cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 27   28   29   30   31 
EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MEMPENGARUHI FREKUENSI TERJADINYA TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SOJOL DWI YANTI, AISAH DEVI
Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama, bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian Sektor Sojol terhadap frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hokum Kepolisian Sektor Sojol. Kedua, apa saja kendala-kendala yang menjadi factor penghalang terlaksananya fungsi pelayanan kepolisian sector Sojol secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan dilaksanakan di Kecamatan Sojol, Sulawesi Tengah, khususnya di Kantor Kepolisian Sektor Sojol dengan mengambil data mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Sektor Sojol dan daftar tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan sojol sepanjang tahun 2012-2016. Selain itu penulis juga mewawancarai Kapolsek Sojol dan pihak-pihak terkait lainnya seperti beberapa orang yang pernah terlibat dengan pihak Kepolisian baik besatatus sebagi pelapor, terlapor maupun narasumber yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat di wilayah yuridis kepolisian sector Sojol untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fungsi kepolisian sektor Sojol di desa tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah beberapa literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PALU) NAWIR, NAWIR
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini membahas mengenai terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di beberapa tempat di Kota Palu, Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan Anjungan Tunai Mandiri  di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu dan upaya lembaga perbankan dan Kepolisian dalam penanggulangan perusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu. Meode penelitian yaitu empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penegakan hukum pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tidak optimal karena sebagian besar lembaga perbankan tidak melaporkan ke penegak hukum apabila terjadi pengrusakan karena Anjungan Tunai Mandiri diberikan police line sehingga dapat mengakibatkan kerugian waktu yang cukup lama selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka dan upaya penanggulangan perusakan Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu yaitu melalui upaya penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku dan upaya non penal, seperti penempatan Anjungan Tunai Mandiri ditempat yang aman, dan peran serta masyarakat. Disaranakan perlunya pihak perbankan melaporkan setiap tindakan pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tampa melihat berat ringannya kerusakan dan perlunya keadaran hukum masyarakat bahwa apapun bentuk pengrusakan baik barang milik pribadi, kelompok dan umum wajib untuk menjaga dan mencegah dari tindakan pengrusakan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala) LASANUDA, AMIRUDIN Y.
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin cepat berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan pola pikir masyarakat tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Kemajuan teknologi kerap kali digunakan masalah sebagai modus operandi kejahatan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk dapat mencari cara untuk menanggulanginya sehingga mampu menciptakan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat . Deskripsi ringkas yang dipaparkan pada bagian luar latar belakang di atas, memunculkan permasalahan yaitu, sebagai berikut :1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras tradisional di kalangan masyarakat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ? dan 2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras tradisional di kalangan masyarakat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, khususnya pada beberapa Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Labuan serta diwilayah  Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dan wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan di lapangan.
PELAYANAN IZINREKLAME PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PALU Novianti, Novianti
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah “ Pelayanan Izin Reklame Pada Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Palu “ Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian  ini adalah: (1) bagaimana prosedur pelayanan izin reklame di kota palu ( 2 ) bagaimana pengawasan reklame di kota palu.Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, pengawasan penyelenggara reklame dilakukan terhadap aspek masa berlakunya izin, perpajakan, estetika dan keindahan, konstruksi bangunan reklame dan tata ruang. Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu tersebut adalah pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Kata kunci: Prosedur,Izin, dan Pengawasan.
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT IRWANSYAH, IRWANSYAH
Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum Dalam persaingan usaha tidak sehat dibimbing oleh Sahlan dan Abd. Rahman, tulisan ini mengangkat masalah tentang perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha tidak sehat, Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak  yang merasa dirugikan, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini untuk mengetahui sejauhmana atau syarat-syarat hukum apa yang harus dipenuhi suatu perbuatan Persaingan Usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan sejauhmana sanksi hukum ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha, dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, analisa yang penulis dapatkan bahwa harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuah atau tidak berbuah, perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan ada kesalahan (schuld). Pembebanan ganti rugi terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat mengacu pada ketentuan-ketentuan ganti rugi yang diatur dalam pembebanan ganti rugi karena wan prestasi.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKOSAAN (STUDI KASUS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN) LAISYAR, CAKRA
Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 bagian b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, menurut data kepolisian resort Kabupaten Banggai Kepulauan telah terjadi 48 kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak sepanjang tahun 2011 sampai 2013. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia, telah menjadi tugas pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan serta mencari faktor-faktor penyebab anak melakukan perkosaan, menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan khususnya kejahatan perkosaan, pertama faktor pergaulan bebas, kedua faktor kurangnya perhatian orang tua, ketiga faktor pengaruh negatif teknologi dan media massa, keempat faktor putus sekolah dan kelima faktor moral dan akhlak yang semakin menurun dan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum bersifat preventif dan represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN KORBAN OLEH BANDAR NARKOTIKA OKTARIANTO, RIZKY ADITYA
Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun, tidak jarang para bandar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan korban obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika oleh karena itu Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan undang-undang yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. metodo penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum Normatif bentuk penulisan hukum yang berdasarkan penulisan hukum doktriner atau penelitian kepustakaankarena hanya diajukan kepada Undang-undang tertulis sehingga penulisan ini sangat erat berhubungan dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder. Di akui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CYBER CRIME Ronal, Ronal
Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (equal states dont jurisdiction over each other) dan prinsip tidak campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Cyber crime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembanagan teknologi komputer khususnya internet.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas faktor-faktor yang dominan yang berpengaruh terjadinya pertentangan yuridikasi dalam menyelesaikan kasus cyber crime. Dan untuk mengetahui sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana cyber crime.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, reduksi data dan penyajian data. Dan hasil penelitian ini adalah pada hakikatnya yurisdiksi yang berpotensi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap tinda-tindak pidana internasional. Hakikat yurisdiksi universal berbeda dengan yurisdiksi yang lain karena tidak memerlukan titik pertautan antara negara yang melakukan /melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban, dan tindak pidana itu sendiri. Kekosongan hukum dapat diatasi dengan diberikannya wewenang oleh hukum internasional kepada setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksiuniversal.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN ANTASARI, HARTINI
Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kedudukan harta terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. (2) Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami/istri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta bersama.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HILANGNYA NYAWA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS KOLOI, KASMIR M
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya Ilmiah ini mengangkat judul mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur terhadap hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam pembahasan judul ini penulis ingin memberikan penjelasan mengenai proses  pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang masih dibawah umur yang melakukan pelanggaran pidana. Belakangan ini banyaknya anak-anak dibawah umur yang sering melakukan perbuatan pidana dan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pidana yang dilakukan sering terjadi di jalan raya, dengan ini menimbulkan kehawatiran masyarakat karena anak-anak yang masih dibawah umur sering menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan, karena menggunakan alat trasnportasi mobil dan motor tidak dengan aturan yang telah ada. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak  yang masih dibawah umur, sangat meresahkan masyarakat karena tidak jarang kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban dan tabrakan hingga beberapa nyawa melayang. Aksi anak di bawah umur mengendarai mobil dan motor sudah bukan pemandangan yang luar biasa. Tanpa adanya kerjasama dari masyarakat khususnya pihak sekolah dan orang tua, maka akan terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan. Sebagaimana yang mungkin masih tersimpan diingatan kita yang dialami Abdul Qadir Jaelani (Dul) Putra musisi Ahmad Dhani yang masih berumur 13 tahun, yang telah menewaskan 6 orang.

Page 29 of 39 | Total Record : 386

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue