Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 2 (2020)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia ]]>
<![CDATA[Huda, Miftahul]]>;
<![CDATA[Noviana, Lia]]>;
<![CDATA[Santoso, Lukman]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.3908
<![CDATA[Abstract:Waqf is still interesting to do a study. Apart from being a form of worship to Allah SWT, waqf is also an instrument of welfare for Muslims. The object of waqf continues to expand. One model of the object of waqf in Muslim countries is the company akaf. This study aims to describe the management and ways of developing corporate waqf in Malaysia and Singapore. This governance is then used as material for the development of corporate waqf in Indonesia. This article is the result of a doctrinal law research with a comparative approach. The results of this study indicate that the company-based waqf concept in Indonesia needs to be developed transformatively. As practice in Malaysia and Singapore. So that it can be an instrument in improving the welfare of the people in a sustainable manner. The formulation of a corporate waqf legal development model in Indonesia needs to be adjusted and strengthened. Regulators as well as an integrative and holistic understanding of the ulama. So that company waqf can be a strategic alternative in an effort to accelerate national economic development.Keywords: waqf, south east Asia, welfare.Abstrak:Wakaf masih menarik untuk dilakukan kajian. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga merupakan instumen kesejahteraan bagi umat Islam. Objek wakaf terus mengalami perluasan. Salah satu model objek wakaf di negara-negara muslim adalah wakaf perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan dan cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia dan Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif. Sebagaimana praktik di Malaysia dan Singapura. Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Rumusan model pengembangan hukum wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan dan dikuatkan. Pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama. Agar wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional.Keywords: wakaf; asia tenggara; kesejahteraan.]]>
<![CDATA[Sinkronisasi Regulasi tentang Hak Ekonomi Anak di Indonesia dengan Convention on The Rights of The Child/Synchronization of Regulations on Children's Economic Rights in Indonesia with the Convention on The Rights of The Child ]]>
<![CDATA[Usman, Moh]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.7661
<![CDATA[Abstract: Children are the next generation who must be given protection by parents, society and the state. Various regulations were formulated to ensure the fulfillment of children's rights. However, various regulations regarding the guarantee of children's rights often lead to legal disharmony. This article aims to describe the synchronization of regulations on the maintenance of the economic rights of children in the family, particularly with the Convention on The Rights of The Child. This article is derived from doctrinal legal research using statutory regulations and conceptual approaches. The results of this study indicate that the material contained in several laws in Indonesia is in line with the Convention on the Rights of the Child, such as the amount of material for children's economic maintenance rights. Even so, there are still regulations that are not synchronized, for example with regard to limits on children's economic maintenance and allowing parents to take children's assets.Keywords: children's rights; family; Constitution.Anak merupakan generasi penerus yang harus diberikan perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Berbagai regulasi dirumuskan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Namun, berbagai regulasi tentang jaminan hak-hak anak tidak jarang menimbulkan disharmoni hukum. Artikel ini bertujuan mendeksripsikan sinkronisasi regulasi pemeliharaan hak ekonomi anak dalam keluarga, khususnya dengan Convention on The Rights of The Child. Artikel ini berasal dari penelitian hukum doktrinal dengan pendekaran peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa materi yang terkandung dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia sudah sejalan antara Konvensi Hak Anak, seperti besaran materi hak pemeliharaan ekonomi anak. Meskipun demikian, masih terdapat regulasi yang belum sinkron, misalnya berkaitan dengan batas pemeliharaan ekonomi anak dan diperbolehkannya orang tua mengambil harta anak.Kata Kunci: hak anak; keluarga; undang-undang.]]>
<![CDATA[Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Body Shaming secara Siber, Mungkinkah?/The Implementation of Penal Mediation in Resolving Cyber Body Shaming, Is It Possible? ]]>
<![CDATA[Kaawoan, Gabriela Karina]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10868
<![CDATA[Abstract: Physical appearance of a person is a gift from God Almighty that must be grateful. However, a person's body image is often a source of humor and even contempt. This condition has a psychological effect on victims, such as feelings of insecurity, avoiding social interactions, depression, and suicidal behavior. This article aims to analyze the inclusion of body shaming as a form of crime and the possible use of the restorative justice paradigm in its handling. This article is the result of a doctrinal law research with a rule of law approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that insulting body image is a criminal offense. Settlement of cases of insult to body image can be resolved by using deliberation to reach a consensus as a form of implementation of the principles of restorative justice.Keywords: body shaming; mediation in criminal case; restorative justice.Abstrak: Citra tubuh seseorang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri. Namun, citra tubuh seseorang sering menjadi bahan candaah bahkan penghinaan. Kondisi ini memberikan pengaruh psikologis terhadap korban, seperti perasaan minder, menjauhi interaksi sosial, depresi, hingga periaku bunuh diri. Artikel ini bertujuan menganalisis masuknya body shaming sebagai bentuk tindak pidana dan kemungkinan penggunaan paradigma restorative justice dalam penanganannya. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap citra tubuh termasuk dalam tindak pidana penghinaan ringan. Penyelesaian dari kasus penghinaan terhadap citra tubuh dapat diselesaikan dengan menggunakan jalan musyawarah mufakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip restorative justice. Kata Kunci: penghinaan citra tubuh; mediasi penal; keadilan restorasi.]]>
<![CDATA[Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang/The Problems of Controlling Agricultural Soil Conversion to Achieve Sustainable Food Land Justice in Malang City ]]>
<![CDATA[Harry, Musleh]]>;
<![CDATA[Jannani, Nur]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10497
<![CDATA[Abstract:Agricultural land is a vital object in fulfilling food in Indonesia. However, economic interests have reduced agricultural land. This article aims to describe the role of the Malang City Land Agency in controlling the conversion of agricultural land in order to create sustainable food land. This article is based on doctrinal legal research with a sociological approach. The results of this study indicate that the monitoring of agricultural land conversion has not been running optimally. The unavailability of data on agricultural land in Malang City is because most of them do not have clear ownership status. The reasons for unclear ownership status are due to administrative costs and the lengthy process for obtaining land title certificates.Keywords: agrarian law; agricultural land; food security.Abstrak:Lahan pertanian merupakan objek vital dalam pemenuhan pangan di Indonesia. Namun, kepentingan ekonomi menjadikan lahan pertanian semakin berkurang. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan peran Badan Pertanahan Kota Malang dalam mengendakinah alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mewujudkan lahan pangan berkelanjutan. Artikel ini bedasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap konversi lahan pertanian belum berjalan secara maksimal. Tidak tersedianya data lahan pertanian yang berada di wilayah Kota Malang disebabkan karena sebagian besar belum memiliki status kepemilikan yang jelas. Alasan tidak jelasnya status kepemilikan karena biaya administrasi dan lama proses pengurusan sertifikat hak milik atas tanah.Kata Kunci: hukum agrarian; lahan pertanian; ketahanan pangan.]]>
<![CDATA[Urgency of Legal Pluralism Study for Students of Sharia and Law Faculty After Changes of Academic Degree ]]>
<![CDATA[Sopyan, Yayan]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10186
<![CDATA[Abstract: Changes in Academic Degrees through Regulation of the Minister of Religion No. 33 of 2016 from Bachelor of Islamic Law to Bachelor of Law must be taken seriously by making concrete efforts to improve the quality of graduates. This regulation responds to the demands of a competitive job market. The consequence is that graduates of the Faculty of Sharia and Law have just not academic skills in the fields of Sharia and law at the same time but also have legal proficiency in the form of sensitivity to the value of justice that lives in society. Globalization accelerates social interaction. Indonesia is inevitably a plural country in which various legal systems are practiced, from customary law, religious law, national law, and international law. This study aims to analyze the reasons for the importance of legal pluralism studies taught to students of the Faculty of Sharia and law. This type of research is explanative and exploratory research. The results of this study indicate that the study of legal pluralism in the Faculty of Sharia and Law is still minimal and only inserted in certain sub-subjects. Even though the existence of this legal pluralism course is very urgent so that students have a sensitivity to the sense of justice that is the essence of law graduates, the implementation of it, legal pluralism must be an independent course or inserted into several relevant subjects.Keywords: Legal-Pluralism; Change of Bachelor's Degree; improving the quality of graduatesAbstrak: Perubahan Gelar Akademik melalui Peraturan Menteri Agama No 33 tahun 2016 dari Sarjana Hukum Islam menjadi Sarjana Hukum harus ditangapi dengan serius dengan melakukan upaya kongkret untuk meningkatkan mutu lulusan. Peraturan ini merespon dari tuntutan pasar kerja yang kompetitif. Konsekuensinya adalah lulusan Fakultas Syariah dan Hukum bukan saja memiliki kemampuan akademik dibidang ilmu Syariah dan ilmu hukum sekaligus, tetapi juga memiliki kemahiran hukum berupa kepekaan terhadap nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Globalisasi mempercepat terjadinya interaksi sosial. Tidak dapat dielakkan bahwa Indonesia merupakan negara plural yang didalamnya dipraktikkan berbagai system hukum mulai dari hukum adat, hukum agama, hukum nasional, dan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan pentingnya kajian pluralism hukum diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dan juga eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian pluralism hukum di Fakultas Syariah dan Hukum masih minim dan hanya disisipkan dalam sub-matakuliah tertentu. Padahal keberadaan matakuliah legal pluralism ini sangat urgen agar mahasiswa memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan yang menjadi esensi dari sarjana hukum. Dalam implementasinya, pluralism hukum harus menjadi matakuliah yang mandiri, atau disisipkan pada beberapa matakuliah yang relevan. Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Perubahan Gelar Sarjana, peningkatan mutu lulusan.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba/The Community Legal Awareness in Implementing Fishermen's Insurance Policies in Bulukumba Regency ]]>
<![CDATA[Dahlan, Nurul Khasanah]]>;
<![CDATA[Patitting, Farida]]>;
<![CDATA[Lahae, Kahar]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10072
<![CDATA[Abstract:Fishermen are one of the high risk occupations. The protection of this work sometimes escapes the government's attention. This study aims to describe the application of legal protection to fishermen in Bulukumba Regency, South Sulawesi. This article is based on doctrinal law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the protection of fishermen in Bulukumba district has been carried out using an insurance system since 2016. The insurance premium is borne by the local government which has been budgeted through the Regional Revenue and Expenditure Budget. The obstacle to the implementation of this policy is the legal culture of the people who are reluctant to enroll in programs implemented by the government. In addition, the lack of socialization to the community is also a driving force for weakening public legal awareness of the urgency of self-insurance when carrying out activities at sea.Keywords: Fishermen, Insurance, legal awareness.Abstrak:Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Perlindungan terhadap pekerjaan ini terkadang nyaris luput dari perhatian pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan penerapan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan. Artikel ini berdasarkan Penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan nelayan di kabupaten Bulukumba dilakukan menggunakan sistem asuransi sejak tahun 2016. Premi asuransi ditanggung oleh pemerintah daerah yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hambatan pelaksanaan kebijakan ini adalah budaya hukum masyarakat yang enggan mendaftarkan diri dalam program yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi pendorong melemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi asuransi diri saat melaksanakan aktifitas di laut.Kata Kunci: Nelayan, Asuransi, kesadaran hukum.]]>
<![CDATA[The Actualization of Justice in the Settlement of Joint Assets Due to Divorce: Comparative Analysis of Decisions of the Religious Courts ]]>
<![CDATA[Muslimin, JM.]]>;
<![CDATA[Fatma, Yulia]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.9064
<![CDATA[Abstract: The core problem examined in this paper is the practice of sharing assets in the Religious Courts. The article aims to prove that the justice provided by the judge in the distribution of joint assets is not only textually in accordance with applicable regulations, but by considering comprehensively, so that it can reflect the actuality. The urgency of this research is to emphasize that justice in the distribution of sharing assets cannot be interpreted as saying that each party must get an equal share. Justice can refer to the contributions made by both parties, both material and non-material. The used method of research focuses on a normative approach which is sharpened empirically. The normative approach requires a juridical and philosophical exploration, while empirical through the sociological approach. The results of the study conclude that the decisions of the Religious Courts regarding sharing assets are not always in accordance with the provisions of the Islamic Law Compilation (Kompilasi Hukum Islam).Keywords: justice; join assets; judges’ decision.Abstrak: Masalah utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah praktik pembagian harta bersama di Peradilan Agama. Tulisan bertujuan untuk membuktikan bahwa keadilan yang diberikan oleh hakim dalam pembagian harta bersama tidak hanya semata tekstual sesuai aturan yang berlaku, akan tetapi dengan mempertimbangkan secara komprehensif, sehingga dapat mencerminkan sisi aktualitasnya. Urgensi penelitian ini untuk menegaskan bahwa keadilan dalam pembagian harta bersama, tidak bisa diartikan menjadi setiap pihak harus mendapatkan bagian yang sama rata. Keadilan dapat mengacu kepada kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak, baik secara materi maupun non-materi. Sementara metode yang digunakan mentitikberatkan pada pendekatan normatif dan dipertajam dengan empiris. Pendekatan normatif meniscayakan uji putusan secara yuridis dan filosofis. Sedangkan empiris, melalui sisi sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan Peradilan Agama tentang harta bersama tidak selalu sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).Kata Kunci: keadilan; harta bersama; putusan hakim.]]>
<![CDATA[Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach ]]>
<![CDATA[Suwandi, Suwandi]]>;
<![CDATA[Setyobudi, Teguh]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10090
<![CDATA[Abstract: Islamic law and culture are still interesting themes. The two of them often sit in confrontation and opposition. Meanwhile, in practice the implementation of Islamic law cannot be separated from the culture of the local community. In the context of Javanese society, for example, Islamic law has synergized with adat in the context of forming a noble and civilized character of society. This article aims to analyze the relationship between Islamic law and Javanese culture. The two are often positioned contradictory. This article is the result of doctrinal legal research using a sociological approach. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law and Javanese culture is compromise. Both of them establish a partnership relationship with roles and functions proportionally. The values of humanization, liberalization, and transcendence are meeting points between Islamic law and Javanese culture. The sacred text needs to be objectified and contextualized in the context of the development process of a religious Javanese society.Keywords: Islamic law; Javanese culture; prophetic. Abstrak: Hokum Islam dan budaya masih menjadi tema menarik. Keduanya tidak jarang diduduknya secara konfrontatif dan berseberangan. Sementara itu, dalam praktiknya implementasi hokum Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya, hukum Islam telah bersinergi dengan adat dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang luhur dan beradab. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi hukum Islam dan kebudayaan Jawa. Keduanya sering diposisikan secara kontradiktif. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi hukum Islam dan budaya Jawa bersifat kompromistik. Keduanya menjalin hubungan kemitraan dengan peran dan fungsi secara proporsional. Nilai humanisasi, liberalisasi, dan transendensi merupakan titik temu antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa Teks suci perlu dilakukan Obyektifikasi dan kontekstualisasi dalam rangka proses pembangunan masyarakat Jawa yang religiusKata Kunci: hukum Islam; kebudayaan Jawa; profetik.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Prakmatis/The Implementation of Margondang Customs at Weddings: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands ]]>
<![CDATA[Hamzah, Ali]]>;
<![CDATA[Efyanti, Yasni]]>;
<![CDATA[Rasidin, Mhd.]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.9864
<![CDATA[Abstract: The custom of margondang is commonly carried out in traditional marriages of the South Tapanuli people. Margondang is a ceremony that has noble cultural values. However, the current implementation is inserted with things that erode these cultural values. This study aims to describe the cultural values of the margondang custom and to analyze the law of the implementation of the margondang custom at the wedding ceremony of the people of South Tapanuli. Doctrinal law research with a sociological approach. The results showed that the margondang custom is a means of transforming moral messages such as procedures for forming a happy family in the world and endings. The implementation of the margondang custom in South Tapanuli is not prohibited in the texts or the opinions of the scholars. Based on this provision, the jumhur ulama allows the implementation of traditional wedding ceremonies that are clean from the elements of immorality.Keywords: margondang; music; Islamic law.Abstrak: Adat margondang lazim dilaksanakan dalam perkawinan adat masyarakat Tapanuli Selatan. Margondang merupakan upacara yang memiliki nilai budaya luhur. Namun, pelaksanaannya saat ini disisipi dengan hal-hal yang menggerus nilai-nilai budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai budaya adat margondang dan menganalisis hukum pelaksanaan adat margondang pada pesta pernikahan masyarakat Tapanuli Selatan. Penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat margondang merupakan sarana transformasi pesan moral seperti tata cara membentuk keluarga bahagia di dunia dan akhiran. Pelaksanaan adat margondang di Tapanuli Selatan tidak terdapat larangan dalam nash maupun pendapat para ulama. Berdasakan ketentuan ini jumhur ulama memperbolehkan pelaksanaan upacara adat perkawinan yang bersih dari unsur kemaksiatan atau kemunkaran.Kata Kunci: margondang; musik; hukum Islam.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods in Vehicles ]]>
<![CDATA[Zuhairi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Nurbani, Erlies Septiana]]>;
<![CDATA[Putro, Widodo Dwi]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10437
<![CDATA[Abstract: Parking area is a type of strategic business needed by the community. however, one obstacle that often arises is security disturbances such as loss of consumer goods in vehicles. It is not uncommon for parking land owners to be reluctant to take responsibility for this loss. The purpose of this study was to describe the legal relationship between parking managers and consumers and to analyze the responsibilities of parking managers in the event of loss of goods in the vehicle. This article is based on doctrinal law research with statutory regulations approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the legal relationship between the parking manager and the owner's consumer is an agreement for storing goods, not renting land. The legal consequence of the goods storage agreement in the parking agreement is to impose responsibility on the parking manager for the loss of the vehicle and the items in the vehicle.Keywords: parking area; agreement; legal responsibilityAbstrak Lahan parkir merupakan jenis usaha strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat. namun, salah satu kendala yang sering muncul adalah gangguan keamanan seperti hilangnya barang konsumen di kendaraan. Tidak jarang pemilik lahan parkir enggan bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan hukum pengelola parkir dengan konsumen dan menganalisis tanggung jawab pengelola parkir dalam hal terjadinya kehilangan barang di dalam kendaraan. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekaran peraturan perundang undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik adalah perjanjian penitipan barang, bukan sewa-menyewa lahan. Konsekuensi hukum dari perjanjian penitipan barang dalam perjanjian parkir adalah membebankan tanggung jawab kepada pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan beserta barang yang terdapat di dalam kendaraan.Kata Kunci : lahan parkir; perjanjian; tanggung jawab hukum.]]>
