cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 152   153   154   155   156 
Clickbait Content Titles on Internet Media Reviewed from Criminal Law Perspective Sayyidina, Diandra Alya; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61930

Abstract

This study examines the legal aspects of clickbait content titles, a common strategy used by creators to attract user attention and generate profit. While effective in increasing traffic, clickbait often misleads users, degrades internet content quality, and causes economic and experiential harm. Using a juridical normative method with legislative and conceptual approaches, the study collects legal materials through the snowball method, starting from selected literature that expands over time. The findings reveal that although some existing laws can be indirectly applied to address clickbait practices, none explicitly prohibit or regulate them. The lack of clear legal norms and the absence of criminal sanctions contribute to creators’ indifference toward the negative impacts of clickbait. As a result, current regulations are insufficient to deter such practices. To overcome this legal gap, the study recommends criminalization through either the drafting of new legislation or amendments (addendums) to existing laws. This includes the need for detailed regulatory frameworks, the inclusion of explanatory notes, and the implementation of appropriate criminal sanctions. Clear and specific rules are essential to provide legal certainty and serve as a reference for law enforcement, ultimately reducing the recurrence of harmful clickbait practices in digital media.
IMPLEMENTASI TERKAIT PEMBERIAN JASA OLEH PPAT TANPA MEMUNGUT BIAYA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GRESIK Akmal, Muhammad Wijdanul; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61939

Abstract

The Impact of Overcapacity on the Fulfillment of Prisoners' Rights to Health Services in Class I Malang Prison Institutions Muarif, Zainah Al Widad; Ahmad, Ahmad Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61954

Abstract

Overcapacity is a condition where the number of prisoners exceeds the available capacity. The problem of overcapacity is a serious issue related to human rights, because the condition of overcapacity certainly causes the living conditions of prisoners to be inappropriate, in a situation of overcapacity the prison has a very limited space for movement so that in a narrow room increases the risk of health problems that will quickly spread between prisoners. The problem of overcapacity was studied to find out in fact how the impact of overcapacity on the fulfillment of the right to obtain health services for prisoners at the Class I Correctional Institution in Malang, along with knowing what are the obstacles in fulfilling the right to obtain health services for prisoners. The research method uses empirical legal research or sociological juridical with a qualitative approach as a writing guide. The results of this study concluded that the impact of overcapacity on the fulfillment of health services for prisoners, one of which is related to the general health services of the inpatient unit, not all prisoners with indications of serious illness will be hospitalized due to insufficient space, the lack of this has resulted in the emergence of obstacles in the fulfillment of health services, namely the lack of complete facilities and infrastructure, human resources in the form of medical personnel and the lack of awareness of prisoners to maintain environmental hygiene which has an impact on the health of prisoners.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 130/Pdt.G/2022/PN.Sda TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK WARIS YANG BELUM DI BAGI El Fachriza, Dimas Aditya; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62277

Abstract

Pembebanan hak tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum mulai dari akta pemberian hak tanggungan sampai dilakukan pendaftaran dengan mendapatkan sertifikat hak tanggungan dari Kantor Pertanahan. Namun tidak semua hak atas tanah yang akan dibebankan dengan hak tanggungan memiliki dokumen kepemilikan yang sempurna. Di dalam prakteknya seringkali terdapat dalam menjaminkan hak tanggungan dimana si pemberi hak tanggungan tidak memiliki kewenangan yang mutlak atas objek jaminan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembebanan hak tanggungan atas tanah warisan yang belum dibagi, untuk mengetahui akibat hukum terhadap objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi, dan untuk mengetahui analisis putusan nomor 130/Pdt.G/2022/Pn.Sda. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang diambil dari data sekunder yaitu studi dokumentasi dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan penelitian dapat dipahami meskipun pembebanan hak tanggungan tersebut pada objek tanah warisan yang belum dibagi tidak serta menggugurkan hak pemegang hak tanggung. Akibat hukum terhadap objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi adalah pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Harta Waris
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2018/PN.NGW. MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN Permata, Salsabila Berlian; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62350

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penentuan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh Siti Chosiah selaku Penggugat atas tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Mardi. S.S.o.s. MM selaku Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conseptual approach dan case approach. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp.290.000.00,-. Pertimbangan hukum Majelis Hakim demi keadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar 1% setiap bulan. Pertimbangan hukum tersebut berbeda dengan suku bunga bank pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,9% sampai 6,5%. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum kepada para pihak khususnya Penggugat. Pertimbangan hukum mengenai ganti rugi kerugian immateriil Penggugat menurut Majelis Hakim ditolak karena tidak adanya cukup bukti penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kata Kunci : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi Materiil, Ganti Rugi Immateriil
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA Salma, Elfira; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62354

Abstract

Pekerja rumah tangga saat ini masih belum memiliki kepastian hukum yang layak sebagai pekerja seperti pada umumnya. Terutama bagi pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan ini menjadi tidak terjamin harkat dan martabatnya untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai pekerja maupun sebagai anak. Seringkali anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga mengalami diskriminasi, kekerasan, pelecehan, eksploitasi, hingga human trafficking. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD Tahun 1945, bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa urgensi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ialah dikarenakan anak merupakan bagian dari HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU HAM. Selain itu, terdapat kekaburan hukum pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia. Keberadaan Permenaker No. 2 tahun 2015 yang berfungsi memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga masih belum komprehensif. Adapun UUK dalam mengatur perlindungan pekerja anak hanya berlaku pada sektor pekerjaan formal. RUU PRT belum terdapat pengaturan yang mengatur lingkup pekerja anak. Upaya pemerintah Indonesia hanya melalui Keppres No. 59 Tahun 2002, namun hingga saaat ini belum terdapat upaya yang mengatur mengenai batas usia minimum, jam kerja, dan sanksi maupun hukuman tegas.
Legal Protection for Election Organizing Committees When They Experience Work Accidents During General Elections in the General Election Commission Rahmadipadma, Mirza Ghulam; Widodo, Hananto; Sari , Widya Maya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62359

Abstract

This study focuses on the legal protection for election committee workers when they experience work accidents during general elections within the environment of the General Election Commission (General Election Commission or KPU). General elections are a cornerstone of democracy that determines the direction and leadership of a nation. In Indonesia, election organizers including the District Election Committee (Kecamatan Election Committee or PPK), Voting Committee (Positioning Committee or PPS), and Voting Organizing Group (Kelompok Organizing Pemulungan Pemulungan or KPPS) may face risks of accidents while performing their duties. This research utilizes normative research methodology, focusing on the study of legal documents and applicable regulations. The aim is to delve deeper into the legal aspects and protections that need strengthening to ensure the safety and well-being of election committee workers in carrying out their tasks. Considering the significant number of casualties during this democratic event, this study highlights the importance of health guarantees for these ad hoc bodies, which have not been sufficiently regulated in the Election Commission Regulations (Peraturan Election Commission General or PKPU). Additionally, the research examines the role of the Social Security Organizing Agency (Social Security Organizing Agency or BPJS) in providing social protection for election committee workers and the challenges faced in implementing employment social security at the regional level. The results underscore the need for policy improvements and increased collaborative capacity with relevant parties to conduct fair, transparent, and accountable elections that strengthen democracy in Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 374K/PDT.SUS-PHI/2023 TENTANG KEWAJIBAN ADANYA RISALAH MEDIASI DALAM PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Istifaiah, Sohibatul; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62477

Abstract

Surianto adalah karyawan PT Bintang Prima Lestari Utama yang bekerja sebagai karyawan tetap selama 21 tahun 5 bulan. Perusahaan melakukan pemutusan hubunga kerja (PHK) sepihak kepada Surianto tanpa alasan yang jelas. Perusahaan tidak membayarkan hak Surianto saat terkena PHK, sehingga dilakukan perundingan bipartit dan menghasilkan Perjanjian Bersama. Pada faktanya isi Perjanjian Bersama tidak dijalan oleh perusahaan, sehingga Surianto membuat surat pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Pengaduan tersebut ditolak dengan alasan telah diselesaikan secara bipartit dan menghasilkan Perjanjian Bersama, sehingga mediator tidak dapat menerbitkan risalah mediasi dan mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK-2 PHI/DS/2021. Surianto mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan gugatan Surianto tidak melampirkan risalah mediasi maka gugatan tidak dapat diterima, sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan Surianto melalui Putusan Nomor 374K/Pdt.Sus-PHI/2023. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tidak dilampirkannya risalah mediasi dapat menjadi dasar hakim menolak ajuan gugatan, serta menganalisis akibat hukum dari tidak dilampirkannya risalah mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak dilampirkannya risalah penyelesaian mediasi dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadikan dasar hakim untuk menolak gugatan khusus pada kasus Surianto dan PT Bintang Prima Lestari Utama dikarenakan terdapat bukti pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Akibat hukum dalam perselisihan dan putusan ini, yaitu terdapat akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung baik bagi perusahaan maupun bagi Surianto selaku pekerja.. Kata Kunci: Perjanjian Bersama, Karaywan Tetap, Pemutusan Hubungan Kerja.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST) Novitasari, Yesica; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62707

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia dalam hukum positif secara khusus tidak diatur secara tegas. Sehingga, karena beberapa alasan perkawinan beda agama sering menjadi subjek kontroversi dan perdebatan. Penetapan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, dalam penetapannya hakim mengabulkan dan mengabulkan sebagian permohonan tersebut berdasarkan fakta yuridis dan beberapa pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum positif dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dan beberapa faktor penyebab disparitas dari penetapan permohonan perkawinan beda agama pada kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasilnya pada penetapan perkawinan beda agama pada kedua pengadilan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas diantaranya karena faktor agama dan tidak terpenuhinya sayarat formil pengajuan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
Influence of Changes to the Regulations on the Term of Village Head on Village Development Yusuf, Muhammad; Amiq, Bachrul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation of the term of office of village heads in Indonesia has undergone frequent changes, affecting the dynamics of village governance and development. The latest regulation, Law No. 3 of 2024, stipulates in Article 39 that a village head serves for 8 years and may be re-elected once, contrasting with the previous provision of 6 years with the possibility of two re-elections. This regulatory change potentially influences the continuity and effectiveness of village development, in which the village head plays a central role, particularly in managing village finances and assets. This study aims to examine the impact of the extended term of office on village development and community participation in two villages: Munggugianti and Sirnoboyo in Benjeng District, Gresik Regency. Using an empirical juridical method, the research applies a socio-legal approach through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that a longer term of office provides better continuity in development planning and execution, allowing village heads to implement medium to long-term programs more effectively. However, challenges remain in ensuring community participation, which varies depending on public awareness and socialization efforts. In both villages, development progress shows improvement post-regulatory change, although community involvement is still not optimal and sometimes not aligned with the expectations of participatory governance. The study recommends strengthening community legal awareness, increasing transparency in village governance, and institutionalizing development planning mechanisms that actively involve the community regardless of leadership changes.

Page 154 of 159 | Total Record : 1583

 152   153   154   155   156 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue