Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PEMULIHAN GIZI GERAK MEMBAGI MAKANAN BERSAMA (GESIT GEMBIRA) DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO Putri, Julia Eka; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2441-2454

Stunting atau sering dikenal dengan isitilah kerdil merupakan kondisi balita yang tinggi badannya pendek jika dipadankan dengan umurnya, persoalaan terkait dengan stunting masuk kedalam masalah gizi kronik yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, nutrisi ibu saat hamil, dan kurangnya asupan nutrisi untuk balita. Di masa depan anak penderita stunting akan rentan terhadap penyakit, serta pengembangan otak dan kecerdasan akan melemah, sehingga stunting akan menjadi ancaman serius bagi kuliatas sumber daya manusia. Dalam rangka percepatan penurunan stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo selaku pengemban di bidang kesehatan melalui program Gesit Gembira menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor 440/021.5/431.302.2.2/2022 Tentang Standar Pelayanan Gesit Gembira sebagai pedoman pelaksanaan program. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan model implementasi menurut Quade. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Implementasi Program Rumah Pemulihan Gizi Gerak Membagi Makanan Bersama. Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal, namun di dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan mulai dari belum terjangkaunya sasaran yang berada di beberapa wilayah yang jauh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, kurangnya tim pelaksana/tenaga ahli, waktu pelaksanaan yang kurang efektif, penyediaan jenis makanan halus untuk balita di bawah usia 1 tahun, dan beberapa orang tua pasien yang tidak bersikap koperatif. Stunting or often known as dwarfism is a condition of toddlers whose height is short when matched with their age, issues related to stunting are included in chronic nutritional problems caused by many factors such as socio-economic conditions, maternal nutrition during pregnancy, and lack of nutritional intake for toddlers. In the future, children with stunting will be vulnerable to disease, and brain development and intelligence will be weakened, so stunting will be a serious threat to the quality of human resources. In order to accelerate the reduction of stunting, Situbondo Regency Health Office as the bearer in the health sector through the Gesit Gembira program issued a Decree Head Situbondo Regency Health Office Number 440/021.5/431.302.2.2/2022 concerning Gesit Gembira Service Standards as a guideline for program implementation. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The research focus uses the implementation model according to Quade. The data collection techniques in this study are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study describe that the Implementation of the Joint Food Sharing Nutrition Recovery Home Program in Accelerating Stunting Reduction at the Situbondo Regency Health Office has been running well and implemented optimally, but in the implementation there are several problems ranging from the unreachability of targets located in several areas far from Situbondo Regency Health Office, the lack of an implementation team/expert personnel, ineffective implementation time, the provision of refined food types for toddlers under 1 year of age, and some patient parents who are not cooperative.

ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN ONLINE UNTUK MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE (STUDI PADA SP4N-LAPOR! DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI) Rachmasari, Tania; Ma'ruf, Muhammad Farid
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2401-2414

The dynamics of demands for better development and public services are now a special concern for all regions in Indonesia. Especially the role in changing the meaning from government to governance to realize good governance. As the Ngawi Regency Government through the implementation of smart government, implements the People's Online Aspirations and Complaints Service (SP4N-LAPOR!) to manage public service complaints effectively and integratedly. The service is managed by the Ngawi District Office of Communication, Informatics, Statistics and Encryption. However, the implementation of the principle of transparency still faces problems in the uneven distribution of information so that there are still people who do not know about the application. In addition, the availability of information related to follow-up provided by the government and the SP4N-LAPOR! admin. Therefore, this study aims to analyze and describe the implementation of the principle of transparency in managing online complaints through SP4N-LAPOR! to realize good local governance in Diskominfo SP Ngawi Regency. This type of research is descriptive qualitative. This research focuses on three aspects of transparency by Sedarmayanti in Janah (2021) which include the principle of checks and balances, there is access to information for the public and open policy oversight. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, documentation studies, and literature study. Then analyzed with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that in the indicators of the principle of checks and balances, the implementation of the principle of transparency in complaint management has been carried out properly. In the indicator of access to information by the public, the implementation of the principle of transparency has been implemented. Where Diskominfo SP Ngawi has conveyed a clear online complaint mechanism. Meanwhile, open policy oversight went quite well. Dinamika tuntutan pembangunan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik kini menjadi perhatian khusus bagi seluruh daerah di Indonesia. Terkhusus peranan pada perubahan makna dari government ke governance untuk mewujudkan good governance. Sebagaimana Pemkab Ngawi melalui penerapan smart government, menerapkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) untuk mengelola pengaduan pelayanan publik secara efektif dan terintegrasi. Layanan tersebut dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. Namun, pada pelaksanaan prinsip transparansinya masih mengalami kendala pada penyebaran informasi yang belum merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui aplikasi tersebut. Selain itu kesediaan informasi terkait tindak lanjut yang diberikan oleh pemerintah maupun admin SP4N-LAPOR!. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan menggambarkan pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengaduan online melalui SP4N-LAPOR! untuk mewujudkan good local governance di Diskominfo SP Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek transparansi oleh Sedarmayanti dalam Janah (2021) meliputi prinsip check and balance, terdapat akses inormasi bagi masyarakat dan pengawasan kebijakan secara terbuka. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya tahapan dalam menganalisis datanya yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan jika pada indikator prinsip check and balances, pelaksanaan prinsip transparansi pada pengelolaan pengaduan sudah dilakukan dengan baik. Pada indikator akses informasi oleh masyarakat, pelaksanaan prinsip transparansi sudah berjalan. Dimana Diskominfo SP Ngawi telah menyampaikan mekanisme pengaduan online secara jelas. Sedangkan pengawasan kebijakan secara terbuka berjalan cukup baik.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM RANGKA PENINGKATAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN SIDOARJO ardiansyah, ferdhy; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2455-2464

The BSPS program is one of the flagship programs of the Ministry of PUPR, as one of the efforts to deal with housing problems as a form of government concern in carrying out the construction of livable houses for MBR. The BSPS program is government facilitation in the form of a number of funds given to low-income people. The BSPS program was also carried out in Sidoarjo Regency. The purpose of this study is to describe the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in increasing the availability of livable houses in Sidoarjo Regency. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive research type. This study uses horn and meter implementation theory with standard indicators and policy objectives, policy resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, attitudes of implementers, economic, social and political environment. From the results of the study it was found that the implementation of the BSPS program carried out in Sidoarjo Regency had obstacles in various sectors, especially in land ownership by residents who were still in contact with PT KAI. It was also found that the BSPS program was an utilization of existing APBN funds. The utilization of the budget for implementing the BSPS program has been maximized, although there are still some obstacles. As well as in fulfilling building materials for the implementation of the BSPS program, there is a shortage of building material stocks and often the price of building materials rises. Based on the results of the research conclusions, suggestions can be given so that they are useful for implementing the BSPS program, while suggestions are as follows: there is a need for ongoing socialization regarding the BSPS program by the P2CKTR Service so that the understanding of the BSPS program can be accepted by the community and there is also a need for supervision regarding the availability of building materials and also the determination standardization of prices for building materials to prevent misuse of existing budget funds. Program BSPS menjadi salah satu program unggulan Kementerian PUPR, sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi MBR. Program BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program BSPS juga dilakukan pada Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi horn dan meter dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dari hasil penelitian didapati bahwa implementasi program BSPS yang dilaksanakan pada Kabupaten Sidoarjo terdapat kendala diberbagai sektor terutama pada kepemilikian tanah oleh warga yang masih bersinggungan dengan PT KAI. Ditemukan juga bahwasnya program BSPS ini merupakan pemanfaatan dana APBN yang ada. Dalam pemanfaatan anggaran pelaksanaan program BSPS telah maksimal meski masih terdapat beberapa hambatan. Serta dalam pemenuhan bahan bangunan guna pelaksanaan program BSPS terdapat kekurangan stok bahan bangunan dan seringkali harga bahan bangunan naik. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat diberikan saran agar berguna untuk pelaksanaan program BSPS, adapun saran sebagai berikut : perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terkait program BSPS oleh Dinas P2CKTR agar pemahaman program BSPS dapat diterima oleh masyarakat dan juga perlu adanya pengawasan terkait ketersediaan bahan bangunan dan juga penetapan standarisasi harga bahan bangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana anggaran yang ada.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PADA DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022) Nada Rosyida Putri Ananta; Suci Megawati
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2465-2476

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menyebutkan ada 3 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa pada tahun 2022 yaitu Sidoarjo, Buton sebelah Utara, dan daerah Langkat. Pusat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa dijadikan role model penerapan Pemilihan kepala desa karena kebijakan yang dibuat bisa meminimalisir kericuhan dan seluruh kemungkinan yang terjadi. Sebagai daerah kedua tertinggi paparan covid 19 di Jawa Timur, Sidoarjo melakukan perubahan aturan daerah nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyatakan sesungguhnya panitia pemilihan kepala desa boleh membentuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih dari 1 dengan pertimbangan banyaknya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemungutan Tetap) pada 1 lokasi TPS, luasnya wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah dalam kondisi riil masyarakat yang terlibat dan tidak mengganggu seperti pada eksperimen. Yang menjadi ciri khas penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dengan wawancara yang akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan atau pemerintah desa juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diartikan bahwa implementasi perda di Desa Tambaksumur berjalan dengan baik namun masih ada beberapa faktor yang harus diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara Pemerintah pusat mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi role model pelaksanaan Pilkades karena aturan yang dibuat dapat memback up segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Potensi kekacauan minimal. Sebagai daerah terpajan Covid-19 tertinggi kedua di Jawa Timur, Sidoarjo mengubah perda nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyebutkan bahwa panitia Pilkades dapat membentuk lebih dari 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan mempertimbangkan besarnya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada 1 lokasi TPS, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Kepala Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Desain penelitian penelitian ini yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alami atau dalam kondisi nyata dari orang-orang yang terlibat dan tidak diatur seperti dalam eksperimen Yang menjadi ciri penelitian ini adalah bahwa data yang dikumpulkan dengan wawancara akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan pemerintah desa dan juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Desa Tambaksumur sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa faktor yang perlu diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara

IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI GURU TULUNGAGUNG BELAJAR (SIGUTAJAR) DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG Herman, Berlinda Shilvana; Fanida, Eva Hany
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2477-2490

The background of this research is the lack of teacher enthusiasm after the implementation of the Sigutajar Sigutajar Application. Many teachers are not very familiar with the technology and features in the application. The purpose of this study was to determine the implementation of electronic government in the application of the Tulungagung Learning Teacher Information System (Sigutajar). The purpose of this research is to find out the implementation of the sigutajar application. The research method used is descriptive using a qualitative approach. The data collection techniques used in this study were observation and interviews. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results showed that the preparation of the Tulungagung Youth and Sports Education Office had 5 computers that could be used to use the Sigutajar application. Software in the Sigutajar application already uses an operating system, database or office. The Tulungagung Dispendikpora human resources have competence or skills in the IT field. Data and information in the Sigutajar application, users are allowed to manage information with a unique username and password and only known by the party concerned. Data and information in the Sigutajar application is accurate and updated. A work system that relies on information technology means that teachers no longer come to the office to collect files. Communication in the form of explanations through coordination meeting forums, socialization, and training has been carried out well by the Tulungagung Regency Dispendikpora. It is hoped that the executors will have a level of knowledge and understanding in the field of E-Government. Regarding the attitude of the executors given by the Tulungagung Regency Dispendikpora, it is still not optimal in providing services and the level of admin friendliness in providing services to teachers must be increased again, because it is for mutual convenience. Penelitian ini dilatarbelakangi masih minimnya antusian guru setelah berjalannya Aplikasi Sigutajar Sigutajar. Banyak guru yang kurang begitu menguasai teknologi dan fitur fitur yang ada di aplikasi tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi electronic government pada aplikasi sistem informasi guru tulungagung belajar (Sigutajar). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sigutajar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tulungagung telah memiliki 5 komputer yang dapat digunakan untuk penggunaan aplikasi Sigutajar. Software pada aplikasi Sigutajar sudah memakai operating sistem, database ataupun office. Sumber daya manusia Dispendikpora Tulungagung memiliki kompetensi atau skill di bidang IT. Data dan informasi pada aplikasi Sigutajar, user diizinkan mengelola informasi dengan username dan password yang unik dan hanya diketahui oleh pihak bersangkutan. Data dan informasi di aplikasi Sigutajar akurat dan update. Sistem kerja yang mengandalkan teknologi informasi membuat guru-guru tidak lagi datang ke kantor untuk mengumpulkan berkas. Komunikasi berupa penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan sudah dilakukan dengan baik oleh Dispendikpora Kabupaten Tulungagung. Harapannya para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman bidang E-Government. Mengenai sikap pelaksana yang diberikan Dispendikpora Kabupaten Tulungagung masih kurang optimalnya dalam memberikan pelayanan dan tingkat keramahan admin dalam memberikan pelayanan kepada para guru harus ditingkatkan lagi, karena demi kenyamanan bersama.

INOVASI APLIKASI SATU HARI JADI (SAHAJA) ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI Pradani, Fajar Kusuma; Eprilianto, Deby Febriyan
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2533-2546

Inovasi e-Government merupakan hasil dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang efektif dan efisien. Seperti yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Kediri dengan meluncurkan aplikasi android Sahaja Online. Inovasi ini merupakan komitmen serta sebuah jawaban untuk menjawab permasalahan yang masih terjadi di Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu faktor sukses inovasi e-Government oleh Kalvet (2012) terdiri dari enam variabel, meliputi kepemimpinan dan kemampuan sektor publik, pendanaan yang memadai, dukungan legislatif dan peraturan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi(strategis), kemitraan publik-swasta, kompetensi sektor swasta. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi aplikasi Sahaja Online cukup sukses dilaksanakan di Dispendukcapil Kabupaten Kediri berdasarkan faktor sukses inovasi e-Government oleh Kalvet, yaitu: 1) kepemimpinan dan kompetensi sektor publik. 2) pendanaan yang memadai, inovasi ini dibuat dari pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kediri. 3) dukungan legislatif dan peraturan, terdapat peraturan khusus tentang aplikasi Sahaja Online serta belum adanya SOP khusus dalam pelaksanaanya. 4) pengembangan infrastruktur teknologi informasi (strategis), dalam aplikasi menggunakan software, hardware serta seorang programmer. Sistem keamanan yang baik untuk menjamin data pengguna serta meminimalisir praktek percaloan. 5) kemitraan publik-swasta, terdapat kemitraan dengan pihak swasta namun hanya berperan dalam pembuatan aplikasi dan tidak disertai investasi. Terdapat juga koordinasi yang dilakukan dengan dinas terkait. 6) kompetensi sektor swasta, Webpakar memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pembuatan aplikasi. Saran yang diberikan peneliti adalah pengadaan program sosialisasi yang dikhususkan agar semua masyarakat Kabupaten Kediri dapat merasakan manfaat dari adanya layanan aplikasi Sahaja Online. E-Government innovation is the result of the demands of the needs of the community who want effective and efficient services. As was done by the Kediri Regency Dispendukcapil by launching the Sahaja Online android application. This innovation is a commitment as well as an answer to address the problems that are still occurring in the Kediri Regency Dispendukcapil. The research method used is descriptive qualitative. The focus of the research is the success factors of e-Government innovation by Kalvet (2012) consisting of six variables, including leadership and public sector capabilities, adequate funding, legislative and regulatory support, development of information technology infrastructure (strategic), public-private partnerships, sector competence private. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The results of the study show that the Sahaja Online application innovation was quite successful in the Kediri District Population and Civil Registry Office based on the success factors of Kalvet's e-Government innovation, namely: 1) public sector leadership and competence. 2) adequate funding, this innovation is made from funding originating from the Kediri Regency APBD. 3) legislative and regulatory support, there are special regulations regarding the Sahaja Online application and there is no specific SOP for its implementation. 4) development of information technology infrastructure (strategic), in applications using software, hardware and a programmer. A good security system to guarantee user data and minimize brokering practices. 5) public-private partnerships, there are partnerships with private parties but only play a role in making applications and are not accompanied by investment. There is also coordination carried out with related agencies. 6) competence of the private sector, Webpakar has qualified capabilities in making applications. The advice given by the researchers is to organize a socialization program specifically so that all the people of Kediri Regency can benefit from the existence of the Sahaja Online application service.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG POLI UMUM DI PUSKESMAS KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER Laksana, Bagus Tri; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2547-2560

Pemerintah Indonesia memberikan sebuah jaminan terkait pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Pelayanan publik sendiri ialah sebuah kegiatan yang bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu dari jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai peranan krusial dalam sistem kesehatan nasional, terkhusus subsistem upaya kesehatan. Namun dalam proses pelayanan di Poli Umum Puskemas Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember masih terdapat kendala yaitu kurang maksimal dalam proses pendaftaran pasien, gedung bagian ruangan poli umum yang kurang luas seta lahan parkir kurang luas dengan jumlah pasien yang datang dipuskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan publik bidang Poli Umum di Puskemas Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu pengaruh kualitas pelayanan Philip Kotler (2012:284) dengan lima indikator bukti fisik (tangibles), empati (empathy), reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsivenees), dan jaminan (assurance). Hasil penelitian ini terlihat jika kualitas pelayanan di Poli Umum Puskemas Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember memiliki standar pelayanan yang baik. Berdasarkan indikator empati, reliabilitas, daya tanggap dan jaminan sudah sangat baik dan berkualitas. Akan tetapi dari indikator bukti fisik belum maksimal karena terdapat ruangan di poli umum yang sempit sehingga harus menggunakan ruang unit gawat darurat dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. The Government of Indonesia provides a guarantee regarding public services contained in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services that public service itself is an activity in the framework of fulfilling service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident for goods, services, and/or administrative services provided by public service providers. In accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 it is stated that Community Health Centers as a type of first level health service facility have an important role in the national health system, especially the health effort subsystem. However, in the service process at the Public Polyclinic at the Sumbersari District Health Center, Jember Regency, there are still obstacles, namely the patient registration process is not optimal, the general polyclinic room building is not wide enough and the parking area is not wide enough for the number of patients who come to the health center. The purpose of this study was to describe the quality of public services in the General Poly field at the Sumbersari District Health Center, Jember Regency. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. This study uses Philip Kotler's theory of service quality influence (2012: 284) with five indicators of tangibles, empathy, reliability, responsiveness, and assurance. The results of this study indicate that the quality of service at the Public Health Center in Sumbersari District, Jember Regency has good service standards. Based on the indicators of empathy, reliability, responsiveness and assurance, they are of very good quality. However, from the physical evidence indicators it has not been maximized because there are cramped rooms in general poly, so they have to use the emergency room to provide services to the community.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA Mutiara, Sania Rahma; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2561-2574

Dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi, diperlukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya perubahan pola pikir dan budaya kerja dari semua unsur birokrat. Di mana nilai-nilai dalam budaya organisasi memiliki peran vital sebagai sumber kekuatan yang diakui dan dianut secara meluas dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan. Pada Pemerintah Kota Yogyakarta merepresentasikan culture set dalam Kebijakan Budaya Pemerintahan SATRIYA yang diterapkan ke seluruh instansi publik salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Namun dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan yakni komitmen kerja dan budaya organisasi belum tertanam dengan kesadaran tinggi, target kinerja belum maksimal dan sering terjadi inkonsistensi dalam permohonan updating sistem informasi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan budaya pemerintahan Satriya pada DPMPTSP Kota Yogyakarta. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:1) yang terdiri dari 6 variabel. Lokasi penelitian ini di DPMPTSP Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan budaya pemerintahan SATRIYA yang tertuang dalam Perwal Yogyakarta No 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum maksimal atau belum berjalan sesuai dengan harapan. Dapat dilihat dari variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yang masih terdapat beberapa permasalahan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Budaya Pemerintahan, SATRIYA. In order to achieve the goals of bureaucratic reform, various efforts are needed to achieve these goals. One of them is changing the mindset and work culture of all elements of bureaucrats. Where values in organizational culture have a vital role as a source of strength that is widely recognized and embraced in facing the challenges of environmental change. The Yogyakarta City Government represents the culture set in the SATRIYA Government Culture Policy which is applied to all public agencies, one of which is the Yogyakarta City Investment and One-Stop Integrated Service Office. However, in its implementation, there are still problems, namely work commitment and organizational culture that have not been embedded with high awareness, performance targets have not been maximized and inconsistencies often occur in requests for updating information systems. Therefore, this study aims to describe the implementation of the Satriya government culture policy at DPMPTSP Yogyakarta City. This research method is descriptive qualitative. This research focuses on the implementation model according to Van Metter and Van Horn in Agustino (2016: 1) which consists of 6 variables. The location of this research is DPMPTSP Yogyakarta City. Data collection techniques were observation, in-depth interviews and documentation. Data were analyzed using an interactive model including data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the SATRIYA government culture policy as stated in Yogyakarta Regional Regulation No. 14/2018 concerning Government Culture in the Yogyakarta City Government is still not optimal or has not run as expected. It can be seen from the variables put forward by Van Metter and Van Horn that there are still several problems. Keywords: Policy Implementation, Government Culture, SATRIYA.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3TGAI) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN Pramudyansyah, Arya Bagus; Kurniawan, Badrudin
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2504-2518

Di dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna air Irigasi yang sedang di jalankan oleh Pemerintah Desa Jatidrojog pada masa saat ini Pemerintah Desa Jatidrojog melakukan Kegiatan tersebut guna memperbaiki infrastrukur terutama di bidang pertanian yakni pembangunan Irigasi .Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini dianalisis menggunakan teori Ada Smith dengan empat indikator yaitu kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelasakana , dan faktor lingkungan . hasil dari penelitian ini dimana kegiatan tersebut didukung penuh oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Jatidrojog karena dapat meningkatkan kegiatan perekonomian terutama di bidang pertanian, karena kondisi Desa Jatidrojog yang notaben e masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani jadi program tersebut sangat perlu untuk dijalankan setiap tahunya . hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala di dalam pelaksaanya . harapan Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Jatidrojog terhadap program ini adalah dapat berjalan tiap tahun dan perlu adanya evaluasi setiap tahunya. Tentu program tersebut akan berjalan dengan baik apabila timbul suatu sinergi dari kedua belah pihak, saling memberi dan menerima masukan akan membuat program tersebut akan lebih memberikan dampak yang positif kepada masyarakat terutama petani di Desa Jatidrojog, In this research, it aims to find out the Policy Implementation Program for the Acceleration of Improvement of Irrigation Water Utilization which is currently being run by the Jatidrojog Village Government. is a descriptive qualitative method of collecting data through interviews, observation, and documentation studies. This study was analyzed using Ada Smith's theory with four indicators, namely ideal policies, target groups, implementation organizations, and environmental factors. The results of this research are that the activity is fully supported by the Village Government and the Jatidrojog Village community because it can increase economic activity, especially in the agricultural sector, because of the conditions in Jatidrojog Village, whose people earn a living as farmers, so this program really needs to be run every year. the results of this study indicate that the program has been running well even though there are some obstacles in its implementation. the expectations of the Village Government and the Jatidrojog Village community for this program are that it can run every year and there needs to be an annual evaluation. Of course the program will run well if there is a synergy from both parties, mutual giving and receiving input will make the program have a more positive impact on the community, especially farmers in Jatidrojog Village,

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN DI DESA CANGGU (Studi Kasus Pembangunan Pujasera Canggu) Zharfan, Qays Atsila; Tauran, Tauran
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2519-2532

Kebijakan pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu upaya dalam mengatur keuangan desa menjadi lebih tertata. Pengelolaan keuangan desa yang tertata yaitu berdasarkan pedoman dan kemampuan sumber daya dalam mengelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Canggu dalam studi kasus pembangunan Pujasera Canggu, dengan asas disiplin anggaran. Disiplin anggaran merupakan landasan pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Indikasi disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif- kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan data terkait pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, studi literatur, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Canggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan keuangannya belum mewujudkan disiplin anggaran karena adanya kendala yang dihadapi dalam kasus pembangunan Pujasera Canggu salah satunya pada tahap pelaksanaan tidak sesuai target waktu yang ditentukan karena adanya penundaan pembangunan Pujasera Canggu sehingga membuang sumber daya waktu yang tersedia. The village financial management policy is one of the efforts to organize village finances to be more organized. Organized village financial management is based on guidelines and resource capabilities in managing it. The purpose of this research is to analyze village financial management in Canggu Village in a case study of the construction of the Canggu Food Court, with the principle of budget discipline. Budget discipline is the foundation of financial management that refers to applicable regulations. Indications of budget discipline in village financial management include the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research uses descriptive-qualitative methods to describe and explain data related to village financial management. Data collection techniques in this research are through interviews, literature studies, observation. The results of this study indicate that Canggu Village, Jetis Subdistrict, Mojokerto Regency has not fully complied with Permendagri No. 20/2018. In its financial management, it has not realized budget discipline because of the obstacles faced in the case of the construction of the Canggu Food Court, one of which is that the implementation stage does not meet the specified time target due to delays in the construction of the Canggu Food Court, thus wasting available time resources.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA