliani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (714.408 KB)
<![CDATA[Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) merupakan pelabuhan perikanan terbesar yang berada di Jakarta. Pelabuhan ini memiliki peranan penting terutama dalam industri perikanan, karena pelabuhan ini merupakan salah satu sarana pendukung yang menyediakan fasilitas-fasilitas terlengkap untuk mendukung kegiatan usaha disektor perikanan.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan dapat diklasifikasikan menjadi: Pelabuhan perikanan tipe A (samudera), Pelabuhan perikanan tipe B (nusantara), Pelabuhan Perikanan tipe C (pantai), Pelabuhan perikanan tipe D (pangkalan pendaratan ikan).Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk menemukan kendala atau hambatan yang terjadi serta fungsi dan apakah pelabuhan tersebut di atas sudah memenuhi kriteria sebagai sarana pendukung sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitisyang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan berupa wawancara dan keterangan informasi dari responden.Pelabuhan ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan untuk mendukung kegiatan usaha perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan wewenang kepada Pelabuhan Perikanan untuk mengelola, memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada pelaku kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan. Pelaksanaan dua fungsi ini mengalami hambatan atau kendala yang berasal dari para pelaku usaha perikanan seperti kurang sadar hukum akan pentingnya surat kelengkapan berlayar maupun kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas perikanan di pelabuhan ini serta hambatan-hambatan lain yang berasal dari pelabuhan sendiri maupun dari luar lingkungan pelabuhan.Keberhasilan kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) dari praproduksi sampai pemasaran hasil industri usaha perikanan dapat dicapai antara lain dengan cara meningkatkan fasilitas yang diperlukan oleh pelabuhan perikanan, meningkatkan hasil penangkapan ikan, peningkatan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan, dan lain-lain yang dapat meningkatkan mutu industri usaha perikanan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Hagaini Yosua Mendrofa*, Pujiyono, Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.712 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan merujuk pada formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rancangan KUHP 2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak mengatur formulasi Pertanggungjawaban pidana korporasi secara jelas, sebaiknya badan legislatif merevisi Undang-Undang tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau mengesahkan Rancangan KUHP 2015 yang mengatur mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi.]]>
<![CDATA[KARAKTER MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION DAN IMPLIKASINYA PASCA PROGRAM TAX AMNESTY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mega Puspawati Hasim]]>;
<![CDATA[F.X. Joko Priyono]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa'adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.77 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2018.22792
<![CDATA[Krisis keuangan global pada tahun 2008 membuat G20 menggunakan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai landasan mengakhiri kerugian akibat praktik penghindaran pajak dengan Automatic Exchange of Information yang tertuang dalam bentuk Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. Adanya syarat teknis sebelum penerapan Automatic Exchange of Information membuat Pemerintah Indonesia memberlakukan suatu program yaitu Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain kekuatan hukum yang mengikat dan implikasinya terhadap Tax Amnesty. Skripsi ini membahas mengenai karakter Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information dan implikasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information pasca Tax Amnesty di Indonesia. Metode penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, penulis dalam melakukan analisis bahan hukum menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information tergolong sebagai Hard Law atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan konsep Lwglisai. Lalu, implikasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information pasca Tax Amnesty sebagai pengawalan untuk menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan Tax Amnesty.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PLURALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Santi Laura Siagian*, Pujiyono, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.854 KB)
<![CDATA[Implikasi tentang pluralisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK adalah merupakan gambaran adanya ketidak harmonisan atau kesenjangan hubungan fungsional antara subsistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidaksepakatan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK menyangkut kewenangan penyidikan dapat menganggu kelancaran tugas sistem peradilan pidana, sebab ketiga lembaga itu merupakan subsistem yang selayaknya berhubungan erat satu sama lain, karena merupakan bagian dari keseluruhan sistem. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Apabila ketidaksepakatan tersebut terjadi maka akan mengakibatkan tumpang –tindih dari pluralisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dapat menganggu kelancaran penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAERAH ]]>
<![CDATA[Mochamad Yuliandra Ekaloga, Eko Soponyono, Pujiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.67 KB)
<![CDATA[Based on the facts and realities of the case, corruption in Indonesia appear to thrive, corruption mostly done by an officer / officials in the area. Criminal Law Policy can be defined as the general principles that serve to illustrate the government (in the broad sense, including law enforcement agencies) to manage, regulate or adjust public affairs, community issues or areas of drafting legislation and allocating legal / regulation with a purpose (general) directed to the welfare or prosperity of the people (citizens). In this regard, How the Criminal Law Policy Control of Corruption conducted by the Regional Officer Present and to Come?]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA PERMAINAN VIDEO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Budi Santoso, Siti Mahmudah, Iqbal Abdul Malik*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.226 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi dalam bidang hiburan menghasilkan jenis-jenis sarana hiburan baru, salah satunya Permainan Video. Permainan Video merupakan sarana hiburan yang merupakan suatu barang hasil Ciptaan, yang dalam proses penciptaanya memerlukan pengorbanan baik itu waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya, sehingga sebuah Karya Permainan Video wajib mendapat perlindungan. Permasalahan yang akan diteliti adalah menjelaskan bagaimana Permainan Video bisa dikategorikan sebagai objek perlindungan Hak Cipta dan implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Cipta Permainan Video.Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku meskipun fakta yang dipermasalahkan dan dijadikan sebagai objek penelitian untuk dikaji adalah suatu keadaan empirik. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Permainan Video merupakan Karya seni dan sekaligus Karya Cipta kompleks yang terdiri atas gabungan beberapa Karya Cipta seperti musik, tarian, gambar, lukisan, pemrograman, fotografi, karya sastra dan karya Cipta lainnya, sehingga layak dijadikan objek perlindungan Hak Cipta. ]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Annisa Eston*, Untung Dwi Hananto, Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.424 KB)
<![CDATA[Pembangunan Nasional dapat dilihat dengan adanya perkembangan dalam bidang pariwisata, karena pariwisata merupakan sektor andalan yang dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Artinya sektor tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, sekaligus memberikan subsidi yang besar bagi kemajuan suatu daerah. Daerah tersebut yaitu Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur yang berada di ujung timur Pulau Jawa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, serta kendala bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan sektor pariwisata di Banyuwangi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dibuktikan dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dapat mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS APLIKASI ONLINE ]]>
<![CDATA[Devina Martha Listianingrum]]>;
<![CDATA[Budiharto Budiharto]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.877 KB)
<![CDATA[Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia turut berubah. Kemajuan teknologi, komunikasi dan internet sekarang ini membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem online memberikan perubahan dalam membeli barang, memesan transportasi, makanan hingga pelayanan kesehatan dilakukan secara online. Belakangan ini, banyak bermunculan aplikasi praktik kedokteran melalui aplikasi secara online. Dengan adanya pelayanan kesehatan melalui aplikasi secara online konsumen dapat menghemat waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa buku, artikel dan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini mendapatkan hasil, yaknihubungan antara perusahaan aplikasi dan konsumen merupakan hubungan independen, hubungan antara perusahan aplikasi dan dokter, apotek, ataupun pihak lainnya merupakan hubungan kemitraa, dan hubungan antara konsumen dengan mitra perusahaan aplikasi adalah hubungan anatara penyedia dengan pengguna dari barang dan/atau jasa. Tanggung jawab perusahaan aplikasi sebenarnya hanya sebatas mengenai penggunaan aplikasi. Sedangkan, tanggung jawab terhadap risiko yang diterima konsumen merupakan tanggung jawab dari mitra dari perusahaan aplikasi bersangkutan yang muncul akibat kelalaian dan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas profesionalnya atau tidak dipenuhinya hak-hak konsumen yang telah diatur dalam undang-undang.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRAKTEK DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KENDAL ]]>
<![CDATA[Melia Septiana Ketaren*, Pujiyono, A.M. Endah Sri. A.]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (909.802 KB)
<![CDATA[Anak merupakan pilar dalam masa depan bangsa. Negara memiliki kewajiban untuk pendidikan, pembimbingan dan pengawasan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Sejatinya anak tidak luput dari kesalahan dan tanggung jawab yang timbul untuk memulihkan kesalahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengeluarkan peraturan mengenai diversi dan pendekatan Restorative Justice. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelenggaraan diversi dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai tujuan bertujuan untuk:a.Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b.Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c.Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d.Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan focus utama (the main focus), yang berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata- mata bersifat menghukum (avoidance of merely punitive sanction).Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak diatur mengenai diversi, maka diganti dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 yang kemudian mengatur mengenai diversi yaitu dalam Bab II yang merupakan implementasi dari prinsip Restorative Justice. Bahwa di Pengadilan Negeri Kendal telah dilakukan upaya diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh Hakim sehingga semua upaya diversi berhasil mecapai kesepakatan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Anugerah Debryansyah Putera, Pujiyono*), Eko Soponyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.802 KB)
<![CDATA[Money laundering is a crime that seems to be making money or treasure the result of a criminal offense or illegitimate money made as if money or possessions that looks legitimate and lawful. Money laundering known first time when Al Capone a mafia in the United States that conceals the money of a deed unauthorized placed in a laundry companies. Since then known criminal act of money laundering. In 1988, Vienna Convention was held about the eradication of narcotics trade which then leads to money laundering. After that, the money laundering arrangements in the world was started and in 2002, Indonesia bore legal products about eradication criminal act money laundering namely Law of the Republic of Indonesia Number 15 Year 2002 Regarding the Crime of Money Laundering as replaced with Law of the Republic Indonesia Number 25 Year 2003.This journal going to talk about policy criminal law of money laundering according to regulation that is now used namely Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 Regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering. It also compare with Malaysia’s Anti Money Laundering Act Number 2011 with a purpose to adopt a few things that do not exist in the current regulation to which it should be.Based on the research, there are several factors that still must be repaired in policy on this legal normative to be able to address money laundering in Indonesia especially in matters of a criminal offense, criminal liability and punishments. Law enforcements of money laundering using normative law still contained some weakness and should be changes in order to tackle money laundering and obtain the maximum results in the eradication of money laundering. Keyword : money laundry ,law ]]>
