cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,614 Documents
 144   145   146   147   148 
ANALISIS YURIDIS REGULASI AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY DALAM HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN David Herjunanto Herjunanto; Sulaksono Sulaksono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52229

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan ambang batas (presidential threshold) sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam pasal 222 UU Pemilu serta menjawab problema yang terjadi di masyarakat tentang implikasi hukum dari presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, desertasi sebagai bahan hukum sekunder. Mengangkat permasalahan mengenai pengaturan Presidential threshold sebagai Open legal policy, sedari UU Pemilu diundangkan sudah menimbulkan gejolak di masyarakat terutama terkait penerapan pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan Pemilihan Presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas suara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa salah satu putusan MK termasuk didalamnya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 MK tidak berani menafsirkan presidential threshold beserta besaranya dan hitungannya secara matematis, hal ini menimbulkan kecurigaan atas pembuat undang-undang. Dari segi konstitusionalitasnya pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 banyak pihak mengatakan bertentangan dengan norma pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E UUD 1945 dan lebih khusus dihubungkan pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Perumusan norma pada pasal 222 dibentuk pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan presiden didasarkan pada kewenangan Open legal Policy, yang diberikan oleh pasal 6A ayat (5) dan juga pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur mengenai ambang batas, Ambang batas ini menyebabkan hilangnya hak partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden Kata Kunci: Presidential Threshold, Open Legal Policy, Hak Dipilih dan Memilih, Pemilu.
URGENSI HUKUM MENGENAI MICROTRANSACTION LOOT BOX PADA PERMAINAN GENSHIN IMPACT Yudhistira, Raka Andhika; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52897

Abstract

Micro-transaction merupakan transaksi keuangan kecil yang dilakukan secara online. Melalui internet, metode transaksi perdagangan tidak lagi memerlukan pertemuan antara penjual dan pembeli hal ini karena semua tahapan menggunakan internet, salah satu bentuk micro-transaction yang terdapat dalam game adalah Loot box. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi hukum mengenai microtransaction loot box. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yaitu Kitab undang-undang Hukum pidana dan Undang undang tentang transaksi elektronik sebagai bahan hukum primer dan buku ataupun jurnal yang membahas microtransaction sebagai bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini microtransaction lootbox memenuhi unsur tindak pidana perjudian dalam KUHP pasal 303 dan juga penipuan pada KUHP pasal 378. Dikarenakan microtransaction memiliki unsur yang tercantum dalam undang undang tersebut maka microtransaction dapat di atur menggunakan Kitab undang- undang undang Hukum pidana dan Undang undang tentang transksi elektronik.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2313 K/PDT/2022 TERKAIT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) Kusumawardani, Rahmawati Agustina; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53728

Abstract

ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TERKAIT PELAKU USAHA YANG MENGURANGI MANFAAT JASA PADA SYARAT DAN KETENTUAN RALALI: JURIDICAL ANALYSIS OF THE INCLUSION OF STANDARDIZED CLAUSES RELATED TO BUSINESS ACTORS WHO REDUCE SERVICE BENEFITS IN RALALI TERMS AND CONDITIONS Nova Amalia; Eny Sulistyowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53767

Abstract

Abstrak Salah satu aplikasi penyedia layanan dan jasa yang mencantumkan klausula baku dalam syarat dan ketentuan aplikasinya adalah Ralali. Ralali merupakan sebuah platform aplikasi marketplace B2B (business to business) yang menghubungkan beberapa pihak penjual dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian dapat menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang posisinya lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencantuman klausula baku dalam syarat dan ketentuan Ralali telah sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan pencantuman klausula baku yang mengurangi manfaat jasa pada syarat dan ketentuan Ralali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku dalam syarat dan ketentuan Ralali tidak sesuai serta bertentangan dengan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman syarat dan ketentuan tersebut yaitu batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Klausula Baku, Pelaku Usaha, Mengurangi Manfaat Jasa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen.
TINJAUAN YURIDIS KARYA SENI PENGGEMAR (FANART) SEBAGAI SEBUAH CIPTAAN Karima Fatma Nusantika; Budi Hermono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53833

Abstract

Hak cipta merupakan suatu bentuk penghormatan atas terciptanya karya intelektual dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dari perbuatan yang merugikan kepentingannya baik secara moral maupun ekonomi. Fanart merupakan karya seni dalam bentuk gambar yang merujuk pada tokoh karakter dalam karya seni yang sudah ada sebelumnya. Persoalan timbul mengenai status hukum fanart, apakah fanart sebagai karya seni yang dibuat berdasarkan karya lain tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta atau tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum fanart berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh fanartist apabila fanartnya dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersil oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah fanart merupakan karya adaptasi ataupun karya transformasi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fanart harus memenuhi Standar Perlindungan Hak cipta, yakni perwujudan, kreativitas, dan orisinalitas serta mematuhi aturan pembatasan hak cipta (fair use). Upaya hukum yang dapat dilakukan fanartist apabila fanartnya dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersil adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan setelah fanartist mendapatkan izin dari pemegang hak cipta karya seni asli untuk menciptakan karya turunan. Kata Kunci : Hak Cipta, Fanart, Karya Turunan.
Legal Protection for Employment BPJS Participants Who Experience Accidents Outside Routine Routes Fransiska Yuardini Yuardini; Emmilia Rusdiana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.48532

Abstract

Work Accident Insurance (WAI) arises because of concerns over work accidents experienced by workers and possibilty violations commited by the company on safety and health, causing workers not to get claims on Work Accident Insurance (WAI). Work accidents are work accidents that occur in employment relationships, including accidents that occur on the way from home to work or the other way, and diseases caused by the work environment. On this research will discuss the legal protection provided to workers who experience accidents the usual or reasonable routine routes. This study aims to know and describe the legal protection provided if JKK cannot be given to BPJS Employment participants who experience accients outside the routine route and factors that influence the determination for BPJS Employment participants to get benefit to JKK. This research is a normative research with a statutory and conceptual approach and analyzed with descriptive, evaluative, and argumentative techniques. The resukt of research and discussion that if workers experience accidents outside the routine route, there is preventuve legal protection by diagnosing the accident case, represive means protection by means of complaints if workers have mde claims but are not disbursed. And JKK has several criteria regarding work accidents when workers at the time of a work accident based on Ministerial Regulation No. 5/2021.
Seller's Responsibility for Non-Conforming Goods in an Online Sale and Purchase Agreement Online at Lazada Elya Mahmada; Indri Fogar Susilowati
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.53338

Abstract

Buying and selling transaction activities have developed hand in hand with improving technology. The increase in E-Commerce media also gave birth to a Marketplace. One of the Marketplaces in Indonesia is Lazada. In the Civil Code, Article 1457 explains the definition of buying and selling. Even though the agreement was formed with the intention that all transactions go well, when one of the parties does not fulfill the agreement's contents, this is the default. The problem that arises from this is that many sellers commit defaults, such as sending goods that are not suitable. This research aims to find out the form of the seller's default responsibility in the online sale and purchase agreement on the Lazada Marketplace and to find out the buyer's legal protection due to default by the seller in the online sale and purchase agreement on the Lazada Marketplace. This study uses normative legal research. The study results show that sellers committed default cases in carrying out what was promised. However, it should not have been promised. The seller is responsible for exchanging goods in line with the two principles of accountability, namely, the principle of liability based on fault and the principle of breach of warranty. According to Article 1234 of the Civil Code, compensation for costs, losses, and interest due to non-fulfillment of the agreement is only obligatory if the party must fulfill the agreement after being declared negligent in fulfilling the agreement. The seller must carry out the form of responsibility as compensation. 
The Analysis of Judge's Decision on the Crime of Sexual Intercourse With A Child (Case Study of Judge's Decision Number 1423 K/Pid.Sus/2018) Debby Ramadhanty; Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53750

Abstract

Judgment Number 1423K/Pid.Sus/2018, relates to the defendant's commission of the criminal act of sexual intercourse through deception against a minor. This study aims to assess and analyze whether the judge's decision in case number 1423K/Pid.Sus/2018 complies with the criminal sanctions under Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. It also seeks to examine and analyze why the judge disagreed with the public prosecutor's indictment. The research method used is normative juridical research, employing a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources. The data collection method used is literature review. The analytical technique employed in this study is prescriptive analysis. The results of this research indicate that Judgment Number 1423K/Pid.Sus/2018 fulfills the juridical elements. However, the imposed sentence is still not in accordance with Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection because the punishment imposed is below the minimum threat of punishment. Additionally, the judge disagreed with the public prosecutor's indictment, which charged the defendant under Article 88 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge believed that the defendant only fulfilled the element of sexual intercourse and not exploitation.
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK MENGENAI ANAK PEREMPUAN YANG MENUNTUT BAGIAN MUTLAK KARENA ADANYA SURAT WASIAT Binti Hamidatul Lailiyah; Budi Hermono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53961

Abstract

Pertimbangan Hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang memuat argumentasi atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Nomor 69/pdt/2014/ptk mengenai anak perempuan yang menuntut bagian mutlak atas adanya surat wasiat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah hibah wasiat yang mengurangi bagian mutlak ahli waris menurut undang – undang dapat dibatalkan apabila dituntut oleh legitimaris berdasarkan Pasal 913, 914 dan 920 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari Putusan No 69/PDT/2014/PTK yang menerapkan pasal 875 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan hukum waris adat Rote yang bersifat Patrilineal yaitu unsur kepastian hukum dan bagian mutlak yang dituntut dalam putusan tersebut menjadi tidak ada
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH NEGARA BEKAS AGRARISCH EIGENDOM DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG: (STUDI PUTUSAN NO. 619/PDT/2019/PT SMG) Damastuti, Tiara Aji; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.54074

Abstract

Page 146 of 162 | Total Record : 1614

 144   145   146   147   148 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2026): Novum: Jurnal Hukum Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue