Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Nabila Safira Kamal*, Ratna Herawati, Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.013 KB)
<![CDATA[Bidang pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional maupun regional, baik sebagai sumber devisa negara maupun sumber lapangan kerja bagi masyarakat kota dan desa, serta memperkenalkan alam dan nilai budaya bangsa. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, dan fungsi Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara, Dinas Pariwisata daan Kebudayaan telah melaksanakan tugas seperti upaya pengembangan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan sarana prasarana objek pariwisata dan industri serta promosi wisata, tetapi dalam pelaksanaannya menghadapi hambatan yaitu terkait objek wisata, sarana dan prasarana penunjang wisata, serta masalah kelembagaan dan pengelolaan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN IZIN ORANG TUA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH USIA 21 TAHUN ]]>
<![CDATA[Syatifa Farhanna Syaukani]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.198 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengatur mengenai kriteria umur untuk dapat melakukan perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai proses pelaksanaan izin orang tua dalam perkawinan di bawah usia 21 tahun serta urgensi dari adanya izin orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus disertai dengan izin tertulis dari orang tua atau yang disebut dengan N5 dan menandatagani surat tersebut di depan Pegawai Pencatat Nikah guna menghindari adanya pemalsuan dari surat izin kawin tersebut. Surat izin dari orang tua ini sangat penting karena merupakan bentuk pertanggung jawaban dari orang tua kepada anaknya yang belum dewasa namun akan melangsungkan perkawinan dan selain itu adanya izin dari kedua orang tua ini merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN MENTERI KOORDINATOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Indarja, Retno Saraswati, Tandi Arion*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.909 KB)
<![CDATA[Indonesia adalah sebuah negara yang menjalankan sistem pemerintahan Presidensial, kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada ditangan eksekutif yang dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh para Menteri. Dalam susunan kabinet Indonesia terdapat jabatan Menteri Koordinator yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda denganMenteri lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan Menteri Koordinator berikut mengenai tugas dan kewenanganya sebagai pemimpin dari suatu kementerian.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif - analitis. Data yang sudah diperoleh, lalu dilakukan analisis secara kualitatif.Kedudukan Menteri Koordinator berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menteri Koordinator memiliki tugas dalam menggkoordinasikan, mensinkronisasikan dan melakukan pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun lembaga negara yang berada dilingkungan koordinasinya. Menteri koordinator bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasinya. Menteri Koordinator secara terpisah ataupun bersama sama dengan Menteri menindaklanjuti hasil dari rapat koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan. Menteri Koordinator menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN OLEH PT.CISADANE PERDANA DI KOTA DEPOK ]]>
<![CDATA[Dyah Ayu Silviana, Endang Sri Santi*), Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.604 KB)
<![CDATA[Land and Housing is a basic human need that has a very important role in people's lives. Housing needs of people today as well as the need for food and shelter. On the other hand economic development and residential land development business is also experiencing rapid growth. Among these legal actions is the act of housing ownership laws regarding the sale and purchase. The sale and purchase of the housing is selling house and land is not always carried out with cash and cash. So much for the housing developer company then used the letter standard Sale and Purchase Agreement as a sale purchase agreement, which is not made before the General Officer (Notary). Although it was set on buying and selling land, but the format is merely a binding sale and purchase agreement is a form that can be said as penduhuluan agreement. So a situation like this would be a problem how much evidence and legal certainty of binding sale and purchase agreement made under the hand. In other research will be discussed in the power of the law of treaties binding sale and purchase of land made under the hand, especially when made by PT Cisadane Prime in Depok and legal protection of the parties to the purchase agreement made under the hand. The study is a descriptive analysis with empirical juridical approach, whereas the data obtained through library research and field research based on the subject and object of research. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. From the results of this study concluded that the legal force of treaties binding sale deed of land made under the hand, especially when made by PT Cisadane Prime in Depok to the customer is to have the same legal force to the deed of Sale and Purchase agreement (SPA) created under the arms, the strength based on the Civil Code Article 1338 Civil Code, which reads: all agreements made legally valid as a law for those who make it and the legal protection of the fulfillment of the rights of the parties where one party in default under binding purchase agreement is dependent upon the strength of binding sale and purchase agreement made, that if made by deed under the hand of protection in accordance with the protection of the deed under hand. Meanwhile, when made by a notary or the deed itself aktanya be notaril that force protection in accordance with the protection of an authentic deed.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PASIEN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KESEHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Valeri M.P. Siringoringo*, Dewi Hendrawati, R.Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (819.405 KB)
<![CDATA[Hubungan antara dokter pasien,bila kita melihat hubungan ini dari perspektif kedokteran maka hubungan dokter pasien adalah hubungan medik, namun selain hubungan medik dalam hubungan dokter pasien juga dikenal hubungan hukum. Hubungan -hubungan ini tidak jarang berbenturan, untuk mencapai hubungan yang harmonis maka perlu menyadari hak dan kewajiban masing-masing namun dalam hubungan ini seringkali pasien berada di posisi yang lemah karena ketidaktahuannnya terhadap haknya.Maka dari itu penting untuk mengkaji apa saja hak pasien dan bentuk perlindungan hukumnya Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa hak pasien yang paling dikemukakan dalam doktrin dan pendapat ahli hukum kesehatan antara lain adalah hak atas informasi medik, hak atas persetujuan tindakan kedokteran hak atas pendapat kedua, hak untuk melihat rekam medik. Mengenai Pengaturan perlindungan hukum hak – hak pasien dalam Peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia sudah mulai diperhatikan dan dilindungi namun belum diatur secara terperinci sehingga kurang melindungi hak pasien.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PETANI DENGAN PT.MACKENZIE MELALUI MEDIASI (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT.Mackenzie di Kabupaten Pemalang) ]]>
<![CDATA[Ana Silviana, Triyono, Ova Maerakaca Rayiatmaja*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.451 KB)
<![CDATA[Tanah memiliki arti penting bagi manusia, berbagai kepentingan terhadap tanah sering menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lama kelamaan menjadi tidak efektif. Penyelesaian sengketa tanah dapat pula ditempuh dengan upaya di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, fungsi Kantor Pertanahan dalam menangani sengketa tanah PT.Mackenzie di Kabupaten Pemalang, dan akibat hukum bagi kedua belah pihak dari hasil mediasi tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan metode analisa kualitatif.Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelesaiannya sengketa tanah antara petani dengan PT.Mackenzie melalui mediasi, dilakukan menjadi 2 (dua) proses yaitu mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sebagai mediatornya dan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, dimana Komnas HAM ditunjuk sebagai mediatornya. Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam proses penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie ini berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Akibat hukum bagi PT.Mackenzie yaitu HGU tidak dapat diteruskan karena permohonan pembaharuan HGU nya tidak dikabulkan, dan akibat hukum bagi petani penggarap tidak dapat mensertifikatkan tanah eks HGU PT.Mackenzie tersebut.Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT.Mackenzie antara bekas pemegang hak dan petani penggarap, keduanya tidak menghasilkan kata sepakat. Para pihak dapat menempuh upaya lain atau upaya hukum lain yaitu melalui Pengadilan hukum perdata.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) ]]>
<![CDATA[Lita Tyesta A.L.W, Hasyim Asy’ari, Sekar Arumningtyas*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.892 KB)
<![CDATA[CSR merupakan hasil pemikiran ahli ekonomi barat yang memiliki dasar pemikiran kapitalistis. Pandangan ekonomi Indonesia berbeda dengan pandangan kapitalis yang menginginkan adanya persaingan bebas, serta tanpa adanya campur tangan pemerintah di dalam pasar. CSR sebenarnya bersifat voluntary (sukarela) namun dalam perundangan Indonesia CSR dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi mandatory (kewajiban). Untuk inilah diperlukan kajian lebih lanjut terkait kecocokan konsep CSR terhadap pandangan ekonomi Indonesia yang tertuang dalam perundang-undangan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN PERIODISASI KABINET TAHUN 2010-2014 DENGAN KABINET TAHUN 2015-2019) ]]>
<![CDATA[Dede Fitriani Choirunisa*, Lita Tyesta A.L.W., Amalia Diamantina]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.166 KB)
<![CDATA[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan yang bersifat kompleks menyadari hal tersebut KPP-PA diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani permasalahan yang bersinggungan dengan hak perempuan dan anak.Hal ini menarik penulis untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan, program, hubungan tata kerja dengan lembaga daerah serta sejauh mana KPP-PA melakukan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditinjau melalui studi perbandingan periodisasi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan permasalahan pada penelitian ini dapat dijawab dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif.Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai arah kebijakan, program, hubungan tata kerja dengan lembaga daerah, dan perbandingan yang nampak pada periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 dengan Kabinet Tahun 2015-2019 untuk dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES PEMILU ]]>
<![CDATA[Ahmad Izzudin]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Lita Tyesta Addy Listya Wardhani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.003 KB)
<![CDATA[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Auxilary Institution (lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan DKPP untuk bertindak sebagai lembaga pengawas dan penegak Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta seluruh struktur dibawahnya. Kode Etik penyelenggara Pemilu diatur melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Serta untuk mengetahui implikasi putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terhadap proses pemilu. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap proses keberjalanan pemilu. Hal ini tercermin dari putusan DKPP yang hanya sebatas pada penyelesaian pelanggaran dibidang Kode Etik dengan memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara permanen Anggota KPU dan/atau Bawaslu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka analisa mengenai implikasi putusan DKPP tidak mempengaruhi hasil pemilu, karena putusan DKPP hanya memiliki lingkup sebatas pada individu anggota Penyelenggara Pemilu semata dan tidak mempengaruhi Penyelenggara Pemilu secara kelembagaan. Putusan DKPP dapat menjadi dasar untuk dilakukannya gugatan kepada KPU dan Bawaslu melalui lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUDUS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN WISATA RELIGI ]]>
<![CDATA[Retno Saraswati, Henny Juliani, Taufik Ikhsan Febrian*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.272 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, salah satu kewenangannya di bidang kepariwisataan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuh kembangkan kepariwisataan serta menggali sektor potensial untuk pembangunan serta mencukupi kebutuhan daerah dengan di sesuaikan beban tugas yang berkembang saat ini .Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam mendapatkan devisa negara. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata ke Indonesia khususnya ke Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan wisata religi, untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui Wisata Religi, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisatan di Kabupaten Kudus dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Wisata Religi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan penarikan sampel, dan metode analisis. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut; melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun wewenang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, kewenangan daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pariwisata.Dari simpulan tersebut penulis merekomendasikan Dinas pariwisata Kabupaten Kudus agar dalam penggalian dan pengembangan potensi obyek wisata hendaknya memperhatikan faktor fisik supaya tidak merusak keseimbangan alam secara mayoritas wisata di Kabupaten Kudus, serta dalam pengembangan potensi obyek wisata seoptimal mungkin sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus dan harus lebih efektif dalam melakukan promosi, dalam perumusan peraturan yang akan datang lebih memperhatikan pada masalah soal retribusi terhadap semua obyek wisata yang ada di Kabupaten Kudus.]]>
