cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 68   69   70   71   72 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN BLORA Ratna Herawati, Indarja, Dhimas Glagah Seta*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.308 KB)

Abstract

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora merupakan salah satu dinas yang berperan dalam mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Blora. Sebagai dinas yang mengemban tugas dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan banyak menemui hambatan atau permasalahan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas, wewenang, fungsi, dan uraian tugas. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah Kabupaten Blora mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Blora. Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora adalah, Keterbatasan APBD sehingga permasalahan sarana prasarana belum bisa di perbaiki atau diselesaikan, serta Pariwisata Kabupaten Blora bukan menjadi daerah tujuan wisata sehingga tidak ada investor yang masuk untuk mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Blora.
ANALISIS GARANSI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI TELEPON SELULER Anisah Novitarani*, Suradi, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.897 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tentang garansi telepon seluler yaitu antara garansi distributor dan garansi toko. Garansi distributor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu garansi distributor resmi dan garansi distributor independen. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan karena klausula eksonerasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan garansi antara garansi distributor dan garansi toko cukup mempengaruhi daya beli telepon seluler oleh masyarakat. Garansi di sini berperan penting untuk menjamin kelangsungan telepon seluler yang dibeli oleh konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin telepon seluler tersebut aman dan dapat digunakan dengan layak oleh konsumen. Adanya klausula baku yang digunakan untuk menutup perjanjian jual beli telepon seluler ini membuat konsumen tidak dapat mendiskusikan terlebih dahulu perjanjian itu. Hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan mencantumkan klausula eksonerasi yang secara tidak langsung dapat menghilangkan tanggung jawab mereka selaku pelaku usaha. 
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI NEGARA LAIN (KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK KOPI ARABIKA GAYO) Etty Susilowati, Rinitami Njatrijani, Ariandika Herviandi*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.731 KB)

Abstract

Perlindungan Merek atas produk khas Indonesia sifatnya sangat mendesak mengingat kopi toraja dan kopi gayo telah diklaim oleh pihak lain dan diperdagangkan dengan menggunakan merek mereka. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan Merek Kopi Arabika Gayo yang telah didaftarkan di negara lain, alasan mengapa kopi Arabika Gayo telah terdaftar di perusahaan Belanda. Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa perlindungan Merek diatur dalam ketentuan merek, seperti Indonesia, Amerika Serikat Perancis, India, Australia, dan lain-lain. Apabila produk khas suatu negara diklaim oleh negara lainnya, maka negara yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan Merek melalui WTO atau pengadilan di negara tempat Merek didaftarkan. Kopi Gayo adalah produk kopi Arabica yang memiliki cita rasa khas yang tidak dimiliki oleh kopi-kopi sejenis dari daerah lain di Indonesia, sehingga dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Konsumen Kopi Gayo (LPK2G) di tengah-tengah percaturan perdagangan kopi Gayo, dapat menjadi wasit bagi para pihak di dalam menyelenggarakan perdagangan yang sehat dan saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Jika melihat secara lebih mendalam, isu indikasi geografis akhir-akhir ini mengemuka ke permukaaan dan menjadi isu sentral diakibatkan karena adanya pendaftaran merek dagang ‘Kopi Gayo’ yang dilakukan oleh perusahaan kopi Belanda yang bernama Holland Coffee di negeri Belanda. Melihat pentingnya perlindungan Merek atas suatu produk dalam perdagangan, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai optimalisasi perlindungan Merek berdasarkan perjanjian multilateral di Indonesia; pendaftaran merek oleh negara lain, alasan mengapa Kopi Arabika Gayo telah terdaftar di perusahaan Belanda dan akibat hukum apabila Merek tersebut terdaftar di negara lain.
KAJIAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN KREDIT FIKTIF DI BANK MANDIRI SYARIAH CABANG BOGOR Emelia Siahaan*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.911 KB)

Abstract

Lembaga perbankan bekerja berdasarkan kepercayaan nasabah yang menitipkan dana mereka untuk diolah oleh bank. Kepercayaan nasabah itu berbanding lurus dengan sikap hati-hati bank yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian bank bertujuan untuk memberikan proteksi atas kerugian yang mungkin terjadi terhadap dana milik nasabah. Salah satu kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian bank adalah kasus pemberian izin penerbitan sejumlah kredit fiktif oleh kepala cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan dan bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah longgarnya pengawasan bank atas kinerja para pegawainya dan lalainya para pegawai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SOP.
ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang) Devy Tantry Anjany; Ana Silviana; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.961 KB)

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat dan diakui oleh Negara adalah sertipikat. Untuk mendapatkan suatu alat bukti kepemilikan berupa sertipikat, maka seseorang harus melaksanakan pendaftaran tanah.Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting pendaftaran tanah bagi masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang demi menjamin kepastian hukum, dan faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, serta usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dikumpulkan secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang telah beranggapan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Dikarenakan dengan mendaftarkan tanahnya masyarakat ingin mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Negara dan terhindar dari suatu permasalahan sengketa tanah.Meskipun hanya ada sedikit masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, Kantor Pertanahan dirasa masih harus melakukan sosialisasi terkait pendaftaran tanah, karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosesdan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pendaftaran tanah.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DI SEMARANG (TINJAUAN YURIDIS UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Dolly Happy Pradana*, Rinitami Njatrijani, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.735 KB)

Abstract

Usaha penjualan air zam-zam banyak dilirik berbagai pengusaha. Adanya pembatasan membawa air zam-zam menimbulkan suatu peluang usaha penjualan air zam-zam. Maka pelaku usaha melakukan impor air zam-zam sehingga air zam-zam harganya mahal. Celah ini dimanfaatkan untuk menjual air zam-zam dengan harga murah tetapi tidak asli. Hal ini yang dilakukan oleh H. Thalib Bin Saed yang menjual air zam-zam yang diproduksi dari air sumur artetis di Polaman, Mijen. Maka diperlukannya sebuah perlindungan konsumen.Skripsi ini mengangkat 2 (dua) permasalahan dalam tulisan ini berguna untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi air zam-zam palsu dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.B/2014/PN/Smg Tahun 2014 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen atas kasus pemalsuan air zam-zam.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap produk barang dan jasa dengan label SNI agar terciptanya sebuah perlindungan konsumen, sedangkan BPOM sebagai penyelenggara teknis ijin peredaran makanan dan minuman. Terungkapnya kasus pemalsuan air zam-zam bermula dari pelaporan masyarakat kepada Reskrimsus terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1984 Pasal 24 ayat (1) tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 62 ayat (1) tentang Pangan oleh terlapor CV. Ebin Thalib Mandiri dengan nama pemilik H. Thalib Bin Said Bin Thalib bertempat di Genuk RT. 001 RW. 002, Kel. Timbangan, Kec. Mijen, Kota Semarang. CV. Ebin Thalib Mandiri hanya mengurus surat tanda pendaftaran saja, untuk HO, SIUP, NPWP, IMB, Pendaftaran Merek, Ijin Persetujuan Prinsip, Ijin Usaha Industri, Surat Ijin Pengambilan Air, dan Ijin Edar tidak dimiliki.Pengawasan peredaran air zam-zam palsu di Semarang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah yang berkerjasama dengan BPOM mengurangi barang yang dipalsukan. Diperlukan peraturan yang lebih detail mengenai pengaturan dan perizinan air zam-zam agar mengurangi pemalsuan air zam-zam.
PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PADA PT. PLN (PERSERO) AREA SEMARANG Rizky Dewi Anggorowati, Budiharto, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.393 KB)

Abstract

Partnership and Community Development is one of CSR that must be implemented State-Owned Enterprises. In Article 2 of the state, requiring the State-Owned Enterprises to provide guidance and assistance to the economically weak entrepreneurs, cooperatives and communities. Based on this background, the authors do legal research entitled Implementation of the Partnership and Community Development at PT. PLN (Persero) Semarang area with problems: 1). How is the implementation of the Partnership and Community Development at PT. PLN (Persero) Semarang area, 2). What are the obstacles that arise in implementing the Partnership and Community Development at PT. PLN (Persero) Semarang area, and how to overcome them. The method used is the juridical empirical research using descriptive analytical specifications. The type of data in this study is primary data and secondary data. The method of data collection using interviews with a purposive sampling technique. The method of data analysis using qualitative methods. The results of the study implementation of the Partnership and Community Development at PT. PLN (Persero) Semarang area, governed by the Board of Directors Decision PT. PLN (Persero) No.336.K/DIR/2007 of Standard Operation Procedure (SOP) Implementation Program Partnership with Small Business Enterprises and Community Development Program/​​Environmental Empowerment Program Participation (PKBL/P3L), in accordance with what is stipulated in minister of state-owned enterprises No.:Per-05/MBU/2007 about SOE Partnership Program with the Small Business and Community Development Program. Obstacles that arise in the implementation of CSR is that many of them are stuck in the Patronage Partners timeliness principal payment and loan administration services, the number of proposals, but funds are limited. Handling cases of bad loans through rescheduling (rescheduling). While the proposals and deserves to receive aid distribution fund PBL but not sufficient, be included in the PBL next semester.
PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK CIPTA (STUDI KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK CIPTA SENI MOTIF SAMPUL BUKU TULIS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG) Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Irene AJ Simanjuntak*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.502 KB)

Abstract

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk menggunakan ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendapatkan perlindungan  atas hak cipta berlaku secara otomatis sejak karya tersebut diumumkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dari suatu ciptaan yang telah didaftarkan oleh kedua pihak yang bersangkutan dan akibat hukum pembatalan pendaftaran Hak Cipta yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan dari berbagai literatur yang menjadi obyek penelitian, untuk mengkaji bahan hukum yang ada. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diharapkan untuk mendaftarkan ciptaannya, agar pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebenarnya kecuali terbukti sebaliknya. Walaupun ketentuan tentang pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, akan tetapi Surat Pendaftaran Hak Cipta merupakan surat otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di pengadilan.
PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PEMAIN PERSIP PEKALONGAN DENGAN MANAJEMEN KLUB SEIRING TIDAK BERGULIRNYA KOMPETISI DIVISI UTAMA PASCA DIBEKUKANNYA PSSI (Analisa Kontrak Muslimin Pemain Persip Pekalongan) Muhammad Helmy Agung Prakoso*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.725 KB)

Abstract

PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola Indonesia dibekukan sementara oleh Menpora dan FIFA. Hal tersebut berdampak pada keberlanjutan kontrak para pemain sepakbola di Indonesia tak terkecuali para pemain Persip Pekalongan karena semua kompetisi di Indonesia diberhentikan sementara.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI  dan mengetahui solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara manajemen klub dengan  pemain Persip Pekalongan pasca dibekukannya PSSI tidak melanggar ketentuan undang-undang. Semua sudah mengacu pada undang-undang sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pihak satu dengan yang lain. Solusi yang diberikan oleh pihak Persip Pekalongan untuk para pemain juga sudah memuaskan. Pihak Persip Pekalongan memberikan penghargaan kepada para pemain yang merupakan putra asli Pekalongan karena sudah mengharumkan nama Persip Pekalongan dan Kota Pekalongan. Penghargaan tersebut berupa diangkatnya para pemain Persip Pekalongan menjadi pegawai tidak tetap/honorer. Sehingga pemain Persip Pekalongan mendapatkan pekerjaan sampingan ketika PSSI dibekukan.
PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG Tities Asrida*, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.874 KB)

Abstract

Asimilasi dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, belum efektif untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan karena belum terjadi pembauran secara maksimal antara narapidana dengan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, serta peran masyarakat dalam proses Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analistis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sample. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asimilasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksananya, namun terdapat penyimpangan. Hambatan dalam proses Asimilasi yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Peran masyarakat dalam proses Asimilasi narapidana dapat dilihat pada saat proses pengajuan pemberian Asimilasi yaitu partisipasi keluarga dan  pejabat desa/kelurahan, sedangkan peran masyarakat dalam pelaksanaan Asimilasi relatif rendah dirasakan oleh narapidana.

Page 70 of 157 | Total Record : 1565

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue