cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 28   29   30   31   32 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN MIE INSTAN KADALUARSA DI KOTA PALU HERUM, MUH
Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Pada kenyataannya hak-hak konsumen itupun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa yang tidak memperhatikan hak konsumen tersebut, masih menjadi hal yang harus diperhatikan, konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual dengan menjual produk makanan mie instan yang kadaluarsa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk-produk yang beredar dilingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan mie instan kadaluarsa beserta bentuk tugas dan fungsi BPOM dalam mengawasi peredaran produk makanan mie instan kadaluarsa. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara baik karena pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERIAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU SAHABUDDIN, SAHABUDDIN
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjaga kemandirian partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif dari pengaruh uang yang diberikan oleh para penyumbang non Pemerintah, Perseorangan, Kelompok, dan Badan usaha non Pemerintah.Penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses studi kepustakaan (Library Research).  Analisis data yang digunakan dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Berdasarkan hasil analisis yaitu pada kondisi dimana iuran partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif tidak bisa diharapkan lagi, maka untuk mendapatkan dana besar, partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif berpaling kepada para penyumbang, baik penyumbang perseorangan, Kelompok, maupun Badan usaha nonpemerintah. Disinilah partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif menghadapi dilema: disatu pihak, untuk berkampanye merebut suara rakyat, partai politk, calon Legislatif dan calon Eksekutif membutuhkan dana besar; dilain pihak, besarnya dana sumbangan membuat partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif tergantung kepada para penyumbang, sehingga partai calon, calon Legislatif dan calon Eksekutif bisa terjebak pada kepentingan penyumbang dan lupa memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD, DPD. Dan juga UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemlihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Fungsi penerapan sanksi pidana yaitu memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini dikarnakan ketika pemberian sanksi administratif yaitu pemberhentian atau ganti rugi kepada pelakunya tidak dapat memberikan efek jera maka perlu adanya sanksi pidana.
FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Sutrawaty, Laras
Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehinnga si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi: “tidak ada penggantian, biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut tentang keadaan seperti apa sehingga suatu keadaan dapat dikatakan keadaan force majeure dan pihak mana yang memikul kerugian akibat keadaan tersebut. Kata Kunci : Force majeure, kontrak, KUH Perdata.
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 Muhrim, Muh.; Allang, Achmad; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana atas penyalahgunaan senjata api. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi yaitu telah menjadi gaya hidup selain itu untuk menimbulkan rasa aman bagi diri sendiri karena makin maraknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia. namun masyarakat kita justru bisa tergganggu keamanannya jika mereka tidak mampu menahan emosinya dan kurang bertanggung jawab.
ANALISIS ATAS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI LANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI Agus, Agus
Legal Opinion Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar  1945. Pencatatan perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan administrasi. Mengenai status hukum pencatatan ini dalam hubungannya dengan hukum Islam, akan diuraikan pada bagian tersendiri di belakang. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dalam sistem hukum di indonesia. ?Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan,penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Historis dan Perundang-Undangan. Adapun bahan-bahan pustaka yang penulis pergunakan meliputi: Pertama Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, maupun bahan-bahan internet yang berhubungan dengan topik penulisan ini. Ketiga Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan penulis, akan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriftif  dalam tulisan ini.
FUNGSI DAN KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA PIDANA Arsyadi, Arsyadi
Legal Opinion Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya yang menjadi inti dan peran ilmu tersebut dalam hubungannya dengan proses peradilan. Jawaban yang paling esensial dan pertanyaan tersebut adalah bahwa ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat akibat-akibat tersebutpatut diduga telah terjadi tindak pidana.Fungsi dan kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara pidana sebagai pengganti corpus delicti, hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada visum et repertum merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian pemberitaan visum et repertum dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil. Kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam perkara pidana sama dengan alat bukti lain, yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah.
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA ANGGRAINI, FIRJAT; PUSADAN, SULWAN; LAKUNNA, ROSNANI
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan kepentingan Manusia oleh karena menjadi harapan semua orang begitu pentingya perlindungan konsumen di Indonesia maka dikeluarkan Undang-undang perlindungan konsumen dikenal dengan UUPK perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produlk makanan yang dapat terjamin untuk kesehatan, dimana produk makanan yang beredar diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk  melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikat baik dapat mengedarkan makanan dan mendaptarkan produk makanan ke BPOM.Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengawasan BPOM terhadap kelayakan dan keamanan produk makanan dan berperan untuk melindungi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen akibat zat berbahaya dalam makanan.Penulis memperoleh data dengan  melakukan penelitian kepustakaan ( Library Research ) dan data sekunder penulis peroleh melalui  penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoleh data secara langsung dengan melakukan studi berdasarkan fakta lapangan.Akhirnya diperoleh kesimpulan antara lain kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya instansi Badan POM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan keamanan obat dan makanan untuk menghidari kerugian yang dialami konsumen mengingat masih terdapatnya makanan yang mengandung zat berbahaya di pasar dan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap zat berbahaya, peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam penmgendalian, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha, upaya hukum yang dilakukan konsumen yaitu dengan ligitasi dan non Ligitasi
KEDUDUKAN HUKUM KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PUTRA, MUHAMMAD ARJUNA
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pilihan kebijakan yang terkandung dalam berbagai peraturan mengenai pemerintahan daerah adalah kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah yang sejak dulu dianggap sebagai suatu yang niscaya. Penyelenggaraan desentralisasi itu sendiri dalam sejarah Indonesia bahkan telah berlangsung jauh sebelum Decentralisatie Wet ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1903. Kemudian kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat keseluruhan.
GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENGEMUDI T, ISKANDAR
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lalu lintas jalan raya yang timbul dewasa ini khususnya pelanggaran dan peristiwa kecelakaan lalu lintas cenderung terus meningkat yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat pemakai jalan. Selain itu peningkatan pemakaian kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan secara tidak langsung akan meningkatkan frekuensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor akan menimbulkan kerugian pada pihak korban, dan pengemudi kendaraan bermotor itu wajib untuk mengganti kerugian.Kewajiban untuk mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum, pada kenyataannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SILARIANG MENURUT HUKUM ADAT ( Studi Kasus Di Kabupaten Takalar ) Rahmayanti, Ana
Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Silariang atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat  orang Makassar dan berkonsekuensi siri (harga  diri). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi tradisi silariang atau kawin lari sebagai bentuk penyimpangan  aturan dan adat perkawinan Makassar. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif serta teknik pengamatan, wawancara dan pustaka. Berdasarkan hasil analisis, perkawinan silariang atau kawin lari disebabkan beberapa faktor, misalnya kasiratangngang (derajat yang tidak setara), terlanjur sudah dijodohkan dengan pilihan orang tua, dan lain-lain. Meskipun telah dinikahkan secara resmi oleh penghulu/imam, to mannyala tetap dalam bayang-bayang intaian maut dari pihak to masiri  selama pelariannya. Sebagai upaya penyelesaian secara adat terhadap silariang atau kawin lari, pihak pemuda mendatangkan utusan kepada pihak keluarga si gadis untuk merundingkan hubungan dari kedua umannyala tersebut melalui appalak bajik.

Page 30 of 39 | Total Record : 386

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue