cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 150   151   152   153   154 
URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Ronauli, Monalisa Indah; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59754

Abstract

Mekanisme penghilangan paksa diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun dalam undang-undang tersebut definisi penghilangan paksa masih belum jelas tidak terdapat subjek aktif dan tidak terdapat unsur merendahkan martabat kemanusiaan dalam kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi ratifikasi konvensi internasional The Internasional Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban dan kleuarga korban penghilangan paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan konsep ilmu hukum dalam dasar analisis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, meratifikasi konvensi The Internasional Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) dilakukan sebagai upaya pemutus rantai praktik penghilangan paksa, anti impunitas, dan sebagai upaya pemberian jaminan pemulihan bagi korban penghilangan paksa. Perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk penguatan regulasi dan sebagai upaya keberpihakan terhadap korban dalam bentuk pemulihan hak-hak korban perlindungan hak-hak yang dirampas mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.
KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK TERKAIT PELAPORAN PERUBAHAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DI KABUPATEN MOJOKERTO Ardini, Sofia; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59775

Abstract

Perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat wajib untuk dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menurut Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi wajib pajak di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak menunjukkan nilai yang rendah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum dan pengawasan rutin secara pasif dan aktif dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Kata Kunci : Wajib Pajak, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENJARAHAN CAGAR BUDAYA BAWAH AIR (STUDI KASUS PENJARAHAN KAPAL DAGANG FORT ROYAL 1 DI LAUT MEDITEANIAN) Khanza, Fridina Tiara; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59783

Abstract

Kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian yang berlokasi di landas kontinen merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hukum internasional terhadap cagar budaya bawah air. Penjarahan tersebut melanggar ketentuan dalam Konvensi UNESCO 2001. Penjarahan dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya manusia di masa lampau. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perlindungan mengenai cagar budaya bawah air menurut hukum internasional serta pertanggungjawaban negara akibat penjarahan cagar budaya bawah air. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adanya kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian membuktikan bahwa belum ketatnya penjagaan serta kurang tegasnya aturan mengenai perlindungan cagar budaya bawah air. Prancis sebagai negara pihak masih dalam proses penyelidikan pencarian pelaku penjarahan serta barang yang dijarah. Prancis sebagai negara pihak tentunya harus melakukan pertanggungjawaban akibat penjarahan yang terhadi yaitu dengan cara restitusi dan kepuasan. Kata Kunci: Perlindungan, Penjarahan, Cagar budaya bawah air
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERDAMAIAN DAN SURAT PERMOHONAN SEBAGAI KERINGANAN PIDANA PADA PENCABULAN AYAH TIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 469/PID.SUS/2020/PT.PBR) Sudarto, Labib Mirza; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59784

Abstract

Abstrak Pertimbangan hakim merupakan penentu dari nilai nilai yang terdapat pada suatu putusan hakim dengan menilai baik atau buruknya, tepat atau tidak tepat dan benar atau salahnya suatu peristiwa dengan melihat rasa keadilan dan juga kepastian hukum. Lalu, bagaimana bila terdapat pertimbangan hakim yang kurang memberikan kepastian hukum dan argument argument yang sesuai hukum seperti pada putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr. Pada pertimbangan putusan tersebut yang menjadi pokok permasalahan yang akan di analisis oleh penulis adalah perdamaian dimuka persidangan dan surat permohonan sebanyak 129 orang desa setumuk yang menjadi keringanan pidana. Akan hal tersebut putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan apakah pertimbangan yang dibuat oleh hakim sudah sesuai dengan hukum atau belum. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatife dengan pendekatan perundang undangan dan juga kasus. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perdamaian di muka persidangan dan surat permohonan tidak memenuhi ancaman hukumannya, seharusnya ancaman hukumannya seimbang dengan pidana yang telah diperbuat agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan. Kata Kunci: Pencabulan, Perdamaian, Surat Permohonan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGONSUMSIAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI BAGI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA Bahiya, Balqis Ghaida; Ronaboyd, Irfa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59954

Abstract

The writing of this study aims to analyze the Consumption of Unprotected Wildlife for Indonesian Public Health, this research is a normative legal research, which is carried out by means of a Statutory Approach, a Legislative Approach, and a Conceptual Approach. This approach departs from the views and doctrines that developed in legal science related to Juridical Analysis of the Consumption of Wildlife That Are Not Protected for Indonesian Public Health. There are incomplete norms that make these laws and regulations do not have a strong foundation to solve problems related to the consumption of unprotected wildlife. In the case of zoonotic diseases, there is no specific regulation regarding the consumption of wildlife, there are incomplete norms related to the case where if the consumption of wildlife continues, it is likely that the Indonesian state will experience another outbreak event in the future. In order to create regulations to deal with the spread of the plague through wildlife, it is necessary to have regulations that regulate matters related to food or consumption of wildlife that are susceptible to spreading the virus to humans so that it will become a dangerous outbreak. Keywords: Wildlife consumption, Zoonotic Diseases, Food Health, Food, plague
Implementation of Industrial Relations Dispute Settlement Between Workers and Employers Through Mediation at the Gresik Regency Firdaus, Muhammad Shihabuddin; Masnun, Muh. Ali; Raharjo, Mohammad Setyo Puji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.60103

Abstract

Industrial relations mediation, as regulated in Article 1 paragraph (11) of Law Number 2 of 2004, serves as an alternative dispute resolution mechanism between workers and employers, facilitated by neutral mediators. In Gresik Regency, this process is carried out by six mediators at the local Labor Office. This research aims to analyze: (1) the implementation of industrial relations dispute resolution through mediation at the Gresik Regency Labor Office during 2021–2023, and (2) the obstacles faced by mediators in the process. Employing empirical legal research with a socio-legal approach, the study uses interviews, observations, and documentation for data collection. The findings show that mediation at the Labor Office of Gresik Regency has generally been effective, with a success rate exceeding 50%, achieved through both collective agreements and recommendations. However, several obstacles hinder the process: (1) employers often fail to attend or delay mediation sessions; (2) workers frequently lack sufficient evidence and understanding of relevant legal provisions; and (3) mediators face limitations in number and inadequate supporting facilities. The study recommends increasing the number of certified mediators, improving facilities at the mediation venue, and enhancing legal literacy among both workers and employers to strengthen the effectiveness of mediation as a dispute resolution mechanism in industrial relations.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERATURAN KAMPANYE DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI Mc Nuff, Diana Nur; Sulaksono, Sulaksono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60158

Abstract

Penelitian  bertujuan untuk mengetahui praktik mengenai proses permohonan Tanggal 15 Agustus 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia dengan disetujuinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan berkampanye di lingkungan pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi.Usulan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 pertama kali dikemukakan oleh Ong Yenny dan Handrey Mantiri, anggota DPRD DKI Jakarta. Mahkamah Konstitusi memperbarui Mahkamah Konstitusi tersebut dengan  alasan mendorong pemahaman demokrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan berpikir kritis lebih relevan dari membawa arena politik ke dalam ruang pendidikan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini sebaiknya dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap tujuan utama pendidikan dan perkembangan karakter siswa dan siswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan pendekatan konsep dan pendekatan Undang - Undang. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Menurut pemohon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf (H) dan di Penjelasannya justru melengkapinya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada norma konflik, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. 
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT ROTOREJO DENGAN PETANI KELUD MAKMUR DI LAHAN EKS PERKEBUNAN KRUWUK (STUDI KASUS DI DESA GADUNGAN, KECAMATAN GANDUSARI, KABUPATEN BLITAR) Yuniar, Riang Yustiva; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60163

Abstract

Abstrak Sebagai negara agraris, pertanian dan perkebunan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang pertanahan. Kendati demikian, faktanya masih terjadi konflik agraria. Munculnya konflik agraria terjadi karena adanya tumpang tindih, kesenjangan, dan ketidakserasian terkait peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) pada tahun 2022, yang menempati konflik agraria tertinggi pada sektor perkebunan. Salah satu konflik lahan perkebunan yang masih bermasalah dan belum memiliki titik temu atas kriminalisasi konflik agraria adalah Perkebunan Rotorejo Kruwuk, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan Paguyuban Petani Kelud Makmur. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang saling berkaitan dengan permasalahan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian hukum dalam Konflik Agraria ini, salah satunya upaya mediasi. Pertemuan yang dilakukan beberapa instansi seperti Kepala Desa, BPN Kabupaten Blitar, Pihak Perusahaan, Kakanwil, Camat, Ketua KPA, Tim GTRA, Kades Gadungan, Kementerian ATR/BPN, Polres Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar di Tahun 2022 dan 2023 cukup menghasilkan kemudahan dalam mendapatkan redistribusi karena status lahan ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Meskipun adanya redistribusi tanah, petani masih memiliki hambatan dalam melakukannya, antara lain : (1) belum adanya kejelasan dari instansi yang berwenang mengenai akta legalitas; (2) letak penguasaan yang diajukan tidak sesuai keinginan PPKM; (3) adanya penyewaan tanah kepada pihak lain; (4) adanya bentrokan informasi dan komunikasi tentang perpanjangan HGU; dan (5) batas antara tanah warga dengan tanah HGU belum jelas Kata Kunci : Konflik Agraria, Perusahaan, Petani
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 36/PDT.G/2023/PN.SBY TENTANG PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Piansyah, Alief; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60186

Abstract

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan berupa hak tanggungan memiliki hak eksekutorial yang kuat, sehingga butuh putusan pengadilan untuk membatalkannya. Penelitian ini berusaha mengkaji perkara gugatan penundaan eksekusi lelang hak tanggungan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby mempertimbangkan tiga hal yaitu pertimbangan mengenai wanprestasi, pertimbangan keterlambatan karena Pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai force majeur, dan pertimbangan adanya kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020. akibat hukum bagi para pihak yakni lelang ditunda dan diperintahkan untuk renegosiasi Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Penundaan Lelang, Force Majeur
PEMENUHAN UANG PENGGANTIAN HAK BAGI PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI DALAM PUTUSAN NOMOR 801K/PDT.SUS-PHI/2020 Amanda, Claudia; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perselisihan hak meskipun terdapat dissenting opinion berdasarkan Putusan Nomor 801K/Pdt.Sus-PHI/2020 dengan adanya keberlakuan surat edaran menakertrans dan untuk menganalisis apa akibat hukum dari perselisihan hak antara pekerja dan pengusaha berdasarkan Putusan Nomor 801K/Pdt.Sus-PHI/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pemenuhan uang penggantian hak bagi pekerja yang mengundurkan diri. Berawal dari putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg dan berlanjut pada tingkat MA dengan nomor putusan 801k/Pdt.sus-PHI/2020 yang merupakan salah satu permasalahan hubungan industrial terkait perselisihan hak. Para pihak yang berselisih ialah PT Multi Mayaka (Penggugat) dengan Gregorius Puji Satriyo Nugroho (Tergugat) selaku pekerja dari PT. Multi Mayaka. Penggugat tidak memberikan uang atau menahan gaji bulan Februari 2019, uang pisah serta uang penggantian hak sebesar 15% (lima belas persen) Tergugat sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perusahaan berupa Keputusan Direksi Ref.No.003/DIR/I/2019 tentang peraturan untuk bagian penjualan. PT Multi Mayaka menyampaikan bahwa Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk diselesaikan yaitu menagih piutang dealer yang masih belum tertagih sejumlah Rp. 7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Kata Kunci: Uang penggantian hak, Hak pekerja, Pekerja mengundurkan diri (resign)

Page 152 of 159 | Total Record : 1583

 150   151   152   153   154 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue