cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
St. Hadijah Wahid
Contact Email
ijha747@gmail.com
Phone
+6285210860232
Journal Mail Official
jurnalalahkamiaimsinjai@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/EDITORIALTEAM
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Universitas Islam Ahmad Dahlan
ISSN : 26547937     EISSN : 27150313     DOI : https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v8i2
Core Subject :
The aim of Al-Ahkam Journal: Journal of Islamic Criminal Law is to promote and publish research-based articles having a depth discussion of the theories and practices of Islamic Law and Criminal Law related concerns by encouraging inquiries into relationship between theoretical and practical studies. This journal accepts manuscripts of scientific articles within the scope: Law, Islamic Law, Criminal Law.
Arjuna Subject : -
Articles 108 Documents
 4   5   6   7   8 
HAK-HAK TERPIDANA DALAM HUKUM JINAYAH Rahmat Haniru; Safrin Salam; St. Hadijah Wahid
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i2.2221

Abstract

Manusia adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Swt. Manusia diberikan ruh, nafsu dan akal sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia sebagai khalifah diberikan amanah oleh Allah untuk menjalankan kewajibannya. Tuhan selain memberikan kewajiban kepada manusia juga memberikan hak kepada mereka. Hak dan kewajiban timbul dari hubungan manusia dengan sesama serta hubungan manusia dengan Tuhannya sang Khaliq. Pada zaman sekarang, banyak sekali tindakan kriminal yang terjadi di berbagai daerah dan negara, juga banyak sekali pelaku tindak pidana kejahatan yang ditangkap. Akan tetapi, jika pelaku kejahatan itu orang miskin atau orang rendahan, kadang diperlakukan sewenang-sewenang dan diperlakukan secara tidak adil, seperti main hakim sendiri, pemeriksaan yang lambat dan tidak bebasnya memberikan keterangan, serta kebanyakan dari mereka merasa tertekan. Sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, seyogyanya terpidana memiliki kesamaan ha-hak yang harus dipenuhi, dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum baik dipandang dalam hukum positif maupun hukum jinayah. Adanya keadilan dalam masalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku tindak pidana merupakan suatu keniscayaan, karena sangat besarnya relasi dan relevansinya dengan masa sekarang dan masa-masa mendatang
PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA DAN THAILAND Abunawas Abunawas; Tri Dian Aprilsesa; Siti Aminah; Muhammad Tahir; Marnita Marnita
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i2.2225

Abstract

Anak berperan dalam menjamin stabilitas masa depan bangsa dan negara, sehingga memerlukan perlindungan dan perawatan khusus untuk memastikan tumbuh kembang generasi masa depan bangsa dan negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan permasalahan bagi berbagai negara salah satunya Indonesia dan Thailand Tujuan penulisan makalah penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan dokumen hukum di Indonesia dan Thailand melalui studi banding. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang tersistematis terhadap subjek perbandingan hukum dan dokumen hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Temuan studi perbandingan ini fokus pada isi dan dampak dari hukum pidana masing-masing negara terhadap kekerasan seksual anak secara normatif dan penegakan hukum. Antara KUHP Indonesia dan KUHP Thailand sama-sama mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Sementara itu, perbedaan lain antara aspek hukum kriminalisasi kekerasan seksual di Indonesia dan Thailand adalah dampak sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya.
PROBLEMATIKA NARKOTIKA KALANGAN GENERASI MUDA DI KABUPATEN SINJAI Jusri Mudjrimin; Muhammad Azhar Nur
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i2.2232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan (problematika) yang saat ini menggerogoti dan menghantui generasi masa depan bangsa. Problematika ini tak lain dan tak bukan ialah narkoba. Kehadiran narkoba sudah menjadi momok yang menakutkan bagi para generasi bangsa. Kehadirannya tidak hanya merusak fisik, akan tetapi juga merusak psikis dan mental generasi bangsa. Bahaya bagi para pengonsumsi narkoba sudah menjadi rahasia umum. Bahkan pemerintah di Indonesia memberikan aturan hukum tersendiri bagi pengedar dan pengonsumsi narkoba. Lantas bagaimana proses adaptasi narkoba hingga dapat menjangkiti generasi muda sekarang? Sehingga mampu menjadi ancaman terbesar bagi para generasi muda. Hal paling penting dalam penelitian ini adalah langkah yang harus diambil untuk menghadapi penyalahgunaan narkoba yang saat ini menyerang generasi muda bangsa. Sejauh ini, pihak BNN sudah membentuk Badan Nasional Kabupaten berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang memiliki tugas membantu tugas Badan Narkotika Nasional di tingkat kabupaten. Selain itu, Tak bisa dipungkiri peran keluarga, aparat negara, serta seluruh lapisan masyarakat turut serta memiliki andil dalam hal pencegahan dan penanggulangan narkoba
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari Ma'ruf Akib; Wahyudi Umar; Marjani Marjani
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i2.2238

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Kendari. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota. Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era globalisasi ini, pendapatan daerah menjadi sangat penting untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, baik itu dalam bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dengan adanya strategi optimalisasi pajak dan retribusi, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan mempercepat proses pembangunan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Kendari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Kendari mengenai strategi optimalisasi pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori dan praktik mengenai strategi peningkatan PAD di daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mempercepat proses pembangunan kota.
KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI A’JANGANG-JANGANG MASYARAKAT KABUPATEN GOWA PRESPEKTIF ASRAR AL-AHKAM Nursalam Salam; Abdul Halim Talli; Achmad Musyahid Idrus; Nursalam Rahmatullah
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i1.2400

Abstract

Penelitian ini berjudul kajian filosofis terhadap tradisi A’jangang-jangang masyarakat kabupaten gowa prespektif Asrar al-Ahkam, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui makna, hikmah dan nilai dari tradisi a’jangang-jangang tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian literatur. Penelitian ini disebut sebagai "penelitian kepustakaan" karena bahan-bahan atau data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian diperoleh dari perpustakaan; sumber-sumber ini termasuk tetapi tidak terbatas pada buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan jenis sumber lainnya. A’jangang-jangang adalah merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Makassar yang bertujuan untuk mengetahui status perempuan yang hendak dilamar, sekaligus apakah sesuai dengan bibit, bebet dan bobot sesuai dengan yang diinginka oleh pihak laki-laki Hasil penelitian adalah menemukan nilai filosofis minimal ada 3, yaitu bersilaturrahim sambil memeriksa keadaan keluarga perempuan, dan mencari informasi dengan bertanya kepada tetangganya apakah perempuan itu telah dipinang oleh sesorang atau belum, mengenal dan melihat terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya, Mengetahui kebiasaan keseharian dan akhlak dari wanita yang hendak dinikahi, agama (taat beribadah) cantik rupanya, garis keturunannya dan hartanya, Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat harus lebih memperhatikan fenomena sosial di masyarakatnya, terutama yang berhubungan dengan budaya atau tradisi perkawinan. Apalagi jika makna tradisi tersebut telah mengalami pergeseran. Tokoh adat dan tokoh masyarakat harus mendorong masyarakat untuk mempertahankan tradisi baik selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
TINJAUAN YURIDIS MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA OLEH KEPALA DAERAH MENJELANG DAN PASCA PEMILIHAN UMUM Muh. Nur Iqbal N; Jamaluddin Jamaluddin; Suharli Suharli
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i1.2444

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetaui Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks netralitasnya pada pemilihan umum. ASN yang tetap netral, dalam banyak kasus, terabaikan ketika ada pertimbangan untuk promosi jabatan. Penelitian ini menggunakan metode pustaka atau penelitian kepustakaan, yang melibatkan telaah terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kepustakaan memiliki tujuan utama untuk mengembangkan aspek-aspek yang bermanfaat secara teoritis dan praktis dalam konteks penelitian akademik. Perubahan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum dan setelah pemilihan umum tidak mematuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Berdasarkan Merit dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang seharusnya dipatuhi, karena dipengaruhi oleh faktor politik yang kuat yang mempengaruhi penempatan pejabat berdasarkan kehendak Kepala Daerah, bukan berdasarkan kebutuhan yang semestinya. Terdapat intervensi yang signifikan dari administrator lokal, yang mengakibatkan sistem tidak beroperasi dengan efektif saat terjadi mutasi. Selain itu, penurunan pangkat yang diterapkan terhadap ASN di Indonesia yang tidak melakukan kesalahan hukum formal dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
PENGGUNAAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI INDONESIA: PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN ISLAM A Rellang; Kamilah Kamilah; Nazaruddin Nazaruddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i1.2445

Abstract

Isu konflik keagamaan menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama setelah masa Reformasi. Dalam penyelesaian konflik keagamaan, penerapan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar penting untuk mencapai harmoni dan keadilan dalam masyarakat, sekaligus menghormati nilai-nilai agama dan prinsip HAM. Dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia dan kebebasan beragama memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dan keadilan dalam masyarakat Muslim. Dalam studi ini, kami akan membahas penerapan prinsip HAM dalam penyelesaian konflik keagamaan di Indonesia, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional. dalam perspektif hukum nasional, penerapan prinsip HAM dalam konflik keagamaan di Indonesia menekankan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan upaya untuk meminimalkan potensi konflik. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dalam Pasal 28 E UUD 1945. Dalam penyelesaian konflik antar umat beragama, prinsip HAM menjadi dasar untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. dalam konteks Indonesia sebagai negara yang adil, demokratis, dan menghargai pluralitas, penerapan hak asasi manusia menjadi dasar penting untuk merespons dan menyelesaikan konflik keagamaan di Indonesia.
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA Ince Aprianti; St. Hadijah Wahid; Resky Wahyuni
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i1.2451

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum islam dalam keputusan pengadilan agama dalam konteks sosial budaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian library research. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta publikasi yang relevan dengan tema tersebut. Data sekunder yang diperoleh dengan studi literatur kemudian diseleksi yang selanjutnya dilakukan reduksi data. Dan pada tahap yang terakhir dilakukan Analisa dengan menggunakan Analisa deduktif dan juga induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Penerapan hukum Islam di Indonesia telah berubah secara berkala sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun di tengah-tengah proses tersebut terdapat dampak yang muncul dari interaksi faktor sosial budaya dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun hukum Islam masih berkembang hingga saat ini berkat bantuan faktor sosial budaya dan infrastruktur politik serta suprastruktur politik. Banyaknya perspektif dan penafsiran umat Islam mengenai esensi hukum Islam telah mempengaruhi banyak aspek penerapannya.
TINJAUAN FIKIH SIYASAH KEWENANGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) Musafir; Mohammad Dewa Ruci Septiano Mendieta
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i1.2452

Abstract

Penelitian ini memandang evaluasi fikih siyasah dan menilai kekuatan penegakan hukum dalam menangani kejahatan korupsi. Jenis penelitian ini disebut studi kepustakaan karena mengambil data penelitiannya dari berbagai sumber kepustakaan. Untuk mengumpulkan data, berbagai literatur tentang dokumen undang-undang, pengetahuan tentang hukum, dan temuan penyelidikan hukum lebih dikumpulkan dan dikategorikan. Pemeriksaan data dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif hukum. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan polisi mempunyai yurisdiksi yang cukup luas. Ketika membahas wilayah hukum kepolisian, disinggung Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan wilayah hukum kejaksaan. Sedangkan UU N0. Pasal 6 UU 30 Tahun 2002 mengatur kewenangan KPK. Kewenangan KPK kemudian dibatasi pada Pasal 11 pada tindak pidana korupsi yang meliputi aparat penegak hukum, pejabat dari negara, mendapat pemberitahuan yang meresahkan lingkungan serta menimbulkan kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Fikih siyasah hadir meninjau bahwa adanya aturan-aturan yang belum saling mendukung satu sama lain, perlu adanya pemerataan dan adanya kolaborasi maupun inovasi dalam menyusun aturan-aturan sehingga tidak tumpeng tindih.
PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM PROTECTION OF WOMEN’S RIGHTS IN ISLAMIC LAW M. Thahir Maloko; Sippah Chotban
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i1.2632

Abstract

The position of women in Islamic law is very noble and receives considerable attention and occupies a very important position, namely: First, the review of Islamic laws on women's rights in society that women occupy an unprecedented position of importance. The debate on women's fundamental rights and their limits has become a crucial issue, raising questions about the rights of women in Islam and remaining an important issue today. The method of this research is the legal research with a normative theological approach that examines the issue of Islamic law and a conceptual approach to examining the issue conceptually. Islam came to bring the principle of equality among all mankind, no difference but fear. Islamic law encompasses women's rights in the fields of religion (including; right in religion, right in worship), social sphere of society (includes; rights in politics, teaching and work), the field of law. (meliputi; hak dalam ekonomi, kewarisan, perkawinan dan peradilan). Secondly, the Islamic law protects women's human rights with respect to inheritance, testimony, appointment of fiancé, determination of marriage, acquisition of treasury, food and board. Kedudukan perempuan dalam hukum Islam sangat mulia dan mendapat perhatian yang cukup besar serta menempati posisi yang sangat penting, yaitu : Pertama, tinjauan hukum Islam tentang hak asasi perempuan dalam masyarakat yaitu perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perdebatan mengenai hak-hak dasar perempuan dan batasannya menjadi hal yang sangat krusial sehingga menimbulkan pertanyaan tentang hak asasi perempuan di dalam Islam dan menjadi isu yang masih penting dewasa ini. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan teologi normatif yakni menelaah isu terhadap hukum Islam dan pendekatan konseptual yakni menelaah isu secara konsep. Islam datang membawa prinsip persamaan diantara seluruh manusia, tidak ada perbedaan kecuali takwa. Hukum Islam menempati hak asasi perempuan dalam bidang agama (meliputi; hak dalam aqidah, hak dalam ibadah), bidang sosial kemasyarakatan (meliputi; hak dalam politik, pengajaran dan pekerjaan), bidang hukum (meliputi; hak dalam ekonomi, kewarisan, perkawinan dan peradilan). Kedua, Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan menyangkut kewarisan, kesaksian, menentukan jodoh, menentukan mahar, memperoleh sandang, pangan dan papan.

Page 6 of 11 | Total Record : 108

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025 Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025 Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024 Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024 Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023 Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 Vol 4 No 2 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 2 September Tahun 2022 Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022 Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021 Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021 Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020 Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Maret 2019 More Issue