cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 26   27   28   29   30 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI PASCA PAILIT (STUDI KASUS PT ASURANSI BUMI ASIH JAYA) Ishak, Winyharti; Moh.Yunus, Nursiah; Ayyub, Moh Rusli
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pencabutan izin usaha asuransi Bumi Asih Jaya karena tidak mampu lagi memenuhi ketentuan terkait kesehatan keuangan, namun Asuransi Bumi Asih Jaya tidak melaksanakan penyelesaian kewajiban kepada seluruh pemegang polis, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang menyatakan bahwa permohonan pailit dari Pemohon Pailit dikabulkan serta menyatakan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pailit. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pasca Asuransi Bumi Asih Jaya Pailit dan mekanisme penyeleseaian tagihan yang diajukan para pemegang polis. Dengan penelitian empiris.berdasarkan dari penelit Kesimpulan hasil penelitian ini diketahui sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Perasuransian kedudukan Pemegang Polis Asuransi lebih tinggi daripada kreditor lainnya, tetapi nyatanya berbeda dengan yang terjadi dilapangan adanya kesenjangan antara Undang-Undang dan hasil penelitian bahwa sampai dengan April 2017 belum ada nasabah yang mendapatkan pengembalian premi oleh kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Disarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lebih memperhatikan perlindungan terhadap nasabah asuransi, dan OJK sebagai lembaga perlindungan Konsumen yang berwenang untuk terus mengawasi sampai dimana proses likuidasi perusahaan Bumi Asih Jaya agar hak-hak pemegang polis bisa terlindungi dan mendapatkan pengembalian klaim sesuai dengan perjanjian.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA Armawansyah, Armawansyah
Legal Opinion Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurun waktu tahun 2012 ini, penistaan agama kembali terjadi, sementara hukum pun tak mampu menjerat para penista agama tersebut untuk jera. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan agama dan penodaan agama, Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama. Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Badan Koordinasi Penganut Aliran kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan PP No. 1 Tahun 1995 mengenai prosedur penentuan aliran sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan untuk membubarkan organisasi atau aliran yang menyesatkan, tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan tugas dari Polri.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan merujuk pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat maupun yang ada dalam hukum positif. Berkenaan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup untuk mencapai kondisi demikian, hukum harus tegak, dan supaya hukum dapat tegak dengan baik, maka salah satu syarat diantaranya adalah harus ada lembaga penegak hukum. Delik Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatur di Pasal 156a KUHPidana tidak berasal dari Wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Secara normatif negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DENGAN CARA MEDIASI AKRAM, AKRAM; JAFAR, MUH.; DJOHAS, SAHARUDDIN
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTinjauan yuridis tentang penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dan non litigasi dengan cara mediasi dibimbing oleh Muh Jafar dan Saharudin Jdohas, tulisan ini mengangkat masalah tentang penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi dengan cara mediasi, mediasi sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa ini kiranya memiliki kelebihan dan kelemahan, tetapi merupakan cara penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih baik jika dilihat dari beberapa aspek, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta peran aktif hakim mediasi dalam proses penyelesaian perkara para pihak di pengadilan dan bagaimana kekuatan hukum suatu perdamaian (mediasi) khususnya para pihak yang bersengketa di pengadilan, dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, analisa yang penulis dapatkan bahwa Bahwa perselisihan suatu perkara diselesaikan melalui proses pemeriksaan dipengadilan dan diakhiri dengan putusan, tetapi dapat juga diakhiri  dengan perdamaian baik melalui litigasi maupun non litigasi dengan cara mediasi oleh hakim pengadilan.serta Bahwa manfaat penyelesaian perkara perdata secara mediasi (perdamaian) oleh para pihak dapat merasakan karena proses penyelesaiannya cepat dan biaya ringan, serta tidak ada permusuhan perdamaian melalui mediasi tersebut oleh hakim yang memeriksa perkara dapat dibuatkan akta perdamaian yang sama dengan putusan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatannya dengan kekuatan hukum putusan
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU LEGISLATIF Ardianto, I Ketut
Legal Opinion Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 265 mengatur tentang Penyelesaian tindak pidana Pemilu Legislatif.Proses peradilan pidana pemilu tentang penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif tersebut masih memerlukan pembuktian dalam penanganannya, untuk itu dalam setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan ataupun diadukan tentang adanya tindak Pemilu kepada Polisi, maka Polisi mengambil suatu sikap/tindakan yang dimaksudkan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan suatu Penyidikan, selanjutnya dilakukan penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan negeri secara terbuka. Untuk memahami proses peradilan dimaksud di atas, maka di Kota Palu, pernah terjadi pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai Golongan Karya berinsial (Mah) dinyatakan bersalah melanggar pidana pemilu.  Ia terbukti pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos nomor urut 11 dari partai golkar, pada TPS 6 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Terdawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dengan hukuman 6 bulan dan percobaan 1 tahun serta denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsider 1 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu (Harian Nuansa Pos tanggal 12 Mei 2014).
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT HASIL GALIAN TAMBANG APABILA TERJADI WANPRESTASI RUSTANG, RUSTANG; MADUSILA, SITI FATIMA; NURMAN, ILHAM
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angkutan laut merupakan alat pengangkutan yang dewasa ini mengalamii perkembangan  yang sangat pesat termasuk di Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan munculnya pelaku-pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan laut. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, Sebagai moda angkutan laut, maka pengangkutan laut mempunyai resiko yang sangat tinggi yang dapat menimpa penumpang dan barang yang akan diangkutnya.Dengan demikian hal ini dapat menjadikan pengangkut mempunyai beban tanggung jawab yang besar sehingga perlu diketahui bentuk tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa seperti kecelakaan atau keterlambatan dalam pengangkutan barang , sehubungan dengan hal ini masalah yang akan dikaji adalah Bagaimana tanggung jawab pengangkutan laut hasil galian tambang batuan kepada konsumen apabila terjadi wanprestasi.
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PALU HABIBIE, IRFAN
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Hukum Pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai Manusia. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menimbang bahwa Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan untuk mendapatkan kesejahtraan, social, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelanggaraan Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh  ada juga warga binaan yang tidak bisa diberikan Pembebasan Bersyarat ialah warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas.
PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA HASNAWATI, HASNAWATI
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa yang talah membawa bencana bagi kehidupan Perekonomian Nasional, sehingga untuk mengungkap kejahatan tersebut tidak lagi dilakukan dengan penegakan biasa, akan tetapi dilakukan dengan luar biasa. Dalam hal pembalikan beban  pembuktian yang  terdapat pada undang-undang korupsi sangatlah berbeda dengan pembuktian secara negatif yang terdapat didalam KUHP. Sehingga sangatlah rawan melanggar asas praduga tak bersalah ( presemption of innocence ) dan asas mempersalahkan diri sendiri   ( non self incrimination ). Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, karena yang akan ditulis adalah penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dimana penulisan tersebut menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penerapan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur Penyidik  khususnya Jaksa di dalam melakukan penyidikan. Sehingga dalam melakukan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, perlu dianut dua teori pembuktian, yaitu Teori Bebas Yang dianut Oleh Terdakwa dan Teori Negatif menurut Undang-Undang yang dianut oleh Penuntut Umum atau biasa atau biasa disebut dengan Teori Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas Dan Berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
KAJIAN KRIMINOLOGIS MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK Alit Ardiyasa, Gusti Ngurah
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota palu, (2) serta upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran alalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut.Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Penelitian juga dilakukan berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih sering terjadi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan.sementara upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak antara lain upaya Upaya Pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, preventif yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jerah terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran. kata kunci : kajian, kriminologi, pelanggaran lalu lintas, anak.
TINJAUAN HUKUM KONTRAK PRINSIP SYARI’AH DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM HUKUM PERDATA Yunita, Dewi
Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syari’ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar’iah dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Dalam pelaksanaan kontrak di LKS, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU Reza, Muhamad
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika, lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang perlu untuk dilindungi. Skripsi ini berjudul Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu penulis mencoba mengemukakan permasalahan faktor apa yang menyebabkan dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak serta bagaimana perlindungan bagi anak tersebut sebagai korban. Metode penelitian dalam karya ilmia ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menganalisa bahan hukum yang ada serta hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Data yang diperoleh dalam karya ilmia ini adalah berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika Faktor kepribadian Faktor Keluarga Faktor Lingkungan Faktor Pendidikan Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial Faktor Populasi Yang Rentan Anak yang menjadi korban dilakukan melalui preventif, rehabilitasi . Pertanggung jawaban pidana anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika tidak diatur secara jelas dalam undang-undang narkotika, namun hakim dalam menjatuhkan pertanggung jawaban terhadap anak tersebut menggunakan ketentuan perlindungan anak yang ada dengan terlebih dahulu memperhatikan laporan kemasyarakatan anak tersebut. Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Page 28 of 39 | Total Record : 386

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue