cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 86   87   88   89   90 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMALANG NO.51/PID.B/2012/PN.PML DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT Julian Wilmartin Lubis*, Eko soponyono, Laila Mulasari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.007 KB)

Abstract

Dalam memutuskan suatu perkara, baik perkara pidana ataupun perdata, hakim memerlukan adanya pembuktian. Hukum pidana tergolong hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong hukum privat, maka terdapat perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka penulis melakukan penelitian terkait pada tindak pidana penggelapan berlanjut yang termasuk kedalam bentuk concursus dan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana penggelapan secara berlanjut perempuan berdasarkan putusan pengadilan No: 51 /Pid.B / 2012 / PN.Pml.
PEMBERIAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 410/PID. B/2014/PN. BGL.) Lukmen Yogie Sinaga*, A.M. Endah Sri Astuti, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782.109 KB)

Abstract

Perkosaan merupakan kejahatan dengan akibat yang tidak hanya dialami korban sendiri, akibatnya turut dirasakan juga oleh keluarga korban dan masyarakat umum. Kurun waktu belakangan perkosaan yang terjadi di Indonesia termasuk dalam statistik angka yang tinggi. Polisi terlepas dari dirinya sebagai individu, merupakan teladan dan panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi sebaliknya dalam kasus ini, seorang oknum polisi justru melakukan pelanggaran hukum yaitu tindak pidana perkosaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum di pengadilan dan peranan visum et repertum dalam membuktikan tindak pidana perkosaan serta pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. dengan terdakwa oknum polisi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.Hasil yang diperoleh dalam penulisan hukum ini yaitu dalam kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. Majelis Hakim berpendapat bahwa “memaksa seorang wanita bersetubuh” terbukti dalam persidangan. Alat bukti berupa visum et repertum Nomor VER/04/IX/2014 . Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Myxe Zul Janova Als Janov Bin Medianto merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang seharusnya berkewajiban sebagai pengayom dan pelindung dalam masyarakat tetapi dalam kenyataanya malah melakukan tindak pidana perkosaan, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MAGELANG Erwin Agus Widiyanto*, Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.366 KB)

Abstract

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dibutuhkan dalam rangka mengurangi dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap wilayah provinsi/kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  BPBD Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan program, kebijakan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dan Kerjasama/ Koordinasi dengan instansi lain.
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TIPIKOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR Ima Fatimah*, R.B Sularto, A.M Endah Sri A.
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.018 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar serta mengetahui hambatan – hambatan dari pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis – empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi narapidana Tipikor oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dianggap cukup memenuhi peraturan perundang – undangann yakni dengan PP No 99 tahun 2012 (perubahan kedua atas PP No. 32 tahun 1999) jo. Permenkumham No 21 tahun 2016 (perubahan atas Permunkumham No. 21 tahun 2013). Namun masih ada beberapa persyaratan yang dalam penerapannya masih belum efisien.. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Makassar berasal dari faktor narapidananya itu sendiri, lembaga pemasyarakatan, serta instansi – instansi terkait lainnya.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO.8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM Daniel Fernando*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaneni
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.57 KB)

Abstract

Masalah pokok yang di hadapi di bidang pembinaan ketertiban umum dalam waktu yang relatif singkat dapat merubah sikap masyarakat menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Tujuan Penelitian untuk mengetahui implementasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah berjalan dengan baik, selain untuk mengetahui upaya dari kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan adanya tindakan secara preventif dan tindakan represif. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum yaitu adanya banyak penolakan (multietnis) secara pemahaman hukum, masih ada yang belum mengerti isi Perda ketertiban umum, banyaknya provokator pada saat sebelum eksekusi, kurangnya sosialisasi untuk mengetahui fungsi RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang disalahgunakan oleh para PKL, adanya kepentingan yang melindungi hak para PKL, Bangunan liar di Jakarta, PMKS. Solusinya memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL, Mengupayakan lokasi baru bagi para PKL, Memberikan tempat yang layak bagi PMKS, ganti kerugian, dan memberikan bantuan bagi PKL dan PMKS.
PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN DALAM PENGUPAHAN BAGI PEKERJA/BURUH DI KABUPATEN KENDAL Shunita Laxmi Dewi*, Sonhaji, Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.132 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan diperlukan dalam pengupahan bagi pekerja/buruh di Kabupaten Kendal dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembedaan pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Kabupaten Kendal. Pekerja/buruh sebagai golongan bawah memerlukan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar buruh, salah satunya yaitu upah. Perlindungan tersebut untuk menjamin kesetaraan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini diuraikan secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan wawancara. Sedangkan metode analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengupahan bagi pekerja/buruh di Kabupaten Kendal telah diterapkan dan masih terus berjalan dengan didampingi serta diawasi oleh pegawai pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal. Selain itu, di Kabupaten Kendal tidak ditemukan adanya diskriminasi terhadap pengupahan yang berdasar kepada jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, aliran politik dan penyandang cacat. Serta terdapat perbedaan pengupahan bagi pekerja/buruh di Kabupaten Kendal yang berdasar pada  masa kerja, profesionalisme, beban kerja, kewilayahan, kepribadian, sertifikat kompetensi, tingkat produktivitas, tingkat jabatan, struktur dan skala upah, dan harga komoditas.
PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM RONGGOWARSITO MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin, Nurhanifah Surya Ningrum*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.479 KB)

Abstract

Benda-benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah,ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Peran Museum Ronggowarsito sebagai lembaga pelestarian warisan budaya bangsa, yang mengkhususkan diri di bidang pelayanan studi dan media pembelajaran, serta sarana rekreasi budaya. Kaitannya dengan masalah alam baik bersifat makro(diluar gedung) maupun yang bersifat mikro (didalam gedung) sangat diperhatikan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerusakan-kerusakan serta perlindungan benda cagar budaya tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Perlindungan, Pemeliharaan, Pemanfaatandan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Benda Cagar Budaya yang ada di Museum Ronggowarsito sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif , dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisis. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan di Museum Ronggowarsito dengan cara mengelola Benda Cagar Budaya pada saat ini untuk melakukan perlindungan, pemeliharaan dan penyelamatan-penyelamatan Benda Cagar Budaya yang ada di Museum Ronggowarsito.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P (PEER TO PEER LENDING) Gusto Hartanto; Budiharto Budiharto; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.647 KB)

Abstract

Bank sebagai lembaga intermediary yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan kredit, tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pendanaan khususnya generasi milenial yang rata-rata mempunyai penghasilan belum begitu besar sehingga cenderung dikategorikan sebagai risiko oleh bank.  Mekanisme pembiayaan dengan peer to peer lending kemudian muncul sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, namun peer to peer lending pun tidak luput dari risiko gagal bayar.Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis mekanisme perjanjian kredit dengan sistem peer to peer lending, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian kredit dengan sistem peer to peer lending.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, maka mekanisme penyaluran pinjaman melalui perjanjian kredit peer to peer lending sudah sesuai dengan peraturan OJK No.77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, perlindungan hukum pemberi pinjaman peer to peer lending dari aspek hukum publik telah cukup memadai namun dalam hukum privat, OJK belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal.
PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KOTA SEMARANG Anggun Paramarta*, Pujiyono, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.568 KB)

Abstract

Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah Kota Semarang. Sehingga tindak pidana terhadap lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan wilayah harus ditegakkan. Penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis, dengan hasil bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ Kota Semarang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012; kewenangan PPNS umumnya ada pada KUHAP, kewenangan khusus PPNS LLAJ ada pada UU No 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2013; kendala yang di hadapi PPNS LLAJ Kota Semarang adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, faktor kebudayaan. 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KENDALI ARTHA KABUPATEN KENDAL Amira Khairunissa, Kashadi, Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.296 KB)

Abstract

Ketentuan perjanjian kredit yang dilakukan dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Pada dasarnya, pembebanan Hak Tangggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan, karena sesuatu sebab tidak dapat hadir dihadapan PPAT, maka diperkenankan membuat SKMHT. Perusahaan Daerah BPR Kendali Artha Kabupaten Kendal menerima perjanjian kredit dengan SKMHT.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan SKMHT yang berakhir jangka waktunya sedangkan debitor wanprestasi di Perusahaan Daerah BPR Kendali Artha Kendal, serta untuk mengetahui akibat hukum bagi kreditor apabila SKMHT jangka waktunya telah berakhir sedangkan debitor wanprestasi.Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk memahami gejala-gejala hukum yang mencakup pelaksanaan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan SKMHT yang berakhir jangka waktunya sedangkan debitor wanprestasi di Perusahaan Daerah BPR Kendali Artha Kendal.Berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan SKMHT yang berakhir jangka waktunya sedangkan debitor wanprestasi di BPR Kendali Artha Kendal diawali dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit antara kreditor dan debitor. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut jangka waktu SKMHT berakhir sedangkan debitor wanprestasi, maka langkah yang digunakan adalah pembuatan SKMHT baru yang pelaksanannya sesuai dengan kebijakan kreditor yang telah disepakati oleh para pihak perjanjian. Syarat pembuatan SKMHT dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUHT. Akibat hukum bagi kreditor apabila SKMHT jangka waktunya telah berakhir sedangkan debitor wanprestasi di BPR Kendali Artha Kabupaten Kendal adalah bank sebagai kreditor berkedudukan sebagai kreditor konkuren, dan penyelesaian agar BPR Kendali Artha mendapat pelunasan piutangnya yaitu dengan menempuh jalan kekeluargaan yang diharapkan dapat mencapai perdamaian dan menyelesaikan permasalahan. ABSTRACT CREDIT AGREEMENT WITH THE POWER OF ATTORNEY TO  CHARGE FOR THE RIGHT OF LAND MORTGAGE (SKMHT) THAT THE TERM IS EXPIRED AT RURAL BANK KENDALI ARTHA IN DISTRICT OF KENDAL Provisions of the credit agreement which is done by making a Power of Attorney to  Charge For The Right of Land Mortgage (SKMHT) arranged in Ordinance Number 4 1996 year About Rights Responsibility of Land Along With Objects Related to Land (UUHT). Basically, the imposition the right of land by the grantor mortgages, unless when absolutely necessary, for some reasons can not attend before the PPAT, then allowed to make SKMHT. Rural Bank Kendali Artha Kendal allow credit agreement with SKMHT.The purpose of this research is to investigate the implementation of a credit agreement with SKMHT that the term expired while the debtor defaults on the Rural Bank Kendali Artha, as well as to know the legal consequences for creditors if the term has expired while the debtor defaults.This research use empirical judicial approximation. Within this research writing research specification used was descriptive analytical type. Data analysis carried out by using both qualitative analysis methods.Based on research in the practice can be seen that the implementation of the credit agreement with SKMHT that the term is expired while the debtor defaults on the BPR Kendali Artha Kendal begins with the implementation of the Credit Agreement between creditors and debtors. Furthermore, if the credit agreement term ends while SKMHT debtor defaults, the solutions used are make the new SKMHT that in accordance with the policies of creditors that has been agreed upon by the each parties’ agreement. The terms of SKMHT implemented under the provisions of Article 15 UUHT. The legal consequences for creditors if the time period of SKMHT has expired while the debtor defaults in BPR Kendali Artha Kendal is banks as concurrent creditors, and completion for BPR Kendali Artha is gets redemption claims that by partnership alternative to resolve problems .

Page 88 of 157 | Total Record : 1565

 86   87   88   89   90 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue