cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 29   30   31   32   33 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PENGGUNA ATM LEONARDO, MARGARETHA
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam memajukan usaha perbankan peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Dengan semakin banyaknya nasabah yang percaya kepada bank maka semakin banyak dana yang dihimpun dari masyarakat. Oleh karenanya lembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian. Meningkatnya perkembangan teknologi bank berusaha fasilitas yang baik dan memadai dalam melayani nasabah, salah satunya dengan penggunaan ATM. Penggunaan ATM selain memberikan kemudahan bagi nasabah, juga dapat menimbulkan masalah bagi pemakainya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam penggunaan ATM secara umum serta tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan hukum menurut hukum perbankan dan perlindungan konsumen sebagai nasabah pengguna ATM. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian Hukum Empiris. Tujuan penelitiani dimaksudkan untuk mengetahui tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan hukum nasabah setiap menggunakan ATM sebagai sarana transaksi perbankan. Menggunakan metode wawancara dengan Bank BRI Cabang Palu yang terletak di Jln. Moh. Hatta No. 12 Palu Sulawesi Tengah. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penggunaan ATM. Bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah ketika menggunakan ATM apabila, kerugian itu diakibatkan oleh kesalahan bank atau mesin ATM. Perlindungan hukum untuk nasabah tidak ada terdapat dalam undang-undang perbankan selain itu, klausula yang terdapat dalam perjanjian belum sepenuhnya melindungi hak dari nasabah, selebihnya ketika terjadi permasalahan hukum yang berbentuk penipuan atau pencurian bank menyerahkan sepenuhnya kepihak yang berwajib atau kepolisian, akan tetapi masih dapat membantu guna mempermudah proses penyidikan.
TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (Studi PT.Summit Oto Finance Palu) MUZNAH, MUZNAH
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha ( leasing ) adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh lessee. Pembiayaan di sini maksudnya jika lessee membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan lessee sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing serta hambatan-hambatannya. Tanggung jawab dari lessor, pada prinsipnya menyerahkan barang yang akan disewa guna usahakan oleh lesse sesuai dengan permintaan dan perjanjian antara lessor dan lesse. Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemabagian dan pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak dalamperjanjian leasing pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri, namun secara khusus pembagian dan pengaturan tersebut pada dasarnya harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian. sedangkan untuk pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Serta hambatan dalam perjanjian leasing yang pada umumnya disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji dari pihak lessee. Kata Kunci : Tanggung Jawab , Perjanjian Leasing, Lessor.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI ( Studi Kasus di Daerah Wisata Tentena Kabupaten Poso ) Petuda, Abram
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi di daerah wisata Tentena Kabupaten Poso serta upaya yang dilakukan untuk menekan meluasnya prostitusi di daerah wisata Tentena Kabupaten Poso. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Empiris) yaitu metode penelitian dengan cara mendatangi objek penelitian dilapangan, untuk memperoleh data-data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini.            Kesimpulan penelitian ini adalah Pelacuran sebagai gejala sosial disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran terletak baik pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan nafsu seksualnya pria dan wanita. Serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan kebudayaan. Dimana praktek prostitusi tetap ada dari masa ke masa sepanjang sejarah umat manusia setelah memiliki dan diatur oleh lembaga perkawinan dalam hubungan antara pria dan dan wanita. Upaya-upaya untuk menekan meluasnya pelacuran di wilayah Tentena secara tidak langsung sudah dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk membuka usaha dagang. Upaya pencegahan dan penanggulangan berupa pencegahan preventif (sebelum terjadi kejahatan) dan pencegahan represif (setelah terjadi kejahatan).
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA SALAH TANGKAP DAN MENAHAN ORANG CHAHYADI, MUHAMMAD
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini membahas mengenai tidak adanya perlindungan hukum salah tangkap selama ini, sehingga permasalahan dalam penelitian ini bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan dan Upaya hukum apa yang dilakukan korban salah tangkap dan menahan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Metode penelitian yaitu normatif.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan orang berupa pemberian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti rugi, yang merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Selain itu pemberian sanksi terhadap penyidik melalui pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, dan adanya sanksi Kode Etik Profesi Polri dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa. Disarankan perlu adanya sosialisasi mengenai ganti rugi, dan perlunya penyidik Polri bisa bersikap lebih professional dalam melakukan penegakan hukum.
TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Syafei, Mohammad
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dilaksanakan sedikitnya dengan dua pasangan calon "Ketentuan ini jelas tidak memberi ruang apabila ada daerah yang terdapat satu pasangan calon (calon tunggal). Sehingga Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum mengatur secara jelas tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengisi kekosongan hukum maka Mahkamah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan No 100/PUU/XIII/2015 Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan calon tunggal.  Dalam hal ini penulis akan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal belum bisa menjawab secara tuntas tentang masalah calon tunggal tersebut.perlu adanya revisi undang-undang secara menyeluruh terkait sistem pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya..Kata kunci : Calon Tunggal, Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,Putusan Mahkamah Konstitusi
FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL YANG DI ATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENAGKERJAAN Suharsin, Suharsin
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah ” Fungsi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang di Atur Oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Memberikan Jaminan Kesehatan serta Perlindungan Hukum Terhadap Ketenagkerjaan ". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian  ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Terhadap tenaga kerja di Indonesia setelah lahirnya BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. (2) Bagaimana Fungsi BPJS Ketenaga kerjaan dalam mengatur pemberian jaminan kesehatan dan Perlindungan Hukum terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. Pada Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan.Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dilaksanakan setelah melalui dua tahap yaitu Tahap pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial dan perlindungan hukum tenaga kerja yaitu berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM) bagi para pekerja. Kata Kunci : BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial 
PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI KOTA PALU (STUDI KASUS DI IMIGRASI KLAS I PALU) SINAGA, LIANORA; JUBAIR, JUBAIR; SYACHDIN, SYACHDIN
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan untuk mengunjungi Indonesia. Pada dewasa ini khususnya di kota Palu pada tahun 2014 sampai dengan 2016, telah terjadi pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan orang asing berhubungan dengan Izin tinggal berupa penyalahgunaan visa kunjungan dan Melebihi batas waktu Izin tinggal (overstay).Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal orang asing di kota palu ditempuh dengan tindakan administratif yaitu deportasi dan cekal. Kendala yang dihadapi oleh petugas Imigrasi terdiri atas dua bagian yaitu Kendala internal yang meliputi tidak tersedianya PPNS di kantor Imigrasi, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan Kendala Eksternal yang meliputi kurangnya Fasilitas penunjang kerja aparat petugas Imigrasi seperti Pendanaan Operasional pengawasan orang asing dan Pendanaan Operasional Penyidikan dan Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di wilayahnya.
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP OBJEK SEWA BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN (Studi Pada PT Federal International Finance Cabang Palu) Alif, Ahmad
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yang termasuk tindak pidana di PT Federal International Finance Cabang Palu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimanakah cara melakukan kejahatan terhadap benda-benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance dan bentuk pertanggungjawaban pidana debitur yang menggelapkan benda-benda obyek sewa beli di Lembaga PT Federal International Finance. Meode penelitian  yaitu normatif-empiris. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance dengan cara melakukan kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli, dengan cara mengalihkan barang kredit pada pihak lain tanpa persetujuan, dengan cara menjual, menggadaikan atau menyewakan, dengan cara melakukan kredit atas nama, membawa lari barang kredit ke luar daerah, mengambil sebagian atau mengurangi barang yang di kredit semuanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT Federal International Finance. dan Pertanggungjawaban pidana terhadap adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga terjadi pergesaran dari hukum perdata menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Disaranakan lembaga pembiayaan harus lebih selektif dalam memberikan kredit kepada para calon debitur yang ingin mengajukan kredit, sebab kredit yang akan dijalankani tidaklah dalam waktu singkat, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggelapan Barang Objek Sewa Beli
ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL ARFIANI, INCE NURAFFA
Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta mengetahui  kedudukan dan perlindungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang diguanakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan  Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tunduk pada pengaturan tentang  perjanjian kerja yang ditentukan oleh  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah memberikan pengaturan secara khusus terkait Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara Umum, Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap tunduk pada pengaturan Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang menyangkut tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata).
KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH RESMITA, YUAN SASI
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah membentuk suatu undang-undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan dinamisasi yang ada dalam masyarakat. Pasca reformasi tuntutan besar adanya penguatan daerah otonom guna pemberian sebagian kewenangan yang semula dimilik pusat menjadi perhatian besar, oleh karena itu terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah. Kehadiran UU No.23 tahun 2014 menggantikan UU No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah mengubah cara pandang daerah kabupaten dan kota terhadap provinsi. Ini karena kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah telah diatur kembali dalam pelaksanaan otonomi daerah itu. Ini jelas membawa keuntungan bagi pemerintah pusat terutama dalam mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah yang sebelum ini dianggap bermasalah. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan. Kegunaan penelitian ini bagi penulis, secara teori sendiri sebagai dasar penelitian selanjutnya dalam mengemban ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum.

Page 31 of 39 | Total Record : 386

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue