Garuda - Garba Rujukan Digital

ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu) Sole, Marten
Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan asimilasi narapidana yang merupakan salah satu bagian dalam pembinaan narapidana tetapi dalam prakteknya menemui beberapa permasalahan seperti pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dan kendala dan upaya mengatasi pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Pelaksanaan asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dilaksanakan melalui pembinaan dengan bentuk-bentuk yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan tujuan asimilasi. Bentuk pembinaan tersebut adalah pembinaan kegiatan kerja, diluar dan di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan potensi lokasi pembinaan dan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dan Kendala asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu yaitu, jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu yang melebihi atau over kapasitas, jumlah petugas yang terbatas, saranan dan prasarana pembinaan yang tidak memadai, dana dalam pembinaan yang terbatas sehingga pembinaan tidak tetap atau berpindah-pindah, pembinaan yang tidak sesuai dengan bakat narapidana, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait, seperti dengan Pemda Kota Palu dan pengusaha dalam asimilasi. Disaranakan Perlunya koordinasi antar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dengan Pemda Kota dan Pengusaha untuk melakukan asimilasi di luar Lapas dan peran masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana.

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGNAAN MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTENG ITE Endang K, Endang K
Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era cyber dengan sarana internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan akan tetapi dibalik itu, timbul persoaalan berupa kejahatan cybercrime. Kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Cybercrime dapat dilakukuan melalui sistem jaringan komputernya yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

PENGGELEMBUNGAN HARGA TIKET PESAWAT DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI Pratama, Dimas
Legal Opinion Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Karya ilmiah ini membahas mengenai seringnya terjadi penggelembungan harga tiket yang dilakukan oleh pengawai negeri dalam melakukan perjalanan dinas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah kwalifikasi delik terhadap penggelembungan harga tiket pesawat dalam perspektif tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penggelembungan harga tiket pesawat. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, penggelembungan harga tiket pesawat termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penggelembungan harga tiket perjalanan dinas selain itu diatur dalam Pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dan Pertanggungjawaban pidana apabila dikaitkan dengan korupsi dengan modus penggelembungan harga tiket perjalanan dinas, seperti Pegawai Negeri secara bersama-sama dengan biro perjalanan/ trevel/ penjual tiket telah dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi bersama-sama dalam penggelembungan harga tiket, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Disaranakan dalam rangka penegakan hukum dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku penggelembungan harga tiket yang tiap tahunnya mengalami peningkatan perlunya BPK, BPKP atau inspektorat melaporkan ke penegak hukum untuk diproses penyidikan bukan menyuruh mengembalikan kelebihan dana sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN SEORANG GURU TERHADAP MURIDNYA Triskova, Maria
Legal Opinion Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penganiayaan oleh guru yang terjadi di Sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid malah menjadi tempat dimana mereka memperoleh perlakuan kekerasan. Murid menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan emosi akibat situasi yang dihadapinya, padahal guru tidak menyadari bahwa kekerasan berdalih hukuman untuk mendidik yang mereka lakukan terhadap murid bisa saja memenuhi unsur suatu perbuatan tindak pidana. Adanya tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan bukanlah dunia bebas cela, seperti anggapan masyarakat selama ini. Mengacu pada fakta tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh guru terhadap muridnya, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang terjadi di lingkungan pendidikan, serta bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan pendidikan diwaktu yang akan datang. Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindakpidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, mengetahui kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang terjadidi lingkungan pendidikan, serta upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan pendidikan diwaktu yang akan datang.

PENGGELEMBUNGAN HARGA TIKET PESAWAT DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI Pratama, Dimas
Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Karya ilmiah ini membahas mengenai seringnya terjadi penggelembungan harga tiket yang dilakukan oleh pengawai negeri dalam melakukan perjalanan dinas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah kwalifikasi delik terhadap penggelembungan harga tiket pesawat dalam perspektif tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penggelembungan harga tiket pesawat. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, penggelembungan harga tiket pesawat termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penggelembungan harga tiket perjalanan dinas selain itu diatur dalam Pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dan Pertanggungjawaban pidana apabila dikaitkan dengan korupsi dengan modus penggelembungan harga tiket perjalanan dinas, seperti Pegawai Negeri secara bersama-sama dengan biro perjalanan/ trevel/ penjual tiket telah dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi bersama-sama dalam penggelembungan harga tiket, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Disaranakan dalam rangka penegakan hukum dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku penggelembungan harga tiket yang tiap tahunnya mengalami peningkatan perlunya BPK, BPKP atau inspektorat melaporkan ke penegak hukum untuk diproses penyidikan bukan menyuruh mengembalikan kelebihan dana sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSONAL GUARANTEE PADA PEMBERIAN KREDIT BANK Yunita, Yunita
Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan ekonomi saat ini hampir tidak bisa terlepas dari masalah Perbankan. Bank merupakan aspek penting dalam pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaksana bisnis. Untuk memperlancar kegiatan perkembangan usahanya, maka seorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank ataupun pihak non-bank untuk memohon fasilitas pinjaman/kredit. Bank memainkan peranan yang sangat penting dalam melayani masyarakat. Bank menyediakan berbagai jasa diantaranya pemberian kredit bagi pengusaha yang membutuhkan bantuan dana bagi kegiatan perdagangannya. Dalam pemberian kredit pihak perbankan akan terlebih dahulu melakukan penelitian dan memperhatikan unsur-unsur dalam proses pemberian kredit. Apabila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagai upaya untuk mengeliminasi resiko kredit, bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (collateral) sebagai dasar dalam pemberian kredit. Dalam penulisan ini membahas mengenai kedudukan Jaminan Perorangan ( Personal Guarantee ) pada pemberian kredit di Bank dan konsekuensi hukum bagi Personal Guarantee dalam pemberian kredit Bank jika Debitur melakukan Wanprestasi. Dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan Normatif

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota palu, Sulawesi tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA