Articles
386 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN ]]>
<![CDATA[LAMAKARATE, MOH. ANDIKA DERMAWAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,Kewenangan,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.]]>
<![CDATA[PENGGELAPAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI POLRES PALU) ]]>
<![CDATA[Akril, Akril]]>;
<![CDATA[Salam, Johnny]]>;
<![CDATA[Awaliah, Awaliah]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai seringnya terjadi penggelapan barang yang menjadi objek jaminan fidusia di wilayah hukum Polres Palu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah penyidikan terhadap penggelapan yang berkaitan dengan jaminan fidusia di lembaga Pembiayaan dan peranan polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia lembaga pembiayaan di Polres Palu. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penyidikan terhadap penggelapan yang jaminan fidusia di Polres Palu yaitu berdasarkan pengaduan dan memeriksa apakah ada akta perjanjian fidusia, kalau ada akta fidusia maka dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pengaduan pada Polres Palu tiap tahunnya mengalami penurunan. Pada Tahap pelimpahan berkas perkara turun karena pengadu mencabut laporannya, barang bukti dan tersangka belum ditemukan dan pnyelesaian diluar persidangan dan Peranan Polri untuk mengamankan pelaksanaan ekseskusi jaminan fidusia secara lancar, aman dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan barang dan keamanan penerima dan pemberi karena biasanya penerima fidusia menolak memberi barang, adanya ancaman dari salah satu pihak sehingga dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Disaranakan perlunya lembaga pembiayaan memperhatikan kemampuan konsumen sesuai dengan pendapatan/daftar gaji dalam membayar angsuran.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALAT TAKAR DAN TIMBANGAN PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Boroallo, Muslimin]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas penyalahgunaan alat takar dan timbangan pada pasar tradisional di Kota Palu yang berindikasi merugikan kondumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah pengaturan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pada pasar tradisional 2. Bagaimanakah penerapan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pasar tradisional di Kota Palu. Meode penelitian hukum normatif-sosiologis.Kesimpulan, Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan merupakan tindak pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen dari perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHP dan penyalahgunaan alat takar dan timbangan pasar tradisional di Pasar Inpres lebih menekankan sanksi perdata untuk mengejar PAD, sedangkan konsumen yang merasa dirugikan tidak melaporkan kepada Kepolisian sebagai penyidik. Kepolisian tidak pernah melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya alat takar dan timbangan yang digunakan sejumlah pelaku usaha terutama pedagang pasar tradisional di Pasar Inpres sudah ditera. Disarankan Sebaiknya penegak hukum seperti petugas tera, pengawas pasar dan Kepolisian melakukan koodinasi dalam penegakan hukum penyalahgunaan alat takar dan timbangan dapat diterapkan. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Alat Takar dan Timbangan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENILAI (Studi Kantor Jasa Penilai Publik Kota Palu) ]]>
<![CDATA[CH NGANTUNG, GABRIEL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusahaan jasa penilai independen sebagai perusahaan yang berbadan hukum mempunyai hak dan kewajiban hukum.Perusahaan jasa penilai independen haruslah bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam melakukan kegiatannya, penilaian dilakukan dengan memperhatikan Standar Penilaian Indonesia, Kode Etik Penilai Indonesia, Kode Etik Perusahaan Penilai Indonesia, dan aturan hukum yang berhubungan dengan objek penilaian.Penilaian yang dilakukan secara objektif tanpa ada maksud dan tujuan yang negatif inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa penilai agar hasilnya bisa diterima pemakai jasa dan pihak ketiga. Sebagai badan hukum, perusahaan jasa penilai mempunyai tanggung jawab hukum atas hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuknya baik kepada kliennya maupun kepada pihak ketiga yang bersangkutan yang akan memberikan perlindungan hukum atas atas para pihak yang melakukan perjanjian tersebut hal ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.Isu hukum yang akan dibahas adalah Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan jasa penilai dalam melaksanakan penilaian aktiva tetap?dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perusahaan jasa penilai, pemakai jasa, dan pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian penilaian aktiva tetap?. Metode yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut adalah Metode Yuridis Normatif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT WOODWARD KOTA PALU ]]>
<![CDATA[PUTRA, ARDY PRAMANA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan pendidikan ini dilakukan oleh perusahaan di bidang jasa layanan kesehatan mengingat perkembangan persaingan disetiap perusahaan di bidang jasa layanan kesehatan terus meningkat, sehingga dalam menjalankan suatu usaha untuk suatu pencapaian kerja diperlukan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil yang dapat mengatur strategi atau program perusahaannya dalam mencapai tujuannya. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit dewasa ini terus bertambah dan berkembang. Berbagai keunggulan maupun kelebihan yang menyertai keberadaan Rumah Sakit-Rumah Sakit yang ada tersebut.Perusahaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit tersebut melakukan persaingan pasar. Berbagai upaya strategi dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang dicita-citakan. Salah satu strategi layanan jasa kesehatan dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Seiring dengan perjalanan waktu terjadi pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh karyawan, dalam hal ini sebelum perjanjian kerja berakhir, ternyata karyawan yang bersangkutan telah mencari pekerjaan lain (selain di Rumah Sakit Woodward Palu) dan dinyatakan lulus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu kepada karyawan-karyawan yang telah diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, harus bersedia membayar semua biaya kerugian yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan pendidikan Screnner Sitologi Laboratorium.Di sisi lain, ketentuan mengenai perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh telah diatur dalam ketentuan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal ini perjanjian kerja tidak diperbolehkan melebihi dari 3 (tiga) tahun, tetapi setelah masa perjanjian kerja berakhir, perusahaan tetap melakukan perpanjangan kontrak kerja yang kedua, yaitu penambahan masa kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun lagi. Oleh karena itu pelaku hubungan industrial harus memahami ketentuan-ketentuan tentang peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak mempunyai persamaan persepsi dalam penyusunan atau membuat perjanjian kerja. Termasuk masa perjanjian kerja agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak melebihi dari 3 (tiga) tahun. Kata kunci : Perjanjian Kerja, wanprestasi dan akibat hukum]]>
<![CDATA[MASALAH WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[MELIANTI, MELIANTI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Secara khusus penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit motor dengan jaminan fidusia, 1. Wanprestasi yaitu suatu bentuk ingkar janji yang dilakukan oleh konsumen dalam hal ini debitur kepada kreditur dengan tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara lain: sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna prestasi, dan terlambat berprestasi. Pada pelaksanaannya jika terjadi wanprestasi maka barang yang menjadi objek perjanjian maka haruslah disita atau dititipkan kepada pihak kreditur. Akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan wanprestasi tersebut yaitu pihak kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur, namun sesuai batas yang telah ditentukan tidak ada tanggapan positif dari debitur maka kreditur dapat menuntut debitur kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Perjanjian dengan Jaminan Fidusia memiliki resiko yang cukup besar, diantaranya kerugian yang akan dialami jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan mengakibatkan kerugian yang dialami kreditur, maka dasar hukumnya merujuk pada pasal 1238 KUHPerdata, sementara itu mengenai ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata. 2. Upaya wanprestasi kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melaluli jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, early warning, dan upaya negosiasi. Kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan kredit macet adalah adanya debitur yang tidak beretikad baik, di mana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dalam perjanjian kredit motor dengan jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Sigi ]]>
<![CDATA[GAFUR, ABD]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal. Pertama Apa yang menjadi pemicu sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. kedua, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data dari Pengadilan dengan staf yang berwenang di Pengadilan Agama Donggala, guna untuk mengetahui Agama Donggala. Perkawinan juga di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 âikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahgia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esaâ. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 âsetiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelentaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Data wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Donggala yang diperoleh, menunjukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang ada di Wilayah Hukum Kabupaten Sigi setiap tahunnya terus meningkat dari tahun 2008 sebanyak 60% hingga tahun 2017 semakin meningkat presentasenya dari kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang ada di wilayah Hukum Kabupaten Sigi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus KEPOLISIAN RESOR PARIGI MOUTONG) ]]>
<![CDATA[ZAINUDDIN, ZAINUDDIN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepolisian yang mempunyai tugas-tugas seperti melakukan pemeriksaan, penyidikan sampai dengan penangkapan, tetapi kadang kepolisian dalam melakukan tugasnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka.tetapi banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka tidak mengetahui ataupun tidak diberitahu bahwa sesunggunya mereka mempunyai hak-hak sebagai tersangka (Prinsip Miranda rule) sebagaimana di atur dalam banyak pasal di KUHAP, sesunggunya mengabaikan hak-hak tersangka merupakan hal yang sangat fatal apabila dilakukan oleh polisi kerena dapat mengakibatkan proses-proses penegakan hukum yang sudah dilakukan dari awal bisa dijadikan celah untuk tersangka melakukan pembelaan dalam persidangan sehingga berakibat semua proses-proses seperti penangkapan dan pemeriksan sampai dengan dakwaan sekalipun dinyatakan tidak sah oleh hakim. Seperti kasus kasus yang terjadi bahwa hakim memutuskan dalam amar putusanya âmenyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polres terhadap diri terdakwa sebagaimana tertuang di dalam berita acara penyidikan (BAP), telah melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu batal demi hukumâHal tersebut membuktikan bahwa penerapan asas ini sangatlah penting sehingga haruslah kepada anggota kepolisian yang melakukan tugasnya harus paham dengan Prinsip Miranda rule dan memperhatikan hak-hak mereka yang dijadikan tersangka. ]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ikawati, Ikawati]]>;
<![CDATA[Ayyub, Muh Rusli]]>;
<![CDATA[Pusadan, Sulwan]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia merupakan makhlukTuhan yang mempunyai kemampuan berfikir berlebih dan kesempurnaan akan organ tubuh yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Roda kehidupan manusia selalu berputar dan menimbulkan suatu peristiwa-peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat timbul karena kecerobohan ataupun hal-hal yang diluar dugaan atau gejala alam yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Asuransi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat mengatasi atau meringankan resiko tersebut. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan, dan kekurangan serta kelebihan pada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional dan asuransi syariah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berguna untuk mengatasi resiko yang dialami oleh manusia. Kedua sistem asuransi ini dipayungi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan umum lainnya. Adapun bentuk tanggungjawab hukumnya yaitu meliputi pertanggungjawaban Perdata, pertanggungjawaban Pidana dan pertanggungjawaban Administrasi yang di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS KEPEMILIKAN HAK ]]>
<![CDATA[WILDIANI, WILDIANI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Transmigrasi sendiri memiliki pengertian secara khusus ditugaskan dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) UUD No 15 Tahun 1997. Sebagai mana dimaksud dalam UUD No 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dimana pemerintah mempunyai fungsi mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Yang tidak lain ketentuan tersebut merupakan pedoman agar penyelenggaraan transmigrasi dapat berjalan secara rasional, efektif, dan efisien. Oleh karna itu penyediaan tanah permukiman transmigrasi perlu mendapat perhatian dengan pengaturan operasionalnya antara lain berkaitan dengan penyediaan tanah, pengamanan area, status hak atas tanah, dan larangan pemindah tanganan.serta dengan adanya transmigrasi seperti wilayah pengembangan dan lokasi permukiman dapat mencakup pemanfaatan kawasan yang potensial untuk dibangun menjadi desa â desa pertanian dengan membantu meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas hidup bangsa Indonesia.]]>
