Articles
28 Documents
Search results for
, issue
"Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012"
:
28 Documents
clear
<![CDATA[Relations Work Ability, Discipline, and Job Satisfaction Work With Employee Performance Sub District Kedungwuni Pekalongan ]]>
<![CDATA[Artika Bina Perdana]]>;
<![CDATA[Maesaroh Maesaroh]]>;
<![CDATA[Rihandoyo Rihandoyo]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.045 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1291
<![CDATA[Every organization wants its employees to perform optimally. Theperformance results achieved are a person in carrying out the tasks assigned toemployees based on skills, experience, determination and time. One important aspectin realizing the success of employee performance is its ability of government officialswho work professionally. In addition to increased job satisfaction and workdiscipline. The study aims were to determine the relationship of work ability, jobsatisfaction and work discipline to the performance of district employees KedungwuniPekalongan district.This study uses a design or explanatory research design. The population inthis study were all employees of the District Kedungwuni Pekalongan district,amounting to 55 people. the unit of analysis in the form of an employee. Sampleswere taken by census sampling technique, in which all employees were targetedsampling. Techniques of data analysis using the Kendall rank correlation andKendall rank correlation W.Research findings indicate that there is a significant relationship between theability to work with employee performance, there is a significant relationshipbetween job satisfaction with the performance of employees, there is a significantrelationship between the discipline of working with employee performance, there is asignificant relationship between work ability, job satisfaction and disciplineperformance of work by employees in the District Kedungwuni Pekalongan district.Advice can be given to improve the performance of employees, by making theprocedures or standards of work that can be understood and implemented by allemployees. In addition to increasing the available facilities office supplies. Toimprove labor discipline by priventif approach.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS MANEJEMEN DRAINASE ROB KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Galuh Purnama Putri]]>;
<![CDATA[Endang Larasati Setyaningsih]]>;
<![CDATA[Slamet Santoso]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (53.262 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1306
<![CDATA[Permasalahan utama drainase kota Semarang diantaranya, (1) Topografi wilayahSemarang yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi; (2) Alih fungsi lahan(khususnya di kawasan hulu) yang tidak terkontrol (diperkirakan 10 tahun kedepandaerah banjir semakin meluas) menyebabkan meningkatkan limpasan permukaan(beban drainase) dan meningkatkan laju erosi, sedimentasi saluran sehinggamenurunkan kapasitas saluran/sistem drainase; (3) Penambangan galian C yang tidakmemperhatikan kondisi lingkungan, dan tidak dilakukan dengan benar menimbulkanlongsor, erosi, banjir lumpur, sedimentasi saluran dan sungai, polusi, dll; (4) Penurunanmuka tanah atau land subsidence karena pengambilan air bawah tanah yang berlebihan,konsolidasi lapisan tanah lunak atau tanah hasil urugan, atau penyebab lain; (5) Sampahmenjadi salah satu permasalahan drainase karena anggapan masyarakat bahwa badan airmerupakan tempat pembuangan sampah; (6) Penyerobotan lahan umum, bantaransungai, saluran drainase jalan raya, dll.Dengan demikian apabila ditilik kembali dari perencanaan, pengorganisasian,pengarahan dan pengawasan maka dapat disimpulkan sementara bahwa manajemendrainase rob Kota Semarang dapat dikatakan kurang efektif karena masih ada beberapayang belum terlaksana dengan baik seperti misalnya dalam tahap pengawasan yangmasih perlu meningkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan masterplan.Selain itu untuk tahapan perenacanaan, pengorganisasian serta pengarahan sudahberjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun jika dilihat secara keseluruhan untukmanajemen drainase rob Kota Semarang sudah berjalan efektif.Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan efektivitasmanajemen drainase rob Kota Semarang adalah, (1) Perlu adanya koordinasi dankerjasama yang baik dalam pemeliharaan maupun perencanaan sistem drainase antarsektor yang terkait; (2) Penglibatan partisipasi masyarakat; (3) Perlunya dibuatperaturan daerah yang resmi tentang sistem drainase kota; (4) Sumber Daya Manusia;(5) Sarana dan Prasaran; (6) Pendanaan.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Kepariwisataan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupeten Boyolali ]]>
<![CDATA[Mei Kuswandari]]>;
<![CDATA[Dyah Hariani]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.853 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1296
<![CDATA[Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah baik lingkungan internalmaupun lingkungan eksternal organisasi dalam rangka pengembangankepariwisataan menjadi latar belakang penelitian ini. Masalah yang muncul:Bagaimana strategi pengembangan kepariwisataan di Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Boyolali?Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis kondisi kepariwisataan diDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dengan menggunakananalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Analisis lingkungan internaldan eksternal organisasi bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat danpendukung pengembangan kepariwisataan. Dalam melakukan analisis kondisikepariwisataan ini, peneliti menggunakan alat analisis SWOT (Strenghts,Weaknes, Opportunities, Threats). Penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif deskriptif dengan menggunakan informan dari Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Boyolali, serta masyarakat dan pengunjung obyek wisataTlatar, Umbul Pengging, dan Arga Merapi Merbabu.Hasil penelitian berupa strategi pengembangan kepariwisataan di DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali menunjukkan kondisikepariwisataan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternaldi dinas sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan. Denganmelakukan analisis lingkungan internal dan eksternal ini, maka akan didapatkanadanya faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi perumusanstrategi yang kemudian akan di tes menggunakan test litmus guna mengukurkestrategisan program yang ada.Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar program-program strategisyang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten, dan berkelanjutan agarsasaran yang dikehandaki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tercapai.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA SURAKARTA KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON ]]>
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>;
<![CDATA[Dewi Rostyaningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.618 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1318
<![CDATA[Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus di laksanakan oleh pelaku pembangunan. Di Desa Surakarta, perencanaan pembangunan partisipatif tergolong rendah karena aspek-aspek yang mendukung perencanaan pembangunan partisipatif belum terlihat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, dimana beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan yakni Musyawarah pra musrenbang dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik sebagian besar didominasi oleh pemahaman yang minim dari masyarakat dan pemerintah desa tentang perencanaan pembangunan. Untuk itu perlu penyempurnaam tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan perlu peningkatan pemahaman perangkat desa, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai perencanaan pembangunan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Nugroho, Puguh Adi]]>;
<![CDATA[Warsono, Hardi]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.058 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1312
<![CDATA[Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukanyang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintahmerumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis webyang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khususyang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehinggatercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran PemerintahDaerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalammenyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan di kota semarang berdasarkan Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan. Pedoman utama penerapan SIAK diatur dalam Undang-Undangnomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PeraturanPemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, SIAK juga diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang PengelolaanAdministrasi Kependudukan.Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK) di kota Semarang beserta kendala yangditemui dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan sebagai landasan dalampenelitian ini adalah evaluasi elemen kebijakan publik yang terdiri dari support,capacity dan value. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptifkualititatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti danmenarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan pada bagian political will, sumber dayamanusia dan value atau manfaat dengan adanya SIAK sudah cukup baik,sedangkan pada infrastruktur, sosialisasi dan anggaran masih terdapat kekurangan.Adapun kendala dihadapi dalam penerapan SIAK adalah sarana dan prasaranayang masih kurang jumlahnya, sosialisasi yang tidak dilakukan berkala, sertaanggaran pengadaan sarana prasarana yang masih minim. Peneliti menyarankanagar perlunya kesadaran untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepadamasyarakat serta dengan ditambahnya alokasi anggaran penerapan SIAK agardapat tercapai tujuan SIAK yang telah diatur sesuai dengan landasan hukum.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurang Berhasilnya Implementasi KB Pria di Kota Semarang. ]]>
<![CDATA[Atikah Atikah]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.19 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1302
<![CDATA[Pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya di negara-negaraberkembang menambah rumitnya masalah-masalah pembangunan yangdihadapi. Dapat dikatakan bahwa masalah kependudukan merupakan salahsatu masalah yang paling utama dan paling sulit diatasi.Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlahpenduduk yang terbesar di dunia, dimana Indonesia termasuk dalam limabesar negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak di dunia.Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun2000 adalah sebesar 210.241.999 jiwa dengan pertambahan penduduksekitar 1,9 % (BPS, 2001) dan pada tahun 2007 laju pertumbuhanpenduduk diprediksi sudah menurun, namun masih kisaran 1 %.Berdasarkan sensus tahun 2010 diketahui bahwa pertumbuhan pendudukmelebihi proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan lajupertumbuhan penduduk (LPP) 1,49 per tahun.]]>
<![CDATA[Analisis motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak” ]]>
<![CDATA[Bagus Dimas]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (709.823 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1292
<![CDATA[Melihat paparan data BPS pada Agustus 2011, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah sekitar 54,2 juta orang, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan lebih tinggi masih relatif kecil. Pekerja dengan pendidikan Diploma hanya sekitar 3,2 juta orang dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang. Secara relatif, tingkat pendidikan PNS memang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan angkatan kerja pada umumnya. Dalam realita pekerjaan memang menunjukkan tidak semua pekerjaan membutuhkan kriteria tingkat pendidikan yang tinggi. Namun demikian harus diakui, dengan tingkat pendidikan PNS yang demikian tentu tidak mudah untuk memenuhi harapan masyarakat yang selalu menuntut peningkatan kualitas pelayanan. Apalagi jika dikaitkan dengan tugas-tugas pemerintah ke depan yang semakin kompleks, dan mengingat dewasa ini tingkat pendidikan masih dipakai sebagai indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN TATA RUANG (PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU) DI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Mardikowati, Ratri]]>;
<![CDATA[Hariani, Dyah]]>;
<![CDATA[Maesaroh, Maesaroh]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (49.492 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1315
<![CDATA[Pertambahan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tekanan terhadap pemanfaatan lahan. Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka publik yang telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Untuk membangun lingkungan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan serta mengajak semua pihak berpartisipasi menjaga sumber daya alam yang ada dengan melakukan penataan ruang terbuk hijau.Untuk mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal maka pemerintah Kabupaten Kendal menyediakan lahan pertanian lestari seluas 22 ribu hektar. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mengamanatkan luas minimal sebesar 30 % dari total luas wilayah kota yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat. Kabupaten Kendal sendiri baru berhasil melakukan penataan RTH seluas 121.914,53m² dari total luas wilayah, yaitu 1.002, 23km². Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal masih kurang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dalam penataan ruang terbuka hijau serta untuk mengetahui peluang dan hambatan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen penataan ruang terbuka hijau belum menunjukan hasil yang baik, dimana pada tahap perencanaan pemkab Kendal belum memiliki perda sendiri sebagai pedoman penataan ruang terbuka hijau, pada tahap pengarahan Standard Operating Procedure belum terlaksana dengan baik. Kemudian pada tahap pengawasan pun, untuk pemberian insentif dan disinsentif belum berjalan seperti sebagaimana mestinya. Hambatan seperti minimnya dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia menyebabkan penataan ruang terbuka hijau menjadi kurang maksimal.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pembuatan perda sebagai pedoman dan payung hukum penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal, pemenuhan Standard Operating Procedure, menambah jumlah tenaga ahli dalampenataan ruang terbuka hijau, pemberian insentif dan disinsentif, pemenuhan sarana serta prasarana untuk mendukung penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal.]]>
<![CDATA[ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENYALURAN DANA BOS TAHUN 2011 DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Gutri Widiastuti]]>;
<![CDATA[Zaenal Hidayat]]>;
<![CDATA[Ida Hayu Dwimawanti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.414 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1307
<![CDATA[Tujuan dikucurkannya dana BOS pada tahun 2005 adalah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Namun dalam pelaksanaan pelayanan penyaluran Dana BOS Tahun 2011, masih ditemukan keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah penerima. Hal ini didorong karena adanya perubahan mekanisme atau peraturan penyaluran dana BOS pada tahun 2011. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat Sekolah Dasar yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganilisis Kualitas Pelayanan Penyaluran dana BOS tingkat Sekolah Dasar di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan instrument pengumpulan data berupa interview guide. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Monbang Dinas Pendidikan, Staf Monbang sebagai Penanggung Jawab pengelolaan Dana BOS serta Kepala Sekolah perwakilan sekolah penerima Dana BOS. Dari hasil penelitian diperoleh hasil : Tingkat Kualitas Pelayanan Penyaluran Dana BOS tahun 2011 di Kota Semarang masih dikatakan rendah. Hal ini terlihat dengan tidak adanya ketepatan waktu dalam proses penyaluran dana BOS, tidak adanya ketepatan waktu ini terlihat dengan terlambatnya dana BOS tersebut masuk dalam rekening sekolah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSMIGRASI UMUM DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Adhitya Putra Nugroho]]>;
<![CDATA[Hesti Lestari]]>;
<![CDATA[Slamet Santoso]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.565 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1297
<![CDATA[Pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu indikator pencapaiankesejahteraan penduduk, namun peningkatan jumlah penduduk yang tinggitidak diiringi dengan peningkatan sumberdaya manusia sehingga menimbulkanpeningkatan angka pengangguran, atau dengan kata lain di tempat yang jumlahpenduduknya tinggi akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satuprogram yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalahTransmigrasi. Adanya Transmigrasi masyarakat diharapkan lebih mandiri untukmeningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, bahwa penyelenggaraan transmigrasidilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peranserta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuhpersatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbangdengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya danadat istiadat masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kondisi sosialekonomi dan kemampuan implementor dengan implementasi kebijakantransmigrasi umum di Kota Semarang. Penelitian menggunakan teoriimplementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, serta Weimer danVinning. Tipe penelitian eksplanatori dengan sampel 48 responden, pengujianhipotesis menggunakan rumus Koefisien Korelasi Rank Kendall, KoefisienKonkordasi Kendall dan Koefisien Determinasi.Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan yang positif dansignifikan antara kondisi sosial ekonomi dengan implementasi kebijakan yangdiperoleh dari perhitungan Zhitung (5,11) > Ztabel (1,96) pada taraf signifikan5%. Hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan implementordengan implementasi kebijakan yang diperoleh dari perhitungan Zhitung (4,57)> Ztabel (1,96) pada taraf signifikan 5%. Hubungan yang positif dan signifikanantara kondisi sosial ekonomi dan kemampuan implementor denganimplementasi kebijakan yang diperoleh dari perhitungan ƒÓ2hitung (78,817) >ƒÓ2tabel (5,99) pada taraf signifikan 5%.]]>
