cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI KONOSEMEN DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT RANI, RANI
Legal Opinion Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudulTinjauan Yuridis Fungsi Konosemen dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Laut. Dengan identifikasi masalahfungsi konosemen sebagai dokumen kontrak pengangkutan barang dilaut dan fungsi konosemen sebagai bukti kepemilikan barang, yang bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana fungsi konosemen sebagai dokumen kontrak pengangkutan barang melalui laut bagi para pihak, memahami dan menjelaskan berkaitan dengan kedudukan fungsi konosemen sebagai bukti kepemilikan barang dalam pelaksanaannya . Dengan Metode Penelitian Hukum Normatif, penelitian ini tertuju pada studi bahan hukum primer menyangkut peraturan perundangan yang mengatur tentang Fungsi Dan Peran Konosemen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Lautsecara khusus dan bahan hukum sekunder melalui proses penelusuran literatur yang membahas mengenai hal tersebut serta kaitannya dengan perjanjian pengangkutan barang di laut.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi konosemen sebagai dokumen kontrak pengangkutan barang dilaut adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan kata lain Fungsi Pembuktian Kontrak Pengangkutan dalan konosemen adalah untuk mengamankan transaksi, sedangkan fungsi konosemen sebagai bukti kepemilikan barang adalahmemberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima barang-barang dengan menunjukan konosemen (bill of lading) tersebut. Kata Kunci : Fungsinya konosemen sebagai dokumen kontrak dan bukti kepemilikan barang
TINJAUAN YURIDIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI PIDANA ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA RUSLI, RUSLI
Legal Opinion Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Istilah hukum pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata. Ternyata ada perbedaan pula antara hukum perdata dan hukum publik, sedangkan hukum pidana (strafrecht) masuk golongan hukum publik. Hukum Sanksi adalah hukum yang mengatur tentang (susunan) pidana dan (cara) pemidanaan. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Menurut Andi Hamzah,istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa disebut asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.” Walaupun suatu hukuman dapat dibedakan dengan suatu pidana, namun keduanya mempunyai sifat yang sama, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value) dalam masyarakat, mengenai baik dan tidak baik, bersusila dan tidak bersusila, diperbolehkan dan dilarang dan seterusnya. Kata Kunci : Sanksi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia
EKSISTENSI PERATURAN DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 SAIFUL, SAIFUL
Legal Opinion Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Desa merupakan bentuk Pemerintahan terendah dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri (Otonom), untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa sebagai salah satu produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, padahal, selama ini peraturan desa memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga desa, pada dasarnya peraturan desa dibuat sebagai perwujudan kebijakan Otonomi Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tertentu. Kata Kunci : Peraturan Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
TINJAUAN HUKUM TENTANG KERAJINAN TANGAN SARUNG DONGGALA SEBAGAI PRODUK INDIKASI ASAL SARIANTI, SARIANTI
Legal Opinion Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari skripsi ini adalah ” Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala Sebagai Produk Indikasi Asal ". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Sarung Donggala memenuhi syarat sehingga dapat dikategorikan sebagai produk yang termasuk rezim Indikasi Asal (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum sarung Donggala sebagai bagian hak merek dan apa yang merupakan kendalanya (3) Bagaimana perlindungan Sarung Donggala sebagai Indikasi Asal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian Kain tenun Donggala atau sarung Donggala merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kabupaten Donggala yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Sarung Donggala termasuk kedalan rezim Indikasi Asal karena menggunakan nama tempat atau daerah asal produk tersebut dan menjadi ciri khas daerah tersebut sebagai prinsip Indikasi Asal yang dilindungi sebagai tanda dan Indikasi Asal dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa. Kata Kunci : Sarung Donggala, Produk Indikasi Asal, HKI dan Merek
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI BESARNYA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUPRIYADI, SUPRIYADI
Legal Opinion Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi social masyarakat yang memiliki dampak social negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat. Berkenaan dengan masalah pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan seberapa besar kerugian Negara yang timbul akibat pidana korupsi yang telah diperbuat, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan seberapa besar pidana uang pengganti yang akan diberikan kepada terpidana. Dalam prakteknya Majelis hakim dalam menetapkan seberapa besar uang pengganti yang dibebankan tidak selalu sama jumlahnya dengan kerugian Keuangan Negara yang timbul akibat pidana korupsi sebagaimana yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum. Hal ini disebabkan karena peraturan Undang-Undang Korupsi yang berlaku mengenai besaran uang pengganti hanya menetapkan besaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI AFRIANI, TATI
Legal Opinion Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”. Sedangkan yang menjadi isu permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1).Apakah yang menjadi faktor penyebab kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh suami Terhadap isteri.(2). Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini: Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kajahatan KDRT yang dilakukan suami terhadap isteri adalah : 1) Faktor Ekonomi yaitu dominannya suami dalam berusaha sehingga suami kurang rasa hormatnya terhadap isterinya; 2) Faktor Kecemburuan yang berlebihan terhadap isterinya karena isterinya lebih cantik atau memiliki kelebihan dalam pergaulan; 3) Sikap korban terhadap pelaku yang sering memancing amarah suaminya. Penelitian bertempat di polresta palu di sulawesi tengah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Tipe Penelitian. Penelitian ini merupakan hukum normatif. Penelitian yang mengkaji baik ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistimatis ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara ketentuan hukum. Kata Kunci : tindak pidana kekerasan suami terhadap istri
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN.PL) TRYANTO, TRYANTO
Legal Opinion Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap anak yang lahir pasti dalam keadaan suci, maka dari itu pengaruh dari orang tua dan lingkungan yang akan menjadi salah satu faktor utama dalam hal membentuk karakter anak itu nantinya.Berbagai jenis kejahatan seperti sindikat penjualan narkoba, penjualan VCD porno, pencopet hingga penganiayaan bahkan pembunuhan yang dulunya didengar hanya dilakukan oleh orang dewasa saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli orang dewasa saja akan tetapi juga telah banyak dilakukan oleh anak - anak yang seharusnya duduk dibangku sekolah untuk mengenyam pendidikan demi masa depan yang cerah nantinya, sekarang malah menjadi pelaku (offender) dalam berbagai macam tindak kriminal. Kata Kunci : Persidangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak
PENGATURAN PIDANA PENJARA DI MASA MENDATANG DILIHAT DARI ASPEK PERBAIKAN PELAKU AFRIANSYAH, AFRIANSYAH
Legal Opinion Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikanya menjadi Warga Negara masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sosial, dan agama, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tertib. Pelaksanaan pidana Penjara dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengenai fungsi pemidanaanyang tidak bersifat atau sekedar pemenjaraan bagi narapidana tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak kurang lebih tiga puluh tahun yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan. walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan, seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pelepasan bersyarat (Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pranata khusus penentuan serta hukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun pada prinsipnya sifat pemidanaan masih bersifat atau bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana adalah rumah penjara dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang bersalah. Sistem dan sarana pemenjaraan ini berangsur-angsur dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya dan kemudian tidak akan mengulangi tindak pidana dan kembali menjadi Warga Negara yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka sistem kepenjaraan diubah menjadi Pemasyarakatan. Institusi yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidika Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, sistem ini merupakan rangkaian dari penegakkan hukum pidana dan pelaksanaannya tidak lepas dari pengembangan konsepi umum mengenai pemidanaan. Kata Kunci : Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Perbaikan Pelaku
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES TOLITOLI ALAMSYAH, ALAMSYAH
Legal Opinion Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran LaluLintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh reamaja di kota Tolitoli, Serta untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Tolitoli. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang remaja melakukan kenakalan / pelanggaran. Adapun motifasi terbagi atas 2 (dua) yaitu: Motifasi intrinsic dari kenakalan remaja : Faktor yang mempengaruhi anak melakukan kenakalan / pelanggaran lalu lintas yaitu : perilaku tidak disiplin berlalu lintas, emosional sianak dalam hal ini pengaruh usia dan pengetahuan. b. Motifasi ekstinsi kenakalan remaja : faktor yang mempengaruhi remaja melakukan kenakalan / pelanggaran lalu lintas yaitu : keluarga, karena keluarga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan remaja, disamping itu sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah seharusnya bias memberikan batasan kepada siremaja bahwa dilarang membawa kendaraan kesekolah. Selain itu juga pengaruh lingkungan dalam hal ini factor pergaulan.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu meneliti norma-norma hukum dan pelaksanan norma-norma tersebut di lapangan. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive, yaitu sebanyak 5 orang anggota kepolisian Polres Tolitoli dan 10 orang Siswa yang masing-masing adalah siswa SMP dan SMA, teknik pengumpulan data yang digunakan ada cara yakni penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Remaja
KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN WIGUNO, ARIO PONCO
Legal Opinion Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan, dengan identifikasi masalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan bagaimanapula upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Tujuan penelitian Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak dapat dilihat dari faktor ekonomi, lingkungan serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana di dalam sistem peradilan pidana belum belum mendapatkan perhatian optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam penanganan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Bagi perempuan dianjurkan tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya. Kata Kunci : Viktimologi, Anak, Kesusilaan

Page 3 of 39 | Total Record : 386

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue