cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
Dampak Pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang Koridor VI Terhadap Pelaku Usaha Angkutan Umum di Kota Semarang Issha Oddie Tatontos; Turtiantoro .; Laila Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportation service described as the utility that support all of the society’s activity. Nearly all of the human life in the society cannot be separated from transportation. Transportation can create and increase the accessibility rate. Therefore, transportation has a close relationship with the fulfillment of human needs in performing their daily activities. For the society, especially the citizen of Semarang City, the need of public transportation is important to conduct a movement or mobility in performing the daily activities, considering that Semarang City is not only the Capital of Central Java but also the economic central of Central Java. Issue raised in this study is: How is the impact of Bus Rapid Transit (BRT) at the 4th corridor of Trans Semarang towards the business of public transportation called “Angkut” in Semarang City.Thus, the purpose of this study is to find out the impact on the operation of BRT at the 4th corridor of Trans Semarang towards the business of public transportation “Angkut” in Semarang City.Method used in this study is qualitative method with data collection techniques such as interview, observation, and documentation. There are informants in this research who are the leader of BLU UPTD of Trans Semarang, the driver of the public transportation “Angkut”, the business owner of the public transportation “Angkut”, and the user of the public transportation service on the designated route for public trasportation “Angkut”.In this research, the writer finds that 1) there are the impact on the operation of BRT at the 4th corridor of Trans Semarang towards the economy of the public transportation’s owner evidenced by the reduction of the public transportation passenger especially “Angkut” in Semarang City. 2) Both the hospitaliy and the facility offered by BRT Trans Semarang is more better than any others public transportation in Semarang City. 3) Lack of active role from angkut owner to take part in the operation of BRT Trans Semarang. From the findings above, the writer suggests to the government that in the formation of the public policy requires the participation, great coordination and great solutions from the owner of public transportation.Keywords: Public Policy, Transportation, BRT, Angkut, Impact
Kemitraan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Dalam Penguatan Gerakan Antikorupsi di Indonesia : Kasus Penguatan Civil Society Tingkat Lokal (2016-2017) Adelia Prihastuti; Muhammad Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.348 KB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crime yang masih menghantui Indonesia. Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International, sejak era reformasi kenaikan nilai CPI Indonesia tidak begitu signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penunjang negara yang memiliki fungsi pemberantasan korupsi. Akan tetapi pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik jika tugas tersebut hanya dibebankan kepada KPK. Korupsi merupakan kejahatan sistematis sehingga penanganannya butuh strategi yang komperhensif dan jangka panjang. Selain itu keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam memerangi korupsi di sebuah negara. Penelitian ini menjelaskan kemitraan KPK dan ICW sebagai Civil Society Organization (CSO) dalam penguatan gerakan antikorupsi dan civil society lokal tahun 2016-2017 dan menjelakan hasil edari kemitraan antara kedua belah pihak. Metode peneltian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata, kalimat dari hasil wawancara dan dokumen resmi yang mendukung penelitian ini dan bertujuan menerangkan dan mengumpulkan fakta-fakta yang diteliti.Kata Kunci : Kemitraan, KPK, ICW, Pemberdayaan Masyarakat Antikorupsi
ANALISIS PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DENGAN SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN PEMALANG (SIDEKEM) (Studi Kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang) Prima Suci Maharani; Teguh Yuwono; Wachid Abdulrahman
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.856 KB)

Abstract

Analisis pemerintahan dalam pelayanan publik dengan sistem informasi desa dan kawasan pemalang (SIDEKEM) studi kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan keberhasilan Kecamatan Ulujami dalam menerapkan sistem SIDEKEM, hambatan Kecamatan Ulujami untuk menerapkan sistem SIDEKEM dalam pelayanan di kantor desanya, peran PUSPINDES terhadap keberhasilan tersebut dan yang terakhir respon yang dirasakan masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Ulujami terkait penerapan sistem SIDEKEM tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Campuran dengan Strategi Embedded Concurrent, dimana pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan dalam satu waktu. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, Pusat Pemberdayaan Informasi dan Desa (PUSPINDES) Kabupaten Pemalang, kantor Kecamatan Ulujami serta menyebar kuesioner kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ulujami. Peneliti juga menggunaka data sekunder dari data dokumen tentang SIDEKEM dan sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.Penerapan SIDEKEM membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIDEKEM tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kantor desa di Kecamatan Ulujami namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor desa karena sudah berbasis teknologi. Akan tetapi kendala utama penerapan sistem SIDEKEM adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIDEKEM di pelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PUSPINDES, kemudian dilihat dari respon masyarakat sebagai pengguna pelayanan kantor desa di Kecamatan Ulujami mengenai sistem SIDEKEM, sistem SIDEKEM mampu memberikan dampak positif meskipun sebagian besar masyarakat menyatakan “tidak tahu” terkait sudah berlakunya sistem SIDEKEM dalam pelayanan di kantor desa, dan masyarakat tidak merasakan perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya perubahan sangat terasa masih di pemerintahan desanya saja.
DESAIN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI “KAWASAN SUMBER KOMPLEK PERKANTORAN”, KABUPATEN CIREBON virna apriliani; kushandajani .; turtiantoro .
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.235 KB)

Abstract

The urban as a civilization and the economy of the public faced with a problem like the degradation of the quality of the environment and over the function of land to be the center of the settlement residents, office complex, the road, shop, and shopping centers. The Cirebon regency start doing mending themselves to the city of green clean, beautiful and eternal through the development and management green open space. The purpose of this research is to analyze an action plan the green open space and described the management green open space at Sumber complex office area of Cirebon regency.The research used in this study is descriptive qualitative which aims to give an idea of a conditional of objectively. The source of data collected in this study is the primary data and secondary data. Primary data obtained through direct observation and interview while secondary data obtained from the reports of the realization of the building of the green open space at Sumber complex office area of Cirebon regency.The results of reserach can be know that an action plan the green open space at Sumber complex office area of Cirebon regency consists of the development of the Sumber city of the forest and city garden. Departmen of Regional Development in Cirebon Country in 2014 has been able to provide a leafy green new with widely 266,3 ha. While the management the green open space at Sumber complex office area of Cirebon regency consisting of the activities watering, turn of the plants, cleaner plants, butchering plants and fertilization plants. As for the management green open space to integrated and sustainable by Departmen of Regional Development in Cirebon Country in 2014 is new reaches 4,28% consisting of park city, tre area of sport, median and island of the road.Recommendation can be given the increas in the capacity Departmen of Regional Development in Cirebon Country and relevant agencies as Departement of Environmental, Departement of Tourism and Departement Farm and Ranch Plantation in Cirebon Country with expanding the reach of and increased scrutiny in management green open space at Sumber complex office area of Cirebon regency.Keyword: green open space, management and action plan
THE ANALYSIS OF THE MODALITIES COMPARISON OF REGENT AND VICE REGENT CANDIDATES IN SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTION 2017 IN JEPARA Nadia Ajeng Triyanti; Turtiantoro .
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.655 KB)

Abstract

The victory of a pair supported by a single party over another pair supported by 9 parties in the regional election in Jepara district is the background of this research. The problem statement of this research is “How is the modalities comparison possessed by the regent and vice regent candidates in the regional election 2017 in Jepara district?”The objectives of this research are to determine the modality possessed by the two pairs of regent and vice regent candidates in the simultaneous regional election 2017 in Jepara district and what modal becomes the victory factor from the pair having more votes.The effort to answer the problems and the research objectives is done by using modality theory, consisting of political capital, social capital, and economic capital which were then analysed by using descriptive method. The regent and vice regent candidates also the supporting parties are the objects of this research.The result of the research shows that the pair having more votes is Ahmad Marzuqi and Dian Kristiandi who have higher social capital compared to the other pairs and beat its competitor which is Subroto and Nur Yahman who have stronger political and economic capital.It is suggested that each pair joining the political contest try harder to further utilize each capital among the three capitals possessed and accumulate them well. Because each capital is an important factor in determining the pair’s victory.Keywords: Pair, Regional Election, Modalities, Pair
Kerjasama Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Dan Masyarakat Kelurahan Tandang Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Melalui Program Pendampingan Anak Pada Tahun 2015-2016 Asih Dwi Wulandari; Priyatno Harsasto .
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.16 KB)

Abstract

AbstrakSkripsi ini membahas tentang Kerjasama LSM dan Masyarakat dalam upaya menekan angka anak putus sekolah melalui anak dampingan di Kelurahan Tandang.Penelitian ini didorong oleh adanya LSM yang bekerjasama dengan masyarakat dalam hal perlindungan anak termasuk pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerjasama yang terjalin antara YKKS dengan Masyarakat serta program-program apa saja yang dilakukan oleh YKKS dan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya menekan angka anak putus sekolah. Penulis menggunakan teori Kemitraan dan Pemberdayaan untuk mengkaji hubungan kerjasama dan dampak kerjasama terhadap masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui kerjasama yang terjalin dan program-program apa yang dilakukan dengan anak dampingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan program yang dilakukan oleh KKS, selalu melibatkan2masyarakat. Anak dampingan merupakan anak yang didampingi oleh KKS dan berhak untuk menerima manfaat dari program KKS. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah di Kelurahan Tandang dan temuan yang didapatkan dalam berlangsungnya kerjasama tersebut.Kata Kunci : Kerjasama, Pemberdayaan Masyarakat, Anak putus sekolah
RESPON PARTAI DALAM PEMENUHAN KUOTA PEREMPUAN PADA PENCALONAN LEGISLATIF 2019: STUDI KASUS: PDIP KOTA SEMARANG RM M Rizky Raharjo; Fitriyah .
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.245 KB)

Abstract

Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik membuat tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan perempuan. Di Indonesia tuntutan akan kesetaraan gender dalam berpolitik baru dapat terrealisasi pada pemilu 2004.Dengan adanya Afirmative action merupakan jaminan bahwa perempuan untuk dapat lebih bersaing dengan politisi laki-laki dalam hal pencalonan legislatif. Affirmative action ini juga mendorong partai politik untuk lebih giat dalam rekrutmen calon anggotanya legislatifnya khususnya pada calon legislatif perempuan. Tidak semua partai politik mendukung kebijakan ini dikarnakan kentalnya budaya patriarki dan sedikitnya kader perempuan serta sulitnya mendapatkan seorang calon lislatif perempuan yang berkualitas. Untuk memenuhi kuota 30% Perempuan banyak partai politik yang asal-asalan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan dan calon perempuan tersebut di berikan pada nomor urut besar sehingga memperkecil peluang keterpilihan calon perempuan tersebut. PDI Perjuangan sangatlah mendukung kebijakan affirmative ini kana menilai bahawa kebijakan ini meupakan suatu langkah maju untuk perempuan agar lebih mengerti politik, agar bisa memperjuangkan kepentingan perempuan sehingga terciptanya kesetaraan gender.Dari hasil penelitian bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan melalui dua jalur yaitu. Pertama inisiatif pribadi perempuan tersebut untuk ikut bergabung dan berjuang bersama parati untuk kepentingan perempuan hal ini memiliki keunggulan dalam jumlah calon anggota legislatif tetapi memiliki kelemahan yaitu tidak diketahuinya seberapa kwalitas dan wawasan calon anggota legislaif tersebut dan Kedua Pengrus terjun langsung kemasyarakat untuk mencari calon anggota perempuan yang memiliki integritas dan kwalitas yang unggul, cara ini memiliki keunggulan bahwa calon legislatif perempuan memiliki kwalitas dan wawasan yang mumpuni tetapi memiliki kelemahan jumlah yang sedikit dan membutuhkan usaha lebih keras untuk memenuhinya.PDI Perjuangan memiliki cukup banyak kader baik kader laki-laki maupun perempuan, masing-masing dari mareka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon legisaltif dari PDI Perjuangan. Pada tahapan seleksi pencalonan ini tidak ada peraturan yang mengistimewakan antara laki-laki dengan perempuan karena bagi PDI Pejuangan baik kader laki-llaki maupun perempuan adalah sama dan memiliki hak serta kwajiban yang sama pula. Untuk menjadi Seorang calon legislated seorang kader harus mengikuti tiga tahapan seleksi yaitu tahapan penjaringan, tahapan penyaringan dan tahapan penetapan.Kata Kunci : Pemilu, Rekrutmen dan affirmative action
STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PARIWISATA KOTA SEMARANG Mayang Vini Setya; Sulistyowati .; Warsito .
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.042 KB)

Abstract

Tourism is one of the sector that has an important role to succeedregional autonomy, where development and resource utilization and tourism potential isneeded. The high tourism potential of Semarang City with 64 tourist attractions should beable to make Semarang City as the tourism destination city and not just a transit city.Department of Culture and Tourism of Semarang City as regional device organization hasduties and responsibilities to carry out government affairs particularly tourism affairs.Therefore, the purpose of this research was to describe the phenomenon or the actualcircumstances which occured about how the strategy of Department of Culture andTourism of Semarang City in an effort to develop tourism in Semarang City. The researchwas using descriptive qualitative research method with documentation and interview asthe data collection technique. Targets of the research were government, private, andcommunity who participated in tourism development management in Semarang City. Themain focus of this research was the context of the strategy implementation of Departmentof Culture and Tourism of Semarang City in an effort to develop tourism in SemarangCity, tourism marketing of Semarang City, including the role of society as well as the roleof private sector in tourism development of Semarang City.Keywords : Management, Tourism, Development, Strategy
PERSEPSI ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2014-2019 TERHADAP PILKADA LANGSUNG yulika nourmalasari hayuningtyas; SUSILO UTOMO; FITRIYAH .
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This research is done to know perception from the Members of Parliament Semarang Period Year 2014-2019 toward the direct local leader election. Through understanding the knowledge of local democracy, opinions about local democracy, and evaluation of the local democracy. This study used a quantitative approach with quantitative descriptive type. These data were obtained through a questionnaire toward the the population of Semarang City Council Member for the Period of 2014-2019. Respondents were selected by random sampling technique of proportional calculation with total number of 30 respondents. Furthermore, the data analysis was performed by busing SPSS 16.0.          The results of this study showed that the majority of the Members of Parliament of Semarang the year period 2014-2019 approve the implementation of direct elections. One thing that becomes an obstacle in the implementation of direct elections is the practice of money politics that is unavoidable.          Finally, it is hoped that this rsearch result can be a means of evaluation and opinion of Semarang City Council Member the year period 2014-2019 related to perception from the Members of Parliament Semarang Period Year 2014-2019 toward the direct local leader election. Keywords: Perception, Direct Election, Member of Parliament Semarang
PENGELOLAAN ASET DESA DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA CENANG DANG DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES) M. KHANIF HERMAWAN; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.426 KB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dari persperktif Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Mengetahui proses pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, serta upaya dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi kegiatan dalam proses pengelolaan aset desa. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive yakni sesuai dengan kriteria yang relevan untuk memperoleh key informan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja, karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan aset desa. Dari 14 rangkaian pengelolaan aset desa, hanya 4 kegiatan yang telah sesuai yaitu: Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian. Sedangkan terdapat 6 kegiatan yang kurang sesuai antara lain: Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pembinaan. Kemudian 4 kegiatan yang tidak sesuai yaitu: Pengamanan, Pelaporan, Penilaian, serta Pengawasan.Rekomendasi yang penulis berikan untuk Pemerintah Desa Cenang dan Dukuhmaja adalah memperbarui format-format dalam pengelolaan aset desa agar sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, mengamankan aset desa dengan mensertifikatkan dan memasang tanda batas untuk aset berupa tanah dan bangunan, lebih disiplin dalam melakukan Pelaporan aset desa, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan lebih intensif.

Page 9 of 171 | Total Record : 1709


Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue