cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2013)" : 10 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN PEMBINAAN ANAK LUAR KAWIN DILIHAT DARI SEGI HUKUM PERDATA Susanti, Aris Dwi
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Selanjutnya dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyangkut anak luar kawin berikut status hukumnya tidak diatur secara limitatif. Dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) hanya menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya”. Akan tetapi Mahkama konstitusi mengambil terobosan tegas berkaitan dengan anak luar kawin. Bila undang-undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Maka setelah mengalami perubahan undang undang itu berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya, dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hubungan perdata antara anak dengan orang tua biologisnya? (2) Bagaimana status hukum anak luar kawin yang tidak diakui, disahkan dan pembinaan anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan dan pengesahan? Penelitian ini menggunakan metode empiris yang mana informasi didapat melalui survey dan wawancara langsung ke objek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari orang tua anak luar kawin dalam melakukan kewajibannya dalam melindungi anak. Kata Kunci     : Kedudukan, Pembinaan, Anak Luar Kawin
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKOSAAN (STUDI KASUS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN) LAISYAR, CAKRA
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 bagian b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, menurut data kepolisian resort Kabupaten Banggai Kepulauan telah terjadi 48 kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak sepanjang tahun 2011 sampai 2013. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia, telah menjadi tugas pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan serta mencari faktor-faktor penyebab anak melakukan perkosaan, menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan khususnya kejahatan perkosaan, pertama faktor pergaulan bebas, kedua faktor kurangnya perhatian orang tua, ketiga faktor pengaruh negatif teknologi dan media massa, keempat faktor putus sekolah dan kelima faktor moral dan akhlak yang semakin menurun dan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum bersifat preventif dan represif. Kata Kunci : Kriminologi, Anak, Perkosaan
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA ( Studi Kasus BPOM ) ERHIAN, ERHIAN
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masayarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadarluasa dan bagaimana peran BPOM terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Untuk mendukung penelitian ini maka digunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dimana pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Peran BPOM kota palu terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat kota palu melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan, makanan dan minuman yang kadaluarsa
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 256/PID.B/2010/PN.DGL) KALIA, HARIATI
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan karya ilmiah, penilisan membahas mengenai Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/PN.DGL). Hal ini dilatar belakangi terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu oleh masyarakat itu. Unsur-unsur sosial tersebut misalnya: Kepentingan seseorang yang menjadikan motivasi utama untuk bertindak, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat seperti lingkungan keluarga, kepribadian, maupun lembaga-lembaga pendidikan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif ini, harus mengalisa dan meninjau masalah yang digunakan oleh hukum, pendekatan ini menentukan pada dua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu, pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Untuk menghindari terjadinya kejahatan tersebut diperlukan usaha penanggulangan kejahatan yang harus terus menerus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.   Kata Kunci : Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka.
PENERAPAN PASAL 3AYAT (11) PP No. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKANTOR CAMAT BAMBALAMOTU KABUPATEN MAMUJU UTARA HELMIANI, HELMIANI
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara yang berkedudukan dan berperan penting sebagai abdi masyarakat, menyelenggarakan pelayanan secara adil dan baik kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indeonesia 1945. Eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Negara sangat penting dalam menentukan keberhasilan Negara kedepan, karena sebagai pelaksana dari berbagai kebijakan publik, kebijakan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk itu dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu harus secara terstruktur dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah serta didukung oleh partisipasi dan peran aktif serta kontrol dari masyarakat. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan penyimpangan – penyimpangan lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan pada hal tersebut, Pegawai Negeri Indonesia dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai kedisiplinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
ANALISIS HUKUM PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MELINDUNGI NASABAH BANK STEPHANI, JEANETTE
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah dilikuidasi. Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah untuk mengatur kesehatan bank secara umum. Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2009. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat menjamin dana simpanan masyarakat di bank – bank. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya, kedudukan nasabah tetap terjamin. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan ditinjau dari Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan bagaimana upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam membantu menyelesaikan bank gagal. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bersifat deskriptif maksudnya menggambarkan bagaimana keadaan – keadaan atau fakta yang terjadi di masyarakat sehingga di dapatkan data yang seakurat mungkin. Kata Kunci : Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, Nasabah
ASPEK HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR No 188.54/207/Bappeda-G.ST/2011 TENTANG IMPLEMENTASI PERNYATAAN BELANJA GENDER DALAM PENGARUSUTAMAAN KESETARAAN GENDER DI PROVINSI SULAWESI TENGAH FRISKANOV. S, IRZHA
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dengan identifikasi masalah, Aspek hukum apa saja yang timbul dalam penerapan konsep Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)dan bagaimana penerapan instruksi gubernur tersebut dalam ruang lingkup SKPD di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, dan Dinas Kesehatan Daerah Sulteng. Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan itulah pada pembangunan di negaraa terjadi kesenjangan. Kedua, dalam penerapan konsep perencaanaan dan penganggaran yang responsif gender dapat dilihat pada analisis gender yang dilakukan pada setiap tahapan proses pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek, dan kegiatan yang dilakukan. Strategi pengarusutamaan gender bukanlah sebuah tujuan, tetapi semata alat untuk mencapai kesetaraan gender. Titik krusial dalam konsep ini, adanya penyusunan program pembangunan yang melibatkan kesetaraan gender. Untuk penerapan instruksi gubernur di ruang lingkup 3 SKPD masih dalam tahap pelaksanaan agar responsif. Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan Gender, dan Pernyataan Belanja Gender
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI DIPERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE MARIANGI, JEMMY
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan Saksi di Persidangan Melalui Teleconference”. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau di buktikan dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi termasuk saksi korban merupakan unsure yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat termasuk perhatian penegak hukum. Perlindungan saksi dan korban sudah di sadari sebagai hal penting dalam proses penegakan hukum pidana. Bahkan, kredibilitas aparat penegak hukum ikut dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Saksi yang merasa terancam keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi penting yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Keterangan saksi memegang peranan penting yang sangat signifikan dalam mengungkap fakta-fakta dipersidangkan tentang tindak pidana yang terjadi akan tetapi seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindakan pidana, bukan saksi yang memperoleh keterangan dari pendengar orang lain (testimonium de auditu). Keterangan seorang sakasi di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian jika saksi disumpah. Dalam pasal 185 KUHAP dinyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Pasala 160 KUHAP dinyatakan, “saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya”. Namun dalam praktiknya sekarang ini muncul pemeriksaan saksi melalui teleconference atau videoconference yang menimbulkan perdebatan baik dikalangan praktisi hukum maupun ahli hukum.   Kata Kunci : Teleconfrence, Videoconference, Audioconfrence, dan Saksi.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA DI KOTA PALU ISMAIL, MOH.
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu dan upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu. Metode penelitianyang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada peraturan perundang­-undangan dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan adalah empiris guna mengkaji data yang diperoleh dari penelitian. Berdasarkan penelitian, Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan di Kota Palu antara lain karena faktor ekonomi, lingkungan masyarakat dan perkembangan teknologi, yang merupakan faktor-faktor tidak langsung yang menyebabkan pelaku terlibat dalam kejahatan ini. Kemudian ada juga beberapa hal yang secara langsung menyebabkan pelaku merencanakan pembunuhan, yaitu faktor dendam dan pengaruh alkohol (mabuk). Sedangkan Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan berencana yakni dengan upaya Pre-Entif, upaya Preventif dan upaya Represif.   Kata Kunci : kriminologi, pembunuhan berencana
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PEYANAN KESEHATAN MUSTAJAB, MUSTAJAB
Legal Opinion Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Analisis Yuridis Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan”.Hubungan dokter dan pasien merupakan pola yang lahir antara dokter dan pasien sebelum berlanjut pada tindakan pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan,merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang ditujuan utamanya adalah pelayanan kesehatan dalam hal Preventif (pencegahan), Promotif (peningkatan kesehatan,) Kuratif (penyembuhan kesehatan) dan Rehabilitatif (pemulihan) merupakan segala upaya yang dikerahkan oleh pemerintah dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang prima dan sesuai dengan standar prosedur dan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Ditinjau dari aspek sosiologis, hubungan hukum dokter dan pasien seiring perkembangan keilmuan dibidang hukum kesehatan mengalami perubahan, semula kedudukan pasien dianggap tidak sederajat dengan dokter, karena dokter dianggap paling tahu terhadap pasiennya, dalam hal ini kedudukan pasien sangat pasif, sangat tergantung kepada dokter. Namun dalam perkembangannya hubungan antara dokter dan pasien telah mengalami perubahan pola, di mana pasien dianggap sederajat kedudukannya dengan dokter. Segala tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari pasien, setelah sang pasien mendapatkan penjelasan yang cukup memadai tentang segala seluk beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya. Hubungan hukum dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan hal yang tidak terpisahkan dan mempunyai relefansi kongkrit sehingga dokter dan pasien merupakan satu integral dalam upaya kerja sama dalam transaksi terapeutik. Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif, dalam hubungan yuridis antara dokter dan pasien, terjadi dalam tiga pola hubungan yakni, aktif pasif (Aktifitity-Passivity), membimbing kerja sama (Guidance-Cooperation), dan saling partisipasi (Mutual Participation). Kata Kunci : Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue