cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 69   70   71   72   73 
TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011-2031 Eko Sabar Prihatin, Untung Sri Hardjanto, Arizky Wiratama*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.341 KB)

Abstract

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari proses perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda, berupa penentuan kebijakan dan program-program pembangunan. Salah satunya mengenai perencanaan tata ruang dan wilayah. Pada saat ini Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dilengkapi dengan Peraturan zonasi yang disusun oleh Bappeda Kota Surakarta. Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien dan serasi sekaligus mewujudkan tujuan Kota Surakarta menjadi kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DIREKSI (STUDI KASUS PT. ADI PARTNER PERKASA PUTUSAN NOMOR 313/PDT.G/2011/PN/JKT.SEL) Budiharto, Paramita Prananingtyas, Indah Restyaningrum*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.757 KB)

Abstract

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern yang  memiliki kontribusi besar pada proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang paling diminati karena mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal dari bentuk usaha lainnya. Hal ini disebabkan pemilik modal menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi. Perseroan memiliki beberapa organ dalam menjalankan usahanya, salah satu organ yang cukup penting adalah direksi. Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengurusan atas segala kepentingan perseroan yang wajib dilakukan atas itikad baik. Penyalahgunaan wewenang direksi yang dilakukan oleh direktur utama perseroan ini membuktikan bahwa adanya penyimpangan dari tanggung jawab yan telah diberikan kepada direksi                Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis yaitu dengan studi pustaka buku-buku yang terkait dengan perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham atas penyalahgunaan wewenang oleh direksi perseroan.                Penulis meneliti mengenai perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham atas penyalahgunaan wewenang direksi yang menyebabkan kerugian perseroan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menjelaskan tanggung jawab yang diberikan oleh direksi kepada perseroan atas tindakan ultra vires.
PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM HAL TERJADI SUSPENSI TERHADAP PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH BURSA EFEK INDONESIA Iluk Reskiyana*, Budiharto, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.799 KB)

Abstract

Transaksi atau jual beli saham di Bursa Efek tidak selamanya berjalan mulus, sesuai dengan alur mekanisme transaksi saham yang ada. Meski kemungkinannya sangat kecil terjadi risiko proses transaksi tidak berlangsung sebagaimana mestinya yang menyebabkan ada pihak atau investor yang merasa dirugikan. Kasus pelanggaran pada pasar modal semakin banyak seperti transaksi semu dan gagal serah. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menerapkan sanksi dalam menangani pelanggaran pada pasar modal salah satunya adalah suspensi yaitu penghentian sementara perdagangan saham tertentu dengan waktu yang telah ditentukan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas, serta menganalisa perlindungan terhadap investor dalam hal terjadi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas.
EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA DI PT. PEGADAIAN CABANG BOYOLALI Yusuf Rifai; Kashadi Kashadi; R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.641 KB)

Abstract

Perkembangan kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan yang dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, artinya penguasaan benda tetap ada pada debitor dan tidak beralih kepada kreditor.Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitor kepada kreditor, sedangkan penguasaan fisiknya tetap pada debitor.Oleh karena itu, pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dalam UU Jaminan Fidusia yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak penting diperhatikan.Terutama oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Masalah lain dalam jaminan fidusia pada PT. Pegadaian adalah pengalihan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor dan diiringi dengan tidak patuhnya debitor untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang ia terima atau kredit macet. Proses pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem jaminan fidusia (kreasi) pada PT. Pegadaian cabang Boyolali dilakukan dengan berpatokan berdasar aturan yang berlaku dan melalui beberapa tahap. Tahap verifikasi berkas dilanjutkan sampai persetujuan perjanjian kredit yang intinya mengandung pemberitahuan mengenai hal-hal pokok perjanjian sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut.Setelah itu pembuatan akta jaminan fidusia. Eksekusi yang dilakukan PT. Pegadaian cabang Boyolali mengedepankan cara-cara pendekatan kekeluargaan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia untuk menghindari masalah lain yang mungkin timbul jika dilakukan dengan cara paksa.
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN MARGRIET MEGAWE ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA KASUS PEMBUNUHAN ENGELINE (Studi kasus Nomor 03/Pid.Prad/2015/PN.Dps.) Eko Soponyono, Sukinta, Mazidah Qayyimah*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.92 KB)

Abstract

Praperadilan menjadi topik yang sering dibicarakan akhir-akhir ini, baik sebagai hal yang diperdebatkan karena eksistensinya, maupun menjadi sorotan karena adanya putusan Hakim Sarpin. Praperadilan menjadi instansi penting di dalam memberikan rasa keadilan, sekaligus pula secara strategis dapat menempatkan para pencari keadilan pada posisi yang equality before the law (kesamaan kedudukan di depan hukum). Upaya Praperadilan merupakan bentuk pengawasan dan mekanisme yang diberatkan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada pertengahan tahun 2015 lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penemuan mayat bocah 8 tahun di belakang rumahnya terkubur dengan tangan terikat di jalan Sedap Malam, Sanur Bali. Ibu angkatnya, Margriet Megawe ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan atas meninggalnya Engeline. Namun karena merasa tuduhan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan anak mati atau Pembunuhan tersebut tidak sah maka pihak Margriet mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Atas permohonannya, hakim praperadilan menimbang bahwa atas permohonan praperadilannya, pihak margriet Megawe tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil pokok permohonannya. Menurut Hakim, argumentasi pihak pemohon bahwa atas penetapannya sebagai tersangka tidak didasari pada adanya alat-alat bukti yang sah adalah argumentasi yang tidak beralasan dan harus di tolak.
PENGELOLAAN LIMBAH DI PT PHAPROS SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG Andreawan Aditya Wiharmoko, Untung Sri Hardjanto, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.657 KB)

Abstract

The study is titled: Waste Management in PT. Phapros Semarang, Based on the Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. The background of this research is PT. Phapros Tbk. Semarang engaged in the pharmaceutical field. Processing of these drugs can result in liquid waste and solid waste that can lead to the surrounding environment and become polluted and unhealthy, then PT. Phapros Tbk. perform first processing of all waste generated. Waste management is carried out by a waste treatment facility located at the Public Services and Household, under the Ministry of Human Resources. Waste resulting from the production process should not be a contaminant to the environment around the plant, especially for the surrounding population. As the formulation of the problem is what are the different types of wastes contained in PT. Phapros Tbk? How sewage PT. Phapros Tbk? What about the implications for waste management violations PT. Phapros Tbk?. The purpose of this study were 1) to determine what types of waste are the results contained in PT.Phapros Tbk, 2) To know how to or waste treatment drugs on PT. Phapros Tbk; 3) To determine whether there are implications of industrial waste PT. Phapros Tbk.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDAFTARAN PESAWAT UDARA SIPIL DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI CHICAGO 1944 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Alyssa Agustia Adrianti*, Agus Pramono, H.M Kabul Supriyadhie
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.924 KB)

Abstract

Pesawat udara sipil wajib untuk didaftarkan di suatu negara dengan tujuan memperoleh status kebangsaan sehingga pesawat udara sipil tersebut dapat melakukan penerbangan serta berkaitan dengan penerapan yurisdiksi. Permasalahan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini mengenai prosedur pendaftaran pesawat udara sipil di Indonesia dan penerapan yurisdiksi Indonesia terhadap pesawat udara sipil kebangsaannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Konvensi Chicago 1944, pesawat udara sipil wajib didaftarkan disuatu negara menggunakan prinsip pendaftaran tunggal. Di Indonesia, pengaturan pendaftaran pesawat udara sipil dibagi kedalam tahap pengadaan dan pendaftaran serta menegaskan penerapan yurisdiksi diatas pesawat udara sipil sesuai dengan hukum negara kebangsaannya.
KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH PUTUSAN PAILIT (STUDI PADA PUTUSAN PT GPF) Ardi Hanum Bratakusuma*, Etty Susilowati, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.808 KB)

Abstract

Badan Usaha di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup pesat. Sebuah badan usaha atau bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan dalam bisnis dewasa ini dan dimasa yang akan datang adalah Perseroan Terbatas (PT). Di dalam Perseroan Terbatas, perjanjian dipergunakan dalam sebuah transaksi, maupun keperluan lain supaya kesepakatan yang kita buat dengan pihak lain diluar Perusahaan Terbatas berkekuatan hukum. Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak, Kewajiban memenuhi prestasi dari Debitor selalui disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya Debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan Utangnya kepada Kreditor. Mengenai wanprestasi, di dalam dunia perniagaan mengenal adanya keadaan dimana apabila Debitor tidak mampu atau tidak mau membayar Utangnya kepada Kreditor, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terdapat lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  Penulisan hukum ini mempunyai tujuan mengetahui kedudukan hukum terkait dengan harta bersama suami istri setelah putusan Pailit dan mengetahui akibat hukum bagi Ahli Waris Debitor yang diputus Pailit menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan pedoman data-data yuridis normative. Penulisan hukum ini menggunakan contoh kasus PT GPF.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor, Dalam hal Debitor perorangan yang terikat dalam perkawinan, perlu dicermati pada saat itu terjadi berlaku azas percampuran harta kekayaan atau persatuan harta, dalam hal salah satu dari suami dan istri itu meninggal, timbul adanya Harta Waris. Dalam hal Debitor terikat pada Perkawinan yang sah, yang dimaksud dengan seluruh kekayaan Debitor terbatas pada harta Bawaan Debitor dan Harta Bersama. Dalam hal ada percampuran Utang yang terjadi di antara Debitur meninggal sebagai Debitur utama dan Ahli Waris Debitor meninggal sebagai penanggung Utang, maka menurut Pasal 1846 KUHPerdata Kreditor dapat memohonkan pernyataan Pailit terhadap Ahli Waris yang bersangkutan, kedudukan hukum Ahli Waris Debitor meninggal pada saat Debitor dimohonkan Pailit adalah untuk didengar keterangannya berkenaan dengan adanya permohonan Kepailitan tersebut. Pada contoh kasus PT GPF, kedudukan Alm. AS dan Alm. GS adalah penjamin Utang PT HI dengan Hak Tanggungan Hak Tanggungan memberi kedudukan yang diutamakan kepada pemegang jaminan (droit de preference), yaitu Kreditor.
PENGGUNAAN BOM CLUSTER DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Brian Suprobo*, H.M. Kabul Supriyadhie, Soekotjo Hardi Winoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.226 KB)

Abstract

Sengketa bersenjata yang terjadi di Suriah selama lebih dari 3 tahun termasuk dalam kategori konflik bersenjata non internasional, yaitu konflik bersenjata internal yang terjadi di wilayah suatu negara antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontak. Berdasarkan pemberitaan dan bukti-bukti laporan korban akibat konflik, pemerintah Suriah yakni rezim presiden Assad diduga telah menggunakan senjata bom cluster, sebagai salah satu senjata yang dilarang menurut hukum humaniter internasional. Jika demikian kondisinya maka peran Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mengakhiri konflik bersenjata di Suriah. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Suriah terbukti menggunakan bom cluster, sebagai salah satu jenis senjata yang dilarang sehingga Suriah telah melanggar hukum humaniter internasional, terutama prinsip dan asas dalam sengketa bersenjata. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi DK PBB/RES/2254 (2015) untuk menghentikan konflik dan mendorong pihak Pemerintah dan Pemberontak melakukan upaya damai melalui pemilu dalam pengawasan PBB. Dalam resolusi tersebut tidak tegas menyebut sanksi yang diberikan pada Suriah atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukannya. 
IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA DI INDONESIA Nina Juwitasari*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.584 KB)

Abstract

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penerimaan tenaga kerja asing menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, mengetahui bagaimana kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan pengawasan tenaga kerja asing serta meneliti apa implikasi dari keberadaan tenaga kerja asing, sehubungan dengan kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi - teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis, dimana penulis berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan – kenyataan tentang objek dan masalahnya beserta prosedur – prosedur pelaksanaannya, yang didukung oleh data – data yang diperoleh dari DISNAKERTRANSDUK, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan kata demi kata secara sistematis sehingga dapat menemukan jawaban permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah terhadap penerimaan tenaga kerja asing menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 diatur dalam BAB VIII Pasal 42 sampai dengan 49. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan tenaga kerja asing adalah tenaga kerja asing yang datang harus membawa manfaat bagi perlindungan tenaga kerja lokal, dan perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan terjadinya alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal. Pengawasan tenaga kerja asing tak cukup menjadi tanggungjawab DISNAKERTRANSDUK saja tetapi butuh koordinasi dengan instansi – instansi terkait. Implikasi yang timbul dari adanya tenaga kerja asing adalah adanya alih pengetahuan dan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, meskipun belum maksimal.

Page 71 of 157 | Total Record : 1565

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue