Articles
1,565 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati, Mohammad Rezza Naufal*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (476.546 KB)
<![CDATA[Penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Su’ud Rusli, Marselinus Erwin Hardian, Boyamin Saimin. Pada putusan tersebut, Permohonan Grasi yang sebelumnya hanya dapat dimohonkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menjadi tidak dibatasi oleh jangka waktu dalam pengajuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Pemohon dan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 serta implikasinya terhadap Pengajuan Permohonan Grasi. Alasan Pemohon mengajukan permohonan karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini terpidana untuk mengajukan permohonan grasi karena pembatasan waktu dalam pengajuan permohonan grasi yaitu 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk menentukan konstitusionalitas pengajuan grasi, tidaklah harus di batasi jangka waktu karena Grasi bertujuan melindungi warga negara dengan memberikan kesempatan narapidana untuk mendapat pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan yang diajukan kepada Presiden. Implikasnya adalah pada jangka waktu pengajuan permohonan Grasi yang sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menjadi kembali pada Undang-Undang sebelumnya yaitu tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, maka dari itu seluruh warga negara memiliki hak yang sama tanpa terkecuali untuk mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI PERWUJUDAN FUNGSI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Bunga Lirvina Sori*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.736 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah beserta dengan kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.Gubernur Jawa Tengah sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah dan Kepala Daerah telah malaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai dengan undang-undang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun dalam pelaksanaanya ada kendala yang dihadapi yaitu benang merahnya adalah mengenai transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang khususnya perubahan pada urusan pemerintahan yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas.Rekomendasi kajian ini adalah perlunya dibentuk segera aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang diikuti dengan Peraturan Daerah agar perubahan ini dapat dipahami juga oleh masyarakat tidak hanya dipahami di tingkat pemerintahan saja dan agar dalam pelaksanaannya juga lebih rinci.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DALAM PENENTUAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[Solechan, Suhartoyo, Eka Febriani*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (623.013 KB)
<![CDATA[Di Indonesia masalah pengupahan masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian khusus oleh pihak pihak terkait dalam menyelesaikan setiap masalah – masalahnya, hal tersebut disebabkan minimnya pengaturan tentang bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di Indonesia. Penetapan upah minimum diumumkan oleh Gubernur pada 1 November dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya, maka pengusaha wajib menerapkan perubahan upah minimum sesuai dengan peraturan tersebut. Minimum Kabupaten (UMK) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau dan bagaimana peran pemerintah dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten(UMK) Di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Peran Gubernur Kalimantan Tengah dalam penetapan UMK adalah pemerintah selaku fasilitator menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi. Peran pemerintah kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan UMK adalah a) melakukan sosialisasi mengenai UMK yang baru ditetapkan kepada setiap sektor usaha yang berada di kabupaten lamandau, b) melakukan pengawasan atau pengecekan kembali ke lapangan yang bertujuan untuk melihat apakah sektor usaha masih dalam tahap penyesuaian, dalam artian masih menggunakan sistem rapel atau sudah menerapkan UMK dan UMSK]]>
<![CDATA[PENGATURAN KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MENURUT PP. NO 77 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ]]>
<![CDATA[Nelsa Nurfitriani Pratama*, Budiharto, Paramita Praningtyas]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (675.913 KB)
<![CDATA[Salah satu produk hukum terbaru pemerintah yang mengatur mengenai kewajiban divestasi adalah PP No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun produk hukum terbaru ini juga tidak melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pengaturan sebelumnya yaitu mengenai akibat hukum apabila para pihak yang memiliki hak penawaran tidak kunjung menawarkan saham divestasi kepada peserta Indonesia pada periode berikutnya karena penawaran tidak tercapai ditahun sebelumnya dan PP terbaru ini hanya bisa diterapkan bagi investor asing pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Bagi para pemegang Kontrak Karya sanksi yang terdapat di dalam peraturan ini tidak dapat langsung diterapkan kepada mereka karena harus melalui proses renegosiasi kontrak sebab kontrak karya bersifat perdata dimana ketentuan di dalam kontrak tersebut mengikat layak nya undang-undang bagi para pihak yang bersepakat.Penulisan hukum ini menggunakan metodelogi yuridis normative melalui studi dokumen dan literature serta melakukan penelitian terhadap beberapa pasal yang terdapat di dalam kontrak dan membandingkannya dengan teori-teori serta hukum yang berlaku saat ini.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan regulasi menyebabkan para pelaku usaha menafsirkan hukum sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan berakibat pada ketidakpastian hukum yang berujung pada pelaku usaha melakukan wanprestasi. Pemegang kontrak karya tidak dapat dikenai sanksi yang terdapat di dalam UU Minerba tahun 2009 dan PP. No 77 tahun 20014 namun mereka dapat dikenai sanksi dalam Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Internasional.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PENJUALTERHADAP ADANYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS.) ]]>
<![CDATA[Belinda Pudjilianto]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>;
<![CDATA[Dewi Hendrawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.82 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi menimbulkan adanya inovasi baru dalam hal transaksi, khususnya mengenai jual beli, sehingga dikenal dengan istilah jual beli secara online. Dibalik banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui transaksi jual beli secara online, terdapat juga kekhawatiran akan timbul adanya kecurangan dari salah satu pihak mengenai apa yang telah disepakati bersama, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dan pihak lainnya dituntut untuk bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkannya. Oleh karena itu, dalam studi putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS, terdapat pihak Tergugat yang berperan sebagai penjual dan pihak Penggugat sebagai pembeli, yang dalam pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena munculnya hambatanberupabarang yang dijual bukanlah barang milik Tergugat, sehingga prestasi tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Pihak Penggugat yang mengetahui hal itu merasa dirugikan, kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh pengganti atas kerugian yang dideritanya.]]>
<![CDATA[KERJASAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI ANTARA INDONESIA DAN UKRAINA BERDASARKAN SPACE TREATY 1967 ]]>
<![CDATA[Agrhanashika N.N.P*, Agus Pramono, H.M Kabul Supriyadhie]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (626.567 KB)
<![CDATA[Kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan antariksa sudah seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967 (Space Treaty 1967), khususnya prinsip penggunaan antariksa untuk maksud damai dan kerjasama internasional. Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai Antara Indonesia dan Ukraina yang telah diratifikasi dalam Perpres No. 16 Tahun 2011 mengatur mengenai materi-materi kerjasama yang akan dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu, implementasi dari perjanjian kerjasama Indonesia dan Ukraina dan dampak hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi dari perjanjian tersebut belum dapat dilaksanakan seluruhnya. Hal itu utamanya disebabkan oleh adanya pembatasan dari pihak Ukraina yang merupakan negara anggota Missile Technology Control Regime dan kendala lainnya. Dampak hukum yang ditimbulkan dari perjanjian ini adalah adanya hak dan kewajiban yang lebih mengikat para pihak. Di samping itu, Indonesia membutuhkan peraturan yang dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara lain untuk melaksanakan kerjasama.]]>
<![CDATA[Pengangkutan Melalui Laut ]]>
<![CDATA[Sendy Anantyo, Herman Susetyo, Budiharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.618 KB)
<![CDATA[The presence of adult sea freight is growing widely in many aspects of life, not least in terms of the implementation of the transport of cargo. This is shown by the growing demand for sea freight as the rapid movement of factors of production, the more necessary means of transport vessels connecting inter-island transportation costs are relatively cheap and able to haul stuff in a lot of weight and volume as well as. In this case the carrier responsible for the safety and security of goods that he brought the goods in accordance with the type and amount stated in the document content and/or agreement or contract of carriage that has been organized according to legal sources in Indonesia sea transport arrangements and internationally. Responsibility incurred as a result of the operation of the ship, a destroyed, lost, or damaged goods transported, passenger transport delays and/or goods transported. Therefore, the liability carrier required a legal protection for the sender or recipient of goods to protect the rights and interests, both litigation and non-litigation.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK REKAYASA GENETIKA (GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS) ANTARA UNI EROPA DENGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN ANALISA SANITARY AND PHYTOSANITARY AGREEMENT (SPS AGREEMENT) ]]>
<![CDATA[Joko Priyono, Darminto Hartono, Elisse Yuni Purnamasari*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (695.58 KB)
<![CDATA[Genetically Modified Products (GM Products) merupakan hasil dari biotechnology yang merupakan produk perdagangan Internasional. Produk ini memiliki pro dan kontra, karena meskipun dianggap memiliki dampak buruk bagi kesehatan namun produk tersebut telah berhasil memberikan kontribusi makanan bagi negara-negara yang kekurangan bahan pangan. Pada tahun 2001, European Communitties menetapkan moratorium yang dalam pelaksanaannya menimbulkan penundaan terhadap prosedur persetujuan GM Products, hal itu mendorong United States sebagai negara pengekspor produk – produk hasil rekayasa genetika untuk mengajukan gugatan kepada WTO. Dalam pembelaannya EC menyampaikan bahwa moratorium (EC Directive 2001/18) tersebut merupakan hasil implementasi dari prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Cartagena Protocol yang merupakan Protokol dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan dalam hal ini kompetensi WTO tidak meliputi perlindungan lingkungan hidup. Dalam menyelesaikan sengketa ini WTO sudah tepat dalam melaksanakan hukum WTO. Namun berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, WTO tidak dapat menjadikan prinsip tersebut sebagai dasar penyelesaian sengketa Karena prinsip tersebut berasal dari non-legally binding rules. Dalam hal ini Labelling dapat dijadikan alternatif terbaik bagi perdagangan produk rekayasa genetika karena dengan labelling kepentingan pihak – pihak dapat tercapai dan masyarakat dapat memilih sendiri produk yang baik bagi kesehatan atau tidak.]]>
<![CDATA[FUNGSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BATANGAN PATI DALAM USAHA PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Enggar Ahmadi Sistian*, Amiek Soemarmi, Indarja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.15 KB)
<![CDATA[Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati mempunyau potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di lihat dari jumlah kapal, nelayan, hasil perikanan, masyarakat sekitar dan akses yang memadai. Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai potensi bahari yang sangat signifikan, maka pembangunan Pati perlu memperhitungkan potensi itu. Pengembangan perikanan laut ini ditempuh melalui beberapa aspek seperti peningkatan sumber daya manusia yang bergerak di sektor perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan, mengetahui kondsi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun usaha perikanan.Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang dignakan adalah kualitatif diskriptif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.Hasil penelitian yang diperoleh: 1). Pemerintah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan khususnya pelabuhan sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor terdepan dan penggerak utama perekonomian yang membawa angin perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan daerah serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang terwujud dalam kebijakan sektoral termasuk sektor kalautan dan perikanan. 2). Kondisi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam memenuhi kebutuhaan nelayan maupun dalam usaha perikanan telah mencukupi standar operasional. Namun pemerintah Kabupaten Pati masih terus berupaya dalam peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan pengolahan perikanan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar.Menyikapi dari hasil pembahasan, saran yang diberikan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati masih perlu meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengemmbangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA ]]>
<![CDATA[Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno, Radityo Fikri Morteza*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (731.892 KB)
<![CDATA[Batalyon Aidar sebagai salah satu kelompok bersenjata yang melakukan kejahatan perang di Ukraina yang di bentuk oleh terdakwa Serhiy Melnychuk sebagai mantan komandan batalyon tersebut. Tindakan terdakwa telah menyalahi aturan dari pertanggungjawaban komando sebagai pemegang otoritas kekuasaan pasukannya dengan memerintahkan bawahannya melakukan kejahatan perang. Hubungan antara atasan dan bawahan terjadi karena ada unsur komando, pemegang komando menjalankan fungsinya secara langsung pasukan yang berada dibawahnya, sementara pemegang komando tertinggi bertanggung jawab sebagai pemegang kebijakan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan pertanggungjawaban komando dalam instrumen hukum humaniter internasional dan pertanggungjawaban komando dalam kejahatan perang oleh Batalyon Aidar di Ukraina.]]>
