cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 49 TAHUN 2018 Handayani, Fitria -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, isu strategis yang berkaitan dengan kesehatan meliputi adanya keterbatasan sumberdaya kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan, dan masih terdapat ancaman penyakit menular. Berdasarakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala daerah Kabupaten Wonogiri Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan kepala daerah oleh DPRD Kabupaten Wonogiri serta kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan kepala daerah oleh DPRD Kabupaten Wonogiri. . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus deskriptif, dan mengambil kasus tunggal. Metode kualitatif digunakan, karena bertujuan dan berusaha untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri dan kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan di DPRD Kabupaten Wonogiri saling berkaitan dengan fungsi lainnya. Kaitannya fungsi pengawasan dengan fungsi legislasi adalah pada dasarnya objek dari ii pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah. Dalam membuat kebijakannya pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dan DPRD Kabupaten Wonogiri banyak melibatkan stakeholder lainnya seperti PKFI dan pihak ketiga lainnya. Dari hasil pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa keluhan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri. Maka dari itu peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten harus terus dilakukan mengingat pembangunan kesehatan merupakan hal yang penting karena melalui pembangunan kesehatan diharapkan daerah akan mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan maksimal.
Santri, Kyai, dan Pesantren (Studi Kasus: Kemenangan Pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin pada Pilgub Jateng 2018) -, Sihono -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The openness of the electoral system allows the involvement of various instruments to carry out political mobilization, including non-party instruments. The 2018 Central Java Governor Election is an example of the involvement of non-party instruments formed through the social capital of the Al Anwar Sarang Islamic Boarding School santri network, Rembang which supports Ganjar-Yasin pair. This role is generally carried out by political parties that have the role of mobilizing the masses, in which the santri network is also involved in mass mobilization. Therefore, this study aims to explain the use of the santri network as a political machine in governor election contestation. The research method used in this research uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques through interviews. The data obtained were then analyzed with secondary data obtained through books and previous research results. The results showed that the role of Kyai and network figures was a contributing factor to the victory of the Ganjar-Yasin pair in Rembang Regency and in santri-based areas that had a link with Al Anwar Islamic Boarding School. Through the role of the Kyai who has strong ties to the santri and community, a patron client pattern is formed with the Kyai encouraging followes to follow the Kyai’s political orientation. In addition, the social capital of the Al Anwar Islamic Boarding School santri network served as a political machine by introducing the programs of the Ganjar-Yasin pair. The recognition carried out by the santri network used a direct selling approach, namely through religious recitations and Islamic assemblies. The use of the santri network as a political machine has an effect on the expenditure of election costs, which are known to be expensive so that this method should be applied to the other prospective candidates who come forward in the election.
KRISIS IKLIM, GENDER, DAN KERENTANAN: POTRET PEREMPUAN PETANI DI KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH Al Farisi, Muhammad Salman; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Learning from the experiences of women farmers in Kaliboto Village, Mojogedang, Karanganyar Regency, this paper disusses the gender dimensions of climate crisis which causes vulnerabilities, including to women farmers. Despite the previous numerous studies about climate crisis in Indonesia, it is unfortune to see that climate issues are centralized on technical paradigm instead of being seen as a political problem in general. Hence, this study focuses on how gendered-vulnerability happen and can be explained through power relations which politically exist among women farmers. To answer those questions, the researcher uses a qualitative method through interviews, literature and documentation analysis, and academic discussion. This research found that women farmer’s vulnerability is a real problem which exists in the society. Women farmers are often weak and weakend in terms of adaptation capability in any level of society, including limited access to some resources that have worsen their capability to strengthen resilience. The vulnerbalities that have been found regarding the impact of climate crisis are the needs of water for crops and households, labor absorption and revenue-stream, limitation of knowledges, roles, and public participation for women farmers in climate crisis era
ANALISIS INOVASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DALAM PERIJINAN INVESTASI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BATANG Tangguh Hakam Digdayana; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya peningkatan pelayanan perijinan investasi dalam menghadapi banyaknya peluang investor yang masuk ke Kabupaten Batang, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Analisis Inovasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Perijinan Investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang. Untuk menganalisnya, penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik menurut Lovelock dengan variable tangibel (terjamah), realiable (handal), responsiveness, assurance (jaminan), dan empaty. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk inovasi di MPP yaitu melakukan integrasi layanan, promosi investasi serta pendampingan penyusunan LKPM bagi perusahaan. Pelayanan di MPP Batang sudah cukup efektif dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, keterbukaan informasi kepada masyarakat ataupun investor, jaminan kemudahan administrasi dalam perijinan investasi, kualitas dan kemampuan petugas yang selalu melayani pemohon dengan penuh perhatian. Selain itu di dalamnya juga diketahui adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat inovasi MPP. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sudah tercapai dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses perijinan investasi di Kabupaten Batang.
Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Di Kota Bontang, Kalimantan Timur Purwanti, Uci Dewi; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politics of Bontang City discusses the model and achievements of family politics in leading Bontang City. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive methods for the phenomena that occur, the emphasis of this research is interpretive. The results of this study found that the political family of Andi Sofyan Hasdam and Neni Moerniaeni and their son Andi Faisal Sofyan Hasdam have become political families in Bontang City. Meanwhile, the political dynasty model owned by the city of Bontang is the arisan model and the cross-space model, where the arisan model is realized by providing power regeneration to the political family, while the cross-spatial model is realized by the family. distribution of control by husbands and wives as well as mothers and children in power. executive and legislative in the city of bontang. Research has some opinions that there is a bloodline of the government family. At first glance there is nothing wrong with dynastic politics. Especially when referring to the democratic proposition that every citizen has the same right to be elected and to vote. However, it cannot be denied that the political dynasties that have developed so far have damaged the essence of democracy itself.
E-SERVICE UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PETI KEMAS DI TERMINAL PETI KEMAS SEMARANG Kurniawan, Muhammad Rifqi; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terminal Peti Kemas Semarang berupaya meningkatkan kepuasan pada pengguna jasa layanan pengujian peti kemas dengan menerapkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang diterapkan meliputi kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), easy of use, dan web design. Penelitian ini dilakukan di pengguna jasa Terminal Peti Kemas Semarang sejumlah 100 responden. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan berdasarkan teori. Analisis digunakan dengan bantuan program aplikasi statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehandalan (reliability) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; daya tanggap (responsiveness) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; jaminan (assurance) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; easy of use berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; dan web design berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa.
EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN IV DALAM MENENTUKAN INOVASI DI PROVINSI JAWA TENGAH Pangestika, Reza -; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam meningkatkan kinerja ASN maka mereka diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Sementara itu, pemerintah gencar melakukan inovasi terhadap sistem birokrasi. Sehingga, upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kinerja ASN yang inovatif melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan output produk yang inovatif. Namun tidak semua output berupa inovasi tersebut berlanjut pasca pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selesai. Dari 10 inovasi/proyek perubahan, 4 diantaranya tidak berlanjut karena alumni dimutasi. Bagi yang berlanjut juga terdapat hambatan dalam berbagai faktor. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efektivitas pembuatan proyek perubahan/inovasi pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV dalam menentukan inovasi khususnya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan 1 Tahun 2019 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dengan metode kualitatif dan melakukan wawancara terhadap 20 informan pada 6 inovasi yang berlanjut dan pra penelitian kepada 10 alumni/inovator. Hasilnya menunjukkan 4 inovasi/proyek perubahan tidak berjalan karena alumni/inovator dimutasi. Enam inovasi/proyek perubahan yang berlanjut memiliki faktor pendukung berupa inovasi yang bebas dan sesuai dengan tupoksi, tidak membutuhkan banyak ketrampilan khusus, dukungan pimpinan, dukungan stakholder, sarana dan prasana, adanya gagasan untuk memperbaiki dan mengembangankan inovasi. Meskipun memiliki hambatan seperti kurangnya sosialisasi, anggaran, tidak adanya insentif, kurangnya partisipasi, faktor kondisi, regulasi dan persetujuan, dan pengguna belum terbiasa dengan perubahan para implementator memiliki solusi untuk mengatasi dan memiliki keinginan untuk mempertahankan inovasi tersebut. Sementara bagi birokrasi inovasi/proyek perubahan tersebut memiliki dampak dan bagi pengguna inovasi banyak yang merasakan dampak positifnya. Sehingga pembuatan inovasi/proyek perubahan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV efektif dalam menentukan inovasi.
PERAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATUR PASOKAN DAGING SAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DAGING SAPI MASYARAKAT KOTA SEMARANG Mochamad Agung Albachri; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, untuk menyediakan pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah melakukan alokasi, distibusi dan stabilisasi, serta mengambil alih sektor – sektor barang maupun jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain (swasta). Daging sapi merupakan produk subsektor peternakan yang menjadi obyek untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketersediaan daging sapi baik lokal maupun impor, sangat berkaitan dengan ketahanan pangan nasional karena peran penting daging sapi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kota Semarang bukan merupakan kota pengembangan untuk sektor perternakan khususnya sapi potong, sehingga dalam pemenuhan daging sapi masyarakatnya, Pemerintah Kota Semarang belum mampu memenuhi secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan daging sapi di Kota Semarang dengan melihat alokasi, distribusi dan stabilisasi sebagai peran pemerintah dalam perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perburuan rente (rent seeking) dengan melihat hambatan tarif serta peran pemerintah dalam perekonomian bernegara. Hasil penelitian menunjukan peran Pemerintah Kota Semarang dalam tata niaga daging sapi sudah baik dalam aspek alokasi dan distribusi daging, tetapi dalam peran stabilisasi Pemerintah Kota Semarang sangat tidak berdaya dalam menghadapi pasar.
Persepsi Pemilih Muda Kader Hmi Universitas Diponegoro Terhadap Kampanye Negatif Gerakan (Tagar) #2019gantipresiden di Media Sosial Pratama, Dito -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Young voters have become a highly regarded voter group by 2019 presidential election candidates, because their number almost covers up more than 50% of voters in general. In this research, young voters were represented by cadres of HMI Universitas Diponegoro. The writer’s decision to choose HMI as the object was based on the reason that HMI was considered an extra organization that did not really side with any of the two candidates. Based on the statement above, Jokowi’s opposing campaign team raised an idea that was represented with the hashtag #2019GantiPresiden on social media which was often used as a forum for negative campaigns. It should be noted that negative campaigns are different from black campaigns. This research uses quantitative method with data collection techniques through questionnaires which were distributed online to 60 cadres of HMI Universitas Diponegoro. The data is processed by conducting Product Moment testing and multiple linear regression tests and the theory used in this research is political socialization, political perceptions and political campaigns. The conclusion obtained from this research is that the variable that influences the perception of HMI cadres the most is the exposure to the hashtag # 2019GantiPresiden on social media followed by the influence of their family intensity and the intensity of HMI peers. Although the more often HMI cadres are exposed to hashtags the more positive the effect on their perception of the hashtag, overall more HMI cadres have negative perceptions of the negative campaign hashtag # 2019GantiPresiden. The writer suggests to not only use elements of negative campaigns such as attacking the opposing party, but to balance out the contents with campaigns that promote the candidate's good ideas that are considered to be better than the opponent's ideas.Hashtags themselves cannot influence young HMI voters independently, it requires a high intensity of exposure about these hashtags from other variables.
KAPITALISASI KELUARGA PENDOPO DALAM PEMASARAN POLITIK PARTAI NASDEM PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN BLORA Ishartono, Ilham -; -, Turtiantoro -
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Nasdem Party is a party that experienced a significant increase in votes in the 2019 Legislative Election. This is inseparable from the Party typology that places voters as consumers as is the practice of campaigning for "Politics Without Mahar". Blora Regency's Nasdem Party carries out political marketing efforts by placing the Blora Regent and his sons in strategic party positions as a symbol of "Pendopo Families. The completeness of political capital and economic capital of the Pendopo family makes the political marketing of the Nasdem Party in Blora Regency full of capitalization on various fronts in achieving the objectives of the agreement between the Nasdem Party and the Regent. The informants in this study were members of the DPD Nasdem Party in Blora Regency and members involved in political marketing in the 2019 Legislative Election. The results of this study were aimed at describing the capitalization of the Pendopo family in playing a major role in various forms of political marketing of the Nasdem Party in Blora Regency. Strategic positions in party management, capitalizing the witness team, and establishing campaign images using serial numbers are the interests of the pendopo family led by Blora Regent Djoko Nugroho. Likewise, the factors that led to the increase in votes also came from the electability of the pendopo family's assistance in forming a voting base and had an impact on the placement of 5 legislative candidates according to the orders of the pendopo families to be able to realize parliamentary seats.

Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue