Articles
386 Documents
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG LARANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[FADIL, MOHAMMAD]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perdagangan manusia umumnya terjadi pada kelompok rentan, diantaranya adalah perempuan dan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum intrnasional. Dengan demkian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional tentang larangan perdagangan perempuan serta implementasi hukum inernasional tentang larangan perdagangan perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep (approach). Pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian perundang-undangan beraitan dengan perdagangan manusia, pendekatan konsep yaitu dengan mencari dan memilih konsep, prinsip yang berhubungan dengan hukum internasional dalam penanganan perdagangan manusia. Kemudian dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum internasional tentang larangan perdagangan perempuan sesungguhnyan telah di atur di dalam CEDAW(convention on Elimination of All Form of Discrimination Againts Women), Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention againt transnational organied crime. Indonesia juga telah membuat suatu undang-undang untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, yaitu pada undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun dari semua peraturan internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia terkait dengan perdaganag manusia khususnya pemberantasan perdagangan perempuan merupakan suatu wujud implementasi negara Indonesia dalam memerangi perdagngan perempuan. Namun kurangnya sosialisasi di masyarakat merupakan masalah implementasi dalam melawan praktek perdagangan manusia, sehingga peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah dirasakan kurang berjalan efektif Kata Kunci : Perdagangan Perempuan]]>
<![CDATA[SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA DENGAN PENCALONAN SECARA INDEPENDEN (PERSEORANGAN) ]]>
<![CDATA[BASO, MUH. IKHSAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada UUD 1945. Data diperoleh dengan studi pustaka di toko buku, organisasi kemasyarakatan, suratkabar, ketentuan perundang-undangan, serta dari internet terkaitapa yang akan dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan pengkajian studi kepustakaan, maka Pencalonan presiden independen merupakan wacana solusi dalam pemilihanumum yang perlu dipertimbangkan lagi karena dinilai kekurang efektifan wacana tersebut apabila diterpakan di Indonesia.Wacana pencalonan presiden Independen dinilai memiliki lebih banyak kekurangan daripada keunggulan yang diperoleh dalam pemilihan umum apabila diterapakan. Sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia belum mengakomodasi prinsip demokrasi secara penuh, masih dimonopoli oleh partai politik, untuk menjamin hak asasi politik warga negara dan sistem pembangunan hukum ortodoks mendominasi negara Indonesia. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Independen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONIL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM DELIK ADUAN ]]>
<![CDATA[SAPUTRA, RICK SYEKH ALIF]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum pidana sebagai salah satu perangkat kaedah hukum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana positif di Indonesia yang mongatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, serta hubungan masyarakat dengan negara. oleh karena itu sifat hukum pidana adalah hukum publik. Pada kondisi masyarakat seperti itu akan ditemui semakin banyak penyimpangan-penyimpangan hukum jika tidak dibarengi dengan perubahan undang-undnag yang selaras dengan perubahan sosial maka upaya penegak hukum dapat kehilangan fungsi. Oleh karena itu khususnya menyangkut delik aduan juga harus mendapat kajian dari segi sosiologis relevansinya dengan dinamika sosial yang berlangsung pada masyarakat dewasa ini. Hal ini penting karena hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan sosial. Dari kontek ini, maka merupakan hal yang penting adalah mencari dan menemukan kebijakan yang lebih memadai dalam hal pengaturan delik aduan pada era pembharuan sistim hukum pidana nasional yang akan datang, yang kiranya akan lebih mampu mencerminkan identitas bangsa indonesia tanpa penyampinhkan ide hukum modern. Sebab keberadaan hukum pidana, khususnya delik aduan pada masa-masa yang akan datang akan menghadapi masalaah-masalah sosial yang lebih pelik termasuk di dlamnya pola-pola perilaku individu dalam masyarakat. Dalam tulisan nantinya akan dibahas permasalahan seperti sejauh mana hak untuk tidak menuntut pada delik aduan memberikan perlindungan kepada kepentingan perseorangan dibandingkan kepentingan umum dan bagaimana hubungan fungsionil antara penyidik dan penuntut umum dalam delik aduan. Kata Kunci : Hubungan Fungsionil Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN DI KAWASAN PERTAMBANGAN MOROWALI DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[RIKI, RIKI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Morowali adalah kabupaten yang memiliki sumberdaya alam yang amat kaya, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Sejak berdirinya Kabupaten tersebut, tidak sedikit perusahaan pertambangan yang masuk dan melakukan ekplorasi serta eksploitasi terhadap kekayaan alam khususnya di bidang pertambangan. Hal ini mendatangkan suatu fenomena dimana sampai saat ini pemerintah daerah belum memfasilitasi pengelolaan sumberdaya alam dengan sebuah aturan khusus yaitu perda sehingga perlindungan hukum terhadap lingkungan terkesan terabaikan padahal dinamika hukum di era ke kinian menyatakan bahwa subjek hukum bukan hanya terfokus pada manusia dan badan hukum namun Lingkungan juga merupakan Subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup manusia saat ini dan masa yang akan datang. Kata Kunci: Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu) ]]>
<![CDATA[YANTI, RISKA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.B/2010/PN.Palu), dengan identifikasi masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai yang dijatuhkan Majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Penggelapan secara berlanjut sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Modus operandi seperti ini umumnya terjadi dalam ruang lingkup keluarga, perusahaan, ataupun instansi-instansi pada umumnya. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara]]>
<![CDATA[PERANAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[RUSLAN, RUSLAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berati dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, karena meskipun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Kata Kunci : Notaris dan Pengawasan Notaris, Jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[OLII, YUNITAWATI T.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Judul dari skripsi ini adalah â Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraa republik Indonesia adalah bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta prilaku hakim. Bahwa Fungsi Komisi Yudisial adalah mengawasi dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan ketentuan tidak memasuki wilayah teknis yudisial. Dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. Kata Kunci : Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman, UUD NRI 1945.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA ]]>
<![CDATA[AMSYAH, AMSYAH]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul, penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dengan Rumusan masalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan apa hambatan-hambatan penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika dan Hambatan-hambatan penegak hukum dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan psikotropika bukan hanya berdampak pada individu tetapi juga kepada keluarga, masyarakat, bahkan kepada bangsa dan negara. Hal ini dalam menerapkan sanksi pidana bagi penyalahgunaan lebih dicermati lagi, mengingat bahwa pengguna merupakan korban dari tindak kejahatan tersebut atas perlakuan pengedar yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin ketersedian psikotropika hanya untuk kepentingan dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan, peredaran, dan memproduksi secara ilegal jenis psikotropika. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika mengatur ketentuan pidana mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 72, tinggal bagaimana para penegak hukum lebih optimal dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan psikotropika sehingga dapat memberikan efek jera kepada mereka. Kata Kunci : Sanksi, Psikotropika, Pelaku.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[PRASATYA, DIDI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul âEksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorismeâ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan peranan mahkamah pidana internasional (ICC) dalam penyelesaian kasus tindak pidana terorisme serta untuk mendapatkan pengatahuan batas-batas kewenangan mengadili mahkamah pidana internasional (ICC) terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumetode penelitian yuridis normatif dengan menganalisa bahan-bahan hukum terkait dengan tindak pidana terorisme. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa keberadaan ICC sebagai Pelengkap (Complentary Rigeme) maka suatu kasus hanya dapat diterima apabila negara yang memiliki yurisdiksi dalam suatu kasus tersebut tidak mau (Unwilling) atau tidak mampu (Inable) menyelidiki dan mengadili. Sedangkan kasus terorisme yang dapat diadili ICC, apabila suatu kasus terorisme telah memenuhi syarat-syarat kejahatan internasional diantaranya; (1) Memiliki pengaruh yang luas tidak hanya satu negara atau suatu wilayah saja; (2) menjadi perhatian dunia internasional dan menimbulkan dampak yang berskala global sehingga membutuhkan penanganan secara internasional. Kata Kunci : Eksistensi, Pelengkap (Complementary Rigeme)]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN BERENCANA (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl) ]]>
<![CDATA[FIKRI, FIKRI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dewasa ini tindak pidana penganiayaan sudah teramat sering kita dengar atau kita lihat di berita-berita kriminal atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah menjadi korban. Bahkan tidak sedikit tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Sebab tindakan tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat, apalagi menganiaya itu berarti bisa saja menghilangkan hak dasar orang lainAdapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagi berikut : secara pribadi penulis selama mengerjakannya berguna sebagai proses pengalaman berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang telah di peroleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini berguna sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat digunakan dalam mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana. Diharapkan berguna sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang penulis kupas. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran yang berguna bagi penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan. Kata Kunci : Delik Penganiayaan Berencana ]]>
