cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 1 (2026)" : 14 Documents clear
Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Selorejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Hakim, Fathan Adrean; Fanida, Eva Hany; Meirinawati; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Desa salah satu wujud implementasi e-government pada tatanan pemerintahan desa. Desa Selorejo di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang telah menerapkan sistem tersebut dan dikelola langsung secara otonom oleh pemerintah desa. Dalam penerapannya website masih belum memiliki informasi yang lengkap serta eksistensi website masih belum efektif. Pemanfaatan website yang kurang maksimal bisa menghambat perkembangan Desa Selorejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran terkait dengan efektivitas Sistem Informasi Desa di Desa Selorejo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini mengacu pada indikator efektivitas e-government oleh Aprilia, Wijaya dan Suryadi tahun 2014. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan alur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (website) di Desa Selorejo masih belum efektif. Peran sistem masih sebatas penyedia informasi; Peran pemerintah masih kurang dalam hal monitoring dan pemdes masih kurang update dalam keterbaruan website; Tujuan sistem masih kurang baik yaitu terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sistem dengan praktik di lapangan; aspek jangkauan akses telah memiliki aksesbilitas yang baik; Aspek konten belum cukup bagus, masih ada menu yang kosong dan belum update; Aspek interaksi telah dilaksanakan namun tidak ada interaksi yang dilakukan secara periodik.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2023 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG PASAR RAKYAT DI PASAR GUNUNG ANYAR KOTA SURABAYA ubaidillah, ahmad rafly rahmawan; Prabawati, Indah; Rahaju, Tjitjik Rahaju; Rahaju, Tauran
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat di Pasar Gunung Anyar Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari unsur pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis menggunakan teori implementasi kebijakan ambiguitas-konflik Richard Matland dengan indikator “lima tepat” menurut Nugroho, yaitu ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara normatif, namun belum optimal, terutama pada ketepatan target dan lingkungan akibat rendahnya partisipasi pedagang dan minat pengunjung pascapandemi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen pasar dan pendekatan teknokratis agar revitalisasi pasar rakyat berjalan lebih efektif.
Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daeah (SIPD) dalam Aspek Tata Usaha Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kora Surabaya Maharani, Metha; Fanida, Eva Hany; Meirinawati; Oktariyanda, Trenda Aktiva
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada aspek tata usaha keuangan daerah, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori efektivitas sistem informasi yang dikemukakan oleh Lubis et al. (2025) yang menilai efektivitas sistem melalui beberapa indikator, yaitu kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan dan antarmuka (user interface), kecepatan proses input dan pengolahan data, tingkat transparansi, kemampuan sistem menguji keakuratan data, serta kendala teknis dan koordinasi antarbagian. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana SIPD mendukung proses penatausahaan keuangan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan SIPD Penatausahaan, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD pada BPKAD Kota Surabaya secara umum telah berjalan efektif dalam mendukung ketepatan pencatatan transaksi, percepatan proses penatausahaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kendala teknis sistem, beban jaringan, ketergantungan pada pusat, perbedaan kompetensi pengguna, serta koordinasi antarbidang yang belum optimal. Kata kunci: E-Goverment, Efektifitas, Sistem Informasi., Penatausahaan, SIPD.
TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI APLIKASI PENATAAN KEARSIPAN DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Handayani, Avita; Niswah, Fitrotun; Meirinawati; Fanida, Eva Hany
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital, modernisasi pengelolaan arsip pemerintahan menjadi krusial untuk mendukung kinerja birokrasi yang cepat, transparan, dan aman. Merespons tuntutan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan (Rorenku) Setjen Kemhan RI mengembangkan inovasi mandiri yaitu Aplikasi Penataan Kearsipan sebagai alternatif sistem nasional (SRIKANDI) demi menjaga kerahasiaan data pertahanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas transformasi digital tersebut menggunakan perspektif tujuh dimensi transformasi digital Dewana et al. (2025). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital masih berjalan parsial. Meskipun efisiensi ruang dan kecepatan akses informasi berhasil ditingkatkan, terdapat kesenjangan antara standar keamanan ketat dengan kapasitas infrastruktur server yang belum stabil. Selain itu, ditemukan inersia birokrasi berupa ketiadaan SOP dan Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta terbentuknya budaya kerja digital hibrida di mana pegawai masih mempertahankan metode manual. Penelitian merekomendasikan formalisasi regulasi internal dan peremajaan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan sistem.
Analisis Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Antrian Terpadu (SIANTER) Pada Proses Perekaman E-KTP di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Maharani, Delviga Septiyan; Oktariyanda, Trenda Aktiva; Fanida, Eva Hany; Meirinawati
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan Sistem Informasi Antrian Terpadu (SIANTER) pada proses perekaman e-KTP di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan serta menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Sistem Informasi Antrian Terpadu (SIANTER) pada proses perekaman e-KTP di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori kualitas pelayanan menurut Tjiptono dan Chandra (2016) menunjukkan sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, yaitu dimensi bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), dimensi daya tanggap (responsivenes). Peneliti memberikan rekomendasi agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi sistem antrian, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan kompetensi petugas pelayanan agar proses pelayanan perekaman e-KTP dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 
Inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Eka Wahyu Ningtyas
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land records are an important asset for villages and urban villages in supporting the continuity of governmental activities. However, the organization and maintenance of land archives in villages/urban villages in Batu City have not been well managed, and cases of abuse of authority by officials remain prevalent. These conditions encouraged the Batu City Office of Library and Archives to carry out archive digitization through the Website-Based Land Archive Media Conversion Innovation (ADIARTA), which involves the digital management of Letter c and krawangan land records to ensure the long-term availability of land information. This study aims to analyze the implementation of the ADIARTA innovation by the Batu City Office of Library and Archives using a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on the e-government innovation model proposed by Choi and Chandler (2020), which includes the background of e-government emergence, the introduction of e-government innovation, and implementation factors. The results indicate that the ADIARTA innovation has generally been implemented well as a response to land archive management issues that previously relied on manual systems and has contributed to improving the security and sustainability of land archives. However, its implementation has not yet been fully optimal due to limitations in human resources and scanning equipment, insufficient outreach and socialization, and the absence of binding regulations, which allows villages and urban villages to retain the authority to refuse the implementation of the ADIARTA innovation.
ANALISIS AGENDA SETTING PROGRAM BEROBAT GRATIS TANPA BATAS (BERANTAS) KABUPATEN SITUBONDO DENGAN PENDEKATAN MODEL MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK Aditya Ramadhani, Bayu; Tauran; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is grounded in the crisis regarding the effectiveness of regional health insurance in Situbondo Regency, specifically the failure of the Situbondo Free Healthcare (Sehati) program due to technical constraints regarding cost ceilings and the accumulation of hospital debt, which impeded public accessibility. This situation necessitated a policy transformation toward the Unlimited Free Treatment Program (Berantas). This study aims to analyze the agenda-setting dynamics of the program utilizing John W. Kingdon’s Multiple Streams Framework (MSF). Employing a descriptive qualitative method with a single case study design, data were collected via in-depth interviews with key executive and legislative actors, alongside official documentation studies. The results of the retrospective analysis indicate that the formalization of the Berantas Program into the 2025–2029 Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD) was driven by the convergence of three main streams. The problem stream emerged from the fiscal burden of the previous system; the policy stream offered a solution through a more stable hybrid Universal Health Coverage (UHC) scheme; and the politics stream was influenced by the political mandate following the 2024 Regional Head Election. The Regent's strategic role as a policy entrepreneur successfully created a phenomenon of "mandatory coupling," leveraging the RPJMD formulation momentum as a policy window to enact Regional Regulation Number 6 of 2025. The study concludes that this agenda-setting process transcends mere administrative procedure; rather, it represents a political strategy utilizing the planning cycle as a policy-locking instrument. It is recommended that the local government strengthen the integrated data verification system to maintain fiscal sustainability and ensure the technical involvement of regional hospital management in drafting derivative regulations to prevent the recurrence of previous bureaucratic loopholes.
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Rahmawati, Novika; Tauran; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Population identity is necessary to ensure orderly administration. The Indonesian government, through Minister of Home Affairs Regulation No. 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software, and Electronic Identity Card Forms and the Implementation of Digital Population Identity, launched the IKD application as a solution to facilitate service access and data security. However, policy implementation at the village level, particularly in Tunggalpager Village, has low public awareness, resulting in targets not being met. This study aims to analyze the implementation of the IKD Program policy in Tunggalpager Village. The research method used qualitative descriptive methods through observation, interviews, and documentation. It uses George C. Edward III's implementation theory with four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the IKD policy in Tunggalpager Village has not been optimal. Communication, information between implementers are optimal, but the community is hampered by low digital literacy and a lack of active outreach. Resources are limited due to the presence of only one operator, limited access to SIAK, and a lack of facilities such as laptops and supporting facilities. Disposition of the implementers shows good commitment, but the absence of coercive policies results in weak community support, and the incentives provided are not a determinant of program success. Bureaucratic structure, SOPs are aligned with the central government's. However, fragmented data security reduces service flexibility. In conclusion, the implementation of the IKD in Tunggalpager Village is hampered by limited resources, the need for active outreach, additional staff, and policies related to access restrictions to expedite the IKD process.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Program Beasiswa Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Motivasi Belajar terhadap Kompetensi Mahasiswa: Studi pada Penerima Beasiswa Tahun 2024 Achmad, Deckanio; Galih Wahyu, Pradana; Muhammad, Farid Ma’ruf; Suci, Megawati
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan urusan konkuren yang dimiliki, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam urusan pendidikan tinggi. Namun, pemerintahan daerah tetap dapat berperan melalui kebijakan afirmatif melalui program bantuan biaya pendidikan atau beasiswa daerah sebagai upaya peningkatan kualitas SDM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan Program Beasiswa Pendidikan Sidoarjo dan motivasi belajar mahasiswa terhadap kompetensi mahasiswa penerima beasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil sampel sebanyak 200 penerima Beasiswa Pendidikan Sidoarjo Tahun 2024. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan program beasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi mahasiswa dengan nilai path coefficient 0,316, nilai t-statistic 5,156, dan p-value 0,000. Sementara motivasi belajar mahasiswa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi mahasiswa dengan nilai path coefficient 0,238, nilai t-statistic 3,069, dan p-value 0,002. Hasil nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,167 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan program beasiswa dan motivasi belajar secara simultan mampu menjelaskan 16,7% variasi kompetensi mahasiswa, dengan kategori pengaruh lemah. Temuan pada penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah agar berupaya meningkatkan kualitas pelayanan program beasiswa secara berkelanjutan guna mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia daerah.
EVALUASI PROGRAM KELAS IBU HAMIL SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS BESUKI, KABUPATEN SITUBONDO PADA TAHUN 2023 Puspita, Dinda; Megawati, Suci
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to gain an in-depth understanding of the implementation and effectiveness of the Maternal Class Program as an effort to accelerate stunting reduction at Puskesmas Besuki, Situbondo Regency. The study employs a qualitative approach with a descriptive design, emphasizing the understanding of social context, behaviors, and the natural experiences of the research subjects. The research subjects include the Head of Puskesmas Besuki, Nutrition Program Coordinator, Village Midwives, and pregnant women with or with a history of Chronic Energy Deficiency (CED) and stunting. Informants were selected using purposive sampling until data saturation was reached. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using Miles and Huberman’s interactive model, including data reduction, presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and technique triangulation as well as member checking. The results indicate that the Maternal Class Program is effective in improving pregnant women’s knowledge and awareness of maternal health, nutrition, childbirth, and newborn care, and contributes to stunting prevention. The program is responsive to participants’ needs, on target, and successfully applies the principle of equitable service. However, program efficiency and adequacy need improvement, particularly in budget management, scheduling, and participant engagement. It is recommended to conduct regular budget evaluations, prepare transparent reports, improve schedule management, and adjust materials according to different pregnancy trimesters to optimize program effectiveness.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue