cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject :
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : -
Articles 146 Documents
 11   12   13   14   15 
PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Trian Hardiansyah; Wreda Danang Widoyoko
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.241

Abstract

Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang penting guna menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan terhadap berbagai sumber data yang relevan, seperti literatur, laporan penegakan hukum, dan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai aktor, termasuk petugas keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan meliputi pencegahan, deteksi, pengungkapan, dan penindakan terhadap kasus peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (CRIMINAL LIABILITY) MALPRAKTIK APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN Sri Indati; Murry Darmoko Moersidin
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.263

Abstract

Profesi Apoteker tampaknya kurang mendapat perhatian bila kemungkinan Apoteker melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Begitu banyak kasus-kasus dokter, seperti malpraktek yang berujung ke pengadilan yang tersebar di media massa dan elektronik, sedangkan Apoteker jarang sekali terjadi hal semacam ini. Akibatnya, sangat memungkinkan kesalahan yang dilakukan oleh Apoteker hanya dipandang sebagai suatu tindakan kelalaian yang biasa saja. Tujuan penelitian ini Untuk memahami dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana (criminal liability) malpraktik apoteker serta memahami dan menganalisis cara mengatasi malpraktik apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta perlindungan hukum korban malpraktik apoteker. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum dalam kasus malpraktik perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Serta Perlindungan hukum terhadap korban atas kelalaian apoteker bahwa korban berhak memperoleh perlindungan keamanan pribadi dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, apabila korban sudah mati maka apoteker dapat melindungi keluarga dan harta bendanya dari segala ancaman yang telah diberikannya.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk Khrisnu Wahyuono; Edi Wahjuningati; Jamil Jamil
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi sering menimbulkan perselisihan Hubungan Industrial terutama dalam pemberian Uang Pesangon uang Tunjangan Hari Raya dan lain lain seperti yang terjadi di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Antara 703 pekerja dengan perusahaan. Kedua belah pihak tidak sepakat atas uang pesangon dari perusahaan yang sangat jauh dari ketentuan Perundang-Undangan. Bukan hanya masalah uang pesangon yang belum disepakati antar kedua belah pihak, Upah selama tidak dipekerjakan sesuai dengan pasal 93 ayat 2 huruf (f) Undang undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha karena pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha menghalang halangi melalui security perusahaan. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Hubungan Industrial, Tetapi dalam permasalahan yang terjadi Di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk tersebut Banyak terjadi pelanggaran Normatif mengenai hak hak pekerja maka yang berhak menangani prmasalahan tersebut adalah Dinas sosial tenaga kerja (DINSOSNAKER) Bidang Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam permasalahan yang terjadi antara pihak pekerja dan pengusaha tersebut pengusaha telah melanggar ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf (f) yang dalam ketentuan pidana ada sanksi administratif telah melanggar pasal 186 ayat 1.Karena alasan perusahaan melakukan efisiensi terhadap pekerja tidak sesuai dengan pasal 164 ayat (3) terdapat kalusul yang menyatakan tutup, Namun pada prakteknya perusahaan tidak dalam kondisi tutup tetapi melakukan efisiensi, Hal inilah yang menjadikan normatersebut kabur atau tidak jelas.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN BANTUL Mutiara Nur Cahyaningrum; Yeny Widowaty
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.290

Abstract

Anak adalah individu yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, kasus penganiayaan anak oleh orang tua masih menjadi permasalahan serius, termasuk di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab anak menjadi korban penganiayaan dan mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang kemudian dianalasis dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan analisis kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab penganiayaan meliputi aspek internal, seperti emosi tidak terkontrol dan pola asuh buruk, serta aspek eksternal, seperti tekanan ekonomi dan lingkungan sosial tidak kondusif. Perlindungan hukum melibatkan upaya preventif, seperti edukasi masyarakat, serta represif melalui penegakan hukum dan rehabilitasi korban.Pendekatan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk memastikan perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTEGRASI INTERKONEKSI KEILMUAN EKONOMI DAN ISLAM (STUDI KASUS TAWURAN) Aristyo Prathama Ramadhan
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi interkoneksi antara ilmu ekonomi dan Islam dalam perspektif hukum, dengan mengambil tawuran sebagai studi kasus untuk memahami dinamika sosial yang terkait. Tawuran merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat, terutama di kalangan pelajar atau kelompok masyarakat tertentu, yang dapat mengarah pada kerugian material dan sosial yang besar. Melalui pendekatan hukum Islam dan ekonomi, penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan dapat berkontribusi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat tawuran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis literatur hukum Islam, ekonomi, serta data terkait kasus tawuran yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan distribusi, eliminasi ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang adil, dapat memberikan solusi preventif terhadap fenomena tawuran. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pendekatan hukum Islam yang berbasis pada integrasi ilmu pengetahuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan sejahtera.
PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA Andin Dwi Safitri; Khalimatuz Zuhriyah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.310

Abstract

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni Menurut sistem KUHP, Menurut cara merumuskan, Berdasarkan betuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, Berdasarkan Sumbernya, Dilihat dari sudut subjeknya, Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan. Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan, pelanggaran, delik aduan, dan tindak pidana khusus. Subjek tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Subjek tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu orang tersebut harus mampu bertanggung jawab secara hukum. Jarimah adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menyebut tindak pidana. Jarimah memiliki unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana, yaitu unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir.
TINJAUAN PENERAPAN TEKNIK OMNIBUS DALAM PEMBUATAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Muhammad Hadi Alfianto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.312

Abstract

Artikel ini mengkaji penerapan teknik omnibus dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai respons terhadap tumpang tindih dan fragmentasi regulasi di Indonesia yang dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Teknik omnibus, yang lazim digunakan di negara-negara common law, memungkinkan penyederhanaan berbagai regulasi lintas sektor dalam satu regulasi terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun teknik omnibus memiliki potensi untuk menyelaraskan kebijakan dan mempercepat reformasi regulasi, pelaksanaan UU Cipta Kerja justru menimbulkan berbagai kritik dan penolakan karena dianggap melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama asas keterbukaan dan partisipasi publik. Artikel ini menyoroti ketimpangan antara desiderata (harapan normatif) dan realita (praktik aktual) dari penerapan omnibus law di Indonesia, serta urgensi reformasi dalam proses legislasi agar lebih partisipatif dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
EKSISTENSI SAKSI VERBALISAN DALAM MENAKAR KESEIMBANGAN ANTARA EFISIENSI PEMBUKTIAN DAN HAK TERDAKWA Nadia Rosandi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana keberadaan saksi verbalisan yang merupakan penyidik memiliki peran penting dalam menjelaskan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan tetapi ketergantungan pada kesaksian penyidik sebagai alat bukti berisiko menciptakan pembuktian yang kurang objektif dan berpotensi melanggar prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi eksistensi saksi verbalisan dalam hukum pidana di Indonesia, penelitian ini juga membahas terkait urgensi reformasi hukum dalam membatasi peran penyidik sebagai saksi, dengan tujuan meningkatkan independensi pembuktian di pengadilan serta memastikan bahwa hak terdakwa tetap terlindungi secara proporsional. Apabila hal ini tidak diatur dengan jelas, tentu dapat menjadi alat yang membatasi jaminan objektivitas bagi terdakwa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN UPAYA PENGUATAN LAYANAN 112 DALAM PENANGANAN STREET CRIME DI WILAYAH KOTA BESAR Shelma Shetty Pinem
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.338

Abstract

Layanan darurat 112 memiliki peran strategis dalam menunjang efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada tahap pra-adjudikasi. Sebagai titik awal pelaporan tindak kejahatan, layanan ini memungkinkan masyarakat untuk segera berinteraksi dengan aparat penegak hukum, sehingga proses identifikasi, penyelidikan, hingga penegakan hukum dapat berjalan secara sistematis. Dari perspektif kriminologi, layanan 112 berfungsi sebagai capable guardian dalam pendekatan situational crime prevention, yaitu strategi pencegahan kejahatan yang menekankan pada respons cepat dan penguatan kontrol sosial formal. Namun, implementasi layanan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya regulasi teknis, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi layanan 112 serta upaya penguatan sistem dan regulasi dalam mendukung penanganan street crime di kota besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengumpukkan teori-teori dan studi literatur yang ada dari sudut pandang kriminologi dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan sinergi antarsektor agar layanan darurat 112 mampu berfungsi secara optimal. Dengan demikian, penguatan layanan ini diharapkan dapat menjadi instrumen penanggulangan street crime yang lebih efektif dan efisien di wilayah kota besar.
TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI EUTHANASIA SEBAGAI PENYANGKALAN HAK ATAS PILIHAN HIDUP SESEORANG DIKAITKAN DENGAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN Nadya Aulia; Nadia Rosandi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.344

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek yuridis kriminalisasi euthanasia dalam sistem hukum Indonesia beserta kaitannya dengan ilmu kedokteran kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada kajian bahan pustaka dan data sekunder berupa ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang kesehatan, serta literatur hukum dan etika kedokteran. Penelitian ini menguraikan bagaimana euthanasia dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia serta menilai peran ilmu kedokteran kehakiman dalam mengkaji aspek medis dan yuridis tindakan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membandingkan pengaturan euthanasia antara Indonesia dan beberapa negara lain yang telah melegalkannya secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi euthanasia di Indonesia mencerminkan penyangkalan terhadap hak atas pilihan hidup seseorang, sementara keterlibatan ilmu kedokteran kehakiman sangat penting dalam memberikan verifikasi ilmiah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis bukti ilmiah dalam menangani isu euthanasia.

Page 14 of 15 | Total Record : 146

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 Issue 2 (2025) Vol. 14 Issue 1 (2025) Vol. 13 Issue 2 (2024) Vol. 13 Issue 1 (2024) Vol. 12 Issue 2 (2023) Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue