Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 7, No 3 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BANK GARANSI (STUDI KASUS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KANTOR CABANG UTAMA PALU) ]]>
<![CDATA[Sirang, Erens Corneles]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan Salah satu bentuk jasa yang ditawarkan oleh bank adalah Bank Garansi. Perjanjian yang dapat dilayani dengan bank garansi tidak dibatasi hanya pada perjanjian – perjanjian tertentu. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Pemberian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor merupakan jenis bank garansi pembelian, dimana bank garansi diberikan kepada supplier sebagai jaminan pembayaran atas pembelian / pemasaran suatu barang/produk. Dalam proses tersebut pihak yang dijamin oleh bank wajib memberikan sejumlah jaminan kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Deposito merupakan salah satu bentuk jaminan lawan yang dapat dipakai sebagai jaminan pada bank garansi. Deposito dijadikan jaminan bank garansi oleh nasabah, karena alasan praktis dan efisien sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan akan kelancaran usaha dalam waktu yang relatif singkat, karena pada dasarnya pemberian fasilitas bank garansi dengan jaminan deposito tidak membutuhkan analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah karena jaminan untuk mendapatkan bank garansi sudah berada dalam pengguasaan bank. Proses penyelesian yang ditempuh oleh bank apabila pihak yang dijamin (distibutor) melanggar janji merupakan penyelesaian yang sederhana. Dalam hal debitur wanprestasi maka bank dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya bank mengambil pelunasan terhadap bank garansi.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING ]]>
<![CDATA[Fazria, Nur]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dan faktor-faktor apa yang menghambat efektifitas pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal di kota palu tidak efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian Dari data dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro justitia. Faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing di Kota Palu yaitu segi geografis, anggaran dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana , segi kultur, dan Sponsor atau perusahaan melindungi Tenaga Kerja Asing terkadang menghambat petugas dalam pengawasan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kusnadi, Abdi]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru. Hal ini dilatarbelakangi bahwa di indonesia Sampai dengan tahun 2015, Badan Narkotika Nasional telah menemukan 37 Narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances/NPS) yang mengandung efek narkotika dan di Indonesia berpotensi dengan berkembangnya variasi tanaman dan zat baru yang mengandung efek narkotika. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai referensi dan mempelajari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian bagi lembaga BNN di seluruh wilayah Indonesia dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan dalam menangani permasalahan hukum, yang terkait dengan upaya bagaimana cara menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru. Dalam rangka mengetahui upaya BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru, maka metode yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini dimaksudkan agar dapat mengkaji dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pada peraturan perundang- undangan yang berlaku kedalam fakta yang terjadi. Berdasarkan hasil tinjauan dalam melakukan upaya penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia terdapat dua upaya yaitu upaya pencegahan dan upaya pemberantasan serta juga kendala yang dialami Badan Narkotika Nasional dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Saran yang diberikan dalam penulisan ini adalah memberikan pelajaran pendidikan anti narkoba yang diwajibkan mulai dari sejak dini demi bangsa yang bebas dari narkotika.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Irianto, Eri]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau di tentukan oleh lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan di timbulkan akibat pemakaian. Lingkungan hidup adalah sumber utama keberlangsungan mahluk hidup yang dapat dimanfaatkan. Eksploitasi terhadap lingkungan terkadang menimbulkan dampak akibatnya terjadi pelanggaran di bidang lingkungan hidup dalam hal ini perusakan lingkungan sebagai akibat pelanggaran izin lingkungan. Analisis dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai upaya perlindungan maka penegakan hukum yang dilakukan adalah penegakan hukum administratif terdiri dari atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan atau pencabutan izin lingkungan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PERJANJIAN ANTARA KONSUMEN AIR MINUM DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Pratama, Rengga]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya Ilmiah ini berjudul Analisis Hukum Perjanjian Antara Konsumen Air Minum Dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu, bahwa khusus dalam perjanjian Perusahaan Daerah Air Minum dengan pihak konsumen atau pelanggan, akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi baru sebatas pembatalan perjanjian atau pemutusan hubungan antara konsumen dengan pihak PDAM. Jika terjadi wanprestasi oleh konsumen, selalu didahului dengan pendekatan secara kekeluargaan, seperti diberikan teguran tiga kali, kalau memang tidak mampu untuk membayar utang bersama denda sekaligus, bisa diberi kesempatan untuk mengangsur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sebaliknya jika pihak PDAM tidak melakukan kewajibannya seperti tidak mendistribusikan air sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, konsumen hanya dapat melaporkan kesalahan tersebut ke pihak perusahaan, karena dimungkinkan kesalahan tehnik dalam pendistribusian tersebut. Dalam penulisan jenis ini penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Empiris, sebab mengacu pada karakter ilmu hukum yang ditujukan bukan hanya peraturan – peraturan tertulis yang memiliki sangkut paut dengan penulisan ini, tetapi juga membutuhkan proses pengumpulan data dari lembaga yang berkaitan demi menunjang kelengkapan dalam penulisan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS JUDI ONLINE DALAM TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Kusmayadi, I Made]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui modus operan di perjudian online dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh remaja, Penyidikan Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:Penelitian yang dilaksanakan dengan mewawancari para remaja yang terlibat perjudian online serta mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Modus Operandi perjudian online, sebagai berikut : Perjudian online dengan transaksi tunai dan Perjudian online dengan transaksi online, (2) Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh remaja sebagai berikut: Faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor teknologi informasi dan faktor internal remaja, (3) Penyidikan Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ]]>
<![CDATA[ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu) ]]>
<![CDATA[Sole, Marten]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan asimilasi narapidana yang merupakan salah satu bagian dalam pembinaan narapidana tetapi dalam prakteknya menemui beberapa permasalahan seperti pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dan kendala dan upaya mengatasi pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Pelaksanaan asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dilaksanakan melalui pembinaan dengan bentuk-bentuk yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan tujuan asimilasi. Bentuk pembinaan tersebut adalah pembinaan kegiatan kerja, diluar dan di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan potensi lokasi pembinaan dan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dan Kendala asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu yaitu, jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu yang melebihi atau over kapasitas, jumlah petugas yang terbatas, saranan dan prasarana pembinaan yang tidak memadai, dana dalam pembinaan yang terbatas sehingga pembinaan tidak tetap atau berpindah-pindah, pembinaan yang tidak sesuai dengan bakat narapidana, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait, seperti dengan Pemda Kota Palu dan pengusaha dalam asimilasi. Disaranakan Perlunya koordinasi antar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dengan Pemda Kota dan Pengusaha untuk melakukan asimilasi di luar Lapas dan peran masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGNAAN MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTENG ITE ]]>
<![CDATA[Endang K, Endang K]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era cyber dengan sarana internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan akan tetapi dibalik itu, timbul persoaalan berupa kejahatan cybercrime. Kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Cybercrime dapat dilakukuan melalui sistem jaringan komputernya yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. ]]>
<![CDATA[PENGGELEMBUNGAN HARGA TIKET PESAWAT DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Pratama, Dimas]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya ilmiah ini membahas mengenai seringnya terjadi penggelembungan harga tiket yang dilakukan oleh pengawai negeri dalam melakukan perjalanan dinas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah kwalifikasi delik terhadap penggelembungan harga tiket pesawat dalam perspektif tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penggelembungan harga tiket pesawat. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, penggelembungan harga tiket pesawat termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penggelembungan harga tiket perjalanan dinas selain itu diatur dalam Pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dan Pertanggungjawaban pidana apabila dikaitkan dengan korupsi dengan modus penggelembungan harga tiket perjalanan dinas, seperti Pegawai Negeri secara bersama-sama dengan biro perjalanan/ trevel/ penjual tiket telah dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi bersama-sama dalam penggelembungan harga tiket, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Disaranakan dalam rangka penegakan hukum dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku penggelembungan harga tiket yang tiap tahunnya mengalami peningkatan perlunya BPK, BPKP atau inspektorat melaporkan ke penegak hukum untuk diproses penyidikan bukan menyuruh mengembalikan kelebihan dana sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSONAL GUARANTEE PADA PEMBERIAN KREDIT BANK ]]>
<![CDATA[Yunita, Yunita]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan ekonomi saat ini hampir tidak bisa terlepas dari masalah Perbankan. Bank merupakan aspek penting dalam pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaksana bisnis. Untuk memperlancar kegiatan perkembangan usahanya, maka seorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank ataupun pihak non-bank untuk memohon fasilitas pinjaman/kredit. Bank memainkan peranan yang sangat penting dalam melayani masyarakat. Bank menyediakan berbagai jasa diantaranya pemberian kredit bagi pengusaha yang membutuhkan bantuan dana bagi kegiatan perdagangannya. Dalam pemberian kredit pihak perbankan akan terlebih dahulu melakukan penelitian dan memperhatikan unsur-unsur dalam proses pemberian kredit. Apabila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagai upaya untuk mengeliminasi resiko kredit, bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (collateral) sebagai dasar dalam pemberian kredit. Dalam penulisan ini membahas mengenai kedudukan Jaminan Perorangan ( Personal Guarantee ) pada pemberian kredit di Bank dan konsekuensi hukum bagi Personal Guarantee dalam pemberian kredit Bank jika Debitur melakukan Wanprestasi. Dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan Normatif ]]>
