cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 7   8   9   10   11 
PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Gunawan Bayu Kumoro; Untung Sri Hardjanto; Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.523 KB)

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Banyaknya kasus korupsi maupun penyalahgunaan keuangan negara yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah di tahun 2017. Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Badan pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya pemerintah pusat serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara di BPK RI. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan  tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemerintah pusat tahun 2017 terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan meliputi tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, pemeriksaan kinerja memuat kesimpulan belum sepenuhnya efektif, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan belum sepenuhnya sesuai.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah keterbatasan anggaran biaya untuk melakukan pemeriksaan. Upaya yang diakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dengan memprioritaskan obyek pemeriksaan agar penggunaan anggaran lebih efisien.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DINEGERIKAN Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah, Wikan Adiatma*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.378 KB)

Abstract

Pemberian status PPPK kepada dosen dan karyawan PTS yang dinegerikan menimbulkan keresahan pada yang bersangkutan karena mereka dikontrak per tahun dan sewaktu-waktu perjanjian kerjanya bisa diputus secara sepihak oleh Pemerintah. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang Perlindungan terhadap PPPK pada PTS yang Dinegerikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES) Ramadhita, Savitri; Budiharto, Budiharto; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.616 KB)

Abstract

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Sebagai penunjang kegiatan di pasar modal, perusahaan sekuritas memerankan peran penting sebagai penghubung antara investor dengan emiten di bursa efek. Setiap perusahaan sekuritas yang dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal maka konsekuensi yang diterima perusahaan sekuritas seperti adanya sanksi administratif, sampai adanya pencabutan izin usaha oleh OJK. Melalui penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pencabutan izin usaha perusahaan sekuritas dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh BEI dan OJK terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pencabutan izin PT Brent Securities yang dilakukan oleh OJK, sebagai regulator OJK memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan sekuritas, adanya denda/kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan suspensi terhadap perusahaan sekuritas yang bersangkutan dan kemudian diakhiri dengan adanya pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities diatur dalam UUPM, Pasal 46 mewajibkan kustodian memberikan ganti rugi kerugian investor. OJK sebagai pengawas pasar modal, dalam Pasal 30 UU OJK, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA Roy Eka Perkasa*, Nyoman Serikat P, Bambang Eko Turisno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.595 KB)

Abstract

Perkembangan penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong bertambahnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan – perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Akan tetapi terdapat permasalahan yang muncul dari manfaat dan kemudahan yang bisa didapatkan, antara lain kebijakan hukum pidana yang mengaturperlindungan konsumen dalam transaksi jual/beli online(e-commerce) di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual/beli online(e-commerce), dan kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual/beli online(e-commerce).Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis -  normatif yang didukung dengan penelitian empirik. Yuridis – empirik digunakan untuk mencari data digunakan untuk memperoleh data di lapangan berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum pidananya. Sedangkan yuridis – normatif digunakan untuk mencari data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum pidana dalam permasalahan transaksi jual beli online.                Pembahasan kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual/beli online(e-commerce) di Indonesia antara lain terdapat dalam UU ITE, UU PK, KUHP, dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual/beli online(e - commerce) dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses dan dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual/beli online(e - commerce) antara lain dalam mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap sulit dicari.           
KAJIAN HUKUM INFORMED CONSENT PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN Febrina Elisa*, Achmad Busro, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.673 KB)

Abstract

Tindakan medis / kedokteran merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Hubungan kontrak yang terjalin antara pasien dengan dokter disebut transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik antara dokter dan pasien dewasa ini terlihat semakin berkembang. Perkembangan ini dapat terjadi karena adanya landasan kepercayaan yang dapat diterima nalar atau patut diberikan, karena dokter memiliki pengetahuan untuk itu.Sesuai dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan yaitu pertama, apakah informed consent yang dibuat dalam perjanjian baku telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian dan kedua, bagaimanakah penyelesaian gugatan apabila orangtua atau wali pasien menggugat dokter karena keputusan menolak rencana perawatan yang telah direncanakan dokter terhadap pasien ternyata membawa dampak buruk bagi pasien.Dalam penulisan hukum  ini, metode pendekatan  yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengolah data primer dan data sekunder. Kemudian, metode penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dimana metode tersebut akan menghasilkan data deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa formulir informed consent yang ada adalah formulir yang berbentuk perjanjian baku, yaitu dimana isi dan bentuknya telah ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pengisian dan menjaga terpenuhinya standar baku informed consent, sehingga apabila dikemudian hari timbul sengketa maka formulir informed consent tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di pengadilan.
ANALISA YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN PERAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA (BBPLK) SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DI KOTA SEMARANG Fachul Nur Rohmah*, Sonhaji, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.081 KB)

Abstract

       Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki etos kerja tinggi melalui pelatihan kerja, sertifikasi, dan kemitraan. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang memiliki Visi Menjadi Lembaga Pelatihan Kerja yang Unggul, Bermartabat dan Diakui dunia Industri. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang terdiri dari 11 kejuruan meliputi: teknik listrik, elektronika, manufaktur, informatika, las, otomotif, refrigeration, bangunan, bisnis dan manajemen, tata busana, serta garmen. Selain itu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang juga mendirikan KIOS 3 IN 1 yang terdiri dari: pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Dalam menjalankan fungsi dan perannya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang didukung oleh 3 faktor yakni: struktur organisasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Capaian Indikator Kinerja BBPLK Semarang Tahun 2016 merupakan hasil untuk mengetahui tingkat kualitas tenaga kerja di kota Semarang. Adapun terhadap hambatan–hambatan yang timbul selama pelaksanaan fungsi dan peran, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang telah melakukan tindakan untuk mengatasi hambatan–hambatan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) PADA JENIS OBAT-OBATAN TRADISIONAL ASAL INDONESIA Dian Devananda Akbar*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.426 KB)

Abstract

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang digunakan secara terun-temurun dan diciptakan berabad-abad yang lalu sehingga kebanyakan dari pengetahuan tradisional adalah publik domain. Seiring dengan berkembangnya zaman tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional termasuk bidang obat-obatan tradisional muncul dengan ditandanganinya Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) dan pengaturan mengetahui pengetahuan tradisional telah diatur tepatnya pada pasal 8 J CBD.  Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis rezim hukum paten dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap jamu tradisional. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada studi literatur dan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa jamu tradisional sebagai traditional knowledge asal Indonesia masih kurang mendapatkan perlindungan hukum. Apabila ditinjau dari rezim hukum paten maka akan terlihat beberapa kekurangan yang menyebabkan tidak terpenuhi syarat patentability yaitu novelty, inventive step,  industrially applicable. Diperlukan alternatif lain yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pada keadaan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah, dikarenakan apabila mengharapkan masyarakat tradisional untuk berperan aktif akan sulit diwujudkannya perlindungan terhadap jamu tradisional. Alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah diantaranya pembentukan undang-undang yang bersifat sui generis, inventarisasi dokumen, dan juga menghidupkan peran aktif lembaga swadaya masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI AMERIKA SERIKAT (STUDI KASUS SHANDRA WOWORUNTU) Aninditya Gita Kireina Persada*, H. M. Kabul Supriyadhie, Muchsin Idris
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.729 KB)

Abstract

Sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia, tiap orang berhak untuk memenuhi hak untuk hidup dengan bekerja baik sebagai pekerja dalam negeri maupun pekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai peraturan yang ada baik secara Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deksriptif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berdasarkan data primer dan sekunder sesuai hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk dikaji. Perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi tenaga kerja mulai dari pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan. Perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia dilaksanakan oleh negara pengirim maupun negara penerima.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK DUGAAN KARTEL DI BIDANG INDUSTRI BAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 08/KPPU-I/2014) Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, Arief Hartono*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.232 KB)

Abstract

Penerapan hukum kartel menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada industri ban sudah dilaksanakan berupa tindakan kartel yang dilakukan beberapa perusahaan untuk menahan distribusi barang ke pasar demi mendapatkan harga yang konstan dan keuntungan berlipat ganda yang dibuktikan dengan alat bukti. Masalah kartel timbul akibat adanya suatu perjanjian yang terselubung atau tertutup, dan mengurangi daya persaingan usaha itu sendiri. Diputuskannya suatu praktek dugaan kartel oleh KPPU berupa sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan kartel yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Perusahaan-perusahaan ini melakukan suatu perjanjian yang memenuhi unsur kartel yang berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh KPPU berupa Risalah APBI.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Gayaputri, Azelia; Widanarti, Herni; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.194 KB)

Abstract

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut  pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Konsekuensi dari perkawinan tersebut kepada anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan dan perlindungan anak. Sebelum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 anak luar kawin telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dengan adanya putusan ini maka anak luar kawin memperoleh persamaan derajat dengan anak sah pada umunya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai perlindungan anak luar kawin sebelum dikeluarkannya putusan tersebut serta bagaimana implementasinya di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak luar kawin sebelum putusan ini hanya sebatas mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh hakim dan nilai yang ada di dalam masyarakat, tetapi dapat di terapkan di wilayah Pengadilan Agama Semarang, selama perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam. Perlu adanya sosialisasi hukum perkawinan agar tidak merugikan kepentingan anak di masa depan.

Page 9 of 157 | Total Record : 1565

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue