Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 6, No 2 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI PADA KASUS TINDAK PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES PALU) ]]>
<![CDATA[Malingga, Marsita Buana]]>;
<![CDATA[Yusman, Benny Diktus]]>;
<![CDATA[Qalbi, Vivi Nur]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan skripsi ini membahas implementasi diversi pada kasus tindak pidana anak dalam tahap penyidikan di Polres Palu. Kemudian membahas mengenai hambatan-hambatan dalam proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Palu. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polres Palu dan faktor apa yang menghambat proses diversi di Polres Palu. Dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian adalah bahwa penyidik Polres Palu dalam mengimplementasikan proses diversi pada perkara anak sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang Sistem Peradilan pidana Anak dimana diversi yang dilaksanakan merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun, adapun banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak namun tidak diselesaikan melalui jalur diversi merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun, penyidik Polres Palu dalam menangani kasus tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum penyelesaiannya telah dilaksanakan melalui jalur diversi dengan pendekatan restoratif justice system. Hambatan yang dihadapi adalah ketidakpahaman pihak korban mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui diversi. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI MELALUI SISTEM PEMASARAN MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sahlan, Sahlan]]>;
<![CDATA[Pusadan, Sulwan]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur tentang Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Undang â Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan demikian, bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi pemasaran melalui media online telah memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang â Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdapat dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan Data, dalam penulisan ini digunakan Studi Kepustakaan (Library research). Cara pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan ini dengan menggunakan buku-buku, majalah, dan peraturan perundang-undangan.Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang â Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi pemasaran media online, sehingga jika terjadi pelangaran dapat dilakukan penyelesaian hukum yang sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang â Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENYALURAN SIARAN TELEVISI MELALUI KABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Ahmad, Asria Wahyuni]]>;
<![CDATA[Surahman, Surahman]]>;
<![CDATA[Bakri, Rahmat]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul âAspek Hukum Penyaluran Siaran Televisi Melalui Kabel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaranâ dengan rumusan masalah bagaimanakah landasan hukum penyiaran televisi melalui kabel dan bagaimanakah perizinan penyiaran televisi melalui kabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah landasan hukum penyiaran televisi melalui kabel dan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah prosedur perizinan penyiaran televisi melalui kabel. Metode penelitian adalah peneltian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa : pertama, pengaturan tentang TV kabel yang ada saat ini masih belum bisa mengatur dan melindungi semua permasalahan yang timbul karena adanya TV Kabel oleh karena itu terjadinya kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraan jasa penyiaran televisi melalui kabel. Kedua, pelaksanaan prosedur perizinan, tahap-tahap yang harus dilewati oleh pihak pemohon terlalu dipersulit dan kurangnya aturan khusus mengenai syarat perizinan dan izin bersyarat dalam penyelenggaraan penyiaran TV Kabel.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA ]]>
<![CDATA[Putri, Nurul Rania]]>;
<![CDATA[Sahlan, Sahlan]]>;
<![CDATA[Djohas, Saharuddin]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia mempunyai jumlah sumber daya manusia yang sangat banyak, sehingga merupakan suatu kekuatan yang besar untuk melakukan pembangunan. Akan tetapi banyaknya sumber daya manusia yang ada harus juga diimbangi dengan banyaknya lapangan usaha atau tempat bekerja. Karena apabila tenaga kerja lebih banyak dari lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran yang justru akan memberatkan bagi perekonomian negara. Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Pengaturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti yang diterangkan dalam asas-asas perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian jenis-jenis perjanjian kerja dan syarat sahnya perjanjian kerja. Prosedur pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya, agar merupakan perjanjian yang sah dan mengikut sebagai undang-undang bagi yang membuatnya diperlukan syarat-syarat tertentu. Untuk pembuatan perjanjian atau kesepakatan kerja tertentu terdapat syarat-syarat materil dan forma, agar kesepakatan kerja tertentu bisa dinyatakan sah. Perlindungan terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perlindungan atas hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas upah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRA PERADILAN ]]>
<![CDATA[Adhiprabowo, I Gede Chakradeva]]>;
<![CDATA[Mappalahere, Farid]]>;
<![CDATA[Awaliah, Awaliah]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Hak Asasi Manusia yang dilanggar akibat adanya upaya paksa dari penyidik dalam menetapkan seorang sebagai tersangka. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah mengatur penetapan tersangka sebagai objek Pra Peradilan  dan menjelaskan tentang minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Dengan demikian tindakan-tindakan penyidik haruslah berdasarkan peraturan yang berlaku dan bukan merupakan asumsi belaka. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang prosedur dan mekanisme Pra Peradilan  dalam proses penetapan tersangka sebagai objek gugatan Pra Peradilan  dan tindakan-tindakan penyidik yang dapat menjadi objek Pra Peradilan . Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui prosedur dan mekanisme proses Pra Peradilan  dijalankan, serta mengetahui tindakan-tindakan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Penyidik yang dapat menjadi objek Pra Peradilan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa, dalam menetapkan seorang tersangka haruslah berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur didalam KUHAP pasal 184 dan tidak boleh berdasarkan perkiraan atau asumsi belaka. Hal ini dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka, baik di sertai dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Setiawan, Suluh]]>;
<![CDATA[Yodo, Sutarman]]>;
<![CDATA[Korompot, Ratu Ratna]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal ini berjudul âPerlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Media Sosialâ,penulis akan meneliti tentang keabsahan suatu kontrak dalam jual beli online tanpa pertemuan langsung antar kedua belah pihak dan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari Hukum Kontrak sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan seluruh aturan mengikat yang berlaku di Indonesia. Kondisi e-commerce di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum Perlindungan Konsumen dan keabsahan transaksi bisnis. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa âPerlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumenâ, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paper based economy, akan tetapi dalam transaksi melalui media elektronik berubah menjadi digital  electronic economy perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa âInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan daripada hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sudah dapat menjadi awal yang baik bagi kepastian hukum untuk konsumen.]]>
<![CDATA[PENGGELAPAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI POLRES PALU) ]]>
<![CDATA[Akril, Akril]]>;
<![CDATA[Salam, Johnny]]>;
<![CDATA[Awaliah, Awaliah]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai seringnya terjadi penggelapan barang yang menjadi objek jaminan fidusia di wilayah hukum Polres Palu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah penyidikan terhadap penggelapan yang berkaitan dengan jaminan fidusia di lembaga Pembiayaan dan peranan polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia lembaga pembiayaan di Polres Palu. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penyidikan terhadap penggelapan yang jaminan fidusia di Polres Palu yaitu berdasarkan pengaduan dan memeriksa apakah ada akta perjanjian fidusia, kalau ada akta fidusia maka dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pengaduan pada Polres Palu tiap tahunnya mengalami penurunan. Pada Tahap pelimpahan berkas perkara turun karena pengadu mencabut laporannya, barang bukti dan tersangka belum ditemukan dan pnyelesaian diluar persidangan dan Peranan Polri untuk mengamankan pelaksanaan ekseskusi jaminan fidusia secara lancar, aman dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan barang dan keamanan penerima dan pemberi karena biasanya penerima fidusia menolak memberi barang, adanya ancaman dari salah satu pihak sehingga dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Disaranakan perlunya lembaga pembiayaan memperhatikan kemampuan konsumen sesuai dengan pendapatan/daftar gaji dalam membayar angsuran.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ikawati, Ikawati]]>;
<![CDATA[Ayyub, Muh Rusli]]>;
<![CDATA[Pusadan, Sulwan]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia merupakan makhlukTuhan yang mempunyai kemampuan berfikir berlebih dan kesempurnaan akan organ tubuh yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Roda kehidupan manusia selalu berputar dan menimbulkan suatu peristiwa-peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat timbul karena kecerobohan ataupun hal-hal yang diluar dugaan atau gejala alam yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Asuransi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat mengatasi atau meringankan resiko tersebut. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan, dan kekurangan serta kelebihan pada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional dan asuransi syariah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berguna untuk mengatasi resiko yang dialami oleh manusia. Kedua sistem asuransi ini dipayungi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan umum lainnya. Adapun bentuk tanggungjawab hukumnya yaitu meliputi pertanggungjawaban Perdata, pertanggungjawaban Pidana dan pertanggungjawaban Administrasi yang di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI PASCA PAILIT (STUDI KASUS PT ASURANSI BUMI ASIH JAYA) ]]>
<![CDATA[Ishak, Winyharti]]>;
<![CDATA[Moh.Yunus, Nursiah]]>;
<![CDATA[Ayyub, Moh Rusli]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai pencabutan izin usaha asuransi Bumi Asih Jaya karena tidak mampu lagi memenuhi ketentuan terkait kesehatan keuangan, namun Asuransi Bumi Asih Jaya tidak melaksanakan penyelesaian kewajiban kepada seluruh pemegang polis, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang menyatakan bahwa permohonan pailit dari Pemohon Pailit dikabulkan serta menyatakan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pailit. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pasca Asuransi Bumi Asih Jaya Pailit dan mekanisme penyeleseaian tagihan yang diajukan para pemegang polis. Dengan penelitian empiris.berdasarkan dari penelit Kesimpulan hasil penelitian ini diketahui sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Perasuransian kedudukan Pemegang Polis Asuransi lebih tinggi daripada kreditor lainnya, tetapi nyatanya berbeda dengan yang terjadi dilapangan adanya kesenjangan antara Undang-Undang dan hasil penelitian bahwa sampai dengan April 2017 belum ada nasabah yang mendapatkan pengembalian premi oleh kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Disarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lebih memperhatikan perlindungan terhadap nasabah asuransi, dan OJK sebagai lembaga perlindungan Konsumen yang berwenang untuk terus mengawasi sampai dimana proses likuidasi perusahaan Bumi Asih Jaya agar hak-hak pemegang polis bisa terlindungi dan mendapatkan pengembalian klaim sesuai dengan perjanjian.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 ]]>
<![CDATA[Muhrim, Muh.]]>;
<![CDATA[Allang, Achmad]]>;
<![CDATA[Itam Abu, Harun Nyak]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana atas penyalahgunaan senjata api. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi yaitu telah menjadi gaya hidup selain itu untuk menimbulkan rasa aman bagi diri sendiri karena makin maraknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia. namun masyarakat kita justru bisa tergganggu keamanannya jika mereka tidak mampu menahan emosinya dan kurang bertanggung jawab.]]>
