Articles
1,565 Documents
<![CDATA[TUGAS DAN WEWENANG BADAN ANGGARAN DPRD KOTA BEKASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ]]>
<![CDATA[William Franata, Retno Saraswati,Henny Juliani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.813 KB)
<![CDATA[Budget Function of The Regional Parliaments of of the Council in addition to the focused on the function of Regional Expenditure. In performing these functions conducting the discussion. Approved Regional Parliament itself. Budget Board City fittings that are fixed and the No. 27 of 2009 on the MPR, DPRto the Legislation and Oversight functions. Budget Function Regional Parliament in the preparation of the Budget these functions Regional Parliament to cooperate with the mayor Approved or not a draft budget in the future is a decision Budget Board or called Banggar is Regional Parliament of Bekasi and the budget is devoted to a discussion. Contained in DPR, DPD and DPRD.Issues raised in the writing of Council Bekasi in the discussion experienced Budget Board of Regional Parliament budget.in the writing of this law is how the duties and authority of in the discussion and approval of budgets and what barriersBudget Board of Regional Parliament Bekasi City in the discussionThe method used in this study is used in this study is deskiptif-analytical, the theories of jurisprudence. In this study role on the things that are not written, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 TUGAS DAN WEWENANG BADAN ANGGARAN DPRD KOTA BEKASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 76918201 Fax : 024-76918206in this study is the approach that is empirical juridical analytical, as this study illustrates the applicable In this study, the data provided by informants play an important written.Duties and powers of Regional Parliament Of Bekasi City Regional Parliament Regulation Bekasi City. Budget Board itself was Budget Board became involved Priorities and Budget Ceiling While frequent meetings with Working each SKPD. Barriers faced in conducting external parties, from the Working Units Units bargaining must take placeof the three functions Budget Function more the Budget Revenue and with the mayor in is a decision of theRegional Parliament of Bekasi Contained in the Budget Actauthority of the Budget barriers or constraints in the discussion and approval ofempirical juridical. Specification the applicable laws relating toplay an important Regional Parliament Of Bekasi City Budget Board Regulation No. 1 of 2010 on the order of The Regional Parliaments of Budget Board itself is set in The Regional Parliaments of itself was not involved from the beginning in the budget process since the establishment of Public Policy Budgetin the budget process. Budget (KUA) and theBudget Ceiling While (PPAS). In a discussion the budget, the Budget Agency Working Units (SKPD) in the target revenue (PAD) to be achievedthe Budget Agency to be achieved by actually comes from from each Working e Working Units. in conducting discussions Budget Board budget actually comes Working Units. In determining the revenue targets fromtake place between the Regional Parliament and the Working Units.Working Units with all its problems expected target of Regional Parliament all its problems in the field, of course, will not immediately Parliament.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN POWER PURCHASE AGREEMENT DAN FINANCE LEASE AGREEMENT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG JATI B UNIT I-IV ]]>
<![CDATA[Muhammad Ghiffari*, Budi Santoso, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (724.738 KB)
<![CDATA[Finance Lease Agreement menjadi alternatif bagi Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam mengadakan usaha penyediaan tenaga listrik, ketika Power Purchase Agreement dianggap tidak menguntungkan kedua belah pihak saat krisis finansial melanda Indonesia pada tahun 1997. Pembahasan mengenai kedua kontrak tersebut adalah dengan mengacu kepada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan, asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah perjanjian/kontrak, serta membandingkan masing-masing kontrak terhadap satu sama lain, sehingga didapat sebuah perbedaan yang disajikan dalam bentuk matriks. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia dapat dilakukan dengan bantuan dari Badan Usaha Swasta, serta keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh Finance Lease Agreement untuk PT PLN (Persero) lebih unggul ketimbang Power Purchase Agreement serta menyarankan agar pengaturan mengenai leasing dapat diatur lebih komprehensif agar pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya pembangkit listrik dapat berjalan lebih cepat dan menguntungkan.]]>
<![CDATA[PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESA (STUDI KASUS : PENGANGKATAN DALAM KASUS ANGELINE DI BALI) ]]>
<![CDATA[Raesa Astiti Putri*, Yunanto, Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.324 KB)
<![CDATA[Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak sejatinya telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pengangkatan Anak atau yang biasa disebut Adopsi, yakni perlindungan terhadap anak yang tidak mengetahui siapa orang tuanya atau orang tuanya dalam keadaan tidak mampu. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, pelaksanaan pengangkatan anak sekarang ini, harus melalui penetapan pengadilan dengan melalui berbagai syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak yang akan diangkat. Karena anak bukanlah suatu benda yang dengan mudahnya dipindah tangangkan, melainkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dirawat dan dijaga.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME ]]>
<![CDATA[Firman Aji Saputra]]>;
<![CDATA[Untung Dwi Hananto]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.085 KB)
<![CDATA[Penyelenggaraan reklame ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan berhubungan dengan reklame, meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian serta penegakan hukum. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame. Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor akibat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan. tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame.Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Fernanda Wahyu*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.677 KB)
<![CDATA[Kejaksaan memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi hukum. Salah satunya adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satu contohnya adalah kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum terhadap debitor, baik orang – perorangan maupun terhadap badan hukum.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Kejaksaan dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Pengaturan tentang kewenangan Kejaksaan dalam perkara kepailitan diatur dalam Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan Undang –Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta peraturan pelaksananya. Peranan Kejaksaan hanya sebatas dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit dan persidangan. Ketika Perseroan Terbatas diputus pailit, maka pemberesan dilakukan oleh Kurator tanpa ada peran Kejaksaan lebih lanjut.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBERCRIME) DI POLRESTABES SEMARANG ]]>
<![CDATA[Desta Rizki Priwidya, Nyoman Serikat Putra Jaya*), A.M. Endah Sri A]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.629 KB)
<![CDATA[Advances in technology have changed the structure of society that is local communities toward global structure. This change is caused by the presence of information technology. The development of information technology is combined with media and computers, which later gave birth to a new tool called the internet. The presence of internet has led to a new paradigm in human life. Life changed from being merely real (estate) to a new reality that is both virtual (virtual). The second reality is usually associated with the internet and cyber space. Issues to be raised in the writing of this law are:1.Knowing mayantara setting offense in law in Indonesia. 2.Knowing the types of crimes that occur in the region mayantara Polrestabes Semarang. 3.Knowing how the enforcement process is done by Polrestabes Semarang in practice so far. The research method used is empirical legal research. Research the law itself means that a process to find the rule of law to address the legal issues at hand. This research includes empirical legal research because this study uses data from the view of the authorities in Polrestabes Semarang, to obtain data related about mayantara crime (cybercrime) that occurred in Polrestabes Semarang.Number of reported cases of cybercrime were entered in the period from 2012 until May of 2013, cases were still under investigation by Polrestabes Semarang as many as 23 cases, 4 cases were terminated, 13 cases were transferred to the Central Java Police, and 2 cases that have been completed investigated by Polrestabes Semarang (file to the Public Prosecutor). The overall number of reported cases of cyber crime that goes on in 2012 until May 42 this is the case. Of the 42 cases that go most of the cases of cybercrime as criminal fraud, more than 50% of the total incoming cases as many as 24 cases. Based on data on the number of cyber crime cases reported in the period that goes from 2012 until May of 2013, cases were still under investigation by Polrestabes Semarang as many as 23 cases, 4 cases were terminated, 13 cases were transferred to the Central Java Police, and 2 cases that have been completed investigation by Polrestabes Semarang (file to the Public Prosecutor). From these data it can be concluded that the rule of law for criminal offenses mayantara still not up to it can be seen from 42 reports of criminal cases only 2 cases mayanrata file to the public prosecutor, it is due to the lack of human resources to handle criminal cases mayantara and yet there is legislation that specifically regulates mayantara crime.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PD BPR BKK KABUPATEN PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Agustyan Nur Afiati*, R. Suharto, Ery Agus Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.863 KB)
<![CDATA[Kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri apabila debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi perlawanan dari pihak debitur, sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat hak tanggungan berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terhadap debitur yang cidera janji di PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat hak tanggungan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi adalah dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang memiliki Title Eksekutorial diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT, dengan sertipikat Hak Tanggungan, kreditur tetap memiliki hak kebendaan atas tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan, sehingga kreditur memiliki kuasa penuh untuk melakukan eksekusi jaminan untuk mendapat pelunasan utang debitur. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, bank melakukan pendekatan persuasife terhadap nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar diperoleh penyelesaian kredit secara damai tanpa melalui eksekusi, apabila tidak mendapatkan hasil maka upaya selanjutnya adalah dengan Proses eksekusi Hak Tanggungan dilakukan sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. Eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan parate eksekusi dan eksekusi dengan pertolongan hakim.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PENERBITAN DANA INVESTASI REAL ESTAT (DIRE) ]]>
<![CDATA[Budiharto, Moch Djaiz, Dinda Mutia Rachmania*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.629 KB)
<![CDATA[Dana Investasi Real Estat merupakan bentuk investasi yang paling baru dan terhitung sukses di dalam pasar modal Indonesia. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberi informasi secara jelas dan menyeluruh mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Dana Investasi Real Estat seperti mekanisme pelaksanaan serta pertanggung jawaban Manajer Investasi terhadap Investor terhadap gagal bayar. Hasil dari penelitian dari Perlindungan Investor Terhadap Penerbitan Dana Investasi Real Estat Secara garis besar adalah Dana Investasi Real Estat merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat. Dikelola oleh Manajer Investasi dan penyimpanannya dilakukan oleh Bank Kustodian. Karena disetiap investasi pasti memiliki risiko, dalam hal perlindungan terhadap investor terhadap gagal bayar pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang yang digunakan sebagai pedoman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Sonhaji, Solechan, Glenn Heski Obilga Hutagalung*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (591.343 KB)
<![CDATA[Penelitian ini mengenai sistem outsourcing dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya di Kota Semarang. Outsourcing merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan merupakan langkah pemerintah untuk mempermudah pengusaha menjalankan usaha di tengah krisis ekonomi dan untuk mengatasi banyaknya masalah pengangguran yang disebabkan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri.. Pada dasarnya tidak semua jenis pekerjan dapat diberikan dengan menggunakan sistem outsourcing. Outsourcing hanya dapat dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu saja, seperti pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan. Namun dalam praktek sehari-hari jenis pekerjaan tertentu itu tidaklah terlalu diperhatikan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja maupun dari perusahaan pengguna tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing untuk hampir seluruh jenis pekerjaan. Selama ini penerapan sistem outsourcing lebih banyak merugikan para pekerja, yang mana hal ini dapat dilihat dari hubungan kerja yang selalu dalam bentuk kontrak atau tidak tetap, upah yang lebih rendah, minimnya jaminan sosial, tidak adanya perlindungan kerja serta jaminan perkembangan karir.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSFER PRICING SEBAGAI UPAYA TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) ]]>
<![CDATA[Ayu Ida Sentanu*, Budi Ispriyarso. Henny Juliani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.976 KB)
<![CDATA[Salah satu sasaran pemungutan pajak terhadap badan yaitu perusahaan multinasional. Tidak sedikit perusahaan multinasional yang berupaya meminimalkan pajak salah satunya melalui transfer pricing. Transfer pricing dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri antara kedua wajib pajak itu memiliki hubungan istimewa. Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) identifikasi masalah dalam yaitu terjadinya transfer pricing di bidang perpajakan dan upaya yang pemerintah dalam meminimalkan transfer pricing dalam perusahaan. Penulisan hukum ini diteliti dengan metode penelitian normatif yang memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulisan hukum ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data kepustakaan berupa data sekunder yang diolah dan dianalisa datanya secara analisis kualitatif.Hasil penelitian ini adalah transfer pricing dapat terjadi apabila terdapat transaksi karena adanya hubungan istimewa dan transaksi tersebut melewati batas harga kewajaran antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, tetapi otoritas pajak dapat mengurangi terjadinya transfer pricing karena mempunyai kewenangan untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan prinsip (arm's length principle) dan penggunaan global tax identity number.Simpulan penelitian penulisan hukum ini adalah transfer pricing dapat terjadi terhadap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang melewati batas harga transaksi yang ditentukan. Otoritas pajak diberi kewenangan dan kekuasaan dalam pemungutan pajak untuk meminimalisir terjadinya praktek transfer pricing dalam perusahaan multinasional sehingga]]>
