cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 147   148   149   150   151 
TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT KONSUMEN TERKAIT REVIEW PRODUK DI MEDIA SOSIAL Ferdinal, Yan; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58126

Abstract

Review produk merupakan salah satu contoh pengenalan suatu produk dengan cara mengulas kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh suatu produk. Hal ini menuai pro dan kontra yang mana pelaku usaha merasa tersakiti dengan review produk yang dilakukan oleh konsumen karena merusak reputasi brand dan perusaahaan sehingga berujung dengan menuntut konsumen tersebut dengan dugaan pencemaran nama baik. Walaupun konsumen dilindungi melalui UUPK tapi pada kenyataannya UUPK ini tidak bisa sepenuhnya melindungi konsumen dari delik pencemaran nama baik yang termuat dalam UU ITE. Tahun 2021 telah dikeluarkan surat keputusan bersama pedoman implementasi UU ITE (SKB UU ITE) yang mana dalam salah satu poin pedoman implementasi nya mengatur tentang pencemaran nama baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat konsumen terkait review produk di media sosial dengan dikeluarkannya SKB UU ITE dan bagaimana etika konsumen yang ingin melakukan kegiatan review produk di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian doktrinal dimana yang menjadi fokus utama adalah konsep hukum yang berarti peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan SKB UU ITE dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan review produk dari delik pencemaran nama baik yang termuat dalam UU ITE dan konsumen yang melakukan review produk wajib memperhatikan hak orang lain terkhususnya pelaku usaha dan review produk yang dilakukan harus dengan jujur, menggunakan kata yang sopan serta memperhatikan norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum. Kata kunci : Konsumen, Review produk, SKB UU ITE, Perlindungan Hukum
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KOSMETIK TERKAIT PRODUK SKINCARE KEMASAN SHARE IN JAR Wardhani, Mustika Eka Kusuma; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58381

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 877/PDT.G/2022/PN SBY TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENYIMPAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Faruq, Muhammad; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58414

Abstract

Abstrak Notaris mempunyai tanggung jawab hukum secara perdata berkenaan dengan jabatannya, serta notaris bertanggung jawab apabila objek (SHM) yang ia simpan rusak ataupun hilang dari penguasaannya. Permasalahan antara Handoko Juwono melawan Dedy Wijaya pada putusan PN Nomor 877/Pdt.G/2022/PN Sby merupakan contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan dedy Wijaya selaku Notaris. Hal ini disebabkan karena notaris tidak melaksankan tugas dan kewajibannya dalam menyimpan sertifikat hak milik yang dititipkan kepadanya dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang disepakati oleh para pihak. Namun perbuatan yang dilakukan oleh Notaris yaitu menghilangkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dapat merugikan pihak yang memberikan kepercayaan kepadanya, yaitu handoko Juwono tidak dapat membalik nama sertifikat tersebut dari pemilik lama menjadi nama sendiri. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Yaitu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 877/Pdt.G/2022/PN Sby mengenai tanggung jawab Notaris dalam menyimpan sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode analisis atas bahan hukum yang terkumpul adalah Metode Analisis Deskriptif guna untuk mengetahui benar atau salah pertimbangan hakim pada putusan PN nomor 877/Pdt. G/2022/PN Sby. Hasil dari penelitian ini sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara a quo bahwa tergugat menghilangkan sertifkat hak milik, perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, akibat atas perbuatan Notaris yang merugikan orang lain dikenakan sanksi perdata yaitu mengganti kerugian materiil maupun immateril  
ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Putra, Melandrie Rizky; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58424

Abstract

Indonesia menganut sistem Pemerintahan Demokrasi yang pada dasarnya rakyat menjadi pemegang kedualatan tertinggi. Sistem demokrasi melahirkan trias politica yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dengan prinsip pengawasan yang dinamakan check and balances. Prinsip pengawasan ini melekat pada lembaga perwakilan yaitu DPR. Dalam prinsip pengawasan ini, DPR memiliki hak kelembagaan dan hak anggota untuk melancarkan tugas nya. Sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi, terdapat hak angket yang digunakan terakhir kali kepada lembaga KPK. Penggunaan hak angket DPR terhapa KPK memunculkan polemik yang disebabkan perdebatan status kelembagaan KPK apakah suatu lembaga independent atau eksekutif. Sebab, hak angket hanya dapat dipergunakan kepada lembaga – lembaga eksekutif. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan yuridis terkait hak angket kepada lembaga anti rasuah tersebut, motif ptindakan tersebut apakah didasari argumen hukum yang sesuai peraturan berlaku atau politik belaka. Penelitian menggunakan pendekatan seperti pendekatan kasus, konseptual, pendekatan perundang – undangan, serta pendekatan sejarah yang mana jelas artinya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Melalui studi kepustakaan dan menggunakan bahan hukum primer beserta sekunder terbentuklah suatu penelitian normatif tentang hak angket DPR terhadap KPK ini. Maksud dan tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penjatuhan hak angket oleh DPR terhadap lembaga antia rasuah apakah secara aturan hukum maupun peraturan yang berlaku serta kemungkinan terjadinya dampak hukum dari penggunaan hak angket.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES MOJOKERTO KOTA Putri, Inez Indira; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58432

Abstract

Di Indonesia, permasalahan penggunaan narkoba saat ini sudah tidak terkendali. Penyalahgunaan narkotika jelas merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani sesuai dengan hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia demi tegaknya suatu hukum. Namun baru-baru ini telah diatur peraturan mengenai penyelesaian tindak pidana dengan cara kekeluargaan atau biasa disebut Restorative Justice. Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika melalui Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Oleh karena itu penelitian ini sangat menarik bagi peneliti teliti untuk mengetaui penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Restorative Justice dan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut pasal 9 PERPOL No. 8 Tahun 2021 dalam menyelesaikan kasus restorative justice penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota. Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian penulis bahwa Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota menerapkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah berhasil kerena setiap tahun penyidik Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota telah maksimal dalam menyelesaikan perkara pidana penyalahgunaan narkotika melalui Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 260K/TUN/2023) Mewengkang, Fanuel Gernandya; Masnun, Muhammad Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58449

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu diperlukam untuk bekerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Melakukan pekerjaan harus mengadakan perjanjian kerja antara Pengusaha dan pekerja. Namun dalam setiap melakukan pekerjaan akan ada kemungkinan yang terjadi salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja.(PHK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis PHK secara sepihak pada Perusahaan Daerah Air Minum Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya transparansi dan kejelasan terkait surat pemberhentian karyawan yang dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, Dimana pemberhentian dilakukan tanpa somasi ataupun keberatan. Menjadi pro dan kontra ketika karyawan yang terkena dampak PHK melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Penelitian ini menganalisis untuk menambah wawasan bagaimana hukum berlaku khusus pada praktik Perusahaan, mengkaji hak-hak pada karyawan yang dilindungi oleh hukum dan meningkatkan kualitas keputusan hakim.
TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022) Bintari, Raraniken Ayuning; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Uji materiil ini dilakukan oleh Zico Leonard Djagardo S.H. yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara. Permohonan ini mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil ini berawal ketika terjadi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan digantikan oleh Sekjen MK Guntur Hamzah. Tujuannya adalah untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim dan menganalisis akibat hukum putusan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang jelas secara nilai-nilai yuridis yang dirujuk, menunjukan bahwa telah tergerusnya independensi hakim. Kata Kunci: Hakim Mahkamah Konstitusi, Independensi, Uji Materiil.
KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN KERJA SEBAGAI DASAR HUBUNGAN KERJA Saskiavi, Athaya Prameswari Rizki; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58483

Abstract

Perjanjian kerja dibutuhkan sebagai landasan kerja dalam upaya perlindungan bagi pekerja/buruh dan pengusaha. Terdapat peristiwa hukum adanya pelaksanaan perjanjian kerja berbentuk surat pernyataan kerja yang dilakukan pada praktek perjanjian kerja sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event keolahragaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan surat pernyataan kerja sebagai suatu bentuk dari perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Surat pernyataan kerja antara pekerja dengan PT X tidak memenuhi syarat formil perjanjian kerja dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan sehingga dinyatakan cacat formil sebagai perjanjian kerja dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hubungan kerja. Hubungan kerja antara PT X dengan pekerja tetaplah ada namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau perjanjian kerja secara lisan. Perjanjian kerja yang dilakukan merupakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis berdasarkan Pasal 57 UU Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis haruslah memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Surat pernyataan kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 UU Ketenagakerjaan sehingga cacat formil sebagai dasar hubungan kerja. Dalam hal tidak sempurnanya surat pernyataan kerja sebagai dasar hubungan kerja, memungkinkan adanya perselisihan hak. Setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi harus diupayakan perundingan Bipartit. Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pemberi kerja dan pekerja untuk mencapai mufakat. Tahap lanjutan apabila Bipartit gagal, adalah perundingan Tripartit melalui mediasi dengan peran mediator sebagai penengah yang netral. Mediasi berhasil apabila tercapai kesepakatan antara dua pihak. Apabila gagal, mediator mengeluarkan anjuran tertulis untuk ditanggapi.
Legal Framework and Preventive Measures Against Doping in the 2023 East Java Provincial Sports Week (PORPROV) Gemilang, Putri Surya; Astuti, Pudji Astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58566

Abstract

The doping case involving Indonesian athletes and the sanctions imposed by the World Anti-Doping Agency (WADA) due to Indonesia’s failure to submit 300 anti-doping samples highlights persistent irregularities within the national sports sector. These issues reflect broader systemic weaknesses, including at the provincial level. This study aims to examine the preventive measures taken by the East Java Province KONI against doping and to analyze the obstacles in enforcing Article 103 paragraph (1) of Law No. 11 of 2022 concerning Sports, particularly regarding the health component as it relates to anti-doping regulation during the 2023 East Java Provincial Sports Week (Porprov). The research adopts an empirical-qualitative method using purposive sampling, where experts and relevant events are deliberately selected to provide insights not available from general sources. The findings indicate that anti-doping education has not been evenly distributed across districts and cities in East Java. Furthermore, there were no concrete or systematic efforts by East Java KONI to prevent doping during Porprov 2023. Several obstacles were identified in enforcing Article 103 paragraph (1), including legal ambiguity, weak law enforcement, lack of adequate facilities, and insufficient awareness among athletes and stakeholders. The study recommends enhancing anti-doping education, improving coordination between institutions, and strengthening the legal and institutional framework to ensure effective enforcement of anti-doping regulations in future sporting events at the regional level.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI Fardana, Nuraini Brillianti; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58600

Abstract

Landreform merupakan program Pemerintah berupa proses redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu program Landreform adalah redistribusi tanah. Salah satunya di Desa Sengeti, Provinsi Jambi terdapat permasalahan sengketa tanah antara Petani Penggarap dan PT. KKL. Berdasarkan keterangan petani, mereka merasa tanah redistribusi miliknya dikuasai secara sepihak oleh PT. KKL. Sedangkan menurut pihak PT. KKL ia merasa bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut secara sah dengan proses jual beli. Sengketa ini dibawa di Pengadilan Negeri Jambi, Perkara ini diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi dan Hakim memutuskan bahwa para Petani Penggarap tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali karena kurangnya bukti-bukti kuat yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi; dan 2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti sudah tepat karena memberikan pertimbangan bahwa untuk mengajukan kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan akta otentik. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil maupun immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi yang seharusnya diterima oleh pihak penggugat akibat adanya penguasaan lahan.

Page 149 of 159 | Total Record : 1583

 147   148   149   150   151 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue