cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 144   145   146   147   148 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2313 K/PDT/2022 TERKAIT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) Kusumawardani, Rahmawati Agustina; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53728

Abstract

ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TERKAIT PELAKU USAHA YANG MENGURANGI MANFAAT JASA PADA SYARAT DAN KETENTUAN RALALI: JURIDICAL ANALYSIS OF THE INCLUSION OF STANDARDIZED CLAUSES RELATED TO BUSINESS ACTORS WHO REDUCE SERVICE BENEFITS IN RALALI TERMS AND CONDITIONS Amalia, Nova; Sulistyowati , Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53767

Abstract

Abstrak Salah satu aplikasi penyedia layanan dan jasa yang mencantumkan klausula baku dalam syarat dan ketentuan aplikasinya adalah Ralali. Ralali merupakan sebuah platform aplikasi marketplace B2B (business to business) yang menghubungkan beberapa pihak penjual dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian dapat menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang posisinya lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencantuman klausula baku dalam syarat dan ketentuan Ralali telah sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan pencantuman klausula baku yang mengurangi manfaat jasa pada syarat dan ketentuan Ralali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku dalam syarat dan ketentuan Ralali tidak sesuai serta bertentangan dengan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman syarat dan ketentuan tersebut yaitu batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Klausula Baku, Pelaku Usaha, Mengurangi Manfaat Jasa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen.
TINJAUAN YURIDIS KARYA SENI PENGGEMAR (FANART) SEBAGAI SEBUAH CIPTAAN Nusantika, Karima Fatma; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53833

Abstract

Hak cipta merupakan suatu bentuk penghormatan atas terciptanya karya intelektual dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dari perbuatan yang merugikan kepentingannya baik secara moral maupun ekonomi. Fanart merupakan karya seni dalam bentuk gambar yang merujuk pada tokoh karakter dalam karya seni yang sudah ada sebelumnya. Persoalan timbul mengenai status hukum fanart, apakah fanart sebagai karya seni yang dibuat berdasarkan karya lain tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta atau tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum fanart berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh fanartist apabila fanartnya dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersil oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah fanart merupakan karya adaptasi ataupun karya transformasi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fanart harus memenuhi Standar Perlindungan Hak cipta, yakni perwujudan, kreativitas, dan orisinalitas serta mematuhi aturan pembatasan hak cipta (fair use). Upaya hukum yang dapat dilakukan fanartist apabila fanartnya dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersil adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan setelah fanartist mendapatkan izin dari pemegang hak cipta karya seni asli untuk menciptakan karya turunan. Kata Kunci : Hak Cipta, Fanart, Karya Turunan.
Legal Protection for Employment BPJS Participants Who Experience Accidents Outside Routine Routes Yuardini, Fransiska Yuardini; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.48532

Abstract

This study addresses legal protection for workers in relation to Work Accident Insurance (WAI), particularly when accidents occur outside regular commuting routes. WAI exists to mitigate the risks of work-related accidents, including those on the way to or from work, and illnesses caused by the work environment. However, concerns arise when companies violate occupational safety and health standards, potentially preventing workers from receiving rightful claims. The study aims to analyze the legal protection available for workers—especially BPJS Employment participants—who suffer accidents outside routine routes, and to identify the factors influencing eligibility for JKK (Work Accident Security) benefits. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the study employs descriptive, evaluative, and argumentative analyses. The findings show that when accidents occur outside the usual commuting route, preventive legal protection is provided through case diagnosis, while repressive protection involves legal complaints when claims are denied. The eligibility for JKK benefits is based on specific criteria outlined in Ministerial Regulation No. 5 of 2021, including the time, location, and causal relationship of the accident to the employment. Thus, while protection exists, the recognition of claims outside standard routes depends on strict interpretations of regulations, requiring improved clarity and fairness in implementation.
Seller's Responsibility for Non-Conforming Goods in an Online Sale and Purchase Agreement Online at Lazada Mahmada, Elya; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.53338

Abstract

Buying and selling transaction activities have developed hand in hand with improving technology. The increase in E-Commerce media also gave birth to a Marketplace. One of the Marketplaces in Indonesia is Lazada. In the Civil Code, Article 1457 explains the definition of buying and selling. Even though the agreement was formed with the intention that all transactions go well, when one of the parties does not fulfill the agreement's contents, this is the default. The problem that arises from this is that many sellers commit defaults, such as sending goods that are not suitable. This research aims to find out the form of the seller's default responsibility in the online sale and purchase agreement on the Lazada Marketplace and to find out the buyer's legal protection due to default by the seller in the online sale and purchase agreement on the Lazada Marketplace. This study uses normative legal research. The study results show that sellers committed default cases in carrying out what was promised. However, it should not have been promised. The seller is responsible for exchanging goods in line with the two principles of accountability, namely, the principle of liability based on fault and the principle of breach of warranty. According to Article 1234 of the Civil Code, compensation for costs, losses, and interest due to non-fulfillment of the agreement is only obligatory if the party must fulfill the agreement after being declared negligent in fulfilling the agreement. The seller must carry out the form of responsibility as compensation. 
The Analysis of Judge's Decision on the Crime of Sexual Intercourse With A Child (Case Study of Judge's Decision Number 1423 K/Pid.Sus/2018) Ramadhanty, Debby; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53750

Abstract

Judgment Number 1423K/Pid.Sus/2018, relates to the defendant's commission of the criminal act of sexual intercourse through deception against a minor. This study aims to assess and analyze whether the judge's decision in case number 1423K/Pid.Sus/2018 complies with the criminal sanctions under Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. It also seeks to examine and analyze why the judge disagreed with the public prosecutor's indictment. The research method used is normative juridical research, employing a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources. The data collection method used is literature review. The analytical technique employed in this study is prescriptive analysis. The results of this research indicate that Judgment Number 1423K/Pid.Sus/2018 fulfills the juridical elements. However, the imposed sentence is still not in accordance with Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection because the punishment imposed is below the minimum threat of punishment. Additionally, the judge disagreed with the public prosecutor's indictment, which charged the defendant under Article 88 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge believed that the defendant only fulfilled the element of sexual intercourse and not exploitation.
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK MENGENAI ANAK PEREMPUAN YANG MENUNTUT BAGIAN MUTLAK KARENA ADANYA SURAT WASIAT Lailiyah, Binti Hamidatul; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53961

Abstract

Pertimbangan Hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang memuat argumentasi atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Nomor 69/pdt/2014/ptk mengenai anak perempuan yang menuntut bagian mutlak atas adanya surat wasiat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah hibah wasiat yang mengurangi bagian mutlak ahli waris menurut undang – undang dapat dibatalkan apabila dituntut oleh legitimaris berdasarkan Pasal 913, 914 dan 920 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari Putusan No 69/PDT/2014/PTK yang menerapkan pasal 875 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan hukum waris adat Rote yang bersifat Patrilineal yaitu unsur kepastian hukum dan bagian mutlak yang dituntut dalam putusan tersebut menjadi tidak ada
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH NEGARA BEKAS AGRARISCH EIGENDOM DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG: (STUDI PUTUSAN NO. 619/PDT/2019/PT SMG) Damastuti, Tiara Aji; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.54074

Abstract

Juridical Analysis of the Inclusion of Standard Clauses Regarding Changes in Investment Fund Management Fees Unilaterally by Business Actors in Life Insurance Policies PT Prudential Life Assurance Candrawati, Devia; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.54154

Abstract

This study explores the legal issues surrounding standard clauses in life insurance agreements, focusing on clause Number 5.6 in the policy of PT Prudential Life Assurance. Insurance serves as a form of risk management in response to life’s uncertainties. However, standard agreements, particularly in life insurance, often favor business actors and may disadvantage consumers. One such clause requires consumers to accept unilateral changes made by the insurer, raising concerns under consumer protection law. The research aims to analyze the normative conflict between Prudential’s policy clause and Article 18(1)(g) of the Consumer Protection Act and Article 22(3)(f) of Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013. The study also examines the legal remedies available to consumers who are affected by such clauses. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study relies on primary and secondary legal materials. The findings conclude that Clause 5.6 contradicts the aforementioned legal provisions, as it allows unilateral changes by the insurer, which is prohibited in consumer agreements. This violates principles of fairness and legal certainty. As a result, consumers may pursue legal remedies through both litigation (e.g., filing claims in court) and non-litigation avenues (e.g., dispute resolution bodies or mediation), in accordance with Indonesia’s positive law. The study highlights the need for stronger regulatory oversight and enforcement to protect consumer rights in the financial services sector.  
The Dynamics of The Job Creation Law (Case Study of The Constitutional Court’s Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on The Formal Test Against Law Number 11 Of 2020 on Job Creation) Bimantya, Deva Mahendra Caesar; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.54219

Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (hereinafter referred to as the Omnibus Law) was enacted and signed by the President on November 2, 2020. The Omnibus Law aims to reform regulations by simplifying the legal framework to address the lack of synchronization among various laws and regulations, as well as eliminating overlapping rules that are considered to hinder the government's objectives. Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 on the Formal Review of the Job Creation Law, issued by the Constitutional Court on November 4, 2021, granted the petitioner's request for a formal review of the Omnibus Law. On December 30, 2022, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 on Job Creation as a follow-up to Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020. The research conducted in this study is normative, analyzing the judges' considerations in Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020, with a focus on the ambiguity/difference in interpretation among the nine judges regarding Law No. 12 of 2011 and the fulfillment of the urgency element in Perppu No. 2 of 2022. The author adopts a legal and case-based approach and utilizes primary and secondary legal sources to analyze the issues. The author employs a prescriptive method of analysis. In the decision, the judges did not consider the substantive principles of legislation and found that the element of urgent necessity, which compelled the issuance of the Job Creation Perppu, was not fulfilled.

Page 146 of 159 | Total Record : 1583

 144   145   146   147   148 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue